PENDIDIKAN

YUTELNEWS.com | Sejumlah kader Golkar Kabupaten Buru memilih hengkang ke Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muhamad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanto Abukasim, S.Pog (Mandat)

Kader Golkar yang memilih hengkang tersebut adalah Iksan Tinggapi, Ye Seh Assagaf dan Fandi Umasugi. Ketiganya terlihat hadir duduk di panggung memakai kemeja putih lengan panjang bertuliskan MANDAT saat deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPU di alun-alun kota Namlea, Selasa, (24/9/2024)

Iksan Tinggapi, yang
dimintai keterangan alasan memilih hengkang ke Paslon Mandat mengatakan, dirinya dan teman-teman ingin Kabupaten Buru kedepan lebih baik.

“Saya dan beberapa teman memilih bergabung dengan Paslon Mandat karena kami ingin Kabupaten Buru kedepan lebih baik, kami ingin Kabupaten ini bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. Paslon Mandat adalah solusinya”, ujar Iksan.

Kendati Paslon Mandat tidak didukung partai Golkar, tapi dengan bergabungnya kader Golkar ke Paslon Mandat maka akan membuat posisi Mandat semakin kuat.

Kabiro Buru (Masuku)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Polemik penjualan seragam oleh Sekolah semakin panas. Hal ini setelah adanya pemberitaan media ini terkait indikasi penjualan Seragam di SMKN 1 Tegalsari dengan mematok harga diluar kewajaran yaitu Rp. 2.750.000 yang wajib dibeli siswa baru. Hingga pemberitaan tersebut diturunkan langsung direspon oleh lembaga swadaya masyarakat BCW dengan ketuanya Masruri yang perduli terhadap isu isu di seputar pendidikan dengan segala bentuk tingkah polahnya yang makin menjurus pada komersialisasi. Sabtu 21/09/2024.

Masruri melontarkan kritikan pedas yang mana menurut BCW hasil temuan dilapangan penjualan seragam diberlakukan untuk semua siswa sebanyak kurang lebih 576 siswa baru dengan harga lebih tinggi dari harga di pasaran. Praktek ini jelas-jelas memberatkan wali murid serta diduga ada indikasi menguntungkan oknum-oknum sekolah.

Dengan bukti pembengkakkan harga yang cukup fantastis.
Kepala Sekolah SMKN 1 Tegalsari Gatot Kurnianta membantah semua narasi seperti yang termuat dimedia online.

Baru-baru ini dengan klarifikasinya di salah satu media. menyatakan bahwa penjualan seragam tersebut tidak sepenuhnya benar. Melainkan yang terjadi pihak sekolah yang dipimpinnya justru memberikan seragam secara cuma cuma atau gratis bagi siswa baru yang tidak mampu.

Menurutnya hal tersebut merupakan kerjasama antara siswa jurusan tatabusana dengan toko toko untuk memberikan seragam gratis kepada siswa baru yang tidak mampu. Namun lebih lanjut toko mana saja yang memberikan seragam gratis tidak disebutkan. Selain gratis Gatot mengakui seragam tersebut juga dijual melalui Koperasi sekolah (Kopsis) bukan sekolah yang menjual dan pihak sekolah tidak mewajibkan membeli.
Masruri Ketua BCW malahan mempertanyakan apakah Kopsis bukan dibawah kewenangan sekolah ? Dan toko toko mana yang kerjasama dengan pihak sekolah menyalurkan seragam gratis ? Jangan sampai apa yang disampaikan ke masyarakat informasi hoax.

Justru yang dipermasalahkan BCW kenapa ada selisih harga yang lumayan tinggi antara seragam yang dijual di pasar dan di sekolah, kurang lebih sampai satu jutaan lebih tinggi yang dijual di sekolah. “Kalau siswa barunya ada 576 siswa coba hitung saja yang diduga mengalir ke oknum oknum berapa ?” Pungkas Masruri ketua BCW.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan pelarangan penjualan seragam di sekolah karena khawatir sekolah atau lembaga pendidikan dibuat ajang bisnis yang akhirnya orang tua murid jadi korban. Dan kekhawatiran itu benar terjadi.

Sekolah-sekolah yang memaksakan diri padahal sudah ada larangannya sudah hampir pasti motifnya tidak ada lain mencari keuntungan diri sendiri para oknum tersebut dengan cara mengkonersialisasikan pendidikan. Sebab wilayah pendidikan bukan wilayah bisnis. Penjualan lewat Kopsis itu hanya merupakan cara mensiasati peraturan. Yang pada intinya wali.

Murid tidak berani protes atas adanya komersialisasi ini, hanya saja dia akan pinjam ke pinjol (pinjaman online) yang mencekik kehidupan ekonomi sekedar untuk membayar seragam anaknya. Ironisnya memang katanya wajib belajar tapi malah membiarkan rakyatnya terjerat pinjol demi pendidikan anaknya yang wajib. “Pungkas Masruri.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Larangan penjualan seragam sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 181 dan pasal 198. Pada pasal 181 Peraturan Pemerintah ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan dilarang menjual seragam sekolah bahan-bahan seragam sekolah, selanjutnya dalam pasal 198 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dilarang menjual seragam sekolah dan bahan seragam sekolah . Dan Gubernur Jawa Timur jauh jauh sebelumnya juga sudah mengeluarkan pelarangan penjualan seragam di satuan pendidikan. Jum’at 13/09/2024.

Tetapi meskipun sudah jelas larangannya sepertinya tidak ngefek sama sekali dibawah. Tetap saja di musim penerimaan siswa baru justru dibuat kesempatan mengeruk dana sebanyak banyaknya dari wali murid Bahkan sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi tahunan. Sehingga hal ini menimbulkan suara sumbang ditengah masyarakat. Dan Inilah yang menjadi faktor biaya pendidikan mahal dan orang tua murid yang tidak mampu menjerit. Dan rupanya tidak hanya uang seragam, selain itu biasanya yang dibebankan ke orang tua murid termasuk uang gedung, uang LKS sehingga membuat rakyat kecil dan tidak bebannya kian berat sebab sekolah sudah dibuat sebagai ajang mengeruk uang. Hasil temuan media ini yang mana salah satunya di SMKN 1 Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sekolah tersebut melakukan praktek penjualan bahan seragam dengan mematok harga Rp. 2.750.000 dan masih ada lagi uang gedung sebesar Rp. 3.000.000,00.

Saat di konfirmasi awak media lewat wat shaap Gatot sebagai kepala sekolah SMKN 1 Tegal sari alih alih menjawab atau klarifikasi malah memblokir no media. Bahkan salah satu lembaga swadaya masyarakat dari LSM BCW sudah melayangkan somasi dua kali namun tetap tidak mau menjawab.

Ironisnya kepala cabang dinas (Kacabdin) pendidikan provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi justru ‘Bungkam’ tidak berkutik terkait dengan biaya seragam di SMKN 1 Tegalsari tersebut.

Menurut keterangan salah satu wali murid menyatakan bahwa setelah anaknya diterima di SMKN 1 Tegalsari Banyuwangi, disuruh bayar seragam sekolah sebesar Rp 2.750 Juta, mendapat 5 stel kain seragam, pramuka, putih abu-abu, putih -putih, batik dan seragam olahraga, dan sebagian kain seragam dijahitkan sendiri. Padahal kalau beli diluar paling satu stelnya maksimal Rp. 150.000 kalau 5 setel berarti hanya Rp. Rp. 750.000. Ada pembengkakan berkisar Rp. 2 juta per siswa. Luar biasa.

Hal tersebut tak pelak mengundang kalangan lembaga swadaya masyarakat angkat bicara yang disuarakan oleh BCW ( Banyuwangi Corruption Watch) dengan ketuanya Masruri menyatakan ” penjualan seragam di sekolah tidak hanya pelanggaran administratif, tetapi kalau disitu harganya tidak wajar atau lebih mahal dari harga pasar bisa masuk di ranah korupsi. Sebab dari pembayaran seragam itu sesungguhnya ada yang dipotong untuk membayar guru guru PNS yang bisa dijerat UU tindak pidana korupsi No. 20;tahun 2001 pasal 12 e yang berbunyi ” Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

(Tim Red )

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Krisis ruang kelas yang berlangsung lama di SD Negeri Cibunar 1 di Kp. Cibunar RT.10/RW.03, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sehingga masih menggunakan sebagian lahan milik Yayasan Syarif Hidayatullah, sempat ramai menjadi sorotan media.

Perlu diketahui, berdasarkan dari data pokok pendidikan Ditjen PAUD Dikdasmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, SD Negeri Cibunar 1 mempunyai izin Pendirian Sekolah dengan SK/SD/1960 serta memiliki SK Izin Operasional SK/SD/1960.

Ketika dimintai keterangannya, menanggapi hal tersebut Kadis Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa dirinya baru beberapa bulan bertugas disini, akan tetapi saya telah mengutus Kasi Sarpras untuk berkomunikasi dengan pihak Yayasan dan SD Negeri Cibunar 1. Selasa 03/09/2024.

“Saya sudah mengambil langkah dengan mengutus Kasi Sarpras untuk berkomunikasi dengan pihak Yayasan dan sekolah. Kami tidak memungkiri bahwa memang benar SD Negeri Cibunar 1 memakai sebagian lahan Yayasan,” jelas Kadisdik kabupaten Sukabumi.

Kepala Seksi Sarana Prasarana (Kasi Sarpras) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Deni Hermawan, S.H., menambahkan bahwa dirinya telah datang untuk berkomunikasi dengan pihak yayasan. Ia mengakui bahwa memang benar ada sebagian gedung yang sudah bertahun-tahun digunakan untuk fasilitas pendidikan SDN Cibunar 1.

“Komunikasi terakhir kami dengan pihak yayasan menunjukkan bahwa mereka intinya tidak keberatan, selama proses belajar mengajar dapat menyesuaikan dengan jadwal yang ada,” ungkap Deni saat berbincang dengan tim awak media.

Selain itu, Deni Hermawan.SH menyampaikan bahwa SD Negeri Cibunar 1 saat ini baru memiliki gedung dengan kapasitas 4 kelas, yang dinilai sangat minim. Oleh karena itu, pihaknya harus segera mengambil langkah untuk menambah ruang bertingkat, mengingat keterbatasan lahan sekolah yang ada.

“Saat ini, kami memiliki dua target. Pertama, menambah ruang bertingkat ke atas karena melihat lahan yang kurang maksimal luasnya, dan kedua, segera mendapatkan penyediaan lahan dari pemerintah daerah,” Jelas Kasi Sarpras SD Disdik Kabupaten Sukabumi.

Adapun mengenai persyaratan kriteria status akreditasi sekolah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Khusyairin.S.PD menerangkan_Untuk status akreditasi sekolah,Sepenuhnya itu ditangani oleh Badan Akreditasi Nasional, Jadi mengenai lahan yang dipergunakan oleh sekolah tersebut, Boleh tanah pinjam pakai,Guna pakai,Wakaf,Hibah atau tanah hak milik sekolah tersebut, Jadi tidak mengikat harus berdiri diatas lahan sendiri, Namun memang lebih baiknya bila sekolah tersebut berdiri dilahan sekolah, Dan untuk masalah lahan tersebut bukan ranah kami di Dinas Pendidikan, Tapi membangun sekolahnya bila memang sudah ada lahannya,Tutur Sekdis Pendidikan Khusyairin.S.PD.

Reporter : mirna

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Sebenarnya sudah ada aturannya dimana sekolah dilarang melakukan penjualan buku pelajaran atau seragam. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 17 tahun 2010 pasal 181 yang berbunyi: “Pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun.

kolektif dilarang: poin a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan”. Tetapi aturan tersebut sering kali tidak dihiraukan, terbukti fakta dilapangan masih banyak sekolah sekolah terang terangan berani menabrak aturan tersebut.
Yaitu dengan melakukan penjualan buku pelajaran kepada siswa. Salah satunya ditemukan disekolah Madrasah Aliyah Negeri 2; (MAN) Genteng kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi.

Hal itu diketahui saat seorang siswanya yang sudah lulus masih memiliki tunggakan pembayaran LKS dan SPP sehingga menyebabkan pengambilan ijazah tertunda. Namun demikian ijazah tetap diberikan oleh sekolah pada hari Jumat, 16 Agustus
2024.

Dan pihak Siswa yang bernama Pramudya menyadari selama ini tidak mengambil ijazah karena merasa masih punya tunggakan uang SPP dan LKS. Jadi bukan karena tidak boleh diambil. “Disekolah kami Kalau siswa ada masalah tunggakan bisa dimusyawarahkan, ijazah tetap bisa diambil, tetapi karena siswa kami bernama Pramudya belum pernah mengambil maka ijazah masih ada disekolah.

“Kata Guru yang bagian pengambilan ijazah. Media YutelNews.com mengkonfirmasi tapi perlu disclaimer dulu bahwa konfirmasi ini bukan persoalan terkait penahanan ijazah tetapi masalah biaya tanggungan SPP dan LKS.

Kenapa disekolah MAN 2 Genteng Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang notabene sekolah Negeri masih menjual LKS, Haryono salah seorang guru menyatakan.

“Begini pak, pembelian LKS itu sifatnya sukarela atau tidak wajib, boleh beli diluar boleh beli didalam sekolah”.Tetapi yang tidak bisa dielakkan faktanya buku-buku LKS ini menambah beban berat bagi orang tua siswa sehingga menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal. Siswa terpaksa harus beli, karena kalau tidak beli takut ketinggalan pelajaran dari gurunya sebab materi yang diajarkan diambil dari LKS.

Hal tersebut mengundang tanggapan dari aktifis Banyuwangi. Menanggapi hal ini BCW (Banyuwangi Corruption Watch) yang digawangi oleh Masruri sebagai ketuanya menyatakan” Seharusnya tidak ada penjualan buku pelajaran apapun namanya termasuk LKS disekolah, karena aturannya sudah jelas penjualan buku maupun seragam disekolah dilarang, dan kalau itu dilakukan mau tidak mau menyebabkan sekolah berorientasi kearah bisnis”.Lantas bagaimana kalau pihak sekolah beralasan bahwa yang mana penjualan itu tidak ada paksaan bagi siswa, “Sulit rasanya untuk dipahami kalau itu dikatakan bukan paksaan, sebab apa mungkin kalau materi pelajaran diambil dari LKS siswa tidak beli buku LKS? Jawabnya tidak mungkin itu. “imbuh Masruri.

Maka sudah saatnya berbisnis disekolah dihentikan. Jika hal ini diteruskan tanpa ada teguran dari pihak atasan maka biaya sekolah semakin mahal dan akhirnya dikhawatirkan efeknya
nanti banyak anak yang putus sekolah lantaran orang tuanya tidak sanggup lagi membiayai sekolah anaknya Bukankah kewajiban lembaga-lembaga pendidikan terutama sekolah Negeri adalah mensukseskan program pemerintah wajib belajar

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Lembaga Diskusi Kajian Sosial Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (LDKS PIJAR) dalam aksi demo Hari ini di depan kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti permasalahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang terkesan arogansi kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi. Senin (05/08/2024)

Bondan Madani selaku ketua umum LDKS PIJAR membenarkan bahwa dalam aksinya menuntut kepada Bupati dan DPRD kabupaten Banyuwangi untuk segera membuat surat rekomendasi kepada Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mencopot kepala cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur “JAENURI” dari jabatannya dan keluar dari bumi Blambangan.

Masih menurut Bondan, aksi ini tidak akan berhenti jika sampai akhir bulan Jaenuri masih tetap berada di wilayah kabupaten Banyuwangi.

“LDKS PIJAR akan Lakukan aksi demo dengan masa lebih besar lagi yang akan di laksanakan di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.” Ucapnya.

Koordinator Aksi Jhon Al Ma’Arif menambahkan saat keluar dari dari ruang rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi, Pak Michael dan Pak Ahli Mahrus Selaku Pimpinan DPRD menerima tuntutan untuk segera membuat surat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menarik Jaenuri dari Banyuwangi.

“Tadi saat di dalam ruangan melalui telepon seluler kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Timur sempat di hubungi oleh Pak Michael. Tetapi tidak mau mengangkatnya, namun pihaknya bakan melaporkan aksi ini kepada ketua DPD Partai Demokrat yang merupakan eks Wagub. “Ujarnya.

“LDKS PIJAR akan selalu mengawal permasalahan pendidikan di Banyuwangi, bahkan siap menjadi garda terdepan jika pendidikan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami kegaduhan. Kami pun siap untuk menggelar aksi di provinsi jika rekomendasi dari DPRD tidak digubris.” Pungkasnya.

(Slamet/imam)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Tak henti-hentinya persoalan dunia pendidikan  terus disikapi oleh para aktifis Banyuwangi. Terutama terkait pelaksanaan PPDB yang tengah berlangsung yang diwarnai dengan dugaan monopoli bisnis seragam sekolah di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah.

Hal itu terjadi secara masif  terutama di tingkat SLTA Negeri yang kewenangannya ada di pemerintah provinsi Jawa Timur dan  otoritas kebijakannya  ada pada Kepala Cabang Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi. Kalau dulu seragam dibebaskan bagi orang tua beli di pasar sekarang tidak bisa lagi, sebab yang menjual seragam pihak sekolah sendiri dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Oleh karena itu wajar  orang tua murid menjerit karena biaya seragam yang sangat memberatkan itu.

Sedangkan pihak sekolah tidak mau tahu, kalau tidak mau bayar seragam yang  harganya berkisar antara Rp. 2.750.000 sampai Rp. 3000.000, ya otomatis tidak  dapat seragam sekolah. Sehingga  inilah yang mengundang penyikapan dari kalangan aktifis Banyuwangi karena banyaknya pengaduan msyarakat.

Hingga sampai  akhirnya membawa persoalan tersebut ke meja  hearing DPRD Banyuwangi karena saking gregetnya atas fenomena dunia pendidikan berubah jadi ajang bisnis. Sayangnya Hearing yang diajukan dua lembaga swadaya Masyarakat  yaitu dari Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) dan Sekretariat Bersama Rakyat Blambangan Bersatu (SBRBB) justru tidak dianggap oleh Kepala Cabang Dinas Ahmad Jaenuri.

Dengan bukti dimana  yang bersangkutan  tidak menghadiri undangan penting  hearing DPRD Banyuwangi tersebut Padahal hearing sangat penting bagi rakyat Banyuwangi atas adanya penerapan kebijakan yang tidak adil dan memberatkan. Gak tahu lagi kalau itu semua dianggap  cuma main-main. Tentu ini hal yang tidak patut. Sebab itu sama dengan  meremehkan pihak pemerintah Daerah Banyuwangi beserta komisi IV yang memimpin hearing.

Sehingga tak pelak hal tersebut juga mengundang tanggapan aktifis Muda Banyuwangi bernama Bondan Madani yang merupakan ketua umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial ( LDKS) Pijar juga sering di juluki si raja Demo. Menurut Bondan si raja Demo dimana dia salah satu aktifis yang mengikuti hearing menyatakan bahwa  Ahmad Jaenuri sudah termasuk meremehkan   DPRD dan juga dari Sekda Juga meremehkan orang Banyuwangi.

Untuk itu Bondan akan berkirim surat ke DPRD agar memberikan rekomendasi  untuk Jaenuri pindah dari Kacabdin Banyuwangi. Pejabat yang bergaya  arogan dan mengabaikan kepentingan orang banyak sudah bukan jamannya lagi.

Tidak hanya itu  gonjang ganjing penjualan seragam ini disikapi pula oleh lembaga Anti Korupsi Banyuwangi dalam hal ini tidak lain adalah lembaga Anti Korupsi dibawah bendera  Banyuwangi Corruption Watch atau dikenal dengan BCW yang diketuai Masruri. Pada dasarnya Masruri BCW sangat menyayangkan ketidak hadiran Ahmad Jaenuri sebagai Kacabdin dalam undangan hearing DPRD yang diajukan teman teman aktifis. Meskipun BCW tidak termasuk LSM yang ikut mengajukan dan tidak ikut hearing tetapi saat media ini meminta tanggapan atas hal tersebut  Masruri menyatakan prihatin ada pejabat yang meremehkan urusan orang banyak ” Ketidak hadiran Kacabdin Ahmad Jaenuri dalam hearing itu bukan hal yang sepele. Ini masalah serius.

Kalau yang bersangkutan sudah tidak mau lagi menghargai kawan-kawan aktifis Banyuwangi dan tidak mau menghormati pemerintah dan wakil rakyat. Saya sepakat dan sependapat dengan aktifis yang lain dimana Ahmad Jaenuri di pindahkan saja dari kedinasan di Banyuwangi” ujar Masruri.

Sebab masih menurut Masruri dengan tidak hadirnya Jaenuri dalam hearing ini menyebabkan persoalan tersebut tidak terselesaikan dan akan semakin berlarut-larut.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Tampak kompak dewan guru dalam acara peusejuk (tepung tawari) adat Kampong Singkil, khusus 152 murid baru SD Negri Kuta Gara Kecamatan Sultan Daulat Tahun Ajaran 2024. Ini dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SDN Kuta Gara Muhammad Yasin, S.Pd.i.M.Pd bersama wali murid yang didampingi oleh dewan guru dan komite sekolah, hari sabtu(20/7-2024).

“Kepala Sekolah SDN Kuta Gara M Yasin mengatakan, sebelum pihaknya mengadakan kegiatan peusejuk untuk keselamatan dan kemajuan murid-murid baru SDN Kuta Gara.

Kami dari guru punya sikap untuk melakukan peusejuk kepada murid baru, kita buat untuk murid-murid agar memohon kepada Allah agar terlindung dari kejahatan mencegah dari hal yang tidak di inginkan.”ucapnya M Yasin.

“M Yasin menerangkan bahwa prosesi guru merupakan salah satu tradisi dan bermakna yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh Kota Subulussalam, secara historis dari adat istiadat masyarakat Singkil yang menjunjung tinggi kehormatan terhadap ilmu pengetahuan dan para pendidik.

“Guru memiliki nilai penting tentang bagai mana menghargai dan menghormati para guru, yang merupakan sosok penting dalam perjalanan menuntut ilmu. para guru adalah pilar utama dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia. oleh karenanya, penghormatan kita yang kita berikan melalui guru adalah salah satu bentuk nyata apresiasi terhadap dedikasi guru,”jelasnya M Yasin.

Lanjut M Yasin menambahkan, murid-murid yang akan memulai jenjang pendidikan baru diserahkan secara simbolis kepada para guru sebagai tanda penyerahan tanggung jawab pendidikan dari orang tua kepada tenaga pendidik.

“Kita semua menyadari bahwa pendidikan menjadi kunci utama pembangunan didaerah serta mencetak generasi muda yang berkualitas, siap menghadapi tantangan masa depan.

Ucapan ribuan terima kasih kepada ibu/bapak dan guru mendidik anak-anak, yang mengajarkan demi masa depan kelak untuk murid SDN Kuta Gara. acara peusejuk dan berdoa, langsung dibacakan oleh Kepala Sekolah SDN Kuta Gara M Yasin.

Jalaludin Barat