You Tell News

YUTELNEWS.com, Sulsel | Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar, melimpahkan 3 terdakwa dan barang bukti perkara kasus skincare yang mengandung merkuri atau berbahaya, Rabu (19/2/2025) ke Pengadilan Negeri Makassar untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan di persidangan.

Proses pelimpahan ketiga terdakwa, masing-masing Agus Salim alias H. Agus bin H.Babaringan Dg Nai dengan Nomor Perkara 206/Pid.Sus/2025/PN Mks, Mustadir Dg Sila bin Mudatarrutobo dengan Nomor Perkara 205/Pid.Sus/2025/PN Mks dan Mira Hayati alias Hj. Mira Hayati dengan Nomor Perkara 204/Pid.Sus/2025/PN Mks.

1.    Terdakwa Agus Salim

Terdakwa Agus Salim (40 tahun) merupakan pemilik atau owner brand Ratu Glow dan Raja Glow yang mengedarkan/memproduksi obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim yang telah diuji di BPOM Makassar dan tidak memenuhi syarat edar karena kandungan Bisakodil (positif) yang merupakan bahan baku obat (BKO) yang seharusnya tidak boleh termuat dalam ramuan obat tradisional/jamu. Perbuatan Terdakwa Agus Salim yang telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

2.    Terdakwa Mustadir Dg Sila

Terdakwa Mustadir Dg Sila (42 tahun) merupakan Direktur CV. Fenny Frans yang memproduksi/mengedarkan kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang telah diuji di BPOM Makassar dan psotif mengandung merkuri/Raksa/Hg. Perbuatan Terdakwa MS yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu melanggar ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, perbuatan Terdakwa Mustadir Dg Sila yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang diancam pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

3.    Terdakwa Mira Hayati

Terdakwa Mira Hayati (29 tahun) merupakan Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama yang memproduksi/mengedarkan kosmetik Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing yang telah diuji di BPOM Makassar dan psotif mengandung merkuri/Raksa/Hg. Pertama, perbuatan Terdakwa Mira Hayati yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Yang diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Adapun jadwal sidang perdana untuk ketiga terdakwa, terdakwa Agus Salim dan Mira Hayati pada hari Selasa (25/2/2025) dan untuk terdakwa Mustadir Dg Sila pada hari Rabu (26/2/2025) di Pengadilan Negeri Makassar. (Abu Akgifari)

YUTELNEWS.com | JAKARTA – Tahun 2025 menjadi langkah pasti bagi organisasi pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) setelah tiga tahun mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari Dewan Pers. Untuk memastikan langkah tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-3 yang berlangsung di Jakarta pada 18 Februari 2025.

Rapimnas PJS mengusung tema “Solidaritas, Profesionalisme dan Sinergi PJS Menuju Konstituen Dewan Pers 2025.” Tema ini menjadi sentral bagi PJS dalam menyongsong persiapan menjadi konstituen Dewan Pers. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS se-Indonesia, yang dilakukan secara offline dan online.

Rapimnas dibuka oleh Ketua Dewan Penasehat DPP PJS, M.H Farid Aljawi, SE., MH.

Dalam sambutannya, Farid menegaskan keseriusan semua anggota PJS untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda besar di tahun 2025.

“Tidak bisa lengah, semua harus bekerja keras dengan mempersiapkan dokumen dalam rangka pendaftaran PJS serta persiapan untuk berbagai kerjasama PJS dengan instansi pemerintah maupun swasta,” ungkap Farid. Ia berjanji akan melakukan upaya positif dan maksimal untuk membantu PJS lebih baik di masa mendatang.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, dalam sambutannya menyatakan bahwa Rapimnas kali ini membahas tiga agenda utama, di antaranya persiapan pendaftaran PJS ke Dewan Pers. Agenda lainnya adalah memanfaatkan peluang besar untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis yang difasilitasi oleh Dewan Pers di setiap ibukota provinsi.

“Sejak awal berdirinya PJS, DPP sudah memasukkan program UKW pada visi PJS. Melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik, kita berharap semua anggota PJS bisa mengantongi sertifikat UKW sehingga semua bisa dikategorikan sebagai wartawan kompeten dan profesional. Tidak ada lagi stempel wartawan abal-abal pada kita semua,” tegas Mahmud di hadapan pengurus DPD se-Indonesia.

Agenda ketiga adalah pembahasan terkait perayaan HUT PJS ke-3 yang akan dilaksanakan pada 12 Mei 2025.

“Pada HUT nanti, kita akan menggelar seminar nasional dan pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan para pembicara di tingkat nasional, termasuk bang Agus Pardesi, wartawan senior jebolan ANTV, untuk membahas cara membuat video berita pendek yang akan menghiasi media anggota PJS,” ungkap Mahmud.

Melalui Rapimnas ini, Ketua Umum DPP PJS berharap agar PJS menjadi wadah bagi para jurnalis dalam menyuarakan kebenaran serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam tugas profesinya saat ini dan mendatang.

Di akhir Rapimnas, Ketua Umum DPP PJS menyematkan pin PJS kepada Ketua Dewan Penasehat DPP PJS yang dilanjutkan dengan penyematan pin PJS kepada seluruh ketua DPD PJS oleh Ketua Dewan Penasehat Farid Aljawi.#

YUTELNEWS.com | Bandung – Di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, terutama penghematan anggaran perjalanan dinas, puluhan anggota DPRD Kabupaten Bandung justru malah asyik ‘pelesiran’ ke luar Labuan Bajo dan Batam dengan dalih studi banding.

Perjalanan dinas mewah para anggota DPRD Kabupaten Bandung ini dinilai sebagai pemborosan uang negara dan tamparan keras bagi rakyat Kabupaten Bandung yang tengah berjuang melawan kesulitan ekonomi.

Ironisnya, para anggota dewan yang terhormat ini telah puluhan kali melakukan ‘pelesiran’ berbalut kunjungan kerja dan studi banding. Padahal mereka belum genap setahun dilantik menjadi anggota dewan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung yang dibagi ke dalam dua rombongan, melakukan perjalanan dinas ke dua daerah yang dikenal sebagai destinasi wisata terkenal. Rombongan pertama ke Labuan Bajo dan rombongan kedua ke Batam.

“Para anggota dewan berangkat sejak Senin (17/2/2025) kemarin hingga Rabu ini kalau enggak salah. Ke Batam dan Labuan Bajo,” ujar salah seorang pegawai DPRD Kabupaten Bandung.

Perjalanan dinas DPRD yang menggunakan uang rakyat ke Labuan Bajo dan Batam ini disinyalir menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Apalagi kunjungan ini berlangsung selama tiga hari.

Bayangkan, biaya tiket pesawat saja untuk satu orang sudah mencapai jutaan rupiah. Belum lagi biaya akomodasi hotel berbintang, transportasi lokal, dan biaya makan selama perjalanan. Belum lagi SPPD alias uang saku anggota dewan selama tiga hari. Total anggaran yang digelontorkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

“Aksi pelesiran para wakil rakyat ini sangat ironis dan tidak patut mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang sedang susah. Tapi para anggota dewan malah mementingkan jalan-jalan yang terkesan mewah dan kurang bermanfaat,” ujar Arif, warga Kecamatan Ciwidey yang tengah berkunjung ke Gedung DPRD.

Warga lainnya, Supriadi mengaku kecewa dengan sikap anggota DPRD Kabupaten Bandung yang banyak melakukan perjalanan dinas. Terlebih, Presiden Prabowo meminta anggaran perjalanan dinas dan agenda-agenda tidak penting untuk dipangkas.

“Di saat rakyat kesulitan ekonomi, anggota dewan malah pelesiran. Ini sangat tidak pantas dan menunjukkan kurangnya empati mereka terhadap kondisi masyarakat,” ungkap seorang warga Kecamatan Soreang, Supriadi, dengan nada kecewa.

Berdasarkan pantauan, Gedung DPRD Kabupaten Bandung terkasuk ruangan fraksi DPRD tampak sepi. Hanya terlihat beberapa orang staf karena seluruh anggota dewan berangkat ‘pelesiran’ ke daerah wisata.

Yang terlihat, hanya deretan mobil mewah milik anggota DPRD Kabupaten Bandung yang terparkir di halaman Gedung DPRD Kabupaten Bandung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Bandung terkait perjalanan dinas para anggota DPRD Kabupaten Bandung tersebut. Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung, Uwais Qorni enggan berkomentar mengenai hal tersebut.

Yans

YUTELNEWS.com | Jakarta – Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli,S.E.,M.Si dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli terpilih Martinus Lase, S.H mengikuti Gladi

menjelang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lapangan Monas Jakarta, Hari Senin 18/02/2025.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pelantikan KDH dan WKDH Periode 2025-2030 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kegiatan Gladi yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan Tuhan maha Pengasih memberkati sampai pada hari H.

{K.Gea}

Nias Utara- Yutelnews.com ||
Jakarta – Bupati Nias Utara AMIZARO WARUWU dan WAKIL BUPATI NIAS UTARA YUSMAN ZEGA mengikuti Gladi
menjelang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lapangan Monas-Jakarta. Senin 18/02/2025.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pelantikan Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati Periode 2025-2030 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kegiatan Gladi yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan Tuhan maha kuasa memberkati sampai pada hari H.

{K.Gea}

YUTELNEWS.com | Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli terpilih Martinus Lase, S.H mengikuti Gladi
menjelang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lapangan Monas Jakarta, Hari Senin 18/02/2025.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pelantikan KDH dan WKDH Periode 2025-2030 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kegiatan Gladi yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan Tuhan maha Pengasih memberkati sampai pada hari H.

{K.Gea}

Yutelnews.com – Gunungsitoli, Rabu 19 Februari 2025 – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Nias berhasil menangkap tersangka kasus narkotika yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Inisial H.H. (39), di rumahnya di Wilayah, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

Kapolres Nias AKBP REVI NURVELANI SH.,S.I.K.,M.H Melalui Kasat Narkoba IPTU WELMAN H. SITOMPUL, S.H.,M.H. menerangkan kepada Plt Kasi Humas Polres Nias AIPDA M. MOTIVASI GEA bahwa Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan keberadaan tersangka di rumahnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nias segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan. Selanjutnya, tersangka dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nias untuk proses hukum lebih lanjut.

Lebih lanjut Kasat Narkoba menjelaskan bahwa Kasus ini bermula pada 23 November 2023, ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nias menangkap seorang pria berinisial A.H. yang kedapatan memiliki satu paket narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, A.H. mengaku mendapatkan sabu tersebut dari H.H.

Tim Opsnal kemudian melakukan pengembangan kasus dengan mendatangi rumah tersangka. Saat penggeledahan, tersangka tidak berada di tempat, namun ditemukan sejumlah barang bukti berupa :

4 plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga sabu (berat netto 6,84 gram), 2 plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga sabu (berat netto 0,12 gram),1 buah helm warna abu-abu, 20 plastik klip transparan kosong, dan Uang tunai serta 1 buku tulis.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang cukup, polisi menetapkan H. H. sebagai tersangka pada 24 November 2023 dan menerbitkan surat DPO pada 29 November 2023.

Tersangka H.H.mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada A. H. berasal darinya. Ia juga mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumahnya saat penggeledahan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia terancam hukuman minimal 6 (enam) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

Polres Nias mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Nias.

(EDM)

Bandung – Yutelnews.com|| Berbagai Corak permasalahan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten yang akhir akhir ini muncul ke permukaan, mulai dari ” Jual Dedet Kalender, Whith Board, hingga banyaknya pekerjaan Sarana Prasarana baik di tingkat Jejang Pendidikan SD maupun SMP tidak selesai dan tidak dikerjakan ” Oleh pihak Pemborong.

Nampaknya Paska dilantiknya Bupati/wakil Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna dan Ali Syakieb (20/2/25), ini akan menjadi pekerjaan Awal 100 hari kerja Bupati Bandung dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi dilingkungan Pendidikan Kabupaten Bandung.

” Banyaknya permasalahan yang terjadi bisa jadi lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Inspektorat, Serta para APH ” yang ada di Kabupaten Bandung.

Kali ini kembali muncul dan terkuat ke permukaan Sekolah Dasar Negeri dengan dalih Hasil Musyawarah melakukan pembangunan yang dibiayai anggaran dari orang tua siswa, ini terjadi di SDN. Markidam Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Diduga akibat gagal pahamnnya rengrengan Komite dan pihak Sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Komite Sekolah SDN Markidam, Asep Sudaria, menjelaskan bahwa pembangunan diinisiasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite SD Markidam melakukan penggalangan dana secara sukarela dari orangtua siswa untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, Jelasnya 17 Pebruari 2025.

“Dana yang terkumpul hingga saat ini baru sekitar 18 juta rupiah, sementara kebutuhan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) mencapai lebih dari 55 juta rupiah,” ungkap Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/2/2025). “Oleh karena itu, kami masih sangat membutuhkan bantuan dari para donatur atau sukarelawan untuk membantu kelancaran pembangunan pemagaran sekolah ini, ” Tambah Ketua Komite.

Asep menekankan bahwa penggalangan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan yang berlaku. Pemagaran bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Komite Sekolah, sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, Komite menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel, Tegasnya.

Dengan selesainya pemagaran, diharapkan proses belajar mengajar di SD Markidam akan lebih lancar dan efektif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

” Langkah kongkrit Jajaran Komite SDN Markidam ini patut ditiru oleh Komite Komite Sekolah baik Jenjang Pendidikan Tingat SD maupun Tingkat SMP, “.

Pasalnya baik pihak Dinas Pendidikan maupun pihak Inspektorat Serta APH yang ada di kabupaten Bandung, nampaknya tidak mempermasalahkan Pungutan terhadap Orangtua siswa, meski peruntukannya untuk pembangunan Sarana/Prasaran disekola. (** )



Yans.