YUTELNEWS.com | Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKD) Subulussalam diduga tilap (selewengkan) operasional Mukim dari Provinsi selama Enam(6) bulan, selasa (2/1/2024).
Miris kita melihat keadaan BPKD Subulussalam untuk saat ini,”yang dimana amburadul masalah pembayaran honorer atau gaji honorer dan lain-lainnya.
“Saya Tamrin Barat sebagai Kepala Mukim Kemukiman Binanga, jujur tidak menyangka sebelumnya. bahwa honorer kami para Kepala Mukim pun, diduga diselewengkan BPKD Subulussalam.
Kami tahu bahwa keadaan Subulussalam saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, dimana kita lihat hampir setiap hari ada berdemonstrasi dari berbagai pihak dalam menuntut haknya, yang sampai 6 bulan gajinya belum dibayarkan oleh pihak Pemko Subulussalam.
“Pertanyaannya atau asumsi dari masyàrakat bermacam-macam saat ini, yang dimana hampir setiap instansi selalu bermasalah. Dikemanakan semua uang daerah, yang di kelola oleh BPKD Subulussalam.
Disini kami juga menuntut hak kami sebagai Kepala Mukim Sekota Subulussalam, di kemanakan uang kami yang dari provinsi selama 6 bulan tersebut. Soalnya uang itu sudah masuk dari Provinsi ke daerah tahun 2023, ini sudah dapat tahun 2024. Namun belum juga dibayarkan Pemko Subulussalam.
Kami sudah bolak balik ke BPKD Subulussalam menanyakan hal tersebut, tapi tidak ada yang bisa oknum BPKD yang bertanggung jawab yang bisa kami jumpai, semuanya seolah-olah tidak tahu dan pura-pura tidak paham.
Lanjut Tamrin, sudah habis tahun 2023 dan sudah tahun 2024 dana operasional kami belum kami terima. Kami minta Kepada Kepala DPKD Subulussalam, belum ada kejelasan kepada kami para Imuem Mukim, di kemanakan uang operasional mukim tersebut, kami para mukim Sepemko Subulussalam minta kejelasan dari Kabang di kemanakan uang operasional kami yang 6 bulan tersebut, “pungkasnya Tamrin.
(Jalaludin Barat)
