NAMLEA, BURU, Yutelnews.com. Menanggapi rencana aksi yang akan digelar oleh LSM dan ORMAS yakni PMKB, GASMEN, PELOPOR serta FPPM pada Kamis, (3/9/2026).terkait persoalan di kawasan Gunung Botak, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Buru (PMII Buru) menyampaikan sikap resmi yang tegas dan berimbang. Ketua PMII Buru, M. Idrus Barges, S.E, menegaskan organisasinya tetap mengawal keadilan, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat, namun secara tegas menolak segala bentuk politisasi yang dilakukan terhadap isu Gunung Botak.
Rabu, 2/9/2026.
“Berbeda pendapat adalah hak setiap orang. Namun setiap kritik yang ditujukan terhadap institusi negara harus disampaikan berdasarkan data yang akurat, dasar hukum yang jelas, dan fakta di lapangan—bukan sekadar asumsi atau dugaan tanpa bukti yang sah,” tegas M. Idrus Barges, S.E dalam pernyataan resminya.
PMII Buru menegaskan tiga sikap utama terkait isu yang sedang berkembang di kawasan Gunung Botak. Pertama, persoalan Gunung Botak harus ditata dengan baik dan benar, bukan dijadikan alat politik oleh kelompok atau pihak mana pun. Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi tata kelola pertambangan yang jelas, transparan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Buru, bukan narasi yang hanya menguntungkan segelintir kepentingan.
Kedua, aspek legalitas setiap aktivitas harus dikawal dengan ketat dan keamanan wilayah harus tetap dijaga. PMII Buru mendukung penuh upaya penertiban aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut. Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Para pemodal, pengelola, serta jaringan yang beroperasi di belakang aktivitas pertambangan tanpa izin harus ditindak, jangan hanya pekerja di lapangan yang menjadi sasaran penindakan.
Ketiga, keberadaan TNI di wilayah tersebut dinilai positif sepanjang dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangannya. PMII Buru mendukung keberadaan Pos Pengamanan TNI sepanjang pelaksanaannya memiliki dasar penugasan yang sah, berada dalam koridor aturan yang berlaku, tidak mengambil alih kewenangan institusi lain, serta tetap menghormati prinsip supremasi hukum dan hak-hak masyarakat setempat. “TNI hadir untuk membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Ketua PMII Buru.
Terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Kamis, (3/9/2026.) pukul 10.30 WIT di tiga titik yaitu Markas Pangdam XV/Pattimura, Kantor Gubernur Maluku, dan DPRD Provinsi Maluku dengan perkiraan massa sekitar 200 orang, PMII Buru menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang. Namun, organisasi mahasiswa ini mengingatkan agar tuntutan yang disampaikan tetap mengedepankan data, fakta, dan tidak menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya di tengah masyarakat.
“Kami meminta aparat keamanan mengawal aksi ini agar tetap berjalan kondusif. Dan kepada seluruh peserta aksi, sampaikanlah tuntutan dan aspirasi dengan cara yang beradab dan bertanggung jawab,” pesan M. Idrus Barges, S.E.
Di akhir pernyataan, PMII Buru menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal kepentingan rakyat. “Kami ada untuk mengawal keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Gunung Botak adalah milik rakyat Maluku. Mari kita tata bersama untuk kebaikan bersama, bukan kita jadikan bahan politisasi yang merugikan satu sama lain, tutup Ketua PMII Buru.
(TIEM A1, TERPERCAYA.)
