Jepara | yutelnews.com – Tim penasihat hukum Terdakwa Imam Abi Jamroh, warga Desa Mantingan, Kabupaten Jepara, yakni Adv. Zabidi, S.H. dan Adv. Tarwohari, S.H., menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan korban berinisial MAR.
Perkara dengan nomor 88/Pid.B/2026/PN Jpa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Nur Cahyo, S.H., M.H., menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsidair, serta kewajiban membayar restitusi kepada korban.
Adv. Zabidi, S.H., saat memberikan keterangan kepada awak media di PN Jepara, Selasa (10/11/2026), menjelaskan bahwa pledoi disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta analisis terhadap unsur-unsur hukum dalam surat dakwaan JPU.
Menurutnya, pembelaan tersebut bertujuan menyanggah dakwaan dan tuntutan JPU yang dinilai belum membuktikan secara sah dan meyakinkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada kliennya.
Pledoi: Persoalan Kedudukan Terdakwa di Yayasan dan Ponpes
Dalam nota pembelaannya, Adv. Zabidi menerangkan bahwa Imam Abi Jamroh telah mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Ratu Kalinyamat Mantingan, Tahunan, Jepara, sejak 30 Juli 2024.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum, perubahan akta notaris anggaran dasar yayasan tersebut menunjukkan bahwa Imam Abi Jamroh tidak lagi berkedudukan sebagai pengurus, pembina, maupun pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Mantingan, Kabupaten Jepara.
“Jadi, Imam Abi Jamroh tidak pernah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan kesatu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jo. Pasal 6 huruf c, jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Pasal II ayat (5) huruf g,” jelas Adv. Zabidi.
Penasihat hukum menilai status terdakwa pada saat peristiwa yang didakwakan perlu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menguji terpenuhi atau tidaknya unsur penyalahgunaan kedudukan maupun kewenangan.
Bukti Pemeriksaan Laboratorium Forensik Chat WhatsApp
Adv. Zabidi juga menguraikan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik forensik terhadap percakapan WhatsApp antara terdakwa dan korban.
Ia menyebut terdapat berita acara pemeriksaan dengan nomor Lab. 1545/FKF/2026 tanggal 29 Mei 2026 dan nomor Lab. 1546/FKF/2026 tanggal 22 Mei 2026 terkait pemeriksaan telepon genggam korban MAR.
Menurutnya, isi percakapan WhatsApp menunjukkan adanya komunikasi dua arah dan hubungan timbal balik antara terdakwa dengan korban.
“Dalam percakapan WhatsApp keduanya terdapat korelasi isi atau konten chat. Menurut kami, komunikasi tersebut berlangsung dua arah dan tidak menunjukkan adanya pemaksaan dalam percakapan yang kami jadikan bahan pembelaan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam sejumlah percakapan pada Mei hingga Juli 2025 terdapat ungkapan dari akun korban berupa kata-kata suka dan ikhlas, panggilan “abah sayang”, ajakan kelonan atau cuddling, serta percakapan yang berkaitan dengan hubungan intim.
Penasihat hukum menjadikan percakapan tersebut sebagai salah satu bahan argumentasi untuk menguji konteks hubungan antara terdakwa dan korban.
Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait bukti chat antara korban dengan Terdakwa, tidak pernah ditemukan adanya percakapan terkait paksaan, ajakan, bujuk atau rayuan Terdakwa kepada korban terkait hubungan Intim, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
Namun, menurutnya, keberadaan percakapan yang bersifat mesra tidak serta-merta merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Penilaian terhadap unsur persetujuan, relasi kuasa, dan kondisi para pihak tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti.
Kuasa Hukum Persoalkan Keterangan Sejumlah Saksi
Dalam pledoinya, tim penasihat hukum juga mempertanyakan kekuatan pembuktian keterangan sejumlah saksi jaksa penuntut umum, yakni MAW, FH, Chalwa Fiza Amir, dan M. Rozin Nazzil Fahmi.
Adv. Zabidi menilai beberapa saksi tersebut hanya mengetahui atau mendengar informasi/cerita dari korban MAR dan tidak mengalami secara langsung peristiwa yang didakwakan.
Ia menggunakan konsep testimonium de auditu untuk menjelaskan bahwa keterangan saksi yang bersumber dari cerita orang lain perlu dinilai secara hati-hati dalam pembuktian perkara pidana.
“Kesaksian yang tidak berdasarkan pengalaman langsung perlu diuji nilai pembuktiannya. Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menilai seluruh keterangan saksi,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, antara lain Luluk, Fauziah, Hani’atun Nikmah, dan Diyan Fadilatun Nisa, pihak pembela menyampaikan bahwa santri dan santriwati Pondok Pesantren Al Anwar masih dapat melakukan aktivitas di luar lingkungan pondok dengan sepengetahuan atau izin petugas keamanan pondok.
Dalam persidangan, menurut uraian penasihat hukum, MAR juga memberikan keterangan bahwa dirinya pernah dijemput ayahnya ketika keluar atau pulang dari pondok tanpa sepengetahuan dan izin pengurus pondok.
Kuasa hukum turut menguraikan adanya keterangan mengenai hubungan seksual antara terdakwa dan korban yang disebut terjadi berulang kali. Hal tersebut mejadi argumentasi pembelaan, di dalam fakta yang terungkap di persidangan, antara Terdakwa dengan korban MAR melakukan hubungan intim tidak didukung dengan saksi dan alat bukti yang lain, justru sebaliknya, Majelis Hakim meminta tambahan alat bukti video yang mengarah hubungan intim antara Terdakwa dengan korban MAR, namun, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memenuhi tambahan bukti tersebut.
Hal tersebut menjadi bagian dari argumentasi pembelaan yang meminta majelis hakim menilai keseluruhan konteks peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah.
Kuasa Hukum Persoalkan Hasil Visum dan Kondisi Kesehatan Terdakwa
Terkait bukti medis, Adv. Zabidi menguraikan Visum et Repertum (VeR) RSUD Kartini Jepara nomor 445/08/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 yang ditandatangani dr. Yoshi Riantyoko, Sp.OG.
Menurut penjelasan kuasa hukum, hasil pemeriksaan menerangkan adanya robekan lama pada selaput dara MAR yang diakibatkan benda tumpul.
Namun, pihak pembela menilai hasil visum tersebut belum dapat memastikan benda yang menyebabkan luka maupun mengidentifikasi siapa pelaku yang menyebabkan kondisi tersebut.
“Menurut kami, VeR dan bukti ilmiah lainnya belum secara langsung menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan persetubuhan dengan korban,” tuturnya.
Selain itu, penasihat hukum mengajukan bukti T-8 berupa surat keterangan kesehatan dari RSI Sultan Agung Semarang tanggal 26 Februari 2026 yang ditandatangani dr. Herinto Himawan, Sp.U.
Dalam surat tersebut, menurut kuasa hukum, Imam Abi Jamroh didiagnosis mengalami disfungsi ereksi dan diabetes melitus (DM).
Keterangan mengenai kondisi kesehatan tersebut juga disebut diperkuat oleh keterangan saksi Hani’atun Ni’mah binti Masrukan.
Adv. Zabidi menilai kondisi kesehatan terdakwa perlu dipertimbangkan ketika majelis hakim menilai keterangan korban mengenai hubungan seksual yang disebut berlangsung berulang kali dengan durasi sekitar 20 menit.
Dakwaan Kedua Pasal 418 Ayat (2) Huruf b KUHP Dinilai Tidak Tepat
Salah satu poin penting dalam pledoi adalah keberatan penasihat hukum terhadap penerapan Pasal 418 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Adv. Zabidi menilai penerapan pasal tersebut perlu diuji berdasarkan kedudukan dan status terdakwa pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi.
Menurutnya, Imam Abi Jamroh telah mengundurkan diri dari kepengurusan yayasan sejak Juli 2024 dan tidak lagi menjadi pengurus maupun pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar sejak Agustus 2024.
Sementara itu, peristiwa yang didakwakan JPU disebut berlangsung pada April hingga Juli 2025.
“Jadi, berdasarkan uraian kami, tidak ada korelasi antara waktu kejadian atau tempus delicti dengan kedudukan terdakwa. Pada tahun 2024 Imam Abi Jamroh sudah bukan pengurus maupun pengasuh Ponpes Al Anwar. Oleh karena itu, kami menilai tidak tepat apabila terdakwa didakwa menggunakan Pasal 418 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” tandasnya.
Penasihat hukum meminta majelis hakim menguji secara cermat unsur subjek hukum, kedudukan, kewenangan, serta hubungan antara status terdakwa dan peristiwa yang menjadi dasar dakwaan.
Fakta Persidangan dan Keberatan atas Restitusi
Dalam bagian lain pledoi, Adv. Zabidi menguraikan keterangan sejumlah saksi, antara lain Ahmad Nafi, Luluk Fauziah, Diyah Faddilatun Nisa, Khoiruddin, dan Bahri Alfi Azam.
Pihak Advokat juga mengaitkan keterangan tersebut dengan bukti berupa gambar atau foto MAR bersama sejumlah laki-laki yang disebut bernama Eko dan Najib.
Adv. Zabidi menyampaikan penilaian pihaknya terhadap sejumlah bukti dan keterangan saksi tersebut sebagai bagian dari argumentasi pembelaan. Ia meminta majelis hakim menilai relevansi serta kekuatan masing-masing bukti secara objektif.
Selain itu, penasihat hukum menyampaikan keberatan terhadap tuntutan restitusi yang menurutnya belum diuraikan secara rinci dan belum didukung bukti konkret mengenai besaran kerugian yang diminta.
Ia juga mengungkapkan bahwa ketika Imam Abi Jamroh bersama saksi Ahmad Nafi berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah MAR dan orang tuanya MAW di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, pihak keluarga korban disebut pernah meminta ganti rugi sebesar Rp300 juta agar persoalan tersebut tidak diteruskan atau dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Kuasa Hukum Minta Terdakwa Dibebaskan
Berdasarkan keseluruhan argumentasi dalam nota pembelaan, tim penasihat hukum menyatakan bahwa Imam Abi Jamroh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU.
Pihak pembela menolak dakwaan kesatu berdasarkan Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal II ayat (5) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta dakwaan kedua berdasarkan Pasal 418 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas dasar tersebut, Adv. Zabidi, S.H. dan Adv. Tarwohari, S.H. memohon kepada majelis hakim PN Jepara agar:
Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) terdakwa untuk seluruhnya.
Menyatakan terdakwa Imam Abi Jamroh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU.
Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
Memerintahkan JPU mengeluarkan terdakwa dari tahanan apabila tidak terdapat dasar penahanan lain yang sah.
Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, derajat, harkat, martabat, serta kehormatannya seperti semula.
Penasihat hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan secara objektif seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta argumentasi hukum yang telah disampaikan dalam pledoi.
Dengan dibacakannya nota pembelaan tersebut, perkara dugaan TPKS dengan terdakwa Imam Abi Jamroh memasuki tahapan penting sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Perlu ditegaskan, seluruh uraian mengenai tidak adanya pemaksaan, penilaian terhadap korban, serta keberatan atas dakwaan dan tuntutan merupakan argumentasi tim penasihat hukum terdakwa. Kebenaran materiil dan terbukti atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim PN Jepara untuk memutus berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Taufiqurahman / Red.
