Legislator PDI P Anggie Natesha Goenadi Go,S.Ked.M.H.I,Turun Kelapangan Temui Ratusan Konstituen Tampung Aspirasi

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Legislator Anggie Natesha Geonadi GO S.,Ked,,M.H.l, Anggota Komisi B Fraksi PDI Perjuangan Dapil ll DPRD Kabupaten Bandung, menggelar masa Reses Sidang ke l Tahun 2025. turun langsung kelapangan untuk menampung aspirasi Konstituen warga Masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot dan Margahayu.

Dalam acara tersebut di hadiri Lurah Pasawahan ,Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas polsek, Babinsa Koramil,tokoh agama,tokoh pemuda, dan tamu undangan lain nya.
di Reses Masa Sidang Ke l tahun 2025 ini, Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Anggie Natesha Goenadi Go S.Ked.M.H.I Sebagai Srikandi pejuang dari Partai berlambang Banteng ini, digelar berlangsung di GOR GSG Cisirung,Kelurahan Pasawahan,Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Pada Kamis 06/11/2025.pagi.

Legislator Partai PDI Perjuangan yang juga sebagai Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini bertemu langsung dengan konstituen di Cisirjng Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, untuk titik Reses pertama ini melibatkan konstituen dari dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Dayeuhkolot dan Margahayu.

Dalam sambutanya, anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan Srikandi Pejuang Partai PDI Perjuangan yang peduli pada masyarakat kecil ini menyampaikan bahwa dirinya sebagai legislator Partai PDI Perjuangan, tentunya menjadi milik warga masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya untuk wilayah Dapilnya.

Untuk itu saya akan terus berjuang dan menampung semua aspirasi warga masyarakat. Saya mengapresiasi kepada warga masyarakat yang telah hadir disini, baik warga masyarakat Margahayu dan Dayeuhkolot. Aspirasi hari ini tentunya sangat penting, yang mana kita akan bahas di DPR dan mendorong untuk direalisasikan,” katanya.

Dalam kesempatannya dewan Anggie Natesha yang juga akrab disapa dewan Anggi Merdeka, dirinya juga mendapatkan aspirasi dari warga terkait ketenagakerjaan, yang mana warga masyarakat Dayeuhkolot dan sekitarnya ada 70% sebagai tenaga industri namun tidak berasal dari warga sekitar.

Dewan Anggie Natesha menyambut langsung aspirasi tersebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan pabrik-pabrik yang ada disekitar daerah tersebut.

Pada saat ini kemungkinan perekonomian ditahun 2005 drastis menurun, mari kita perbaiki kualitas diri. Mari kita kolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan supaya warga-warga juga tidak terpaku hanya kepada pabrik tetapi warga punya kemampuan, punya sumber daya punya modal diri,’ ujarnya Anggie

Lebih lanjut Anggie Natesha pun menyatakan, bahwa dirinya sudah melakukan pelatihan las listrik, latihan kopi dan juga media sosial. Kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal, seperti halnya menggunakan plafon digital Tik tok dan Facebook supaya bisa memanfaatkannya dalam melangsungkan UMKM kita.

Kita bantu untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha tanpa biaya alias gratis, Itu nantinya sebagai dasar kekuatan dan nanti bisa masuk ke toko-toko,” katanya.

Dikatakan Dewan Anggie Natesha di akhir kesempatanya bahwa Aspirasi yang disampaikan pada hari ini, insya Allah nantinya akan kita realisasikan berdasarkan skala prioritas tahun depan. Selain itu masyarakat juga harus bisa paham bahwa birokrasi dalam Pemerintahan menjadi sebuah kesatuan besar, baik eksekutif maupun legislatif.” tukasnya.

 

Yans

Toni Permana SH, Dalam Reses Sidang I Tahun 2025,Di Pacet Soroti Terkait SPAM PDAM

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com || Toni Permana, S.H anggota DPRD dari fraksi Nasdem di daerah Pemilihan VI meliputi kecamatan Baleendah, Ciparay, Pacet dan Kertasari dan duduk Komisi C, menggelar Reses ketiga masa sidang I tahun 2025 yang berlokasi di Graha Asri Cipeujeuh, pada kamis 06/11/2025.

Anggota DPRD Kabupaten dari fraksi Nasdem ini selain memaparkan hal hal krusial terkait aspirasi masyarakat juga berkomunikasi aktip dengan Kepala Desa Cipeujeuh terkait SPAM ( jaringan air bersih ) dari PDAM.

Saya memang beberapa bulan ini agak intensif dengan pa kades kita komunikasi, kita koordinasi terkait program pembangunan SPAM PDAM yang akan bersumber di Kecamatan Pacet, ” Kata Toni terus terang.

Toni Permana menegaskan bahwa sekian puluh ribu rumah warga di kabupaten Bandung ternyata baru sekitar 12℅ dapat menikmati akses air bersih dari PDAM tetapi disisi lain pengambilan air yang bersumber salah satunya di Pacet itu juga menjadi sumber air bagi para petani

” Para petani protes, nanti juga jam tiga saya mau ketemu dengan para pengurus himpunan kerukunan tani Indonesia ,salah satunya akan mendiskusikan terkait bagaimana tata kelola air di wilayah Dapil 6,” Ucap Toni di depan Forum.

Disisi lain anggota dewan ini dilematis bagaimana harus memikirkan akses air untuk para petani. ” Tetapi setelah berdiskusi dari hari ke hari selama sebulan ini dengan kepala desa Cipeujeuh yang paling kritis juga para petani.

Kita menemukan titik temu , kita menemukan solusi setidaknya para petani punya harapan bahwa akses airnya itu tetap bisa terjaga. Mudah mudahan secepatnya dapat terealisasi , ” Jelas Toni dengan wajah semangat.

Salah tugas anggota DPRD yaitu dibidang pengawasan, PDAM salah satu bagian Badan Usaha Milik Daerah sedang mengembangkan SPAM/ jaringan air bersih sedang kepala desa Cipeujeuh mewakili para petani dan masyarakat merasa ini akan berdampak akan akses airnya akan terkurangi maka sebagai pengemban amanah rakyat, anggota dewan hadir sebagai fasilitator atau penengah supaya program PDAM bisa jalan tetapi akses air bagi petani dan masyarakat itu tetap aman.

 

Yans

Legislator PKB Dadang Hemayana A.md, S.IP, Turun Langsung Jaring Aspirasi Ratusan Kostituen Di Banjaran.

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Legislator PKB Dadang Hemayana A.md,S.IP, dari Fraksi PKB Davil VII, Menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025, sukses dilaksanakan di GOR Desa Banjaran Kota pada hari Kamis, 6 November 2025. Acara ini dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.

Dadang Hemayana, dalam sambutannya, menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di Dapil 7. Ia juga memaparkan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reses masa sidang ini adalah wadah bagi kami untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kami ingin mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga kami dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya Dadang.

Dalam sesi dialog, warga pun menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Dadang Hemayana menanggapi setiap aspirasi dengan solusi yang konkret dan terukur.

Salah satu fokus utama yang disampaikan Dadang Hemayana adalah program yang menopang program Presiden RI dalam bidang ketahanan pangan. Program ini meliputi sektor peternakan, perikanan, dan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian rakyat.

“Untuk mendapatkan bantuan program ini, masyarakat harus memiliki kelompok usaha di bidang peternakan, perikanan, atau pertanian. Jika program ini berjalan dengan baik, maka program Presiden dalam rangka Swasembada Pangan akan tercapai, dan tentunya masyarakat akan meningkat perekonomiannya menuju makmur dan sejahtera,” jelas Dadang.

Dadang Hemayana juga mengatakan mengajak masyarakat lebih memiliki inisiatif, kreativitas, dan inovasi dalam mengembangkan potensi diri dan daerah. “Dengan inisiatif, kreativitas, dan inovasi, kita dapat mencapai tujuan hidup menuju makmur dan sejahtera,” pungkasnya.

Acara reses ini berjalan lancar dan kondusif, diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Dadang Hemayana dengan warga yang hadir.

 

Yans.

Keberlangsungan Masyarakat, Bupati Kang DS Siap Dukung Program Menko Gus Muhaimin

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG -YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna memberikan perhatian khusus kepada para guru ngaji yang mencapai 16 ribu orang. Ia juga memberikan perhatian kepada anggota Linmas, ojek pangkalan, ojek online atau ojol, pengemudi angkot, kusir delman, kelompok tani, tukang becak, dan para buruh yang mencapai puluhan ribu orang di Kabupaten Bandung.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat penyambutan/penerimaan kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI A. Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin. Pada kesempatan itu, Menko Gus Muhaimin bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Bupati Kang DS menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat tersebut di Dome Bale Rame Soreang, pada Rabu (5/11/2025) pagi.

Kang DS mengucapkan selamat datang kepada Menko Gus Muhaimin yang melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung salah satu wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 3,8 jiwa yang tersebar di 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan, 4.325 RW, dan 17.567 RT.

“Dalam rangka menggerakkan pemberdayaan masyarakat, kami selaras dengan Program Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa bagaimana untuk melakukan inovasi dan langkah-langkah dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” ujar Bupati Kang DS dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini menyatakan kesiapannya dan insya Allah menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha pada setiap tahunnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa seluruh yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dari APBD kurang lebih sekitar 200 ribu jiwa. Dan juga melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) kita memberikan melalui APBD sekitar 560 ribuan jiwa. Yang tentunya, ini setiap tahunnya kita siapkan, walaupun fiskal kita berkurang sebesar sekitar Rp1 triliun. Tetapi kami tetap berkomitmen untuk terus membantu kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terutama yang sudah rutin mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena masalah kesehatan adalah hak dasar masyarakat,” tutur Kang DS.

Bupati Bandung kembali mengucapkan selamat datang kepada Menko Gus Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan seluruh jajaran di Kabupaten Bandung.

“Pemkab Bandung siap melakukan berbagai inovasi dan siap mendukung program Pak Menko untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya.**

 

Yans

Dari Tanah Becek Jadi Hotmix Mulus, 13 Titik Jalan Rampung Dibangun, Warga Marga Mukti: Haturnuhun Kang DS!

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG YUTELNEWS com|| Kepala Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, H. Odang Kusnadi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna yang disapa akrab Kang DS atas terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari program bonus produksi panas bumi tahun 2025.

Menurut Odang, kebijakan Bupati Bandung yang mengembalikan sebagian besar bonus panas bumi kepada desa desa penyangga membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan akses jalan dan kesejahteraan warga.

“Saya, H. Odang Kusnadi, Kepala Desa Marga Mukti, mengaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung yang telah mengembalikan lagi sebagian besar bonus panas bumi ke desa-desa, termasuk ke Desa Marga Mukti. Alhamdulillah, di Desa Marga Mukti sudah terbangun sekitar 13 titik jalan, dan sebagian besar di antaranya merupakan hasil dari bonus panas bumi,” ujarnya, pada Selasa (04/11/2025).

Odang menuturkan, total pembangunan jalan tahun ini mencapai 13 hingga 14 titik, dengan 13 titik menggunakan hotmix dan 1 titik menggunakan cor beton (rabat beton). Dari jumlah tersebut, lima titik merupakan jalan baru yang dibangun dari nol, di atas lahan yang sebelumnya belum memiliki akses jalan sama sekali.

“Lima titik ini betul-betul dari nol, dari tanah. Kalau musim hujan becek, kalau kemarau berdebu. Alhamdulillah, tahun ini insyaallah jalannya akan bagus dan mulus,” tuturnya.

Pembangunan jalan ini, kata Odang, juga merupakan bentuk nyata pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi yang sebagian besar dikembalikan kepada desa-desa di sekitar proyek energi panas bumi Wayang Windu, yang dikelola oleh Star Energy Geothermal Pangalengan.

Beberapa titik pembangunan di Desa Marga Mukti antara lain:

Kampung Rancamanyar, dengan panjang sekitar 160 meter dan lebar 3 meter, menggunakan anggaran sekitar Rp 90 juta per titik.

Kampung Los Cimaung, dengan panjang 420 meter dan lebar 2,3 meter, dengan anggaran sekitar Rp 170 juta per titik.

Selain itu, pembangunan juga dilakukan di beberapa wilayah lainnya Dari empat titik yang direncanakan tahun ini, seluruhnya ada 15 titik udah terealisasi.

Salah satu warga, yang enggan disebut namanya mengaku sangat bersyukur atas hasil pembangunan tersebut.

“Respon masyarakat sangat luar biasa. Jalan yang dulu rusak dan sulit dilalui kini sudah bagus. Kami sudah lama menunggu, dan akhirnya bisa menikmati hasil pembangunan ini,” ujarnya penuh haru.

Odang menambahkan, program pembangunan jalan ini tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, sebagian besar bonus produksi tahun ini kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Alhamdulillah masyarakat menyambut baik program ini,” kata H. Odang.

Ia berharap, program serupa dapat terus berlanjut agar pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung semakin merata.

“Insya Allah Kabupaten Bandung semakin ‘Bedas’, semakin maju, dan masyarakat semakin sejahtera. Haturnuhun Pak Bupati yang telah mewujudkan pembangunan ini,” pungkasnya.

Sementara Ketua RW 15 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Enjang wahidin menuturkan sangat mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bandung, khusus pada Bupati Bandung Bapak Dadang Supriatna.

Disamping itu pula kami warga sangat mengapresiasi perhatian Bapak Kepala Desa Kepada lingkungan kami, jalan yang tadinya jelek sekarang sudah bagus dan Mulus.

Peningkatan jalan dilingkungan kami sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, aktifitas warga lebih lancar, semoga dengan perbaikan jalan ini perekonomian warga lebih meningkat, Ujarnya. ***

Yans

Panitia Tegaskan Empat Balon Ketua RW 04, Gandasari Tercatat Sebagai Calon

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Dua bakal Calon Ketua RW 04, Kampung Mulyasari Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung , daftar di meja panitia Pil RW 04 Mulyasari, pada Selasa (04/11/2025).

Dengan demikian, yang daftar hingga di hari ke tiga, sudah terdaftar sebanyak 4 calon.

Panitia meyakini jumlah calon yang mendaftarkan diri hanya 4 orang saja.

“Kalau menurut saya calon yang akan daftar hanya empat orang saja. Karena memang sejak awal yang ramai dibicarakan hanya empat tokoh yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat,” papar Ketua Pil. RW 04 Mulyasari, Wahyu J.

Dua tokoh yang daftar tersebut adalah Dadang Somantri tokoh RT 06 dan Wawan Setiawan, tokoh RT 05.

Menurut Wahyu, Calon RW 04, Dadang Setiawan adalah mantan ketua RW pada periode sebelum, almarhum Dede Suhendi.

” Pak Dadang ini kan sebelumnya tercatat sebagai mantan ketua RW dan sedangkan pa Wawan, sebelumnya pernah menjadi calon pada periode sebelumnya, “tambahnya.

Seiring dengan empat balon yang daftar, panitia tetap diharuskan membuka pendaftaran. Hal itu sesuai jadwal yang ditentukan yakni hingga tanggal 8 Nopember. Hal itu ditegaskan Nana Kustiawan, selaku PjS. Ketua RW 04 Mulyasari, yang juga Kadus 2 di desa Gandasari.

“Kalau pendaftaran tetap dibuka hingga 8 Nopember, karena siapa tahu masih ada tokoh lainnya yang mendaftarkan diri sebagai valon ketua RW 04 ini,” tandasnya..

Seperti biasa, dua balon yang daftar mendapatkan wejangan dari sesepuh Aep Darjat. Selain itu panitia juga memimpin doa yang disampaikan oleh Rd.Zaenal Jaelani.

 

Yans.

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal: Saya Siap Perjuangkan Kesetaraan Madrasah dan Guru Honorer

DAERAH, NEWS|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen untuk memperjuangkan lembaga madrasah maupun nasib para guru honorer baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Hal tersebut ditegaskan H Cucun saat berdialog dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI dengan tema Dialog Interaktif dengan Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel, pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak memungkiri selama ini terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan antara sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agaman (Kemenang).

“Saya ini anak Madrasah. Di depan rumah saya itu ada MI Negeri. Bupati Bandung juga jebolan madrasah. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ujar Cucun seraya diaambut gemuruh tepuk tangan ribuan guru honorer madrasah.

Pria jebolan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya itu mencontohkan beberapa ketimpangan yang terjadi antara sekolah di bawah Kemendikdasmen dengan madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag.

Selain dari sisi anggaran yang bagaikan bumi dan langit, madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag sangat sulit mengakses bantuan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana madrasah termasuk dari APBD Kabupaten/kota maupun provinsi.

“Untuk sekolah SD dan SMP misalnya, APBD Kabupaten itu bisa bangun sekolah. Sementara madrasah tidak, karena ranahnya Kemenag. Problemnya itu undang-undang otonomi daerah ngunci. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.

Terlebih, dari sekitar 87 ribu jumlah madrasah di Indonesia, hanya 5 persennya saja yang berstatus madrasah negeri. Sisanya adalah madrasah swasta yang tersebar hingga pelosok negeri.

Berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen yang 75 persen adalah negeri. Hanya sekitar 25 persennya saja yang berstatus sekolah swasta.

“Ini PR besar buat saya bagaimana mengubah aturan ini. Jangan sampai ada Permendagri ngunci. Problemnya itu. Saat ini Pak Bupati enggak bisa masuk APBD untuk membantu madrasah. Padahal madrasah lahir dari masyarakat kita,” tegas Kang Haji Cucun.

Begitu pun dengan nasib para guru honorer yang mengajar di madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah. Nasib dan kesejahteraan mereka jauh berbeda dengan para guru honorer di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen.

“Untuk sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen itu mudah. Tapi ketika berbicara madrasah di bawah Kemenag selalu mentok. Ini keprihatinan kita sejak lama,” jelas Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, Kang Haji Cucun mengaku sangat gembira dapat bertemu dan berdialog langsung dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung. Sebab ia dapat menyerap dan mendengar langsung aspirasi dari mereka.

Pada kesempatan dialog interaktif tersebut, para guru honorer meminta Cucun untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara guru honorer madrasah dengan guru honorer di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen.
Misalnya soal insentif, sertifikasi, hak diangkat menjadi P3K, PIP, hingga hak memperoleh akses memperoleh bantuan sarana dan prasarana madrasah.

“Berbagai aspirasi ini akan diterima dan diperjuangkan. Karena saya ini disumpah sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat saya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” tuturnya.

“Apalagi saya ini anak madrasah. Saya sangat paham ini problem lama yang harus diselesaikan. Saya akan sampaikan kepada mitra-mitra kami di pusat. Inilah pentingnya saya ketemu para guru madrasah, kita bisa sharing dan saling dengar,” tambah Kang Haji Cucun. (**)

 

Yans.

Kang DS Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi dan Kekompakkan Organisasi

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Upakarti, Soreang, pada Senin (03/11/2025). Dalam arahannya, ia mengapresiasi kinerja ASN Kabupaten Bandung yang berhasil mengantarkan pemerintah daerah meraih nilai 96% dari Ombudsman RI atas penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

“Nilai ini berasal dari penilaian masyarakat terhadap pelayanan ASN kita. Artinya, reformasi birokrasi sudah berjalan dan terus meningkat untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan lebih baik,” ungkapnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan pentingnya inovasi di lingkungan kerja, selama tidak menabrak aturan organisasi. Ia juga menekankan agar hubungan antara atasan dan bawahan dibangun atas dasar saling menghargai tugas serta kewenangan masing-masing.

“Keberhasilan suatu organisasi itu karena kekompakan. Jaga harmonisasi dan kebersamaan. Ini hasil dari retret ASN kemarin yang mulai terlihat dampaknya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kang DS mengingatkan agar seluruh ASN menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja.

“Jangan sampai ada keluhan ada bidang yang merasa lebih baik dari bidang lain. Dalam kepemimpinan, dikenal istilah transactional leadership, di mana atasan dapat memberikan reward dan punishment secara adil dan proporsional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan pemerintah pusat. Ia mengaku prihatin karena dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Bandung berkurang hampir Rp1 triliun.

“Saya berharap ASN tetap patuh terhadap kebijakan pusat. Saya sudah sampaikan kepada tim TAPD agar kunjungan kerja tetap dilakukan, tapi dengan pengaturan yang efisien. Jangan berbondong-bondong, tapi hasilnya tidak efektif,” tegasnya.

Kang DS pun meminta perangkat daerah yang berhubungan dengan perizinan dan pendapatan daerah agar bekerja lebih optimal dalam menegakkan aturan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap rupiah dari PAD akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Maka saya harap semua dinas bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas,” pungkasnya.

 

Yans.

,

Kadisdik H Asep Kusuma Berharap Semua Pihak Paham dan Mengerti, Semua Ada Mekanisme dan Proses

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah menepis isu yang beredar berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan / Pembebasan Lahan SMPN 6 Pangalengan.

Menurut Asep Kusumah proses terus berlanjut dan saat ini masih dalam persiapan proses pembayaran pembebasan lahanya kepada pemilik, Ujar Asep Kusumah di Area Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Pada Senin 03 November 2025.

Usai mengikuti Dialog Interaktif Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung dengan Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.AP. beserta Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Sutan Raja Soreang. Menegaskan dalam waktu dekat pembayaran akan segera dilaksanakan, namun untuk pelunasan akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Lebih lanjut Asep Kusuma menjelaskan terkait rumor yang beredar lewat media bahwa program pembangunan SMPN 6 Pangalengan yang berlokasi di Desa Tribakti Kecamatan Pangalengan mengalami penundaan pembebasan lahan karena ada efisiensi anggaran APBD. Ia menuturkan berita itu tidak benar dan tidak bersumber.

“Harusnya media tanya dulu ke saya, duduk perkaranya seperti apa?” Kata kadisdik.

Ia menuturkan untuk pembebasan lahan anggaranya sudah disiapkan. Pembayaran Down Paymnet (DP) akan dibayarkan tahun 2025 dan pelunasanya akan dibayarkan tahun 2026, tutur Asep Kusuma.

Sebelumnya diberitakan ada penundaan rencana pembelian lahan karena efisiensi anggaran yang sempat membuat kecewa warga Pangalengan.**

 

Yans

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Apresiasi Komitmen Kang DS Sejahterakan Guru Ngaji di Kabupaten Bandung

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Bandung.

Menurut Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya, Kabupaten Bandung merupakan satu-satunya daerah yang mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar per tahun untuk insentif sekitar 17 ribu guru ngaji se-Kabupaten Bandung.

“Selama kepemimpinan Bupati Bandung Kang DS, anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji dikucurkan secara nyata sebesar Rp 109 miliar per tahun. Ini yang membuat kami di DPR RI merasa bangga,” ungkap Cucun.

Hal tersebut disampaikan Cucun dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI Tahun Sidang 2025/2026 dengan tema “Dialog Interaktif Bersama Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung yang dibuka langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna di Sutan Raja Hotel, Pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan jarang sekali ada kepala daerah yang memiliki keberpihakan nyata kepada para guru ngaji yang selama ini ikut berkontribusi nyata dalam mencerdaskan dan membangun karakter anak-anak bangsa.

Terlebih, kata dia, selain menggelontorkan insentif setiap bulannya, Pemkab Bandung juga memberikan perlindungan bagi para guru ngaji berupa pemberian BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut, menurut Kang Haji Cucun, merupakan bukti nyata berbagai program kesejahteraan bagi guru ngaji yang terus dijalankan secara konsisten oleh Bupati Bandung.

“Di laptop saya, kalau dibuka semua datanya, terlihat jelas berbagai program Pak Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji. Kalau Bupatinya bukan PKB, belum tentu memperhatikan para guru ngaji,” tambah Cucun sambil tersenyum.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS juga meminta dukungan dari Kementerian Agama dan DPR RI agar upaya peningkatan kesejahteraan guru ngaji dapat terus dimaksimalkan.

“Tanpa guru ngaji, belum tentu anak-anak kita bisa belajar ilmu agama, sementara para orang tuanya sibuk bekerja,” tutur Kang DS.

Ia menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung para guru ngaji, diantaranya pemberian insentif dan jaminan kesehatan. Kang DS juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang seimbang antara kesejahteraan guru ngaji dan guru formal lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kang Haji Cucun menyatakan sepakat dengan usulan Bupati Bandung dan akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar kepada para guru ngaji.(**)

 

Yans.

, ,

Warga Berharap, Pemkab Segera Lakukan Normalisasi dan Pengerukan Saluran Air, di Wilayah Dayeuhkolot Dan Bojong Soang.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Dayeuhkolot dan Bojongsoang menjadi Langganan genangan air saat musim penghujan tiba.

Salah seorang tokoh kecamatan Dayeuhkolot Tri Rahmanto, menuturkan sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Normalisasi dan pengerukan saluran air disekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang.

” Kami sangat mengapresiasi tindakan dan langkah Bupati Bandung saat melakukan peninjauan ke Lokasi Banjir Dayeuhkolot dan Bojongsoang, yang mengintruksikan segera dilakukan Normalisasi saluran Air, “.

Disamping itu selokan selokan yang di aliri air jangan luput dari perhatian pula, pasalnya bayak solokan yang tidak berfungsi dengan baik akhirnya terjadi luapan air.

” Hal ini patut dilakukan guna mengurangi resiko dan genangan air di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang, ” Ujar Tri Rahmanto Pada Senin Pagi 03 November 2025.

Selain itu pula, sudah saatnya kepedulian para pengusaha / pabrik (Pentahelix) yang ada di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang disentuh agar mereka peduli terhadap musibah yang terjadi, Tutur Tri Rahmanto.

Kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang, baik itu Banjir, Gempa Bumi, atau pergeseran Tanah, sangatlah elok bila kita semua lebih waspada dan tidak selalu bergerak bila bencana tersebut datang.

Tokoh masyarakat ini berharap Pemerintah Daerah melalui stakeholder yang ada dapat segera melakukan langkah langkah Prefentive untuk mengurangi segala dampak yang ditimbulkan akibat Banjir dan lainnya.

Hal senada disampaikan Cecep penduduk Kecamatan Bojongsoang yang menyampaikan sangat perlu dilakukan Normalisasi saluran air dibojongsoang.

” Baik yang ada dikomplek perumahan maupun perkampungan warga, ” Ucapnya.

Dirinya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dapat segera melakukan langkah langkah untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang lebih besar lagi,” Pungkasnya.

 

Yans

Ketua Kadin Indonesia Anindia Bakrie Disorot Segera Selesaikan Konflik Kadin Daerah

DAERAH, NEWS|oleh

Purwakarta – YUTELNEWS com|| Ketua umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie disorot para ketua Kadin daerah di Jabar agar segera menyelesaikan konflik kepengurusan Kadin di sejumlah provinsi khususnya Jawa Barat.

Di Jawa Barat, konflik Kadin Jabar sudah berlangsung selama setahun lebih tanpa penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, sejumlah pengurus Kadin Jabar mendesak Anindya segera mengeluarkan SK dengan berpatokan pada anggran dasar dan rumahtangga Kadin.

Sementara itu Ketua Kadin Jabar hasil muprov VIII di Hotel Preanger, Bandung, H Nizar Sungkar mengaku dengan dukungan dari sekurangnya 18 ketua Kabupaten/Kota dan sejumlah ALB dia mendesak Anindya menetapkan dirinya sebagai Ketua definitif.

Hal itu disampaikan Nizar Sungkar dalam rapat konsolidasi Kadin Jabar yang dihadiri 18 Ketua Kabupaten/kota se Jawa Barat dan Sejumlah ALB hari Sabtu 1 November 2025 di.Purwakarta, Jabar.

Menurut Nizar Sungkar, melimpahnya dukungan untuk dirinya menunjukkan bahwa muprov Bandung sah secara aturan AD dan ART maupun peraturan organisasi. “Tingkat kepercayaa para kadinda dan ALB sangat besar sehingga saya bertekad untuk terus berjuang mengembalikan marwah Kadin Jabar,” katanya.

Nizar mengatakan saat ini pihaknya sedang memperjuangkan SK hasil Muprov Preanger. “Semua hasil muprov Bandung dan rapat formatur sudah kami sampaikan ke Kadin Indonesia. Kita berharap verifikasi yang mereka lakukan fair mengacu pada AD-ART dan PO organisasi,” ujar Nizar.
‎
‎Ia menegaskan, kegiatan lain yang diklaim sebagai Muprov hanyalah pertemuan biasa tanpa dasar hukum yang kuat.
‎
‎”Kalau kumpul-kumpul orang pakai baju putih, itu bukan Muprov. Tidak ada dua Muprov di Jabar, hanya satu yang sah dan itu yang akan kami perjuangkan SK-nya,” ucapnya.
‎
‎Menurut Nizar, dari total 27 Kadin kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 18 daerah telah menyatakan dukungan terhadap hasil Muprov di Preanger.
‎
‎Dukungan itu, kata dia, didasarkan pada kesepakatan bersama bahwa yang berhak memilih adalah Kadin daerah yang SK-nya ditandatangani oleh Cucu Sutara dan Caretaker Agung Suryamal.
‎
‎”Kesepakatannya sudah jelas, peserta Muprov Jabar adalah mereka yang SK-nya ditandatangani Pak Cucu Sutara dan Pak Agung Suryamal. Dan itu yang hadir di Preanger,” ucapnya.
‎
‎Nizar juga mengaku sudah beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, untuk mempercepat penerbitan SK. Namun hingga kini, keputusan final belum juga turun.
‎
‎”Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Jabar, beliau minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan ini. Tapi ini sudah sebulan, belum juga ada realisasi. Status quo boleh, tapi harus ada langkah cepat,” ucapnya.
‎
‎Ia berharap, Kadin Indonesia segera memberikan kejelasan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan dualisme yang berlarut-larut di tubuh Kadin Jabar.
‎
‎”Saya tidak punya kekuatan tanpa dukungan Kadin kabupaten/kota. Mereka adalah daya saya. Pengusaha-pengusaha di Jabar sudah terlalu lama menunggu kepastian. Semoga hari ini jadi awal penyelesaian,” kata Nizar. ***

 

Yans

,

Pelanggaran UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Begini Kata Dr. Siti Komariah.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara interaktif. FGD ini mengambil tema Implementasi Pendidikan Aqil-Baligh untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang diselenggarakan di Kantor Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

PkM Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI digelar sebagai upaya untuk membentuk Pola Asuh Orang Tua Sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja. Hal ini juga untuk mengantisipasi pergaulan bebas di antara remaja yang menyebabkan pernikahan dini (pernikahan anak) di kalangan remaja. Dimana remaja tidak memahami fungsi naluri seksual, sehingga menyalurkan nafsu secara keliru (pergaulan bebas, yang berakibat kehamilan pranikah), ungkap Siti Komariah, Ph.D, Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI.

Menurut Sosiolog alumni Universiti Malaya Kualalumpur ini, masih banyak orang tua yang menganggap tabu membicarakan seksualitas, sehingga anak belajar dari media yang tidak islami. Akibatnya, ketika terjadi kehamilan pranikah, keluarga memilih jalan pintas menikahkan anak, walaupun belum siap mental dan ekonomi.

Kegiatan FGD yang melibatkan masyarakat Desa Paku Haji, perwakilan Desa Paku Haji, ibu ibu PKK, serta remaja putri ini menekankan pentingnya menekan upaya Pernikahan dini (child early marriage) merupakan pernikahan yang melibatkan satu atau kedua mempelai yang berusia di bawah 18 tahun. Praktik ini dipandang bermasalah karena memengaruhi hak anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan jangka panjang. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang mengatur batas umur minimal laki-laki dan perempuan menikah yaitu 19 tahun, ungkap Dr. Siti Komariah.

Meskipun angka perkawinan anak menurun, akan tetapi perkawinan anak tetap merupakan isu serius. Secara nasional angka perkawinan anak turun dari 10,35% (2020/2021) menjadi 6,92% pada 2023 (Kemen PPPA). Data Kemenag, pasangan menikah di bawah 19 tahun menurun: tahun 2022, 8.804 pasangan, tahun 2023, 5.489 pasangan, tahun 2024, 4150 pasangan.

Sementara data di Jawa Barat berkenaan dengan pernikahan dini, pada tahun 2019 tercatat 21.499, tahun 2020 tercatat 9.821 (11,58%), tahun 2021 tercatat (10,35%), tahun 2022 tercatat 5.523 (8,65%), bahkan menurut artikel di jurnal fakultas hukum UNPAD, tahun 2022 pengajuan dispensasi nikah berjumlah 8.607. Tahun 2023 tercatat (8,05%), tahun 2024 prevalensi perkawinan anak di Jawa Barat 5,78%. Data ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama, ungkap Dr. Siti.

FGD yang digelar oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI ini berupaya untuk melakukan pencegahan kenakalan remaja dalam hal ini pergaulan bebas yang seringkali menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Upaya lain perlu dilakukan sedini mungkin di lingkungan keluarga melalui pendidikan aqil balig, tarbiyah jinsiyyah.

Bagaimanapun, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan adab aurat, pergaulan, dan tanggung jawab melalui parenting Islami, komunikasi terbuka, diskusi bertahap tentang pubertas.
Tarbiyah jinsiyyah, merupakan proses pendidikan yang membimbing manusia, khususnya anak dan remaja, agar memahami, menyikapi, dan mengelola naluri seksualnya sesuai dengan ajaran Islam, nilai moral, serta tanggung jawab sosial dan spiritual ungkap peneliti sosiologi gender ini.

Kita ingin mencegah praktik pernikahan dini yang pada umumnya terjadi karena kegagalan tarbiyah jinsiyyah, yaitu kurangnya pemahaman tentang seksualitas, tanggung jawab, dan tujuan pernikahan. Dengan adanya pendidikan tarbiyah jinsiyyah yang benar akan melatih remaja mengendalikan nafsu (tazkiyah an-nafs), sehingga menghindarkan mereka dari zina dan kehamilan pranikah, serta menuntun mereka menikah pada waktu yang tepat, setelah matang fisik, mental, dan ekonomi, selaras dengan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sudah selayaknya bahwa cara yang lebih mulia dalam mengatur naluri seksual yaitu dengan ilmu dan iman. Pendidikan aqil balig, tarbiyah jinsiyyah yang benar bukan mengajarkan seks, tapi menanamkan kesadaran bahwa seks adalah amanah Allah yang harus dijaga hingga halal dan bertanggung jawab, tutup Siti Komariah.***

Yans.

,

Kepala Uptd Dalduk PK Dayeuhkolot,Wahidatun Nikmah Gelar Jambore IMP Bangga Kencana Se -Kecamatan 2025 Perkuat Kapasitas Peran Kader.

DAERAH, NEWS|oleh

Garut – YUTELNEWS com || kepala Uptd Dalduk P2KB PK kecamatan Dayeuhkolot, Wahidatun Nikmah, menilai kegiatan Jambore IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana se-kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025 sebagai momentum yang sangat positif dan strategis dalam memperkuat peran kader sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan yang diikuti oleh kader dari kecamatan Dayeuhkolot,Kabupaten Bandung ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga sarana penting bagi peningkatan kapasitas dan kolaborasi antar paran kader.

Melalui jambore IMP bangga kecana ini, para kader tidak hanya mendapatkan wadah untuk saling bertukar pengalaman dan inovasi program, tetapi juga mempererat silaturahmi, solidaritas, dan semangat gotong royong di antara sesama penggerak Kader”, ujar Wahidatun Nikmah, saat menghadiri kegiatan Jambore, pada kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut,kepala Uptd Wahidatun Nikmah, menyampaikan bahwa Jambore IMP dan Sub IMP bangga kencana, para kader juga menjadi bentuk apresiasi bagi para kader yang telah menunjukkan dedikasi tinggi di lapangan, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

Ia berharap melalui kegiatan ini, semangat pengabdian dan kerja nyata para kader semakin kuat, sehingga mampu mendukung berbagai program pemerintah daerah dalam menciptakan keluarga yang berdaya, sejahtera, dan harmonis.

Kegiatan Jambore IMP bangga kencana dan sub IMP bangga kencana se-kecamatan Dayeuhkolot 2025 ini digelar berlangsung di Garut,dan dibuka langsung oleh Kepala UPTD Dalduk kecamatan Dayeuhkolot Wahidatun Nikmah, bersama jajaran UPTD PK Dayeuhkolot . Acara berlangsung selama satu hari, dengan berbagai agenda seperti lomba yel-yel, lomba stand terbaik, pelatihan, dan sesi motivasi bagi para kader.” tukasnya.

 

Yans

, ,

Camat Bojongsoang Kankan Taufik B.S.Ip, Apresiasi TNI Bersihkan Sungai Citarum,Penanganan Sampah dan Banjir.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Camat Bojongsoang, Kankan Taufik, mengapresiasi langkah jajaran TNI yang turun langsung membersihkan sampah di aliran Sungai Citarum serta membangun tanggul di wilayah Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Citarum Harum Sektor 2 yang dikunjungi langsung oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih S.E., didampingi Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Dinas Lingkungan Hidup, BBWS, Kesbangpol,DPUTR dan Tamu Undangan Lainnya pada Jumat (31/10/2025).

Menurut Kankan, kehadiran TNI menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan mencegah banjir, khususnya di kawasan rawan genangan.

“Pertama, saya ucapkan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan jajaran TNI yang hari ini dikunjungi langsung oleh Pangdam III/Siliwangi. Kami dari pemerintah Kecamatan Bojongsoang sangat mengapresiasi, karena persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Kankan di lokasi kegiatan, Taman Air Oxbow Bojongsoang.

Ia menekankan bahwa persoalan lingkungan, seperti sampah dan banjir, hanya bisa diatasi jika seluruh pihak ikut terlibat – mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat.

“Ketika pemerintah melaksanakan hal positif seperti kegiatan hari ini, sementara masyarakat masih membuang sampah sembarangan, maka upaya itu menjadi tidak berarti. Semua pihak harus ikut bergerak dan punya kesadaran bersama,” katanya.

Kankan juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai.
“Hal positif itu sederhana, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah pun terbuka terhadap masukan dari masyarakat, karena solusi terbaik lahir dari kerja sama,” ujarnya.

Dari hasil pantauan lapangan bersama RW 9, dan 10 Desa Bojongsoang, Kankan mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir di wilayahnya adalah pendangkalan Sungai Cikapundung Kecil yang berada di belakang permukiman warga.

“Sungai itu sudah cukup dangkal karena sedimentasi yang tinggi. Kalau hanya meninggikan tanggul tanpa memperbaiki aliran sungainya, air bisa meluap ke arah permukiman,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait, seperti BBWS, tidak hanya fokus pada pembangunan tanggul, tetapi juga melakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi agar aliran air kembali lancar.

Kankan juga menyoroti kondisi sampah yang terus menumpuk di aliran sungai kecil.
Menurutnya, sejak ia menjabat tiga bulan lalu, volume sampah di wilayah tersebut terus meningkat setiap kali hujan deras.

“Tiga bulan lalu, saat pertama saya menjabat di Bojongsoang, tumpukan sampah belum sebanyak sekarang. Tapi setiap kali hujan deras, sampah langsung menumpuk di sini. Itu berarti masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab warga Bojongsoang semata, melainkan juga masyarakat di wilayah lain yang terhubung melalui aliran sungai.

“Karena sampah di Bojongsoang ini terbawa dari hulu. Maka saya berharap semua warga di sepanjang aliran sungai turut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai,” pungkasnya.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.