Toni Permana SH, Dalam Reses Sidang I Tahun 2025,Di Pacet Soroti Terkait SPAM PDAM

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com || Toni Permana, S.H anggota DPRD dari fraksi Nasdem di daerah Pemilihan VI meliputi kecamatan Baleendah, Ciparay, Pacet dan Kertasari dan duduk Komisi C, menggelar Reses ketiga masa sidang I tahun 2025 yang berlokasi di Graha Asri Cipeujeuh, pada kamis 06/11/2025.

Anggota DPRD Kabupaten dari fraksi Nasdem ini selain memaparkan hal hal krusial terkait aspirasi masyarakat juga berkomunikasi aktip dengan Kepala Desa Cipeujeuh terkait SPAM ( jaringan air bersih ) dari PDAM.

Saya memang beberapa bulan ini agak intensif dengan pa kades kita komunikasi, kita koordinasi terkait program pembangunan SPAM PDAM yang akan bersumber di Kecamatan Pacet, ” Kata Toni terus terang.

Toni Permana menegaskan bahwa sekian puluh ribu rumah warga di kabupaten Bandung ternyata baru sekitar 12℅ dapat menikmati akses air bersih dari PDAM tetapi disisi lain pengambilan air yang bersumber salah satunya di Pacet itu juga menjadi sumber air bagi para petani

” Para petani protes, nanti juga jam tiga saya mau ketemu dengan para pengurus himpunan kerukunan tani Indonesia ,salah satunya akan mendiskusikan terkait bagaimana tata kelola air di wilayah Dapil 6,” Ucap Toni di depan Forum.

Disisi lain anggota dewan ini dilematis bagaimana harus memikirkan akses air untuk para petani. ” Tetapi setelah berdiskusi dari hari ke hari selama sebulan ini dengan kepala desa Cipeujeuh yang paling kritis juga para petani.

Kita menemukan titik temu , kita menemukan solusi setidaknya para petani punya harapan bahwa akses airnya itu tetap bisa terjaga. Mudah mudahan secepatnya dapat terealisasi , ” Jelas Toni dengan wajah semangat.

Salah tugas anggota DPRD yaitu dibidang pengawasan, PDAM salah satu bagian Badan Usaha Milik Daerah sedang mengembangkan SPAM/ jaringan air bersih sedang kepala desa Cipeujeuh mewakili para petani dan masyarakat merasa ini akan berdampak akan akses airnya akan terkurangi maka sebagai pengemban amanah rakyat, anggota dewan hadir sebagai fasilitator atau penengah supaya program PDAM bisa jalan tetapi akses air bagi petani dan masyarakat itu tetap aman.

 

Yans

Legislator PKB Dadang Hemayana A.md, S.IP, Turun Langsung Jaring Aspirasi Ratusan Kostituen Di Banjaran.

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Legislator PKB Dadang Hemayana A.md,S.IP, dari Fraksi PKB Davil VII, Menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025, sukses dilaksanakan di GOR Desa Banjaran Kota pada hari Kamis, 6 November 2025. Acara ini dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.

Dadang Hemayana, dalam sambutannya, menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di Dapil 7. Ia juga memaparkan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reses masa sidang ini adalah wadah bagi kami untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kami ingin mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga kami dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya Dadang.

Dalam sesi dialog, warga pun menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Dadang Hemayana menanggapi setiap aspirasi dengan solusi yang konkret dan terukur.

Salah satu fokus utama yang disampaikan Dadang Hemayana adalah program yang menopang program Presiden RI dalam bidang ketahanan pangan. Program ini meliputi sektor peternakan, perikanan, dan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian rakyat.

“Untuk mendapatkan bantuan program ini, masyarakat harus memiliki kelompok usaha di bidang peternakan, perikanan, atau pertanian. Jika program ini berjalan dengan baik, maka program Presiden dalam rangka Swasembada Pangan akan tercapai, dan tentunya masyarakat akan meningkat perekonomiannya menuju makmur dan sejahtera,” jelas Dadang.

Dadang Hemayana juga mengatakan mengajak masyarakat lebih memiliki inisiatif, kreativitas, dan inovasi dalam mengembangkan potensi diri dan daerah. “Dengan inisiatif, kreativitas, dan inovasi, kita dapat mencapai tujuan hidup menuju makmur dan sejahtera,” pungkasnya.

Acara reses ini berjalan lancar dan kondusif, diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Dadang Hemayana dengan warga yang hadir.

 

Yans.

Tindakan Pemerintah atas Fenomena Ikan Mati di Sungai Kerinci

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

PELALAWAN, YUTELNEWS.COM —Fenomena ikan mati mendadak di sungai Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau pada 5 November 2025, memicu perhatian masyarakat dan pemerintah setempat.

Bupati Pelalawan menanggapi situasi ini dengan meminta Dinas terkait untuk menyelidiki penyebab kematian ribuan ikan tersebut.

Pentingnya Tindakan Serius Pemerintah daerah diharapkan dapat menangani fenomena ikan mati ini dengan serius. Kematian ikan dapat berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan manusia, dan ekosistem.

Kekhawatiran Masyarakat Ketua PW FRN, Dedy Rizaldi, mengungkapkan perlunya pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terulang,” terang Dedi.

Selanjutnya Dedi mengatakan,”Terdapat kekhawatiran bahwa kematian ikan disebabkan oleh bahan berbahaya seperti limbah atau penyakit,” ungkapnya.

Keterbukaan Informasi Dedy menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah mengenai penyebab kematian ikan. Jika ada dugaan pencemaran, perlu ada sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab,” tekan Dedy.

Respons Bupati Pelalawan langsung meninjau lokasi dan memerintahkan pengambilan sampel untuk analisis. Dedy berharap tindakan ini diikuti dengan pengumuman hasil kepada publik.

Dukungan untuk Pemeriksaan Air Dedy mendukung peran Perhimpunan Pemuda Peduli Kampung (P3K) dalam mengawasi proses pemeriksaan air untuk mengklarifikasi fenomena ikan mati ini,” ucap Dedi.

Fenomena ikan mati di sungai Kerinci memerlukan perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah.

Publik berharap untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai penyebab serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil.

(Sumber PW FRN Riau)

Warga Sedanau Minta Rambu Laut Segera Dipasang, Kadishub Natuna Akui Terkendala Anggaran

DAERAH|oleh

NATUNA — YUTELNEWS.com
Kebutuhan akan pemasangan rambu laut di jalur transportasi Sedanau–Binjai kini dinilai semakin mendesak. Jalur tersebut kerap dilalui masyarakat dan memiliki potensi kerawanan tinggi bagi pengguna transportasi laut, terutama saat malam hari dan kondisi cuaca tidak menentu.

Seorang warga Sedanau, Bahari, menyampaikan keprihatinannya atas belum adanya rambu laut di jalur tersebut. Kepada awak media YutelNews.com melalui sambungan telepon pada Selasa (4/11/2025) pukul 11.30 WIB, ia meminta agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Natuna.

“Kalau pihak Dishub benar-benar serius, dari dulu seharusnya sudah bisa dipasang. Ini bukan kebutuhan mewah, hanya rambu sederhana untuk keselamatan kami di laut,” ungkap Bahari dengan nada kecewa.

Ia menilai, pemasangan rambu laut seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas pokok Dishub tanpa menunggu keluhan masyarakat.

“Hal seperti ini sudah menjadi tugas Dishub. Tak perlu menunggu aspirasi warga baru mau bergerak. Menurut saya, pihak terkait harus lebih aktif memantau wilayah sesuai kewenangan agar keselamatan pelayaran tetap terjamin,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bahari menegaskan bahwa rambu laut sederhana pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keselamatan dasar di jalur tersebut.

“Tidak perlu rambu yang mahal atau canggih. Cukup rambu sederhana saja yang bisa memantulkan cahaya saat malam hari bila disorot lampu atau senter oleh nelayan dan pengguna pompong. Asalkan terlihat jelas, itu sudah sangat membantu agar kapal tidak tersesat atau menabrak karang di jalur itu,” ujarnya penuh harap.

Menurutnya, keselamatan pelayaran masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, apalagi jalur Sedanau–Binjai merupakan salah satu rute laut yang cukup rutin dilalui setiap harinya oleh masyarakat setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazy, saat dikonfirmasi awak media YutelNews.com melalui sambungan telepon, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi warga terkait kebutuhan pemasangan rambu laut di jalur Sedanau–Binjai.

“Kami memahami dan prihatin atas kondisi tersebut. Namun, pengadaan dan pemasangan rambu laut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Meski begitu, Dishub Natuna akan terus memperjuangkan agar hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” jelas Kadishub Natuna, Alazy, pada Selasa (4/11/2025) pukul 16.29 WIB.

Ia menambahkan bahwa program pemasangan rambu laut sebenarnya sudah lama direncanakan, namun masih menunggu alokasi dana dan proses pengusulan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami akan terus berkoordinasi dan mendorong agar kebutuhan ini bisa terealisasi. Semoga pada tahun mendatang dapat masuk dalam prioritas anggaran daerah, demi keselamatan dan kelancaran transportasi laut bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si., yang merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas, juga memberikan tanggapan atas keluhan masyarakat tersebut.
Saat dikonfirmasi awak media YutelNews.com melalui sambungan telepon, ia menyatakan komitmennya untuk turut memperjuangkan kebutuhan masyarakat Sedanau agar segera mendapatkan perhatian.

“Insya Allah, kami akan memperjuangkan agar kebutuhan rambu laut di jalur Sedanau–Binjai menjadi program prioritas. Kami berharap usulan ini segera dimasukkan dalam rencana anggaran tahun mendatang,” ujar H. Mustamin Bakri.

Sebagai informasi, jalur laut Sedanau–Binjai memiliki waktu tempuh sekitar dua jam menggunakan pompong, dan sekitar satu jam bila menggunakan speedboat. Aktivitas pelayaran di jalur ini telah menjadi rutinitas masyarakat sekitar yang menggantungkan akses transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas.

Redaksi YutelNews.com mengimbau agar keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama pemerintah daerah, mengingat jalur laut merupakan satu-satunya akses vital bagi aktivitas warga di wilayah kepulauan.

Keterangan foto:
Ilustrasi rambu laut di perairan. Masyarakat Sedanau berharap pemasangan rambu laut di jalur Sedanau–Binjai segera direalisasikan demi keselamatan pelayaran.
(Foto: Ilustrasi/YutelNews.com)

Redaksi: Darmansyah
Kabiro Natuna | YutelNews.com

Kantor SAR Natuna tingkatkan kesiapsiagaan melalui simulasi Collapse Structure Search and Rescue (CSSR)

DAERAH|oleh

NATUNA — YUTELNEWS.com
Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalitas personel dalam menghadapi berbagai situasi kedaruratan, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Natuna melaksanakan kegiatan simulasi Collapse Structure Search and Rescue (CSSR) di lingkungan Kantor SAR Natuna, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari program berkelanjutan dalam memperkuat kemampuan teknis tim SAR di lapangan, terutama dalam penanganan bencana yang melibatkan reruntuhan bangunan. CSSR sendiri merupakan salah satu metode penting dalam dunia urban search and rescue (USAR), yang berfokus pada pencarian dan penyelamatan korban di antara struktur bangunan yang runtuh akibat gempa bumi, ledakan, atau kecelakaan konstruksi.

Dalam pelaksanaannya, simulasi CSSR mencakup berbagai tahapan operasional seperti penilaian situasi awal (assessment), penentuan titik aman, pencarian korban menggunakan teknik manual maupun peralatan deteksi, stabilisasi struktur bangunan, hingga proses evakuasi dan penanganan pasca penyelamatan. Semua tahapan tersebut dilakukan dengan prosedur yang ketat agar keselamatan tim tetap terjaga.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, menjelaskan bahwa latihan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan rutin yang sangat penting untuk menjaga kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat sebenarnya.

“Kegiatan simulasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk memelihara kemampuan teknis dan kesiapan mental seluruh anggota SAR. Melalui pelatihan CSSR, kami memastikan setiap personel mampu bergerak cepat, terukur, dan efisien ketika terjadi bencana yang menimbulkan keruntuhan bangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Rahman menambahkan bahwa melalui latihan ini, para personel diharapkan memahami konsep golden time atau periode emas selama 72 jam pertama pascabencana, di mana peluang untuk menyelamatkan korban masih sangat besar.

“Kami ingin setiap personel memahami pentingnya kecepatan, koordinasi, dan ketepatan dalam setiap langkah penyelamatan. Karena setiap detik sangat berharga bagi nyawa manusia,” tambahnya.

Kegiatan simulasi CSSR ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Kantor SAR Natuna dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Melalui peningkatan kompetensi teknis ini, diharapkan tim SAR Natuna mampu memberikan respon yang cepat, tepat, dan profesional dalam setiap operasi penyelamatan.

Dengan adanya pelatihan berkelanjutan seperti CSSR ini, Kantor SAR Natuna terus berupaya memperkuat koordinasi, memperdalam kemampuan teknis, dan membangun budaya tanggap darurat di lingkungan kerja. Hal ini menjadi langkah nyata dalam mendukung misi utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), yaitu meningkatkan keselamatan dan melindungi setiap jiwa manusia dalam kondisi bencana maupun kecelakaan.

(Redaksi: Darmansyah – Kabiro Natuna YutelNews.com)

Panitia Tegaskan Empat Balon Ketua RW 04, Gandasari Tercatat Sebagai Calon

DAERAH, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Dua bakal Calon Ketua RW 04, Kampung Mulyasari Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung , daftar di meja panitia Pil RW 04 Mulyasari, pada Selasa (04/11/2025).

Dengan demikian, yang daftar hingga di hari ke tiga, sudah terdaftar sebanyak 4 calon.

Panitia meyakini jumlah calon yang mendaftarkan diri hanya 4 orang saja.

“Kalau menurut saya calon yang akan daftar hanya empat orang saja. Karena memang sejak awal yang ramai dibicarakan hanya empat tokoh yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat,” papar Ketua Pil. RW 04 Mulyasari, Wahyu J.

Dua tokoh yang daftar tersebut adalah Dadang Somantri tokoh RT 06 dan Wawan Setiawan, tokoh RT 05.

Menurut Wahyu, Calon RW 04, Dadang Setiawan adalah mantan ketua RW pada periode sebelum, almarhum Dede Suhendi.

” Pak Dadang ini kan sebelumnya tercatat sebagai mantan ketua RW dan sedangkan pa Wawan, sebelumnya pernah menjadi calon pada periode sebelumnya, “tambahnya.

Seiring dengan empat balon yang daftar, panitia tetap diharuskan membuka pendaftaran. Hal itu sesuai jadwal yang ditentukan yakni hingga tanggal 8 Nopember. Hal itu ditegaskan Nana Kustiawan, selaku PjS. Ketua RW 04 Mulyasari, yang juga Kadus 2 di desa Gandasari.

“Kalau pendaftaran tetap dibuka hingga 8 Nopember, karena siapa tahu masih ada tokoh lainnya yang mendaftarkan diri sebagai valon ketua RW 04 ini,” tandasnya..

Seperti biasa, dua balon yang daftar mendapatkan wejangan dari sesepuh Aep Darjat. Selain itu panitia juga memimpin doa yang disampaikan oleh Rd.Zaenal Jaelani.

 

Yans.

Buruh Demo di Pemko Batam, Wali Kota Amsakar Langsung Buka Ruang Dialog dengan Pekerja

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.com | Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (30/10/2025), aksi ini berlangsung tertib dan kondusif. Para buruh menyampaikan delapan poin aspirasi yang mencakup isu ketenagakerjaan hingga reformasi kebijakan nasional.

Adapun, delapan aspirasi yang disampaikan meliputi Penghapusan sistem outsourcing, Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam dan penolakan terhadap upah murah, Penegakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta pembentukan tim K3.

Kemudian, Pengesahan RUU Ketenagakerjaan, Reformasi sistem perpajakan di sektor perburuhan, Penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan pembentukan Satgas PHK, Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan Redesain RUU Pemilu.

Menerima pendemo, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turun langsung menemui perwakilan buruh. Dalam dialog tersebut, Amsakar menyampaikan bahwa sebagian besar tuntutan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat, dan pihaknya akan meneruskan aspirasi itu ke kementerian terkait.

“Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, tentu akan kami sampaikan. Namun untuk hal yang bisa dibahas di tingkat daerah, seperti upah minimum dan upah sektoral, prinsipnya sudah dapat dilakukan pembahasan karena datanya telah masuk,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Batam menunjukkan tren positif. “Dalam delapan bulan kami memimpin, inflasi Batam terkendali dan daya beli masyarakat semakin baik. Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah terakhir menunjukkan angka inflasi yang terus melandai. Ini juga tidak lepas dari peran para pekerja,” katanya.

*Investasi dan Lapangan Kerja Terus Tumbuh

Hingga September 2025, Batam mencatat capaian investasi yang impresif. Realisasi investasi dari triwulan I hingga III mencapai Rp33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahunan sebesar Rp36,9 triliun.

Angka ini melonjak 74,94 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp19,24 triliun. Lonjakan tersebut ditopang peningkatan signifikan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masing-masing mencapai Rp15,03 triliun, tumbuh hingga 150,96 persen.

Lima sektor terbesar penyumbang investasi Batam yakni Jasa lainnya sebesar Rp7,09 triliun (30,52 persen), Listrik, air, dan gas sebesar Rp5,12 triliun (22,06 persen), Industri mesin, elektronik, dan instrumen kedokteran sebesar Rp4,57 triliun (19,69 persen), Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp3,39 triliun (14,59 persen). Dan terakhir, Perdagangan dan reparasi sebesar Rp3,05 triliun (13,14 persen).

Selain peningkatan nilai investasi, Batam juga mencatat penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 51.939 orang pada periode Juli–September 2025, menunjukkan kontribusi nyata investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kondusivitas harus kita jaga bersama. Batam adalah rumah kita, dan iklim kerja yang aman menjadi modal utama untuk terus menarik investasi,” tegas Amsakar.

*Bahas Upah dan K3 Secara Musyawarah

Terkait pembahasan upah minimum, Amsakar menegaskan pentingnya dialog antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Menyampaikan aspirasi itu tidak masalah. Justru bagus bila pembahasan dilakukan secara tajam dan terbuka. Sepanjang kita mau bermusyawarah dengan baik dan menurunkan ego masing-masing, pasti ada jalan tengah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menyinggung isu keselamatan kerja (K3) yang mencuat pasca kejadian . Ia mengatakan, pemerintah langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan penerapan standar keselamatan kerja.

“Persoalan K3 ini serius. Kami tidak ingin ada kejadian yang berdampak buruk bagi pekerja. Sekalipun sebagian kewenangan ada di pusat, Pemko tetap berperan dalam pengawasan dan tata kelola administratif di perusahaan,” kata Amsakar.

Selain itu, Pemko Batam juga telah mengusulkan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Batam mengingat tingginya jumlah perusahaan di daerah ini.

“Kami sudah menyurati pihak terkait dan berkoordinasi dengan pengadilan. Kami menilai PHI perlu dibentuk di Batam agar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Penulis  HUMAS DISKOMINFO BATAM

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal: Saya Siap Perjuangkan Kesetaraan Madrasah dan Guru Honorer

DAERAH, NEWS|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen untuk memperjuangkan lembaga madrasah maupun nasib para guru honorer baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Hal tersebut ditegaskan H Cucun saat berdialog dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI dengan tema Dialog Interaktif dengan Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel, pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak memungkiri selama ini terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan antara sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agaman (Kemenang).

“Saya ini anak Madrasah. Di depan rumah saya itu ada MI Negeri. Bupati Bandung juga jebolan madrasah. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ujar Cucun seraya diaambut gemuruh tepuk tangan ribuan guru honorer madrasah.

Pria jebolan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya itu mencontohkan beberapa ketimpangan yang terjadi antara sekolah di bawah Kemendikdasmen dengan madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag.

Selain dari sisi anggaran yang bagaikan bumi dan langit, madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag sangat sulit mengakses bantuan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana madrasah termasuk dari APBD Kabupaten/kota maupun provinsi.

“Untuk sekolah SD dan SMP misalnya, APBD Kabupaten itu bisa bangun sekolah. Sementara madrasah tidak, karena ranahnya Kemenag. Problemnya itu undang-undang otonomi daerah ngunci. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.

Terlebih, dari sekitar 87 ribu jumlah madrasah di Indonesia, hanya 5 persennya saja yang berstatus madrasah negeri. Sisanya adalah madrasah swasta yang tersebar hingga pelosok negeri.

Berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen yang 75 persen adalah negeri. Hanya sekitar 25 persennya saja yang berstatus sekolah swasta.

“Ini PR besar buat saya bagaimana mengubah aturan ini. Jangan sampai ada Permendagri ngunci. Problemnya itu. Saat ini Pak Bupati enggak bisa masuk APBD untuk membantu madrasah. Padahal madrasah lahir dari masyarakat kita,” tegas Kang Haji Cucun.

Begitu pun dengan nasib para guru honorer yang mengajar di madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah. Nasib dan kesejahteraan mereka jauh berbeda dengan para guru honorer di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen.

“Untuk sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen itu mudah. Tapi ketika berbicara madrasah di bawah Kemenag selalu mentok. Ini keprihatinan kita sejak lama,” jelas Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, Kang Haji Cucun mengaku sangat gembira dapat bertemu dan berdialog langsung dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung. Sebab ia dapat menyerap dan mendengar langsung aspirasi dari mereka.

Pada kesempatan dialog interaktif tersebut, para guru honorer meminta Cucun untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara guru honorer madrasah dengan guru honorer di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen.
Misalnya soal insentif, sertifikasi, hak diangkat menjadi P3K, PIP, hingga hak memperoleh akses memperoleh bantuan sarana dan prasarana madrasah.

“Berbagai aspirasi ini akan diterima dan diperjuangkan. Karena saya ini disumpah sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat saya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” tuturnya.

“Apalagi saya ini anak madrasah. Saya sangat paham ini problem lama yang harus diselesaikan. Saya akan sampaikan kepada mitra-mitra kami di pusat. Inilah pentingnya saya ketemu para guru madrasah, kita bisa sharing dan saling dengar,” tambah Kang Haji Cucun. (**)

 

Yans.

Batam Perkuat Komitmen Akuntabilitas dan Wujudkan Tata Kelola Keuangan Transparan

DAERAH, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.Com | Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat akuntabilitas dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (31/10/2025).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Firmansyah menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai bagian dari upaya bersama memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance. Pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah,” ujar Firmansyah.

Dalam rapat tersebut, Firmansyah juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar menyiapkan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung.

“Kepada seluruh kepala OPD dan jajaran, kami minta agar memberikan perhatian penuh serta mendukung kelancaran pemeriksaan terinci nanti. Semua data dan dokumen harus disiapkan dengan lengkap agar proses pemeriksaan berjalan efisien dan transparan,” tegasnya.

Rapat exit meeting ini turut dihadiri oleh tim pemeriksa BPK, perwakilan Inspektorat Daerah Kota Batam, para kepala OPD terkait, serta pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BPK dapat terus terjalin dengan baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas publik.

Untuk diketahui, tim pemeriksa BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2025 selama 18 hari kerja. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Ketua Tim Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah 2025 pada Pemko Batam, Maurid Riono Hutapea, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci akan dilaksanakan pada minggu pertama November 2025, atau paling lambat minggu kedua bulan yang sama. Pemeriksaan ini akan berfokus pada pendalaman terhadap temuan-temuan awal yang diperoleh selama tahap pemeriksaan pendahuluan.

“Pemeriksaan ini bertujuan memberikan kesimpulan apakah pengelolaan belanja daerah pada Pemko Batam 2025 telah sesuai dengan ketaatan peraturan perundang-undangan berlaku,” ujarnya.

Silaturahmi bersama Pawala, Amsakar: Batam Rumah Kita Bersama

DAERAH, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan Anggota DPR RI, Ahmad Labib, bersilaturahmi dengan pengurus Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Sabtu (1/11/2025) malam.

Wali Kota Amsakar mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang mempererat tali silaturahmi antarwarga Batam asal Lamongan tersebut. Ia juga mengulas secara historis perjalanan pembangunan Batam hingga menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia saat ini.

“Di Batam ini ada dua entitas, yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan Batam hingga seperti sekarang,” ujar Amsakar.

Amsakar menuturkan, cikal bakal Batam dimulai sejak tahun 1971, ketika Batu Ampar ditetapkan sebagai kawasan industri interim partikuler. Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pengembangannya diperluas hingga terbentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

“Saat itu, Batam hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk yang tinggal di kawasan Tanjung seperti Tanjung Sengkuang, Tanjung Riau, dan Tanjung Uma. Namun berkat hadirnya Otorita Batam, industrialisasi berkembang pesat dan mendorong lonjakan jumlah penduduk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa kini Otorita atau BP Batam memiliki lima core business, yaitu industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Lima sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Batam yang kini berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak warga Lamongan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap Batam.

“Jangan memaknai diri sebagai orang Lamongan yang merantau di Batam, tetapi maknailah diri sebagai orang Batam yang berasal dari Lamongan. Kalau kita menganggap Batam sebagai rumah bersama, maka kitalah yang akan menjaga dan merawatnya,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam atas sambutan yang hangat kepada warganya.

“Terima kasih karena warga Lamongan diterima dengan baik di Kota Batam ini. Suasana malam ini, dengan hidangan soto Lamongan dan pecel lele, membuat kami serasa di rumah sendiri,” ujarnya penuh kehangatan.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil X Jawa Timur Ahmad Labib turut mengapresiasi sinergi antara warga Lamongan dan Pemerintah Kota Batam. Ia juga mendorong Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) agar terus menjaga kekompakan dan nama baik daerah asal.

Acara gala dinner tersebut menjadi simbol eratnya jalinan persaudaraan antarperantau Lamongan di Batam, sekaligus bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun kota yang maju, harmonis, dan penuh persaudaraan.

RPC Juara Piala Wali Kota Batam 2025, Amsakar: Rivalitas Hanya di Lapangan

DAERAH, OLAHRAGA|oleh

YUTELNEWS.com | Suasana Stadion Temenggung Abdul Jamal bergemuruh oleh sorak penonton pada laga final Kejuaraan Sepak Bola Piala Bergilir Wali Kota Batam dan Piala Tetap Wakil Wali Kota Batam 2025, Sabtu (1/11/2025). Pertandingan puncak mempertemukan PS Batam melawan RPC dalam duel penuh tensi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung menyaksikan laga tersebut. Setelah 90 menit permainan, RPC berhasil keluar sebagai juara dengan kemenangan 2–0 atas PS Batam. Adapun posisi ketiga dan keempat masing-masing diraih A7 dan Kelimutu FC.

Dalam sambutannya seusai pertandingan, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya turnamen ini. Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan sportivitas dalam setiap kompetisi.

“Hari ini kita menyaksikan pertandingan yang penuh sportivitas. Rivalitas hanya ada di lapangan, di luar itu kita semua satu dalam semangat olahraga,” ujar Amsakar.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberlanjutan kompetisi menjadi kunci pembinaan dan pencarian bibit unggul sepak bola di Batam. Menurutnya, Piala Wali Kota Batam bukan sekadar agenda tahunan, tetapi juga wadah strategis untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berprestasi.

“Tidak akan lahir prestasi tanpa kompetisi. Kompetisi yang baik harus dilaksanakan secara rutin, karena dari sanalah muncul pemain-pemain handal yang dapat mengharumkan nama Batam,” tambahnya.

Amsakar juga menyampaikan rasa bangganya atas sukses penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Selama 16 hari pelaksanaan, turnamen berjalan lancar dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat.

“Saya bangga karena semuanya berjalan sangat baik. Ini bukti bahwa insan olahraga Batam sudah matang dan mampu membina generasi berprestasi,” ucapnya.

Sebagai penutup acara, Wali Kota Amsakar Achmad menyerahkan langsung Piala Bergilir Wali Kota Batam dan Piala Tetap Wakil Wali Kota Batam kepada para juara. Tepuk tangan meriah mengiringi momen tersebut, menandai berakhirnya turnamen yang sukses memupuk semangat olahraga di tengah masyarakat.

Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Batam sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar klub dan pecinta olahraga. Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan olahraga demi melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih luas. (*)

BP Batam Minta Masa Transisi Penghentian Impor Limbah Plastik

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.com | Ribuan pekerja industri daur ulang di Batam terancam kehilangan pekerjaan jika pemerintah langsung menghentikan impor bahan baku plastik daur ulang non-B3. Karena itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta agar kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu diterapkan bertahap lewat masa transisi lima tahun.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, mengatakan perubahan kebijakan bahan baku industri bisa mempengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha. “Kami memahami tujuannya memperkuat tata kelola lingkungan, tapi perubahan mendadak bisa memunculkan ketidakpastian di dunia usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis, 10 Oktober 2025.

Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular. Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, naik dari 176.774 ton setahun sebelumnya. Ada 16 perusahaan yang bergerak di sektor ini dengan nilai investasi sekitar US$ 50 juta, ekspor US$ 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 pekerja lokal.

BP Batam menilai, tanpa masa transisi, penghentian impor bisa memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, dan gejolak sosial di sekitar kawasan industri. BP Batam mengusulkan masa transisi lima tahun, agar industri dapat beralih dari bahan baku impor ke pasokan domestik secara bertahap. “Usulan ini bukan penolakan, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha,” kata Fary.

Kebijakan KLHK tentang penghentian impor limbah non-B3 sendiri merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan pencemaran dan mendorong penggunaan bahan baku lokal. Namun, pelaku industri di Batam menilai implementasi tanpa masa adaptasi berisiko memukul rantai produksi dan investasi.

Sebagai kawasan berorientasi ekspor dan investasi, BP Batam menyatakan komitmen menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil dan ramah lingkungan.

Pengaduan Ketua AJISU Mengenai Dapur MBG yang Tidak Sesuai

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

SUKABUMI, YUTELNEWS.COM —Ketua Aliansi Jurnalis Sukabumi (AJISU), Jaya Taruna, menyoroti masalah lokasi dapur MBG yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengoperasian dapur tersebut diduga melanggar prosedur dan dapat merugikan penerima manfaat pada, Minggu (02/11/2025).

Lokasi MBG seharusnya di Kecamatan Parungkuda, namun saat ini beroperasi di Kecamatan Nagrak.

Pelanggaran Jaya Taruna mengungkapkan kekhawatiran bahwa dapur tersebut tidak memenuhi semua prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Tindakan Diperlukan Harapannya, harus ada tim monitoring dari pihak berwenang untuk memverifikasi lokasi dapur dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran.

Keterlibatan ASN Jaya menekankan bahwa pemilik dapur yang diduga ASN jelas melanggar prosedur, berpotensi menciptakan konflik dan sorotan publik yang negatif,” ucapnya.

Jaya Taruna mendesak pihak BGN untuk bertindak dengan tegas dan profesional agar masalah ini diselesaikan dan reputasi program tidak rusak. Diharapkan dapur yang tidak sesuai dapat dibenahi agar tetap mengikuti SOP yang berlaku,” kata Jaya Taruna.

(Tim Red)

(Mirna)

Ketua Kadin Indonesia Anindia Bakrie Disorot Segera Selesaikan Konflik Kadin Daerah

DAERAH, NEWS|oleh

Purwakarta – YUTELNEWS com|| Ketua umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie disorot para ketua Kadin daerah di Jabar agar segera menyelesaikan konflik kepengurusan Kadin di sejumlah provinsi khususnya Jawa Barat.

Di Jawa Barat, konflik Kadin Jabar sudah berlangsung selama setahun lebih tanpa penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, sejumlah pengurus Kadin Jabar mendesak Anindya segera mengeluarkan SK dengan berpatokan pada anggran dasar dan rumahtangga Kadin.

Sementara itu Ketua Kadin Jabar hasil muprov VIII di Hotel Preanger, Bandung, H Nizar Sungkar mengaku dengan dukungan dari sekurangnya 18 ketua Kabupaten/Kota dan sejumlah ALB dia mendesak Anindya menetapkan dirinya sebagai Ketua definitif.

Hal itu disampaikan Nizar Sungkar dalam rapat konsolidasi Kadin Jabar yang dihadiri 18 Ketua Kabupaten/kota se Jawa Barat dan Sejumlah ALB hari Sabtu 1 November 2025 di.Purwakarta, Jabar.

Menurut Nizar Sungkar, melimpahnya dukungan untuk dirinya menunjukkan bahwa muprov Bandung sah secara aturan AD dan ART maupun peraturan organisasi. “Tingkat kepercayaa para kadinda dan ALB sangat besar sehingga saya bertekad untuk terus berjuang mengembalikan marwah Kadin Jabar,” katanya.

Nizar mengatakan saat ini pihaknya sedang memperjuangkan SK hasil Muprov Preanger. “Semua hasil muprov Bandung dan rapat formatur sudah kami sampaikan ke Kadin Indonesia. Kita berharap verifikasi yang mereka lakukan fair mengacu pada AD-ART dan PO organisasi,” ujar Nizar.
‎
‎Ia menegaskan, kegiatan lain yang diklaim sebagai Muprov hanyalah pertemuan biasa tanpa dasar hukum yang kuat.
‎
‎”Kalau kumpul-kumpul orang pakai baju putih, itu bukan Muprov. Tidak ada dua Muprov di Jabar, hanya satu yang sah dan itu yang akan kami perjuangkan SK-nya,” ucapnya.
‎
‎Menurut Nizar, dari total 27 Kadin kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 18 daerah telah menyatakan dukungan terhadap hasil Muprov di Preanger.
‎
‎Dukungan itu, kata dia, didasarkan pada kesepakatan bersama bahwa yang berhak memilih adalah Kadin daerah yang SK-nya ditandatangani oleh Cucu Sutara dan Caretaker Agung Suryamal.
‎
‎”Kesepakatannya sudah jelas, peserta Muprov Jabar adalah mereka yang SK-nya ditandatangani Pak Cucu Sutara dan Pak Agung Suryamal. Dan itu yang hadir di Preanger,” ucapnya.
‎
‎Nizar juga mengaku sudah beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, untuk mempercepat penerbitan SK. Namun hingga kini, keputusan final belum juga turun.
‎
‎”Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Jabar, beliau minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan ini. Tapi ini sudah sebulan, belum juga ada realisasi. Status quo boleh, tapi harus ada langkah cepat,” ucapnya.
‎
‎Ia berharap, Kadin Indonesia segera memberikan kejelasan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan dualisme yang berlarut-larut di tubuh Kadin Jabar.
‎
‎”Saya tidak punya kekuatan tanpa dukungan Kadin kabupaten/kota. Mereka adalah daya saya. Pengusaha-pengusaha di Jabar sudah terlalu lama menunggu kepastian. Semoga hari ini jadi awal penyelesaian,” kata Nizar. ***

 

Yans

,

Kepala Uptd Dalduk PK Dayeuhkolot,Wahidatun Nikmah Gelar Jambore IMP Bangga Kencana Se -Kecamatan 2025 Perkuat Kapasitas Peran Kader.

DAERAH, NEWS|oleh

Garut – YUTELNEWS com || kepala Uptd Dalduk P2KB PK kecamatan Dayeuhkolot, Wahidatun Nikmah, menilai kegiatan Jambore IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana se-kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025 sebagai momentum yang sangat positif dan strategis dalam memperkuat peran kader sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan yang diikuti oleh kader dari kecamatan Dayeuhkolot,Kabupaten Bandung ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga sarana penting bagi peningkatan kapasitas dan kolaborasi antar paran kader.

Melalui jambore IMP bangga kecana ini, para kader tidak hanya mendapatkan wadah untuk saling bertukar pengalaman dan inovasi program, tetapi juga mempererat silaturahmi, solidaritas, dan semangat gotong royong di antara sesama penggerak Kader”, ujar Wahidatun Nikmah, saat menghadiri kegiatan Jambore, pada kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut,kepala Uptd Wahidatun Nikmah, menyampaikan bahwa Jambore IMP dan Sub IMP bangga kencana, para kader juga menjadi bentuk apresiasi bagi para kader yang telah menunjukkan dedikasi tinggi di lapangan, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

Ia berharap melalui kegiatan ini, semangat pengabdian dan kerja nyata para kader semakin kuat, sehingga mampu mendukung berbagai program pemerintah daerah dalam menciptakan keluarga yang berdaya, sejahtera, dan harmonis.

Kegiatan Jambore IMP bangga kencana dan sub IMP bangga kencana se-kecamatan Dayeuhkolot 2025 ini digelar berlangsung di Garut,dan dibuka langsung oleh Kepala UPTD Dalduk kecamatan Dayeuhkolot Wahidatun Nikmah, bersama jajaran UPTD PK Dayeuhkolot . Acara berlangsung selama satu hari, dengan berbagai agenda seperti lomba yel-yel, lomba stand terbaik, pelatihan, dan sesi motivasi bagi para kader.” tukasnya.

 

Yans

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.