Dirut BULOG Turun Langsung ke Pasar Wonokromo: Harga Pangan Stabil, Daging Sapi Jadi Sorotan

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM –
SURABAYA, 4 April 2026 – Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan inspeksi langsung ke Pasar Wonokromo guna memastikan stabilisasi harga bahan pokok tetap terjaga di tingkat pasar tradisional. Kegiatan monitoring ini melibatkan jajaran BULOG, Satgas Pangan, pengelola pasar, serta unsur TNI dan pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi pengendalian inflasi pangan.

Dalam keterangannya, Rizal menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat. Pemantauan lapangan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gejolak harga serta menjamin distribusi berjalan efektif dan efisien.

Hasil pengecekan menunjukkan mayoritas komoditas strategis berada dalam kondisi relatif stabil. Harga beras program SPHP terpantau terkendali, sementara minyak goreng MinyaKita berada pada kisaran Rp15.700 per liter. Komoditas protein seperti telur ayam ras mengalami koreksi harga menjadi sekitar Rp29.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras turun di kisaran Rp35.000–Rp36.000 per kilogram.

Namun demikian, harga daging sapi masih tergolong tinggi, mencapai Rp140.000 per kilogram. Berdasarkan keterangan pedagang, kenaikan ini dipicu oleh keterbatasan suplai di tingkat rumah potong hewan (RPH). Menyikapi hal tersebut, BULOG bersama Satgas Pangan akan melakukan penelusuran rantai pasok (supply chain) di sektor hulu guna memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok.

Selain aspek harga, BULOG juga menaruh perhatian pada kualitas dan keamanan pangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan produk yang beredar bebas dari zat berbahaya, sehingga memenuhi standar kelayakan konsumsi masyarakat.

Dari sisi ketahanan pangan nasional, Rizal memastikan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi. BULOG telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan cadangan pangan, optimalisasi serapan hasil panen, serta koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian.

Upaya mitigasi dilakukan melalui program pompanisasi, distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan produktivitas petani. Bahkan, kondisi cuaca kering pada periode tertentu dinilai berpotensi meningkatkan kualitas hasil panen.

Dalam hal pengadaan, BULOG mencatat progres positif dengan realisasi serapan beras petani telah melampaui 35 persen dari target nasional. Capaian ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai sekitar 5 juta ton pada akhir April atau awal Mei 2026.

Melalui langkah strategis ini, BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

(Sumber: BULOG, diolah oleh Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Pemerintah Luncurkan Tranformasi Budaya Kerja ASN 2026, Dorong Efisiensi dan Digitalisasi

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com//
Pemerintah melalui kementerian dalam negeri resmi menerapkan Tranformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara( ASN)
Mulai 1 April 2026 , dengan fokus utama Pada peningkatan efesiensi energi , penghemat anggaran , dan transisi ke ekosistem digital menyeluruh.pada 01/04/2026.

Salah satu poin krusial adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri , Serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 % dengan imbauan beralih ke kendaraan listrik atau tranportasi Umum.
“Kepala perangkat daerah di beri peran sebagai auditor energi internal untuk memastikan penghematan utilitas dan BBM , yang hasilnya wajib di alokasikan kembali untuk program prioritas daerah yang berdampak langsung pada masyarakat .

Penerapan pola kerja hibrid di lakukan dengan batasan tegas ; jabatan strategis dan unit layanan publik dasar seperti kesehatan , pendidik , dan perizinan tetapi wajib bekerja dari kantor . Bagi ASN yang di perbolehkan Bekerja dari rumah ( WFH) , wajib menjaga kinerja dan mematikan perangkat elektronik di ruang kerja kantor .

Transportasi ini juga mengedepankan Digitalisasi melalui sistim pemerintahan berbasis Elektronik ( SPBE ), e office, dan tanda tangan elektronik untuk mengurangi ketergantungan Pada dokumen kertas . Pelaksanaan kebijakan dipantau setiap dua bulan dengan pelaporan digital melalui tautan resmi , dimana bupati/ wali kota harus melaporkan capaian ke Gubernur paling lambat tanggal 2 setiap bulan ,dan selanjutnya di sampekan ke kementerian dalam negeri pada tanggal 04 Mei 2026 .

 

Yans.

Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri Wiyagus Harap IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Jatinangor,Jabar – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten. Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah. “Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi. Karena itu, para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan,” ujarnya.

Ia berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing. Ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.

Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak. Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.

“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans

DANA JURNALISME DIGODOK! Dewan Pers Siapkan Skema Penyelamat Media di Tengah Guncangan Disrupsi Digital

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM | JAKARTA – Dewan Pers resmi menggelar uji publik Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat fondasi ekosistem pers nasional agar tetap merdeka, profesional, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tekanan hebat era digital.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini telah berjalan sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat intensif dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan konstituen serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

“Rancangan ini merupakan respons konkret atas disrupsi digital, penurunan pendapatan industri media, serta tekanan ekonomi yang secara langsung mengancam keberlangsungan jurnalisme berkualitas dan independen,” ujarnya.

Uji publik tersebut digelar pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan unsur akademisi, organisasi pers, tokoh media, serta lembaga pendukung ekosistem pers. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan komprehensif, kritik konstruktif, serta penyempurnaan substansi sebelum regulasi ditetapkan secara resmi.

Sejumlah institusi pendidikan turut ambil bagian, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, serta Universitas Diponegoro.

Dari kalangan organisasi profesi dan industri media, hadir pula Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, hingga Serikat Media Siber Indonesia.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh pers nasional seperti Bagir Manan, Bambang Harymurti, dan Suryopratomo turut memberikan pandangan strategis demi memperkuat arah kebijakan tersebut.

Menjawab Krisis Ekosistem Media Nasional

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme ini diproyeksikan sebagai instrumen vital dalam menjaga keberlangsungan jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah perubahan drastis model bisnis industri media.

Dalam dokumen rancangan disebutkan, transformasi digital telah mengubah lanskap media secara fundamental—ditandai dengan merosotnya pendapatan iklan konvensional, pergeseran audiens ke platform digital global, hingga meningkatnya tekanan terhadap independensi dan kualitas redaksional.

Melalui skema Dana Jurnalisme, pendanaan akan dihimpun dari berbagai sumber yang sah, tidak mengikat, serta dikelola dengan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

Adapun prinsip utama yang diusung meliputi:

Independensi redaksional tanpa intervensi pihak pendana

Transparansi dan akuntabilitas melalui audit berkala

Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana

Keberlanjutan untuk menopang ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, sistem pengelolaan dana dirancang dengan mekanisme checks and balances guna memastikan tata kelola yang profesional, kredibel, dan bebas konflik kepentingan.

Fokus Penguatan Jurnalisme Berkualitas

Dana Jurnalisme nantinya akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, antara lain:

Penguatan liputan investigatif dan karya jurnalistik berkualitas

Penyediaan perlindungan hukum bagi wartawan

Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme insan pers

Mendorong inovasi dan transformasi bisnis perusahaan media

Penguatan advokasi terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis

Penerima manfaat tidak hanya terbatas pada perusahaan pers, tetapi juga mencakup wartawan individu, organisasi profesi, serta lembaga independen yang berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan progresif dalam menjawab krisis keberlanjutan industri media nasional, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.

(Sumber: BATAMSIBER.COM, diolah Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Kecam Serangan terhadap Pasukan Perdamaian Dunia

NASIONAL|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.COM || Duka mendalam menyelimuti bangsa Indonesia atas gugurnya prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon.

Almarhum merupakan anggota Batalyon Infanteri 113 Jaya Sakti di bawah Kodam Iskandar Muda yang tengah bertugas sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus penghormatan atas dedikasi almarhum dalam menjalankan tugas negara.

“Almarhum adalah prajurit sejati yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara dengan dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih,” ujarnya.

Selain menyampaikan duka, Dasco juga mengecam keras serangan yang diduga dilakukan oleh Israel hingga menyebabkan gugurnya prajurit TNI tersebut.

Ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Menurutnya, pasukan perdamaian memiliki mandat untuk meredam konflik, bukan menjadi target dalam situasi perang.

“Ini tidak dapat ditoleransi. Pasukan perdamaian seharusnya dilindungi, bukan diserang,” tegasnya.

Peristiwa ini turut menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhum di Kulon Progo, Yogyakarta. Gelombang simpati dan penghormatan terus mengalir dari masyarakat, pemerintah, hingga berbagai elemen bangsa sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanannya.

Insiden ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan maksimal bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. Di sisi lain, peristiwa ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Sumber: Owntalk.co.id
Editor: Darmansyah Kabiro Natuna yutelnews.com

Setdako Rida Ananda Laporkan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Laporan ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda yang diadakan pada, Selasa (31/03/2026).

Amanat Konstitusi Sekda menyoroti bahwa penyampaian LKPJ adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD.

Isi Dokumen LKPJ mencakup kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, serta tanggapan terhadap rekomendasi DPRD sebelumnya, Ini untuk akuntabilitas publik dan evaluasi kinerja.

Pendapatan dan Belanja Target daerah Rp762,79 miliar tercapai Rp782,43 miliar (102,57%). Belanja daerah terealisasi Rp765,45 miliar dari target Rp851,009 miliar (89,95%).

Pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan, 24 urusan wajib diimplementasikan dengan alokasi Rp625,91 miliar dan realisasi Rp570,78 miliar (91,19%). Urusan pilihan mendapat alokasi Rp33,16 miliar dengan realisasi Rp29,17 miliar (87,97%).

Harapan untuk DPRD, Setdako Rida Ananda berharap DPRD dapat membahas LKPJ dengan baik untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan ,” harapannya.

Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta layanan publik, berharap rekomendasi dari DPRD dapat digunakan untuk perbaikan kinerja ke depan.

(MD)

Mendagri Tito Karnavian: Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Tangerang – YUTELNEW.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program tersebut sangat mulia lantaran bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kalangan kurang mampu.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Peluncuran Program BSPS secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bersama Kementerian PKP – BP Tapera – Pemkab Tangerang – BRI – PNM – SMF di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026).

“Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah [menyukseskan program tiga juta rumah],” ujar Mendagri.

Secara khusus, Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Ia menyebut, program tiga juta rumah merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Program ini telah banyak direalisasikan di daerah seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan program di bidang perumahan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyat. Selain dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hunian layak, program itu juga menghasilkan multiplier effect bagi ekosistem perekonomian, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan kepala daerah yakni apabila mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Hal itu, kata dia, dapat dilakukan salah satunya dengan mendukung program tiga juta rumah. Terlebih, sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh rakyat.

Di lain sisi, Mendagri juga menegaskan komitmennya dalam mendukung suksesnya program tiga juta rumah di daerah. Bersama Menteri PKP, Mendagri menyebut bakal terus mengawal realisasi program tersebut sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Program perumahan [ini perlu] ditangkap [kepala daerah] … supaya apa? Supaya ikut berhasil juga kepala daerahnya. Kolaborasi kita bersama, selain akan menyelesaikan masalah juga memberi kontribusi untuk Indonesia dan ini ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.

Turut hadir pada acara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Salah satu capaian strategis yang disampaikan yakni keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum tersebut menjadi momentum dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.

Di samping itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri turut melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya,” ujarnya.

Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan tersebut antara lain seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.

Kemendagri juga mendukung program strategis lain seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik dan kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kemendagri juga turut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Ketua DPRD Wirman Putra Tekankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun sesuai kebutuhan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pada, Senin (30/03/2026).

Wirman Putra mengapresiasi Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting dalam pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” ucap Wirman Putra.

Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat, dengan isu strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Masalah ekonomi juga diperhatikan, termasuk keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya keterampilan tenaga kerja.

Isu lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan pelayanan publik, juga menjadi perhatian dalam perencanaan.

Seluruh aspirasi masyarakat dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang akan menjadi masukan untuk RKPD.

Tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif sangat relevan namun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Wirman berharap RKPD 2027 realistis, terukur, dan sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” harap Wirman Putra.

(MD)

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra Lakukan Kegiatan Salat Idul Fitri di Masjid Baitussalam 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama ratusan jamaah di Masjid Baitussalam.

Kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan syukur di hari raya pada, Sabtu (21/03/2026).

Wirman menyampaikan rasa syukur karena masih diberi kesehatan untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan mengucapkan Selamat Hari Raya kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan takbiran serta lanjutkan salat Idul Fitri dan khutbah yang mengajarkan tentang keimanan, persatuan, dan kepedulian sosial.

Wirman menekankan pentingnya Idul Fitri sebagai momen untuk kembali kepada fitrah dan memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas iman,” ujar Wirman Putra.

Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kekeluargaan dan kerjasama dalam pembangunan Kota Payakumbuh,” ucapnya.

DPRD berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan berharap dukungan dari semua pihak,” Kata Wirman Putra.

Usai salat, Wirman menjalin silaturahmi dengan jamaah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

Ia berharap suasana damai dan harmonis dapat dijaga sehari-hari bukan hanya saat hari raya.

(MD)

Detik-Detik Haru di Papua: Tiga Eks Kombatan OPM Cium Merah Putih, Ikrar Setia Kembali ke Pangkuan NKRI

NASIONAL|oleh

PAPUA TENGAH – YUTELNEWS.COM || Momentum penuh haru dan sarat makna kembali terukir dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Tanah Papua. Komando Operasi (Koops) TNI Papua berhasil memfasilitasi kembalinya tiga eks anggota kelompok bersenjata TPNPB-OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui prosesi ikrar setia yang berlangsung khidmat.

Kegiatan tersebut digelar di SD Inpres 1 Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Sabtu (28/3/2026), sebagai bagian dari pendekatan persuasif, humanis, dan pembinaan teritorial yang terus digencarkan aparat keamanan.

Tiga eks anggota yang menyatakan kembali setia kepada NKRI masing-masing bernama Nikanus Murib, Arendis Murib, dan Ois Tabuni. Ketiganya sebelumnya diketahui tergabung dalam kelompok Kalenak Murib dan sempat terlibat dalam aksi gangguan keamanan berupa tembakan saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Distrik Sinak pada tahun 2025.

Prosesi ikrar berlangsung dengan penuh khidmat, diawali dengan doa lintas iman, sambutan dari aparat TNI, serta pemberian atribut simbolis berupa baju batik sebagai representasi kembalinya mereka ke dalam bingkai persatuan bangsa. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan dan penandatanganan naskah ikrar, hingga momen emosional saat ketiganya mencium Sang Saka Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan kecintaan terhadap Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, ketiga eks kombatan tersebut menyatakan komitmen kuat untuk meninggalkan aktivitas separatisme, menolak segala bentuk kekerasan bersenjata, serta siap menjalani kehidupan baru yang produktif melalui jalur pendidikan, pertanian, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya di Distrik Sinak.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan teritorial dan pendekatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik perubahan serta mencegah mereka kembali terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata.

“Ini adalah langkah awal yang positif. Kami berharap mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi contoh bagi rekan-rekan lainnya untuk kembali ke NKRI,” ujarnya.

Dukungan terhadap langkah ini juga disampaikan tokoh masyarakat Distrik Sinak, Nopinus Kagoya. Ia mengapresiasi upaya TNI dan aparat keamanan dalam menciptakan pendekatan damai serta membangun kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi indikator penting bahwa pendekatan dialogis, humanis, dan pembangunan kesejahteraan mampu membuka jalan rekonsiliasi serta memperkuat integrasi nasional di wilayah Papua.

Sumber: Puspen TNI
Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com

Masalah Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Batam

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN|oleh

KEPULAUAN BATAM, YUTELNEWS.COM —Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 mengalami masalah di Batam, terutama bagi beberapa siswa yang belum menerima bantuan pada, Senin (30/03/2026)

Program PIP dicairkan bagi sebagian siswa, tetapi ada penerima yang belum mendapatkan dana untuk kedua kalinya.

Pencairan pertama lancar namun, untuk kedua ada penerima yang telah memenuhi syarat sejak Januari 2026 tetapi belum melihat dana masuk.

Orang tua penerima mengeluhkan kurangnya informasi dari pihak sekolah tentang keterlambatan ini dan hanya disarankan untuk menunggu.

Data siswa seharusnya sudah lengkap memunculkan pertanyaan tentang penyebab keterlambatan apakah dari pengelompokan data oleh pemerintah atau komunikasi dari sekolah.

Harapan orang tua kepada pemerintah dapat meningkatkan sistem informasi pencairan dana dalam memberikan penjelasan secara transparan tentang jadwal dan persyaratan pencairan.

Dengan adanya sistem yang lebih baik dan transparan penerima dana tidak perlu terus memeriksa rekening, dapat dipahami kapan bantuan PIP akan dicairkan.

(Saeni)

250 Juru Masak Nasional–Internasional Kolaborasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sajikan 2.000 Porsi Menu MBG

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM | Kabupaten Bandung Barat (KBB) – Sebanyak 250 juru masak nasional dan internasional berkumpul dalam kegiatan kolaborasi, presentasi, dan uji coba menu bergizi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan berlangsung di SPPG Yayasan Pramana Nasional, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah serta perwakilan luar negeri seperti Prancis dan Turki.

Pengelola SPPG, Hendrik Irawan, menegaskan komitmennya menghadirkan menu berkualitas dengan efisiensi anggaran serta tetap mengedepankan standar gizi, higienitas, dan cita rasa. “Dengan Rp8 ribu hingga Rp10 ribu, kami buktikan bisa menghasilkan hidangan standar tinggi untuk kebutuhan gizi anak,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, para juru masak memproduksi sekitar 2.000 porsi makanan yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk aksi sosial sekaligus uji kualitas lapangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas, serta penguatan standar operasional dapur MBG.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan, sistem distribusi, serta edukasi gizi di lingkungan masyarakat dan sekolah, guna mendukung keberhasilan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia.

Sumber:SIAGA02.com, diolah oleh redaksi Yutelnews com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Serahkan 120 Unit Huntap bagi Penyintas Bencana di Tapsel, Kasatgas Tito Apresiasi Kecepatan Pendataan Bupati

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Tapsel –YUTELNEWS.com//  Pemerintah secara resmi menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama. Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya. Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak. Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Satgas PRR

 

 

Yans.

Arus Mudik 2026 Melonjak Tajam, Polda Jabar Pastikan Lalu Lintas Tetap Terkendali

Berita, NASIONAL, NEWS, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat pada 17 hingga 18 Maret 2026, khususnya dari arah Jakarta menuju Karawang dan wilayah Jawa Barat lainnya, dengan jumlah kendaraan mencapai sekitar 8.000 unit per jam.

Meski terjadi peningkatan tajam, kondisi lalu lintas di jalur krusial, terutama dari Karawang hingga KM 70, terpantau tetap ramai lancar tanpa hambatan berarti hingga Kamis petang (19/03/2026).

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pergerakan pemudik sebenarnya sudah mulai terlihat sejak 13 hingga 16 Maret 2026.

“Pada periode tersebut terjadi peningkatan volume kendaraan di jam-jam tertentu, seperti pukul 07.00–08.00 WIB dan 21.00–00.00 WIB, dengan fluktuasi sekitar 3.000 hingga 4.000 kendaraan.

Namun situasi masih terkendali sehingga belum diperlukan rekayasa lalu lintas secara masif,” ujarnya.

Meski demikian, aparat kepolisian tetap melakukan langkah antisipatif secara cepat dan terukur untuk menghindari kepadatan lebih lanjut. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

Pemberlakuan sistem contraflow hingga tiga lajur sejak dini hari 16 Maret, Penerapan one way nasional yang mulai diberlakukan sejak 17 Maret untuk mengurai kepadatan dari arah Bekasi menuju Karawang.

“Hingga pantauan terakhir pukul 17.36 WIB, arus lalu lintas di wilayah Jawa Barat masih dalam kategori ramai lancar serta dalam kondisi aman dan terkendali,” lanjutnya.

Selain itu, Polda Jawa Barat memastikan selama periode arus mudik berlangsung tidak terdapat kejadian kecelakaan menonjol, baik di jalan tol maupun jalur arteri, yang menimbulkan korban jiwa.

Cepat Hadapi Puncak Mudik 2026
Hal ini menunjukkan optimalnya sinergi antarinstansi dalam pengamanan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Polda Jabar juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik selama perjalanan, serta memanfaatkan rest area dan pos pelayanan yang telah disediakan demi keselamatan bersama.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.