DIDUGA APH Jalin Kerja Sama Dengan Judi GBM 99

NEWS|oleh

Medan – YUTELNEWS.com
Praktik perjudian jenis tembak ikan di wilayah Medan Utara di bawaha pengawasan Polres Pelabuhan Belawan kian mengkhawatirkan bahkan APH di anggap tindak mampu menindak tegas seolah tutup mata.

Aktivitas ilegal tersebut terpantau semakin meluas dan berlangsung secara terbuka, seolah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum (APH) pelabuhan belawan.

Berdasarkan hasil penelusuran tim awak media, jaringan perjudian ini diduga dikelola oleh seorang wanita yang dikenal dengan nama Cici, yang beroperasi di bawah bendera GBM 99 atau (AB)

Sumber menyebutkan, jaringan tersebut juga diduga berada di bawah kendali seorang pemodal mafia besar berinisial ( AB )warga keturunan Tionghoa.

Tidak hanya beroperasi di satu titik, praktik perjudian ini disebut telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Medan Utara, meliputi Kecamatan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli, hingga kawasan Labuhan Deli seperti Helvetia dan Desa Manunggal.

Di sejumlah lokasi, aktivitas perjudian berlangsung terang – terangan (TERBUKA). Seperti di Jalan M. Basir, titipapan Komplek kota batu , yang beroperasi tanpa henti di pinggir jalan utama pinggiran Sungai Deli .

Selain itu, di Jalan Swadaya ditemukan dua unit tempat perjudian, masing – masing berisi meja tembak ikan serta mesin dingdong.

Lokasi lain juga teridentifikasi di Gang Sawit, Jalan Utama, dan Gang Perjuangan yang masing – masing memiliki beberapa unit meja perjudian. Bahkan di Jalan Veteran Pasar VI, Desa Manunggal, praktik serupa juga masih berlangsung aktif.

Seorang warga sekitar pasar Vl Helvet yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa lokasi – lokasi tersebut sempat tutup secara serentak, namun hanya berlangsung singkat.

“Biasanya tutup kalau ada isu razia, tapi tidak lama kemudian buka lagi seperti biasa,” ujarnya

” Waktu bulan Ramadhan pun buka juga sempat sih tutup satu minggu aja, abistu buka lagi” Sambung nya

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat secara institusional kepolisian telah menyatakan komitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian, anehnya lagi wilayah mafia judi ini (AB) atau GBM 99 inj mencakup ruang lingkup pores pelabuhan belawan.

Sosok Cici bahkan disebut – sebut sebagai anak maen (AB) mafia judi yang memiliki jaringan luas dan kemampuan dalam mengatur operasional bisnis perjudian secara rapi dan terstruktur, Beberapa wilayah seperti Belawan pajak singkong, Marelan, Helvetia Desa Manunggal , mabar, titipapan, tanjung mulia, bahkan di cemara di sebut – sebut juga milik mafia ini dan diduga menjadi basis utama aktivitasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait maraknya praktik perjudian di wilayah Medan Labuhan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, S.I.K., S.E., M.M belum memberikan tanggapan sampai berita ini naek kan.

EMEN

Edukasi Program MBG Harus Berkelanjutan, Camat Cikalongwetan Tekankan Waktu Konsumsi Makanan

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kabupaten Bandung Barat – Para pemangku kebijakan di wilayah diminta untuk terus menggencarkan edukasi kepada seluruh unsur sekolah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Edukasi ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman komprehensif, khususnya terkait tata kelola distribusi dan waktu konsumsi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan oleh Camat Cikalongwetan, Dadang A. Sapardan, dalam arahannya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Kecamatan, Selasa (14/04/2026).

“Kita jangan berhenti melakukan edukasi terhadap unsur sekolah, terutama siswa terkait waktu mengkonsumsi makanan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa makanan yang diproduksi oleh setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki batas waktu layak konsumsi, yakni maksimal empat jam setelah proses memasak. Oleh karena itu, distribusi makanan harus diikuti dengan konsumsi segera oleh siswa dan penerima manfaat dari klaster B3.

“Saat makanan datang agar segera dibagikan untuk dikonsumsi, sehingga makanan masih dalam keadaan layak konsumsi,” jelasnya.

Peserta kegiatan terdiri dari unsur Forkopimcam, termasuk Danramil dan Kapolsek, yayasan, mitra, Kepala SPPG, kepala sekolah, kepala desa, serta instansi vertikal di wilayah Cikalongwetan.

Dadang menegaskan, penyampaian informasi yang komprehensif diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelola program. Ia menyinggung fenomena yang kerap muncul di berbagai platform media sosial terkait pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.

“Dengan informasi yang komprehensif dimungkinkan tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar makanan yang tersisa tidak dibawa pulang oleh siswa. Peran guru dinilai penting dalam mengedukasi dan mengingatkan siswa untuk menghabiskan makanan yang telah disajikan.

“Para guru perlu terus mengingatkan siswa agar tidak membawa sisa makanan ke rumah,” tegasnya.

Pada akhir arahannya, Camat mengimbau Kepala SPPG untuk aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah desa. Ia juga mendorong agar Kepala SPPG dapat terlibat langsung dalam kegiatan edukatif di sekolah, seperti upacara bendera, rapat guru, maupun pertemuan orang tua siswa.

“Tidak ada salahnya para Kepala SPPG menjadi salah satu narasumber pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di sekolah atau desa,” pungkasnya.

Didin

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com // Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, pada Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

Kqb.Bandung – YUTELNEWS.com// Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Persetujuan Pencabutan Perda dan Rekomendasi LKPJ di DPRD Kota Payakumbuh

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM – DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2018–2038 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (13/04/2026).

Tujuh Fraksi menyetujui Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh 2018–2038 dapat disahkan dan disetujui menjadi Perda Kota Payakumbuh,” kata Wakil Ketua DPRD, Hurisna Jamhur.

Ia menjelaskan, dari empat ranperda yang telah disampaikan pendapat akhir fraksi hanya ranperda terkait tata ruang yang dapat langsung diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.

Hal ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan ranperda tertentu melalui tahapan evaluasi oleh gubernur.

Hurisna mengatakan, ranperda yang berkaitan dengan tata ruang termasuk dalam kategori yang harus dievaluasi setelah pengambilan keputusan di tingkat DPRD,” kata Hurisna.

Oleh karena itu, ranperda pencabutan perda RDTR tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk proses evaluasi.

Sementara itu, tiga ranperda lainnya akan terlebih dahulu melalui tahapan fasilitasi oleh gubernur sebelum dijadwalkan kembali untuk pengambilan keputusan di DPRD.

Setelah keluar hasil fasilitasi gubernur barulah kita jadwalkan kembali untuk pengambilan keputusan terhadap ketiga ranperda tersebut,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, DPRD Kota Payakumbuh juga menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Hurisna menegaskan, pembahasan LKPJ telah melalui serangkaian tahapan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia merinci, proses pembahasan dimulai dari pembentukan panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah.

Pansus kemudian menyusun laporan dan rekomendasi pada 10 April 2026, yang dilanjutkan dengan rapat paripurna internal pada hari yang sama.

Hari ini kita sampai pada tahapan akhir yaitu penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025,” tutupnya.

Sementara itu Walikota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti seluruh catatan tersebut melalui perangkat daerah terkait,” kata Zulmaeta.

Terima kasih kami sampaikan atas seluruh masukan dan saran yang telah dituangkan dalam rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025.

Insyaa Allah akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya.

(*)

(MD)

Terungkap! Dugaan Penipuan Tanah di Sukabumi, Sertifikat Tak Kunjung Terbit hingga Lahan Diduga Dijual Ganda

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Dugaan praktik penipuan dalam transaksi jual beli tanah kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi. Kasus yang terjadi di kawasan Angga Yuda, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak ini kini tengah menjadi sorotan, setelah korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Senin ( 13/4/2026 )

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTPL) tertanggal 9 April 2026, kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah pada 20 Maret 2019. Pelapor, Siti Eni Nuraeni, mengaku membeli sebidang tanah dari terlapor Yudistra Wahyudin dengan nilai Rp300 juta.

Namun sejak awal, status tanah tersebut diketahui masih dalam jaminan bank. Kondisi ini seharusnya menjadi penghalang dalam proses transaksi, mengingat secara hukum tanah yang masih diagunkan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sebelum dilakukan pelunasan.

Alih-alih membatalkan transaksi, korban justru diminta untuk memberikan sejumlah uang tambahan dengan alasan pengurusan sertifikat. Dalam proses yang berlangsung bertahap, total dana yang telah diserahkan mencapai sekitar Rp280 juta, yang disebut-sebut digunakan untuk menebus sertifikat dari pihak bank serta biaya administrasi lainnya.

Kejanggalan semakin terlihat ketika korban diperbolehkan menguasai lahan bahkan membangun di atasnya, meski sertifikat belum berpindah tangan. Di atas tanah tersebut, kini telah berdiri sebuah rumah dan bangunan toko. Praktik ini dinilai tidak lazim dan diduga menjadi bagian dari upaya meyakinkan korban agar tetap percaya.

Selama hampir tujuh tahun, kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut tak kunjung terealisasi. Setiap kali ditanyakan, pelapor hanya menerima jawaban normatif, mulai dari alasan proses belum selesai hingga permintaan tambahan dana.

Puncak persoalan terjadi pada Februari 2026. Korban mengaku baru mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya diduga telah dialihkan kepada pihak lain.

Lahan tersebut kini disebut berada dalam penguasaan seseorang bernama Roni.
Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik penjualan ganda (double selling), bahkan mengarah pada indikasi unsur kesengajaan dalam rangkaian transaksi tersebut.

Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian yang tidak sedikit. Selain nilai pembelian tanah dan biaya tambahan, kerugian juga mencakup pembangunan fisik di atas lahan, dengan total ditaksir mencapai sekitar Rp2 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cibadak Kompol I. Djubaedi, SH., menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan di tingkat Polres Sukabumi.

“Kami mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum. Laporan sudah diterima dan saat ini dalam penanganan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian membuka ruang bagi seluruh pihak yang terkait untuk memberikan klarifikasi guna mengungkap fakta secara terang.

“Silakan pihak-pihak yang bersangkutan hadir memberikan keterangan. Semua akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait lemahnya pengawasan dalam transaksi pertanahan. Bagaimana mungkin tanah yang masih berstatus jaminan bank dapat diperjualbelikan hingga terjadi penguasaan fisik oleh pembeli?

Sejumlah praktisi hukum menilai, apabila dugaan ini terbukti, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi. Publik pun kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas kasus yang dinilai sarat kejanggalan ini.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan transaksi properti. Memastikan legalitas dokumen serta melibatkan notaris atau PPAT menjadi langkah penting guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

DPW Media Center LSM PAKAR Sumut Minta KPK, BPK Panggil dan Periksa Bupati Samosir

NEWS|oleh

Medan – YUTELNEWS.com
Minggu 12 April 2026, MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Media Center Provinsi Sumatera Utara, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil dan memeriksa pejabat Pemkab Samosir juga pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan/pengerjaan proyek Tender Docking Kapal di Kabupaten Samosir diduga beraroma Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Permintaan tersebut disampaikan, Robin Silalahi Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Prov. Sumut kepada wartawan, Jumat (10/4/2026) saat menggelar konfrensi Pers kepada puluhan wartawan online dan media cetak di kantor Sekretariat DPW Media Center LSM PAKAR Sumut di kota Medan.

“Kuat dugaan, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tender Kapal Docking yang ditangani oleh Pemkab Samosir dan rekanan dengan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit terkesan ada aroma korupsi. Untuk itu kita meminta kepada, bapak Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK RI dan BPK RI, Dr.Isma Yatun, CSFA., CFrA untuk memanggil / memeriksa dan memproses pihak Pemkab Samosir, Provinsi Sumatera Utara maupun pihak yang terlibat tender proyek agar mempertanggungjawabkan sesuai Undang undang dan peraturan berlaku di Negara Republik Indonesia,” ucap Robin Silalahi Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Provinsi Sumut.

Lanjut Robin, adapun persoalan/permasalahan yang terjadi yakni, terkesan gagalnya pemenang proyek T.A 2023 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Samosir dalam pengerjaan/pembangunan Docking Kapal yang persiapan lahan diduga tidak tepat sasaran dan disinyalir perencanaan yang terkesan abal abal. Sehingga pada hasil pengerjaan tidak profesional dan tidak Layak.

Artinya, pemerataan dan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Samosir, Provinsi. Sumatera Utara selayaknya terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dikawasan Indonesia Timur agar kwalitas lebih baik dan tinggi dalam segala bidang diantarannya turut berperan aktif mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Namun, Vandico Gultom sebagai Bupati Samosir terkesan mencerminkan ketidak mampuannya sebagai pimpinan. Sehingga berdampak terhadap sikap seorang Pimpinan yang memandang sebelah mata dan menyepelekan masyarakat. Sebab, segala bentuk pembangunan oleh Pemkab Samosir adalah untuk rakyat dan dari uang rakyat yang wajib dan harus dirasakan oleh rakyat,” ungkap Robin.

Masih soal proyek tender docking kapal, lebih jauh Robin membeberkan bahwa, pada tender proyek tahun 2023 di Disperindag Kabupaten Samosir, Provinsi Sumut menyebutkan, pembebasan lahan milik masyarakat belum lagi terselesaikan, ironisnya pihak Pemkab. Samosir sudah nekat melakukan tender.

“Ada apa dengan pejabat di Kabupaten Samosir. Oleh karena itu, DPW Media Center LSM PAKAR Sumut berharap agar BPK, KPK dan Gubernur Sumut segera menyikapi dan menindak lanjutinya. Apabila suara atas nama mewakili masyarakat ini tidak digubris dan di indahkan, DPW Media Center LSM PAKAR Sumut akan menurunkan ribuan jumlah massa untuk menggelar aksi damai,” tegas dijelaskan Robin Silalahi.

Sementara, Vandico Gultom Bupati Samosir saat di konfirmasi sampai saat ini belum ada memberikan klarifikasi kepada wartawan.

EMEN

GRIB Jaya Resmi Kukuhkan PAC Cibadak, Santuni 100 Anak Yatim Piatu

Berita, NEWS|oleh

 YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Suasana penuh semangat dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Lapangan Desa Warnajati, Minggu ( 12/4/2026 )

 

Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum penguatan organisasi, tetapi juga diisi dengan aksi sosial berupa santunan kepada 100 anak yatim piatu, yang semakin menambah nilai kemanusiaan dalam acara tersebut.

Ketua GRIB Jaya Kabupaten Sukabumi, H. Muhammad Hermawan yang akrab disapa H. Bram, menegaskan bahwa penyerahan SK ini merupakan bentuk legitimasi resmi bagi kepengurusan PAC Cibadak agar dapat bergerak secara terarah dan terstruktur.

“Ini adalah langkah awal untuk memperkuat organisasi di tingkat kecamatan. Saya tekankan kepada PAC yang sudah dilantik agar mampu bersinergi dengan unsur Muspika, ormas lain, serta masyarakat. Kebersamaan adalah kunci,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan GRIB Jaya di Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan tren positif. Dari total 47 kecamatan, seluruhnya telah terbentuk kepengurusan, meski baru dua kecamatan yang menerima SK definitif, yakni Tegalbuleud dan Cibadak.

“Yang lain masih berstatus SK sementara dan akan segera menyusul. Dalam waktu dekat, wilayah dapil Palabuhanratu juga akan dilakukan pengukuhan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PAC GRIB Jaya Kecamatan Cibadak, Ferdi Ferdiansyah, menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi lebih aktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. GRIB Jaya Cibadak harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai organisasi, tapi juga sebagai solusi,” ujarnya.

Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, dihadiri oleh pengurus DPC, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang turut menyaksikan prosesi pengukuhan dan penyerahan santunan.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, GRIB Jaya Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang tidak hanya fokus pada penguatan internal, tetapi juga aktif berkontribusi bagi masyarakat luas.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Maraknya Tambang Galian C di Tj Uncang, Batu Aji, Diminta APH Dinas Terkait Turun Cek

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Tambang Galian C Siluman di Tj Uncang, Batu aji disorot tajam. Proyek tanpa Papan informasi dan depan mesjid beroperasi tanpa tersentuh oleh Hukum.

Dari pantauan awak media (Sabtu, 11/4/2026) sekira pukul 13.00 wib beberapa alat berat di lokasi sedang melakukan penggalian. Tanpa Pengawasan tanpa adanya kordinator lapangan.

Seharusnya Kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) namun yang terjadi diduga pihak pengelola tidak melengkapi izin tersebut.

Jika ini terbukti maka sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) wilayah hukum batu aji, Dinas lingkungan hidup (DLH), Ditpam BP Batam untuk turun melakukan pengecekan.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait dan APH. /Red.

 

Video terkait

https://vt.tiktok.com/ZSH4w7ooE/

Dirgahayu ke-80 TNI AU: Haji Boy dan SPPG Cibadak Batununggal Kompak Gaungkan Semangat Pertahanan Udara

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air kembali digaungkan dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Keluarga besar SPPG Cibadak Sukabumi Batununggal bersama tokoh masyarakat, H. Boy (Haji Boy), turut menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik bagi kejayaan TNI Angkatan Udara. Sabtu ( 11/4/2026 )

Dalam kesempatan tersebut, H. Boy menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian TNI AU yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia.

“Dirgahayu ke-80 TNI Angkatan Udara. Semoga semakin profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga langit Nusantara, serta selalu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia,” ungkap H. Boy.

Menurutnya, di tengah tantangan global yang semakin kompleks, peran TNI AU kian strategis dalam menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan dari masyarakat pun dinilai menjadi energi tambahan bagi para prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Keluarga besar SPPG Cibadak Batununggal juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung TNI AU sebagai benteng pertahanan udara bangsa. Momentum HUT ke-80 ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang pengabdian, sekaligus pijakan untuk terus melangkah lebih kuat, modern, dan profesional.

Dengan semangat Dirgahayu ke-80, harapan besar disematkan agar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara semakin solid, unggul dalam teknologi, dan siap menghadapi berbagai tantangan demi menjaga kedaulatan langit Nusantara.

Dirgahayu ke-80 TNI Angkatan Udara Jaya di Udara, Perkasa Menjaga Nusantara!

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

DPW Media Center LSM PAKAR Sumut Menunggu Kepastian Walikota Medan Copot Lurah Sidorejo II

NEWS|oleh

Medan – YUTELNEWS.com
Kinerja Lurah di Pertanyakan Media Center LSM pakar Menyoroti di Duga Ada Pungli di Badan Kelurahan Tersebut Adanya KPL Liar

Keluhan masyarakat terkait terganggunya fungsi fasilitas umum kembali mencuat di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Kali ini, kondisi tersebut terjadi di Jalan Kemiri, Jalan Tanjung Bunga, dan Jalan Seksama, yang dinilai tidak lagi dapat difungsikan secara optimal akibat penyempitan badan jalan.

Berdasarkan hasil laporan warga, aktivitas pedagang kaki lima (PKL) liar yang semakin menjamur di kawasan tersebut menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama kini dipenuhi lapak pedagang, sehingga menghambat aktivitas sehari – hari, baik bagi pengendara maupun pejalan kaki.

Tak hanya itu, keberadaan PKL juga berdampak langsung terhadap akses ke sejumlah fasilitas penting. Di antaranya, Sekolah PWKI di Jalan Kemiri yang disebut-sebut tertutup oleh lapak pedagang, serta area Puskesmas yang digunakan sebagai lokasi parkir. Bahkan, Kantor Lurah Sudirejo II juga terkesan tertutup dan sulit diakses akibat kondisi tersebut.

Situasi ini memunculkan sorotan terhadap lemahnya penertiban dan pengawasan dari pihak terkait. Masyarakat menilai kondisi ini tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap pelayanan publik dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya praktik pengutipan oleh oknum tertentu terhadap para pedagang. Nilai pungutan tersebut bahkan disebut – sebut mencapai sekitar Rp12 juta per hari. Namun demikian, informasi ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Menanggapi hal ini, Ketua DPW Media Center Sumut, Robin Silalahi, mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah tegas.

“Permasalahan ini harus segera menjadi atensi serius Pemerintah Kota Medan, khususnya Walikota Medan. Penertiban perlu dilakukan secepatnya karena sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan dan fasilitas publik,” tegas Robin saat konferensi pers di salah satu kafe di Medan, Rabu (8/4/2026).

Awak media ini juga telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Lurah Sidorejo Il Jl. Kemiri I No. 8, Medan. Kecamatan Medan Kota. Hasudungan Irwanto Malau, S.H Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan masih diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi serta langkah konkret yang akan diambil guna mengatasi persoalan tersebut.

TIM DPW MEDIA CENTER LSM PAKAR SUMUT

(EMEN)

Rumah Nyaris Roboh, Harapan Kembali Tumbuh! Gotong Royong Warga Batununggal Bangunkan Hunian Layak untuk Lansia 69 Tahun

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Semangat kebersamaan kembali hidup di tengah masyarakat Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, pada Jumat (10/04/2026). Warga bersama pemerintah kecamatan dan desa kompak melaksanakan gotong royong membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik seorang lansia, Ibu Neni (69), yang tinggal di Kampung Selamanjah RT 004/007.

Sejak pagi hari, suasana penuh kehangatan dan kepedulian tampak jelas di lokasi. Rumah sederhana milik Ibu Neni yang sebelumnya nyaris roboh mulai dibongkar sebagai tahap awal pembangunan ulang, demi mewujudkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Camat Cibadak, Mulyadi, yang turun langsung ke lokasi, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kekompakan semua pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama Kepala Desa Batununggal dan masyarakat Kampung Selamanjah melaksanakan gotong royong pembongkaran rumah Ibu Neni. Insya Allah akan segera kita bangun kembali. Terima kasih kepada para donatur, semoga menjadi amal ibadah. Kita ingin menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Batununggal juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya Camat Cibadak yang turut mendorong terlaksananya kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Camat yang telah menggerakkan kegiatan ini, sehingga pembangunan rumah Ibu Neni dapat segera terlaksana. Ini merupakan bukti nyata kepedulian dan kebersamaan kita semua,” ungkapnya.

Program RTLH ini menjadi cerminan bahwa nilai solidaritas sosial masih terjaga kuat di tengah masyarakat. Tanpa harus menunggu bantuan besar, warga bersama pemerintah mampu bergerak cepat memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan.

Reporter: Mirna
Kabiro Sukabumi

Rumah Nyaris Roboh, Harapan Kembali Tumbuh! Gotong Royong Warga Batununggal Bangunkan Hunian Layak untuk Lansia 69 Tahun

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Semangat kebersamaan kembali hidup di tengah masyarakat Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, pada Jumat (10/04/2026). Warga bersama pemerintah kecamatan dan desa kompak melaksanakan gotong royong membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik seorang lansia, Ibu Neni (69), yang tinggal di Kampung Selamanjah RT 004/007.

Sejak pagi hari, suasana penuh kehangatan dan kepedulian tampak jelas di lokasi. Rumah sederhana milik Ibu Neni yang sebelumnya nyaris roboh mulai dibongkar sebagai tahap awal pembangunan ulang, demi mewujudkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Camat Cibadak, Mulyadi, yang turun langsung ke lokasi, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kekompakan semua pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama Kepala Desa Batununggal dan masyarakat Kampung Selamanjah melaksanakan gotong royong pembongkaran rumah Ibu Neni. Insya Allah akan segera kita bangun kembali. Terima kasih kepada para donatur, semoga menjadi amal ibadah. Kita ingin menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Batununggal juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya Camat Cibadak yang turut mendorong terlaksananya kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Camat yang telah menggerakkan kegiatan ini, sehingga pembangunan rumah Ibu Neni dapat segera terlaksana. Ini merupakan bukti nyata kepedulian dan kebersamaan kita semua,” ungkapnya.

Program RTLH ini menjadi cerminan bahwa nilai solidaritas sosial masih terjaga kuat di tengah masyarakat. Tanpa harus menunggu bantuan besar, warga bersama pemerintah mampu bergerak cepat memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan.

Reporter: Mirna
Kabiro Sukabumi

Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Kolaborasi Bersama Pentahelix dan Prima Angkat Sampah Penyebab Banjir di Sukabirus

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot kembali melakukan aksi nyata penanganan banjir dengan melaksanakan pembersihan sampahndi saluran Sungai Cigede di kawasan Jembatan Sukabirus desa citeurep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam, relawan, serta kolaborasi aktif dari komunitas Pentahelix bersama Prima. pada Jumat (10/04/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap kondisi aksi rutin saat debit air meningkat, di mana sampah terbawa arus dari aliran kota Bandung, kemudian tersangkut di badan jembatan sukabirus hingga menumpuk sampah dan menghambat aliran air. Akibatnya, air meluap dan menggenangi permukiman warga di wilayah hilir, khususnya kampung lamajang desa citeurep.

Dalam kegiatan tersebut, petugas dan relawan terlihat kompak dan langsung mengangkat tumpukan sampah yang menggunung di bawah Jembatan Sukabirus, yang selama ini menjadi salah satu titik krusial penyebab meluapnya air ke permukiman warga.

Camat Dayeuhkolot, Drs Asep Supriadi M.K.P, menyqmpaikan bahwa kegiatan ini bukan kali pertama yang dilakukan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengantisipasi banjir di wilayah kecamatan dayeuhkolot.

“Hari ini kita kembali melaksanakan pembersihan sampah aliran Sungai Cigede di Jembatan Sukabirus. Setiap debit air naik, sampah selalu terbawa dan tersangkut di jembatan hingga menggunung. Bahkan, tumpukan sampah yang kita angkat hari ini terbukti menjadi penyumbat utama aliran air, sehingga saat hujan deras air langsung meluap dan dampak banjir ke permukiman warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah dampak yang lebih besar.
“Setiap volume air meningkat, kita harus bergerak cepat agar sampah tidak sempat tertahan. Kami juga berkolaborasi dengan unsur Forkopimcam dan mengapresiasi peran aktif Pentahelix bersama Prima yang selalu hadir dalam penanganan banjir. Terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Camat Drs Asep juga menyampaikan dan menghimbau dengan tegas kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran sungai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang peduli lingkungan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Karena faktanya, kami di wilayah hilir seperti Dayeuhkolot selalu menerima kiriman sampah dari hulu. Dampaknya, saat hujan deras dan air besar, banjir tidak terhindarkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah secara mandiri dan produktif di lingkungan masing-masing.

“Sampah seharusnya bisa dikelola bersama melalui musyawarah warga. Bisa dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk, biogas, bahkan energi alternatif sesuai kondisi lingkungan. Ini bisa menjadi sumber ekonomi, bukan justru menjadi sumber masalah seperti yang kami alami saat ini,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga permasalahan banjir akibat sampah dapat ditekan secara signifikan melalui kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.

 

Yans.

Menu MBG di Desa Sukakersa Diprotes Warga, Sambal untuk Balita Picu Perdebatan.

NEWS|oleh

Yutelnews.com — Sukabumi
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan setelah masyarakat menemukan adanya sambal dan buah apel dengan rasa asam dalam menu untuk balita. Menu tersebut dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini yang seharusnya mendapatkan makanan dengan rasa lebih netral serta tekstur yang mudah dikonsumsi, 09 April 2026.

Program MBG yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak serta menekan angka stunting.

Namun, implementasi di lapangan menjadi perbincangan setelah paket makanan yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khartini Bakti Negeri di wilayah Desa Sukakersa memunculkan kontroversi di kalangan warga.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan keberadaan sambal dalam menu balita.

Meski disebut tidak pedas, penggunaan sambal tetap dianggap tidak tepat karena balita membutuhkan makanan yang aman bagi sistem pencernaan mereka.

Selain itu, buah apel yang terasa asam dan bertekstur kesat juga dinilai kurang cocok karena dapat menyulitkan anak saat mengunyah atau menelan makanan.
Warga berharap pihak penyelenggara lebih memperhatikan standar gizi dan karakteristik makanan untuk anak usia balita.

Mereka menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat.

Jika menu kurang tepat, dikhawatirkan anak tidak mengonsumsi makanan secara optimal.

Di sisi lain, pihak ahli gizi yang terlibat dalam penyusunan menu menjelaskan bahwa sambal tersebut hanya berupa sambal kecap dengan jumlah cabai yang sangat sedikit dan dimaksudkan sebagai variasi menu.

Namun demikian, pihak tersebut mengakui bahwa keberadaan sambal dalam menu balita merupakan bentuk kekeliruan dalam perencanaan.

Peristiwa di Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi ini menjadi perhatian penting bagi pelaksanaan program MBG. Evaluasi dinilai perlu dilakukan agar penyusunan menu lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan usia.

Dengan perbaikan tersebut, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang balita sebagai generasi penerus bangsa.


Wowo / YB

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.