NEWS

YUTELNEWS.com | Foodcourt 168 Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepri digelar acara penarikan Kupon Undian dengan hadiah fantastik dan menarik para Pengunjung. Jumat 15/8/2025.

Acara tersebut diadakan pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Ratusan Pengunjung antusias menyambut acara tersebut dengan perasaan penasaran dengan hadiah yang menarik. Hadiah berupa Ipon 16, kipas, TV, dan beberapa hadiah lainnya dengan nilai Puluhan Juta.

Untuk lebih menarik lagi, kegiatan tersebut dimeriahkan oleh beberapa penyanyi lokal untuk menghibur para pengunjung. Bukan hanya itu bagi yang ulang tahun akan diberikan kejutan oleh Pelaksana Acara dan diikutin dengan lantunan lagu ucapan “Selamat Ulang Tahun”.

Dari Pantauan awak media ini, para pengunjung sangat senang dan nyaman selama berlangsungnya acara tersebut.

Pelayanan para pekerjapun ramah-ramah dan tegur sapa bagi pengunjung.

“Bagi yang ulang Tahun hari ini Kami Ucapkan HBD, semoga diberikan umar panjang dan kesehatan yang baik,” ucap pembawa acara.

Didi sebagai Manager Foodcourt 168 mengucapkan terimakasih kepada semua pengujung yang setia atas support dan dukungannya. /Red

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Pemerintah Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, menggelar kegiatan pembagian seragam Linmas beserta kelengkapannya sekaligus penyaluran insentif bagi para anggota Linmas. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Kadununggal dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan.Jumat (15/8/2025).

Penyerahan seragam dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa Kadununggal, Mochamad Yusuf. Turut hadir dalam acara ini antara lain Kasi Trantib Kecamatan Kalapa Nunggal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Kasi Trantib Desa Kadununggal. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan moral terhadap keberadaan Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Mochamad Yusuf menyampaikan bahwa pengadaan seragam ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah desa terhadap tenaga pengamanan lingkungan yang selama ini bekerja tanpa pamrih. “Kami menyadari bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat. Seragam ini diharapkan dapat menambah semangat dan rasa bangga anggota Linmas dalam menjalankan tugas mulia mereka,” ujar Yusuf.

Selain seragam, pemerintah desa juga memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan para anggota Linmas yang telah meluangkan tenaga, pikiran, dan waktu demi menjaga keamanan lingkungan. Insentif ini diharapkan mampu meringankan beban dan menjadi motivasi tambahan dalam menjalankan tugas.

Kasi Trantib Kecamatan Kalapa Nunggal dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Kadununggal. Ia menegaskan bahwa keberadaan Linmas bukan sekadar simbol keamanan, tetapi benar-benar menjadi ujung tombak dalam penanganan gangguan ketertiban, membantu penanggulangan bencana, serta mengawal kegiatan masyarakat agar berjalan aman dan tertib.

Acara berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Usai penyerahan simbolis, dilakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi momen penting ini. Diharapkan ke depannya, perhatian pemerintah desa terhadap Linmas dapat terus berlanjut, baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas penunjang, maupun dukungan moral yang berkesinambungan.

Dengan adanya dukungan ini, Linmas Desa Kadununggal diharapkan semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

Pewarta: Adang Suryana

YUTELNEWS.com – Berau, Kalimantan Timur, 14 Agustus 2025,— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigap Kalimantan Timur merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta maladministrasi yang terjadi di lingkungan PT Berau Coal.

Laporan tersebut diajukan oleh Kelompok Tani Usaha Bersama Maraang (Poktan UBM) dan langsung ditindaklanjuti dengan investigasi awal oleh tim KPK Sigap.

Investigasi dilakukan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam proses persidangan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Dokumen yang digunakan dalam persidangan tersebut diduga kuat mengandung tanda tangan palsu, yang dianggap sebagai upaya manipulatif untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) KPK Sigap Kaltim, Ahmad Zais, memimpin langsung investigasi ini. Dalam pemeriksaan, mantan Camat Teluk Bayur, inisial WJ, mengakui sebagian tanda tangan dalam dokumen itu adalah miliknya, namun sebagian lainnya ia tidak tahu-menahu. Ia juga berdalih adanya kesalahan ketik dalam dokumen tersebut.

“Kami menemukan kejanggalan dalam dokumen itu. Ada indikasi kuat pemalsuan tanda tangan. Kami menduga ada unsur KKN yang melibatkan oknum pejabat dan pihak perusahaan,”

“Jika nanti ditemukan bukti yang cukup, proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” tegas Ahmad Zais dalam pernyataannya, Kamis (14/08/2025).

Kuasa hukum Poktan UBM, Herman Felani, S.H., M.H., CLa, menekankan bahwa pemalsuan dokumen dalam proses hukum tidak hanya mencederai keadilan tetapi juga dapat berdampak luas pada sistem hukum nasional.

“Pemalsuan dokumen dalam peradilan bisa mengakibatkan putusan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta bisa menimbulkan kerugian negara secara finansial,” ungkap Herman.

Panglima Mandau, tokoh adat lokal yang juga memimpin Pasukan Merah Seribu Satu Mandau, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini bersama masyarakat.

“Kami akan berada di garis depan memperjuangkan keadilan. Kami berharap penegak hukum bekerja secara jujur dan profesional. Jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jangan salahkan rakyat jika bertindak dengan caranya sendiri,” ujarnya lantang.

M. Rafik, Kuasa Kepengurusan Poktan UBM, menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat KPK Sigap Kaltim.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada KPK Sigap. Kami masih percaya pada keadilan, meskipun kepercayaan publik terhadap aparat hukum sedang krisis. Harapan kami, hukum tetap menjadi panglima, bukan uang,” pungkas Rafik.

Lala – Kalsel

Bandung – YUTELNEWS com|| Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, sebuah momen bersejarah lahir di sudut selatan Kabupaten Bandung. Bukan pesta, bukan karnaval, melainkan deru alat berat yang mulai menapak di jalur yang selama puluhan tahun hanya menjadi saksi bisu penderitaan warga.

Itulah Jalan Kendeng–Londok, urat nadi yang menghubungkan Kampung Kendeng – Londok Desa Sugihmukti dan Tenjolaya Kampung Dewata, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Jalur ini juga menjadi akses penting menuju wilayah perbatasan Kabupaten Cianjur.

Namun selama lebih dari tujuh dekade, jalan tersebut lebih menyerupai lintasan medan perang—penuh lubang, licin saat hujan, dan berdebu pekat di musim kemarau. Bagi warga, melewati jalan ini seperti berjudi dengan keselamatan.

“Sejak saya kecil, jalan ini tidak pernah berubah. Genangan, lumpur, motor tergelincir, sampai ambulans yang kesulitan masuk saat darurat. Kami sudah terlalu lama menunggu,” ungkap Ade (42), warga Kampung Dewata, dengan mata menerawang. Pada Jumat 15 Agustus 2025.

Namun penantian itu akhirnya terjawab. Melalui kebijakan Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), pembangunan Jalan Kendeng–Londok resmi dimulai bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Suara mesin dan pekerja konstruksi menjadi tanda nyata hadirnya harapan baru.

*Kado Kemerdekaan dari Kang DS*

Pembangunan jalan tersebut menjadi simbol kemenangan kecil bagi warga yang selama ini merasa terpinggirkan. Tak sedikit yang menyebut proyek ini sebagai “kado kemerdekaan paling berharga yang dirasakan langsung oleh warga.

“Terima kasih Kang DS. Baru kali ini kami benar-benar diperhatikan. Ini hadiah luar biasa di usia 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Ajang, warga Kampung Paranggong RT 01 RW 09, yang nyaris tak percaya saat melihat alat berat masuk ke wilayahnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Wati (46), seorang ibu rumah tangga yang mengaku telah kehilangan banyak waktu dan biaya akibat rusaknya jalan.

“Kalau hujan, anak-anak kami tidak bisa sekolah karena motor sering mogok di tengah lumpur. Sekarang kami punya harapan. Semoga pengecoran ini cepat selesai. Kami doakan Kang DS sehat selalu,” katanya haru.

Komarudin (37), warga lainnya, menyebut kehadiran proyek ini sebagai titik balik kehidupan kampungnya.

“Jalan ini bukan cuma akses. Ini masa depan kami. Ekonomi bisa bergerak, pertanian lancar, anak-anak bisa sekolah tanpa hambatan. Ini benar-benar berkah.”

*Proyek Bernilai Miliaran, Tapi Transparansi Dipertanyakan*

Proyek peningkatan Jalan Kendeng–Londok ini didanai dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.830.605.000. Pelaksana proyek adalah CV. AARSHIYA, dengan masa kerja selama 180 hari kalender.

Namun, di balik rasa syukur warga, muncul sorotan tajam dari masyarakat terkait minimnya informasi transparan pada papan proyek yang terpasang di lokasi. Tidak tercantumnya detail teknis seperti panjang, lebar, dan ketebalan jalan menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pelaksanaan.

“Kami tentu bersyukur jalan ini dibangun. Tapi bukan berarti tidak perlu diawasi. Tidak adanya keterangan volume pekerjaan bisa membuka celah penyelewengan. Harus ada pengawasan ketat dari DPUTR dan masyarakat,” ujar seorang tokoh warga yang enggan disebut namanya.

Transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek publik merupakan hak warga dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berharap pengerjaan proyek ini tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas, sesuai spesifikasi, dan bebas dari praktik tidak sehat.

*Jalan Masa Depan, Bukan Sekadar Beton*

Perbaikan Jalan Kendeng–Londok bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah representasi dari kehadiran negara di tengah masyarakat pedesaan yang selama ini merasa tak terdengar. Jalan itu bukan hanya menghubungkan dua desa atau dua kabupaten, tapi juga menghubungkan harapan yang nyaris padam dengan masa depan yang kini mulai menyala.

Di mata warga, nama Kang DS kini bukan sekadar Bupati, tapi sosok pemimpin yang memberi harapan nyata. Meski banyak pekerjaan rumah yang masih menanti, satu hal telah terbukti: ketika pemimpin mau mendengar dan bertindak, perubahan bukan lagi mimpi.

“Jalan kami akhirnya dibangun, tapi perjuangan belum selesai. Kami akan jaga dan awasi pembangunan ini. Kami ingin anak cucu kami tidak lagi tumbuh dalam ketertinggalan,” tutup Ade, sambil menatap alat berat yang masih bekerja di kejauhan.***



Yans.

Gunungsitoli, Yutelnews.com || Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si bersama dengan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, Jumat (15/08/2025).

Isi pidatonya yang disiarkan secara langsung dari Gedung Nusantara MPR/DPR RI di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menyampaikan capaian pembangunan nasional, arah kebijakan strategis, serta pesan persatuan dan semangat gotong royong untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Turut hadir di ruang rapat DPRD Kota Gunungsitoli ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Instansi Vertikal BUMN/BUMD, para staf ahli/asisten, para kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

(Kharisman Gea)

Yutelnews.com
Sedanau, 15 Agustus 2025 – Sejumlah warga Sedanau meminta perhatian pihak PDAM Kabupaten Natuna terkait kebijakan sistem beban tetap Rp40 ribu per 10 kubik air bersih. Kebijakan yang mulai diberlakukan setelah musyawarah bulan lalu ini dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan kondisi sebagian masyarakat.

Dalam penyampaiannya kepada awak media yutelnews.com untuk diliput dan dipublikasikan, warga mengungkapkan harapan agar pembayaran air bersih dihitung sesuai pemakaian sebenarnya per kubik. Salah satu warga berinisial SH menuturkan, beban tetap akan menjadi masalah jika rumah ditinggalkan untuk mencari nafkah di luar Sedanau, atau ketika keluarga harus dirujuk berobat ke luar daerah.

“Kalau untuk bulan pertama operasional, kami masih maklum beban dikenakan Rp40 ribu sebagai penopang awal profesionalisasi SPAM Sedanau. Tapi untuk bulan-bulan berikutnya, kami berharap cukup membayar sesuai pemakaian,” kata SH.

Masyarakat juga menitipkan salam hormat kepada pihak PDAM Kabupaten Natuna, seraya memohon agar kebijakan ini ditinjau ulang demi meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi global yang sulit.

“Kami memohon pemerintah daerah Kabupaten Natuna dapat memperjuangkan aspirasi kami. Air bersih adalah kebutuhan pokok manusia, tolong kebijakan ini disesuaikan demi keadilan,” ujar perwakilan warga.

Melalui publikasi ini, warga Sedanau berharap pihak terkait memberi perhatian serius dan mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan, sehingga pengelolaannya harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Red:Darmansyah

YUTELNEWS.com | Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E.,M.Si menyampaikan penjelasan umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli pada rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (14/8/2025).

Pada penyampaiannya, Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan susunan perangkat daerah dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik, perkembangan kondisi masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang diatur dalam Ranperda ini antara lain penggabungan dan penataan kelembagaan perangkat daerah, perubahan tipologi, serta perubahan nomenklatur.

Penggabungan tersebut mencakup, antara lain:

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Ketahanan Pangan dengan urusan pertanian dan perikanan; Dinas Perindustrian dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Ketenagakerjaan.

Sementara perubahan tipologi meliputi:

Dinas Pendidikan dari tipe B menjadi tipe A; Dinas Kesehatan dari tipe B menjadi tipe A; Dinas Sosial dari tipe C menjadi tipe B; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tipe C menjadi tipe B; Dinas Lingkungan Hidup dari tipe B menjadi tipe A; Dinas Perhubungan dari tipe C menjadi tipe B; Dinas Komunikasi dan Informatika dari tipe C menjadi tipe A.

“Lanjut, terdapat perubahan nomenklatur, di antaranya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta perubahan nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Wali Kota Gunungsitoli, Ranperda ini hanya mengatur pembentukan susunan perangkat daerah, sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Gunungsitoli.

Penataan kelembagaan ini juga telah melalui konsultasi tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara dan mendapatkan rekomendasi untuk mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir penyampaiannya, Wali Kota berharap pembahasan Ranperda ini dapat dilanjutkan dan disetujui bersama, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Dengan dukungan dan kerjasama kita bersama, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kita semua,” tutupnya.

Turut hadir pada rapat paripurna Pj. Sekretaris Daerah, staf ahli, para kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

(Kharisman Gea)

Pelalawan – yutelnews.com || Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (15/8/2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pelalawan tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Syahrizal, S.E., serta dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M., dan Wakil Bupati H. Husni Tamrin, S.H., M.H. Sebanyak 30 dari 40 anggota DPRD turut hadir mengikuti jalannya rapat paripurna yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Zukri memaparkan secara rinci dasar dan tujuan dari dilakukannya perubahan terhadap APBD tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran semester I dan triwulan III tahun berjalan yang menunjukkan adanya pergeseran asumsi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

“Perubahan APBD ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi langkah penyesuaian agar seluruh program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi riil daerah,” ujar Bupati Zukri.

Ia menegaskan bahwa perubahan ini juga untuk menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta memperbarui estimasi pendapatan asli daerah dan transfer pusat yang mengalami dinamika.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2025, total Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebesar Rp 1,910 triliun, turun sekitar Rp 87,8 miliar dibandingkan APBD Murni 2025 yang berjumlah Rp 1,998 triliun.

Adapun rincian perubahan belanja daerah antara lain:

Belanja Operasi menjadi Rp 1,440 triliun, turun Rp 26,58 miliar.

Belanja Modal menjadi Rp 201,19 miliar, turun Rp 66,40 miliar.

Belanja Tidak Terduga menjadi Rp 1,5 miliar, turun Rp 18,5 miliar.

Belanja Transfer naik menjadi Rp 267,55 miliar, meningkat Rp 23,62 miliar dari sebelumnya.

Menurut Bupati Zukri, meskipun secara total terjadi penurunan anggaran, Pemerintah Kabupaten tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan agar berjalan optimal dan berkeadilan.

“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak yang jelas. Fokus kita tetap pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat — seperti infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa,” tegasnya.

Setelah penyampaian nota keuangan oleh Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Pelalawan, Zulfan, S.E., memaparkan rincian teknis perubahan APBD. Ia menjelaskan strategi Pemkab dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional, termasuk optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

“Perubahan ini merupakan bagian dari penataan ulang prioritas agar pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan penyesuaian anggaran. Kita ingin memastikan semua kegiatan tetap berjalan produktif dan tidak terganggu oleh dinamika fiskal,” kata Zulfan.

Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan H. Syahrizal, S.E., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Pelalawan yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk menelaah dan menyepakati arah kebijakan fiskal yang berimbang. DPRD akan memastikan bahwa setiap perubahan yang disetujui benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera membahas lebih lanjut rincian perubahan anggaran untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Dengan perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap dapat memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas program prioritas, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan berorientasi pada hasil.

“Meskipun anggaran kita menurun, semangat pembangunan tidak boleh berkurang. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan rakyat Pelalawan,” tutup Bupati Zukri.|| AS


Parlementerial

YUTELNEWS.com | Bandung, – Ida Yanti, seorang ibu asal Ciparay, Kabupaten Bandung, melaporkan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Gojali ke polisi atas dugaan kekerasan fisik dan verbal yang dialami oleh anaknya. Laporan ini mencuat ke publik dan memicu sorotan terhadap keamanan anak di lingkungan pendidikan.

Menurut Ida, sang anak mengaku kerap mendapat hukuman fisik yang berlebihan serta ucapan yang merendahkan dari kepala sekolah. “Anak saya bilang sering dihukum dan diperlakukan kasar. Sebagai orang tua, saya tidak bisa diam,” ungkap Ida usai mengikuti sidang kedua di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis (14/08/2025).

Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, Ida memutuskan membawa kasus ini ke jalur hukum. Tujuannya jelas: melindungi anaknya dan mencegah kejadian serupa menimpa anak-anak lain.

Namun, harapannya untuk mendapatkan perlindungan hukum justru mendapat hambatan. Sidang kedua digelar tanpa kehadiran kuasa hukum yang seharusnya mendampinginya. “Hari Senin saya sudah ke kejaksaan untuk bertanya. Jaksa bilang sidang bisa tetap jalan tanpa pengacara, nanti dia sendiri yang akan mendampingi. Tapi saya tidak tenang, saya butuh pendamping hukum yang benar,” ujarnya.

Situasi tersebut menambah tekanan psikologis bagi Ida dan anaknya. Ia mengaku anaknya masih mengalami trauma dan membutuhkan bantuan profesional. “Saya hanya ingin anak saya merasa aman saat belajar. Sekolah seharusnya jadi tempat yang nyaman, bukan menakutkan,” tutur Ida dengan suara bergetar.

Dukungan mulai mengalir dari sesama orang tua murid dan masyarakat sekitar. Banyak yang bersimpati dan menyatakan keprihatinan mereka terhadap kasus ini. Salah satu orang tua murid MI Al-Gojali, Siti Rahma, mengatakan bahwa sudah waktunya suara orang tua didengar.

“Kita titipkan anak ke sekolah untuk belajar, bukan untuk disakiti. Apa pun masalahnya, kekerasan bukan solusinya. Kami mendukung Bu Ida untuk mencari keadilan,” kata neneng.

Di media sosial, tagar #PerlindunganAnak dan #KeadilanUntukAnak mulai ramai digunakan untuk menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Ida. Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan memastikan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan perlindungan anak di sekolah. Banyak pihak berharap agar ke depan, kebijakan anti-kekerasan dapat diterapkan dengan lebih serius, serta guru dan staf sekolah diberikan pelatihan khusus dalam menangani siswa secara etis dan manusiawi.

Meski proses hukum belum selesai, Ida Yanti tetap teguh memperjuangkan hak anaknya. “Saya ingin kasus ini jadi pelajaran bagi semua. Jangan ada lagi anak yang takut datang ke sekolah karena perlakuan buruk dari orang dewasa,” tegasnya.

Perjuangan Ida Yanti adalah suara dari banyak orang tua yang ingin sistem pendidikan di Indonesia lebih aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Kini, publik menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan keadilan.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Program Insentif guru ngaji serta BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung, adalah inisiatif dan program yang digulirkan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS.

Program ini merupakan wukud nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka memperhatikan para guru ngaji yang sudah membaktikan dirinya tanpa pamrih. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sejak dini serta menyejahterakan para guru ngaji.

Dikatakan pengurus pondok tahfidz H. Andris Fajar,S.Ag.MPd yang juga pengurus para guru ngaji, program ini benar benar dirasakan para guru ngaji yang ada di kecamatan Kutawaringin, Tuturnya Pada Kamis 14 Agustus 2025.

Tujuan Program untuk Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Qur’an di masyarakat. membentuk generasi penerus yang berakhlakul karimah dan berkarakter mulia, meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, Memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi guru ngaji.

Ada ratusan guru ngaji di kecamatan Kutawaringin yang mendapatkan manfaat program tersebut Guru ngaji yang mengajar baca tulis Al-Qur’an, baik di TPQ, madrasah, maupun di sekolah terutama magrib mengaji.

Program Guru Ngaji ini merupakan salah satu wujud nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung terutama dari kang DS terhadap kesejahteraan guru ngaji dan pengembangan pendidikan agama di masyarakat yang dapat dirasakan juga oleh masyarakat dengan meningkatkan minat baca Alquran bagi anak-anaknya.

Kita ketahui bahwa program Insentif Guru Ngaji ini sudah berjalan dari periode pertama bapak bupati bandung Dadang Supriatna dan sampai sekarang, Alhamdulillah dapat dirasakan oleh para guru ngaji bahkan jaminan dari BPJS ketenagakerjaan juga dirasakan seperti yang dialami salah satu guru ngaji yang meninggal dunia jaminan Kematian tidak lama diterima ahli waris sebesar 42 juta rupiah selama dua Minggu proses klaim tanpa ada potongan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati Bandung Kang DS yang telah memperjuangkan program tersebut dan dirasakan sekitar 300 guru ngaji yang ada di kecamatan Kutawaringin.

Harapan kami program Guru Ngaji ini terus berlanjut, dan merupakan kepedulian yang Nyata dari Kang DS kepada para guru ngaji yang ada di kecamatan Kutawaringin khususnya umumnya di kabupaten Bandung.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-64 yang jatuh pada 14 Agustus 2025, Ketua Dewan Wilayah Propinsi R.Nita Lusnitaningsih menyampaikan mengucapkan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh anggota gerakan Pramuka di wilayah Kabupaten Bandung .pada kamis, (14/08/2025).

Ketua Dewan Wilayah Propinsi R.Nita Lusnitaningsih menyatakan bahwa Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berperan penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air. “Selamat Hari Pramuka” . Semoga semangat setia, siap, dan sedia selalu menyala dalam diri setiap para anggota Pramuka demi kemajuan bangsa,” ujarnya R.Nita.

Melalui momentum ini, R.Nita Lusnitaningsih berharap Gerakan Pramuka di Kabupaten Bandung terus berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat, serta menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

Yans