NEWS

YUTELNEWS.com | Sukabumi – IPB University Kembali Menunjukan Komitmennya Dalam pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Program Dosen Pulang Kampung Yang Sukses Di Gelar Di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kegiatan Ini Melibatkan Kolaborasi Multidisiplin Dan Berbagai Fakultas,Termasuk Fakultas Matematika,Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Denga Departemen Kimia, Biokimia, Dan Fisika Serta Dari Dukungan Fakultas Kedokteran, Dengan Fokus Memberikan Manfaat Kesehatan, Keterampilan Dan Inspirasi Pendidikan.Bagi Warga Dan Siswa Setempat.Sabtu, (16/8/2025).

Acara Di Buka Resmi Di Kantor Desa Karang Tengah, Dengan Kehadiran Sekertaris Camat Cibadak Alex Antariksa S.ip,. M.Si Kepala Desa Karang Tengah Agung Pratama Putra S.ip Dan Ketua Pusat Studi Biofarmaka IPB University Frof. Dr. Mohamad Rafli M.Si Kepala Karang Tengah Menyampaikan Aspresiasi Dan Terima Kasih Kepada IPB University Atas Kepeduliannya Membawa Ilmu Dan Inovasi Kepada Masyarakat Desa.

Sepanjang Hari, Rangkaian kegiatan Di Gelar Secara Terintegrasi Untuk Masyarakat Dewasa, IPB university Mengadakan Pelatihan Pembuatan Minuman Untuk Pencegah Hipertensi Dan Antidiabetes Untuk Menggunakan Bahan Alami Yang Mudah Di Temukan Di Sekitar Desa Seperti Mentimun, Lemon, Jeruk Peras Daun Pegagan, Daun Salam,Bojo Beri, Kayu Manis Dan Labu Kuning. Pelatihan Ini Di Pandu Oleh Tim Dari Fakultas Kedokteran Pusat Studi Bioparmaka Trofika Serta Departemen Kimia FMIPA IPB University Para Peserta Juga Menerima Edukasi Kesehatan Dari Dokter IPB University Dr. Eka Widya Nugraha M.si Med Dan Yusuf Riyadi, M.Km, Yang Menjelaskan Faktor Resiko Pencegahan Serta Pentingnya Pola Makan Sehat Dan Aktivitas Fisik.

Selain Itu Warga Juga Mengikuti Pelatihan Pembuatan Sabun Cair Pencuci Tangan Yang Di Bimbing Oleh Dosen Dan Mahasiswa Departemen Kimia FMIPA IPB University Bersama Tehnik mahasiswa Fakultas Kedokteran Pelatihan Ini Mengajarkan Mulai Dari Pemilihan Bahan Tehnik Pencampuran Yang Tepat Hingga Proses Pengemasan Tujuannya Bukan Gayanya Menjaga Kebersihan, Tetapi Juga Membuka Peluang Usaha Rumah Tangga yang bisa menambah penghasilan keluarga.

Tak Hanya Menyasar Masyarakat Dewasa IPB University Turut Berikan Inspirasi Pendidikan Bagi Generasi Muda Dengan Pengunjung SDN 01 Karang Tengah. Dalam Sesi Bertajuk “Bangkitkan Semangat Semngat Wujudkan Cita – Cita ” Inspirasi Pendidikan Untuk Masa Depan Gemilang”, Siswa Di Ajak Berani Bermimpi, Memupuk Semangat Belajar, Dan Mengenal Dunia Sains Dan kesehatan Melalui Permainan Edukatif Praktikum Sains sederhanaan, Serta Pengenalan Alat Medis Seperti Tensimeter Dan Stetoskop.

Kordinator Program Dr. Wulan Tri Wahyu, M,Si Menegaskan Bahwa Keberhasilan Kegiatan Di Karang Tengah adalah Bukti Yata Sinergi Antara Disiply Ilmu di IPB university yang menggabungkan Aspek Kesehatan, Keterampilan, Dan pendidikan.Ia Berharap Kegiatan Ini Dapat Mendorong Pola Hidup Sehat, Kemandirian Ekonomi, Serta Membangunkan Generasi Muda Yang Berdaya Saing. Para Mahasiswa Yang Terlibat Juga Merasakan Pengalaman Berharga.”Melihat Antisiay Warga Dan Senyum Anak Anak Menjadi Motivasi Terbesar bagi kami Untuk terus Mengabadikan Ilmu Untuk Kesejahteraan Bersama,”Joey Adilaide dari Fakultas Kedokteran.

Program Dosen Pulang kampung Di Karang Tengah Ini Menjadi Contoh Nyata Bagai Mana Perguruan Tinggi Dapat Hadir Langsung Di Tengah Masyarakat, Membawa Ilmu Pengetahuan Dari kampus Ke Desa, Serta Menciptakan Sampai Fositif  yang Berkelanjutan Bagi kesehatan, Ekonomi, Dan Masa Depan Generasi Penerus.

Pembukaan Acara Oleh Kehadiran sekretaris, Camat Cibadak, Alex Antariksa S.ip, M.Si, Kepala Desa Karang Tengah Agung Pratama Putra,S.ip, Dan Ketua Pusat Studi Bioparmaka IPB University prof. Dr. Mohammad Rafi, M.si (A), Pemeriksaan Tekanan Darah Oleh Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran IPB ( B), Pemeriksaan Gula Darah Oleh Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran IPB (C) poto Siswa SDN 01 Karang Tengah Dengan Dosen Mahasiswa IPB (D), Edukasi Diabetes Oleh Dosen Sekaligus Dr Fakultas Kedokteran IPB (E), Edukasi Hipertensi Oleh Dosen Sekaligus Dokter Fakultas Kedokteran IPB (F). Pemberian Materi Pembuatan Sabun Cair Pencuci Tangan dari Dosen Kimia PMI PA IPB (G), Peserta Prlagihay Berpoto Saat Minuman Kesehatan (H), I), Peserta Pelatihan Berpoto Bersama Produk Sabun Cair Hasil Pelatihan ( J).

 

Reporter : Mirny( Kabiro Sukabumi)

YUTELNEWS.com | Pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan publik. Praktik ini, yang dilakukan oknum dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi, dinilai merugikan masyarakat dan mengancam prinsip pemerataan pendidikan, Jumat, 15 Agustus 2025.

Tak sekadar menambah beban biaya, pungli di sekolah bisa memicu ketidakadilan sosial. Siswa dari keluarga kurang mampu berpotensi terhambat menempuh pendidikan, sementara citra lembaga pendidikan tercoreng. Bahkan, jika dibiarkan, praktik ini berisiko membentuk budaya permisif terhadap korupsi sejak usia dini.

Pemerintah telah mengatur larangan pungli di dunia pendidikan melalui Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Pelaku pungli bisa dijerat Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana penjara, tergantung tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.

Kementerian Pendidikan bersama Satgas Saber Pungli gencar mengajak masyarakat, komite sekolah, dan orang tua untuk berperan aktif mengawasi. Masyarakat juga bisa melapor melalui kanal resmi pengaduan pemerintah jika menemukan dugaan pungli.

Pemerintah menegaskan, pendidikan harus bersih dari pungutan liar agar semua siswa dapat belajar di lingkungan yang adil, transparan, dan berkualitas.

Dalam keterangannya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir praktik pungli di sekolah. “Sekolah adalah tempat mencetak generasi berintegritas. Kalau sejak awal siswa sudah melihat pungutan liar, itu sama saja kita memberi contoh buruk,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan dugaan pungli agar bisa segera ditindak sesuai hukum.

Pewarta: Adang Suryana

Sumber : DPD AWIBB Jawa Barat

YUTELNEWS.com | Batam – DPRD Kota Batam mengesahkan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dalam rapat paripurna, Jumat (15/8/2025) siang. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini merupakan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE, MM. Hadir pula Wali Kota Amsakar Achmad, forkopimda, tokoh masyarakat, para pejabat dari Pemko dan BP Batam serta tamu undangan dari berbagai unsur terkait.

Dua agenda utama rapat paripurna hari ini adalah;

1) Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sekaligus pengambilan keputusan; dan

2) Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Batam sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Dalam agenda pertama, Kamaluddin mempersilakan Ketua Pansus Ranperda Pendidikan Dasar Muhammad Yunus, SPi, memaparkan laporan hasil pembahasan Pansus. Yunus menegaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2019 memang telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Batam, namun perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau, ditambah keluarnya sejumlah regulasi nasional terbaru, membuat perubahan regulasi menjadi sebuah keharusan.

Sejumlah peraturan baru yang menjadi acuan antara lain PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru.

“Agar pengaturan pendidikan dasar di Kota Batam semakin baik dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, Perda Nomor 3 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan bahkan penyempurnaan,” ujar Yunus.

Pansus yang dibentuk DPRD telah menggelar rapat internal untuk menyamakan persepsi, menampung isu dan masalah terkini, serta membahas substansi Ranperda bersama Tim Pemko Batam secara intensif. Dari pembahasan tersebut, diidentifikasi 11 poin strategis yang perlu diatur, yaitu:

Rencana Induk Pembangunan Pendidikan – menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan jangka 5 tahun yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan – mengatur pendidikan formal, nonformal, layanan khusus, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan umum, keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan inklusif.

Sistem PPDB dan Mutasi Peserta Didik – mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2024, mengatur ketentuan penerimaan murid baru dan mutasi siswa agar lebih tertib.

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan – termasuk pengaturan satuan pendidikan terpadu untuk mengantisipasi keterbatasan lahan.

Kurikulum dan Kurikulum Muatan Lokal – memuat peningkatan iman, akhlak, karakter bangsa, potensi daerah, tuntutan pembangunan, dan perkembangan global.

Sarana dan Prasarana Pendidikan – seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kesehatan, ibadah, olahraga, kantin, dan toilet.

Bahasa Pengantar – menggunakan Bahasa Indonesia, diikuti Bahasa Melayu, dan bahasa asing sesuai kebutuhan lokal dan global.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan – termasuk kualifikasi, penghargaan bagi yang berprestasi atau bertugas di hinterland, serta perlindungan hukum.

Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan – berbasis keunggulan lokal dan daya saing daerah.

Peran Serta Masyarakat dan Pendanaan Pendidikan – meliputi dewan pendidikan, komite sekolah, dana CSR, dan sumbangan masyarakat.

Kerja Sama Pendidikan – membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Pansus juga melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, lalu berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengklarifikasi dan memperkuat substansi Ranperda, serta ke Biro Hukum Pemprov Kepri. Dari hasil konsultasi tersebut, disepakati bahwa perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 akan melebihi 50 persen sehingga sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan tersebut harus dicabut.

“Ranperda baru ini diberi judul Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dengan total 19 bab dan 103 pasal,” ungkap Yunus.

Sebelum menutup laporannya, Yunus meminta persetujuan sidang paripurna untuk mengesahkan Ranperda berkenaan menjadi Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Beliau pun menyerahkan laporan yang dibaca kepada pimpinan DPRD yang diterima Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan.

Setelah itu, Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin menanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah menyetujui Ranperda berkenaa. Seluruh anggota Dewan juga mengatakan setuju, dan beliau pun mengetok palu satu kali mengesahkan Ranperda berkenaan menjadi perda.

Usai pengesahan ini, Kamaluddin pun mempersilahkan Wali Kota Amsakar untuk menyampaikan tanggapan akhirnya. Dalam pidatonya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam yang menginisiasi usulan Ranperda berkenaan melalui hak inisiatif DPRD. Beliau pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menuntaskan pembahasan Ranperda berkenaan.

“Alhamdulillah, setelah melewati proses pembahasan yang komprehensif dan mendalam, Ranperda ini dapat diselesaikan dan disepakati bersama. Ini merupakan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kemampuan dan pembentukan karakter serta peradaban bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemko Batam akan segera menyampaikan Ranperda yang disahkan tersebut ke Gubernur Kepri untuk mendapatkan register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, Wali Kota Amsakar dan pimpinan DPRD melakukan penandatangan kesepakatan pengesahan Ranperda tersebut.

Usai prosesi penandatanganan, Kamaluddin menegaskan bahwa Ranperda ini mencerminkan komitmen DPRD untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran di sektor pendidikan. “Perubahan regulasi pendidikan akan memberi arah baru bagi peningkatan kualitas SDM Batam,” ujarnya.

Sedangkan untuk agenda kedua, Kamaluddin menyampaikan surat dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam yang menyatakan masih diperlukannya pembahasan dalam rangka singkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepri. Atas dasar itu, agenda kedua ini ditunda hingga waktu yang ditentukan di kemudian hari.(*)

YUTELNEWS.com | Foodcourt 168 Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepri digelar acara penarikan Kupon Undian dengan hadiah fantastik dan menarik para Pengunjung. Jumat 15/8/2025.

Acara tersebut diadakan pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Ratusan Pengunjung antusias menyambut acara tersebut dengan perasaan penasaran dengan hadiah yang menarik. Hadiah berupa Ipon 16, kipas, TV, dan beberapa hadiah lainnya dengan nilai Puluhan Juta.

Untuk lebih menarik lagi, kegiatan tersebut dimeriahkan oleh beberapa penyanyi lokal untuk menghibur para pengunjung. Bukan hanya itu bagi yang ulang tahun akan diberikan kejutan oleh Pelaksana Acara dan diikutin dengan lantunan lagu ucapan “Selamat Ulang Tahun”.

Dari Pantauan awak media ini, para pengunjung sangat senang dan nyaman selama berlangsungnya acara tersebut.

Pelayanan para pekerjapun ramah-ramah dan tegur sapa bagi pengunjung.

“Bagi yang ulang Tahun hari ini Kami Ucapkan HBD, semoga diberikan umar panjang dan kesehatan yang baik,” ucap pembawa acara.

Didi sebagai Manager Foodcourt 168 mengucapkan terimakasih kepada semua pengujung yang setia atas support dan dukungannya. /Red

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Pemerintah Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, menggelar kegiatan pembagian seragam Linmas beserta kelengkapannya sekaligus penyaluran insentif bagi para anggota Linmas. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Kadununggal dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan.Jumat (15/8/2025).

Penyerahan seragam dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa Kadununggal, Mochamad Yusuf. Turut hadir dalam acara ini antara lain Kasi Trantib Kecamatan Kalapa Nunggal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Kasi Trantib Desa Kadununggal. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan moral terhadap keberadaan Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Mochamad Yusuf menyampaikan bahwa pengadaan seragam ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah desa terhadap tenaga pengamanan lingkungan yang selama ini bekerja tanpa pamrih. “Kami menyadari bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat. Seragam ini diharapkan dapat menambah semangat dan rasa bangga anggota Linmas dalam menjalankan tugas mulia mereka,” ujar Yusuf.

Selain seragam, pemerintah desa juga memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan para anggota Linmas yang telah meluangkan tenaga, pikiran, dan waktu demi menjaga keamanan lingkungan. Insentif ini diharapkan mampu meringankan beban dan menjadi motivasi tambahan dalam menjalankan tugas.

Kasi Trantib Kecamatan Kalapa Nunggal dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Kadununggal. Ia menegaskan bahwa keberadaan Linmas bukan sekadar simbol keamanan, tetapi benar-benar menjadi ujung tombak dalam penanganan gangguan ketertiban, membantu penanggulangan bencana, serta mengawal kegiatan masyarakat agar berjalan aman dan tertib.

Acara berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Usai penyerahan simbolis, dilakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi momen penting ini. Diharapkan ke depannya, perhatian pemerintah desa terhadap Linmas dapat terus berlanjut, baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas penunjang, maupun dukungan moral yang berkesinambungan.

Dengan adanya dukungan ini, Linmas Desa Kadununggal diharapkan semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

 

Pewarta: Adang Suryana

YUTELNEWS.com – Berau, Kalimantan Timur, 14 Agustus 2025,— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigap Kalimantan Timur merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta maladministrasi yang terjadi di lingkungan PT Berau Coal.

Laporan tersebut diajukan oleh Kelompok Tani Usaha Bersama Maraang (Poktan UBM) dan langsung ditindaklanjuti dengan investigasi awal oleh tim KPK Sigap.

Investigasi dilakukan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam proses persidangan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Dokumen yang digunakan dalam persidangan tersebut diduga kuat mengandung tanda tangan palsu, yang dianggap sebagai upaya manipulatif untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.

Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) KPK Sigap Kaltim, Ahmad Zais, memimpin langsung investigasi ini. Dalam pemeriksaan, mantan Camat Teluk Bayur, inisial WJ, mengakui sebagian tanda tangan dalam dokumen itu adalah miliknya, namun sebagian lainnya ia tidak tahu-menahu. Ia juga berdalih adanya kesalahan ketik dalam dokumen tersebut.

“Kami menemukan kejanggalan dalam dokumen itu. Ada indikasi kuat pemalsuan tanda tangan. Kami menduga ada unsur KKN yang melibatkan oknum pejabat dan pihak perusahaan,”

“Jika nanti ditemukan bukti yang cukup, proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” tegas Ahmad Zais dalam pernyataannya, Kamis (14/08/2025).

Kuasa hukum Poktan UBM, Herman Felani, S.H., M.H., CLa, menekankan bahwa pemalsuan dokumen dalam proses hukum tidak hanya mencederai keadilan tetapi juga dapat berdampak luas pada sistem hukum nasional.

“Pemalsuan dokumen dalam peradilan bisa mengakibatkan putusan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta bisa menimbulkan kerugian negara secara finansial,” ungkap Herman.

Panglima Mandau, tokoh adat lokal yang juga memimpin Pasukan Merah Seribu Satu Mandau, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini bersama masyarakat.

“Kami akan berada di garis depan memperjuangkan keadilan. Kami berharap penegak hukum bekerja secara jujur dan profesional. Jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jangan salahkan rakyat jika bertindak dengan caranya sendiri,” ujarnya lantang.

M. Rafik, Kuasa Kepengurusan Poktan UBM, menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat KPK Sigap Kaltim.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada KPK Sigap. Kami masih percaya pada keadilan, meskipun kepercayaan publik terhadap aparat hukum sedang krisis. Harapan kami, hukum tetap menjadi panglima, bukan uang,” pungkas Rafik.

Lala – Kalsel

Bandung – YUTELNEWS com|| Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, sebuah momen bersejarah lahir di sudut selatan Kabupaten Bandung. Bukan pesta, bukan karnaval, melainkan deru alat berat yang mulai menapak di jalur yang selama puluhan tahun hanya menjadi saksi bisu penderitaan warga.

Itulah Jalan Kendeng–Londok, urat nadi yang menghubungkan Kampung Kendeng – Londok Desa Sugihmukti dan Tenjolaya Kampung Dewata, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Jalur ini juga menjadi akses penting menuju wilayah perbatasan Kabupaten Cianjur.

Namun selama lebih dari tujuh dekade, jalan tersebut lebih menyerupai lintasan medan perang—penuh lubang, licin saat hujan, dan berdebu pekat di musim kemarau. Bagi warga, melewati jalan ini seperti berjudi dengan keselamatan.

“Sejak saya kecil, jalan ini tidak pernah berubah. Genangan, lumpur, motor tergelincir, sampai ambulans yang kesulitan masuk saat darurat. Kami sudah terlalu lama menunggu,” ungkap Ade (42), warga Kampung Dewata, dengan mata menerawang. Pada Jumat 15 Agustus 2025.

Namun penantian itu akhirnya terjawab. Melalui kebijakan Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), pembangunan Jalan Kendeng–Londok resmi dimulai bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Suara mesin dan pekerja konstruksi menjadi tanda nyata hadirnya harapan baru.

*Kado Kemerdekaan dari Kang DS*

Pembangunan jalan tersebut menjadi simbol kemenangan kecil bagi warga yang selama ini merasa terpinggirkan. Tak sedikit yang menyebut proyek ini sebagai “kado kemerdekaan paling berharga yang dirasakan langsung oleh warga.

“Terima kasih Kang DS. Baru kali ini kami benar-benar diperhatikan. Ini hadiah luar biasa di usia 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Ajang, warga Kampung Paranggong RT 01 RW 09, yang nyaris tak percaya saat melihat alat berat masuk ke wilayahnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Wati (46), seorang ibu rumah tangga yang mengaku telah kehilangan banyak waktu dan biaya akibat rusaknya jalan.

“Kalau hujan, anak-anak kami tidak bisa sekolah karena motor sering mogok di tengah lumpur. Sekarang kami punya harapan. Semoga pengecoran ini cepat selesai. Kami doakan Kang DS sehat selalu,” katanya haru.

Komarudin (37), warga lainnya, menyebut kehadiran proyek ini sebagai titik balik kehidupan kampungnya.

“Jalan ini bukan cuma akses. Ini masa depan kami. Ekonomi bisa bergerak, pertanian lancar, anak-anak bisa sekolah tanpa hambatan. Ini benar-benar berkah.”

*Proyek Bernilai Miliaran, Tapi Transparansi Dipertanyakan*

Proyek peningkatan Jalan Kendeng–Londok ini didanai dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.830.605.000. Pelaksana proyek adalah CV. AARSHIYA, dengan masa kerja selama 180 hari kalender.

Namun, di balik rasa syukur warga, muncul sorotan tajam dari masyarakat terkait minimnya informasi transparan pada papan proyek yang terpasang di lokasi. Tidak tercantumnya detail teknis seperti panjang, lebar, dan ketebalan jalan menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pelaksanaan.

“Kami tentu bersyukur jalan ini dibangun. Tapi bukan berarti tidak perlu diawasi. Tidak adanya keterangan volume pekerjaan bisa membuka celah penyelewengan. Harus ada pengawasan ketat dari DPUTR dan masyarakat,” ujar seorang tokoh warga yang enggan disebut namanya.

Transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek publik merupakan hak warga dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berharap pengerjaan proyek ini tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas, sesuai spesifikasi, dan bebas dari praktik tidak sehat.

*Jalan Masa Depan, Bukan Sekadar Beton*

Perbaikan Jalan Kendeng–Londok bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah representasi dari kehadiran negara di tengah masyarakat pedesaan yang selama ini merasa tak terdengar. Jalan itu bukan hanya menghubungkan dua desa atau dua kabupaten, tapi juga menghubungkan harapan yang nyaris padam dengan masa depan yang kini mulai menyala.

Di mata warga, nama Kang DS kini bukan sekadar Bupati, tapi sosok pemimpin yang memberi harapan nyata. Meski banyak pekerjaan rumah yang masih menanti, satu hal telah terbukti: ketika pemimpin mau mendengar dan bertindak, perubahan bukan lagi mimpi.

“Jalan kami akhirnya dibangun, tapi perjuangan belum selesai. Kami akan jaga dan awasi pembangunan ini. Kami ingin anak cucu kami tidak lagi tumbuh dalam ketertinggalan,” tutup Ade, sambil menatap alat berat yang masih bekerja di kejauhan.***



Yans.

Gunungsitoli, Yutelnews.com || Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si bersama dengan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, Jumat (15/08/2025).

Isi pidatonya yang disiarkan secara langsung dari Gedung Nusantara MPR/DPR RI di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menyampaikan capaian pembangunan nasional, arah kebijakan strategis, serta pesan persatuan dan semangat gotong royong untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Turut hadir di ruang rapat DPRD Kota Gunungsitoli ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Instansi Vertikal BUMN/BUMD, para staf ahli/asisten, para kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

(Kharisman Gea)

Yutelnews.com
Sedanau, 15 Agustus 2025 – Sejumlah warga Sedanau meminta perhatian pihak PDAM Kabupaten Natuna terkait kebijakan sistem beban tetap Rp40 ribu per 10 kubik air bersih. Kebijakan yang mulai diberlakukan setelah musyawarah bulan lalu ini dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan kondisi sebagian masyarakat.

Dalam penyampaiannya kepada awak media yutelnews.com untuk diliput dan dipublikasikan, warga mengungkapkan harapan agar pembayaran air bersih dihitung sesuai pemakaian sebenarnya per kubik. Salah satu warga berinisial SH menuturkan, beban tetap akan menjadi masalah jika rumah ditinggalkan untuk mencari nafkah di luar Sedanau, atau ketika keluarga harus dirujuk berobat ke luar daerah.

“Kalau untuk bulan pertama operasional, kami masih maklum beban dikenakan Rp40 ribu sebagai penopang awal profesionalisasi SPAM Sedanau. Tapi untuk bulan-bulan berikutnya, kami berharap cukup membayar sesuai pemakaian,” kata SH.

Masyarakat juga menitipkan salam hormat kepada pihak PDAM Kabupaten Natuna, seraya memohon agar kebijakan ini ditinjau ulang demi meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi global yang sulit.

“Kami memohon pemerintah daerah Kabupaten Natuna dapat memperjuangkan aspirasi kami. Air bersih adalah kebutuhan pokok manusia, tolong kebijakan ini disesuaikan demi keadilan,” ujar perwakilan warga.

Melalui publikasi ini, warga Sedanau berharap pihak terkait memberi perhatian serius dan mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan, sehingga pengelolaannya harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Red:Darmansyah