NEWS

YUTELNEWS.com |  Dalam rangka menjaga kesehatan jasmani dan meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran hidup sehat warga binaan, Rutan Batam menggelar kegiatan rutin senam pagi, pemeriksaan kesehatan , dan pengarahan langsung dari Kepala Rutan.

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB, Suasana tampak penuh semangat dan antusiasme. Gerakan senam yang energik tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran, tetapi juga mempererat hubungan sosial yang harmonis antara petugas dan warga binaan.

Setelah senam, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan warga binaan. Petugas medis dari Rutan melaksanakan pengecekan tekanan darah,pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan.Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen Rutan terhadap pemenuhan hak dasar warga binaan di bidang kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Karutan Batam turut memberikan pengarahan langsung kepada seluruh warga binaan. Beliau menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan, kedisiplinan, dan perilaku hidup bersih.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga membangun kebersamaan. Mari kita sama sama menjaga Rutan Batam ini agar tetap aman dan kondusif,” ujar Karutan.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara warga binaan dengan petugas serta mengedukasi mereka tentang pencegahan penyakit menular dan pentingnya menjaga imunitas.

Dengan kegiatan ini,Karutan berharap dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan, sejalan dengan komitmen mewujudkan Rutan yang Semakin Bestari (bersih, sehat, tertib aman dan religius/ Red

Sukabumi –Yutelnews.com Ribka Tjiptaning Ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 300 Kuota Untuk Sekolah Dasar dan sembako Rp.300 Sembako Bagi Orang yang tidak mampu berjalan sesuai aturan dan tanpa potongan sepeser pun.
‎
‎Hal tersebut disampaikannya dalam acara peringatan Bulan Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Jl. Raya Selakopi No.35A, Lembursawah, Kec. Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43153 pada Rabu (13/8/2025).
‎
‎Dalam sambutannya, Ciptaning mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran PIP agar tidak melakukan praktik pemotongan dana yang diperuntukkan bagi pelajar. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan adanya pemotongan oleh oknum, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas.
‎
‎> “Kalau ada yang berani melakukan pemotongan, akan kita tindak tegas. Dana PIP ini hak siswa, harus diterima utuh,” tegasnya.
‎
‎Acara peringatan Bulan Bung Karno ini juga menjadi momentum untuk menguatkan semangat perjuangan dan kepedulian terhadap dunia pendidikan, sejalan dengan cita-cita proklamator bangsa.
‎
‎Kegiatan dihadiri jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi,Anghota DPR RI,Sadarestuwati,Fraksi Kabupaten Sukabumi,kader, serta masyarakat yang antusias menyimak pesan-pesan perjuangan dari para tokoh partai.




Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)
‎

YUTELNEWS.com — Polemik pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun 2024 yang menyeret nama PT Multi Mineral Indonesia (MMI) berbuntut panjang. Perusahaan tambang pasir kuarsa yang beroperasi di Kabupaten Natuna itu membantah tegas tuduhan tidak membayar pajak, seperti diberitakan media siber harianmetropolitan.co.id pada 21–23 Juli 2025.

Direktur PT MMI, Ady Indra Pawennari, menyebut pemberitaan tersebut tidak berimbang, mencoreng reputasi, dan berpotensi berdampak hukum. Ia menilai media tersebut melanggar kode etik jurnalistik karena tidak melakukan uji informasi.

“Perusahaan kami selalu membayar pajak MBLB sesuai aturan di Kabupaten Natuna, dibayarkan setiap kali ada penjualan, berdasarkan laporan dari lembaga survei resmi yang ditunjuk pemerintah,” tegas Ady.

Polemik muncul setelah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna menerbitkan ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebesar Rp1,077 miliar pada 7 Mei 2025. Angka ini mengejutkan pihak PT MMI.

“Tahun 2025 kami belum melakukan penjualan, tiba-tiba ada tagihan pajak yang belum pernah disosialisasikan. Setelah dijelaskan aturannya, kami langsung bayar,” ujarnya.

Ady, yang juga pelopor kebijakan ekspor pasir kuarsa di Indonesia sekaligus pendiri media siber pertama di Kepri, menyoroti gaya pemberitaan harianmetropolitan.co.id yang menurutnya menggabungkan opini dan fakta tanpa verifikasi, serta mengabaikan asas praduga tak bersalah.

“Beritanya sangat tendensius. Kalau ingin mengkritisi, silakan, tapi lakukan konfirmasi. Prinsip akurasi dan keberimbangan itu wajib,” katanya.

Tiga judul berita yang menjadi sorotan PT MMI antara lain:

1. “Kuras Kekayaan Alam Natuna, PT MMI Belum Setor Pajak MBLB Tahun 2024?”

2. “Kuras Kekayaan Alam Natuna, PT Multi Mineral Indonesia Pengemplang Pajak?”

3. “SDA Natuna Dikuras Tapi Pajak Tidak Dibayar, PT Multi Mineral Indonesia Kebal Hukum?”

Tidak tinggal diam, Ady mengaku telah membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Ia berharap lembaga tersebut dapat memberi rekomendasi tegas agar media yang mengabaikan kode etik mendapatkan efek jera.

“Saya bukan anti kritik. Tapi kalau berita merugikan dan tidak sesuai kaidah, tentu kami akan tempuh jalur resmi,” tandasnya.

YUTELNEWS.com | Lotu, Nias Utara –  Guna mewujudkan pengembangan destinasi wisata Plt. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Yurman Waruwu Kabupaten Nias Utara telah melakukan rapat bersama untuk menetapkan kembali Destinasi Wisata berdasarkan kriteria 3A yakni Atraksi, Amenitas dan Aksesabilitas sehingga ditetapkan sebanyak 18 Destinasi Wisata Baru. Selasa 12/08/2025.

Penetapan destinasi wisata pada SK Bupati Nias Utara Nomor 556/219/K/Tahun 2013 tentang penetapan 46 Destinasi Wisata di Kabupaten Nias Utara telah berakhir sehingga pemerintah daerah wajib menetapkan kembali.

Plt. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Yurman Waruwu, mengatakan nama-nama Destinasi tersebut belum dapat diekspos karena menunggu keluarnya Surat Keputusan Bupati Nias Utara tentang hal tersebut.

” Untuk diketahui bahwa beberapa lokasi wisata yang sedang berkembang di Nias Utara saat ini dan banyak dikunjungi wisatawan seperti Turedawola-Sawakete, Luahandroi, Saiti Mega Resort, Turedowi, Hutan Mangrove dan beberapa lokasi wisata lainnya,”Ujar, Yurman Waruwu.

Yurman Waruwu menerangkan bahwa ke 18 Destinasi wisata yang akan ditetapkan melalui SK Bupati Nias Utara masuk dalam RPJMD 2025-2029 serta ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Nias Utara sebagai dasar dalam penyususn Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Kita berharap Pengembangan Pariwisata Kabupaten Nias Utara berbasis Kawasan tanpa mengesampingkan objek wisata yang lain. Kawasan wisata yang akan dikembangkan adalah Kawasan hutan mangrove, Kawasan tureloto dan Kawasan Turedawola-Sawakete, “Ujar Yurman Waruwu.

“Lanjut Yurman Waruwu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung kepariwisataan dan juga budaya melalui workshop, pelatihan dan bimbingan teknis baik ditingkat daerah, provinsi dan pusat. Termasuk dalam membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang merupakan prioritas daerah pada tahun 2026 ke depan.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Bandung – Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat menggelar rekonsiliasi bersama seluruh ketua PLT Kabupaten/ Kota se- Jabar.

Hal ini bertujuan untuk menyukseskan Kongres Persatuan PWI pada tanggal 29-30 Agustus 2025, kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan jajaran pengurus PWI Jawa Barat, serta senior-senior wartawan lainnya,

Rekonsiliasi ini digelat Sekretariat PWI Jabar, Jl. Wartawan 2 No.23, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. pada Selasa 12 Agustus 2025.

Hilman Hidayat ketua PWI Jawa Barat dalam sambutannya mennyampaikan, terjadinya konflik di tubuh PWI Pusat yang berimbas kedaerah.

” Hal ini sangat memicu pihak pihak lain yang menginginkan terjadinya perpecahan ditubuh PWI, baik itu yang datang dari luar maupun internal” Ucap Hilman.

Mari kita berbenah dan duduk bersama dengan visi yang sama untuk Kemajuan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, dengan duduk bersama insya Alloh Akan menghasilkan kesepakatan yang sama sekali tidak merugikan orang lain, Ujarnya.

Sementara dalam paparanya Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun memaparkan bahwa para ketua PLT di Kabupaten dan Kota segera bersatu untuk menggelar untuk rapat pleno dan rekonsiliasi.

“Menjelang kongres persatuan, saya minta semua para Ketua PLT dan yang sebelumnya dibekukan bisa menggelar rapat pleno dan rekonsiliasi,” kata Hendry.

Hal ini ditegaskan kembali usai PWI Pusat mencabut pembekuan pengurus PWI Jabar 2021-2026 dan menyempurnakan struktur perubahan antar waktu.

“Kita kompak dan solid, namanya persatuan wartawan Indonesia, ya harus bersatu,” ucapnya.

Hendry menyebut bahwa PWI Jawa barat telah mencontohkan hal yang baik kepada semua pihak, dengan adanya upaya damai dan menyelesaikan persoalan serta dinamika organisasi yang terjadi belakangan ini.

“Patut ditiru untuk semua daerah-daerah lain, kita bersatu demi kongres persatuan, dan turunkan ego masing-masing,” ujarnya.

Hendry pun berpesan, agar Ketua PWI Jawa Barat segera mengambil langkah langkah guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pada intinya PWI Pusat mendukung apa yang akan dilakukan untuk menciptakan PWI Jawa Barat Bersatu, Tukasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | JEMBER – Lima jurnalis Palestina yang bekerja untuk Al Jazeera tewas dibantai tentara Israel. Darah para pekerja media itu tumpah di Gaza, dan dunia kembali diingatkan: kebebasan pers sedang diinjak-injak.

Mereka bukan sekadar nama di layar: koresponden Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, juru kamera Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, dan asisten juru kamera Mohammed Noufal. Kelimanya gugur saat menjalankan tugas jurnalistik, dibunuh dengan dalih murahan: tuduhan keterlibatan militer.

Serangan itu terjadi bersamaan dengan pemboman yang menewaskan sedikitnya 52 warga Palestina pada Minggu (10/8/2025). Dunia boleh terdiam, tapi tidak di Jember.

Hari ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Tapalkuda turun ke jalan. Dari Kantor IJTI di Jalan Dewi Sartika, mereka longmarch ke Alun-Alun Kota Jember. Orasi menggema, kutukan terhadap kebiadaban Israel dilontarkan bergantian.

Lilin dinyalakan. Bunga ditabur di bawah foto kelima korban. Doa bersama dipanjatkan, mengheningkan cipta untuk mereka yang dibungkam peluru.

Ketua IJTI Tapalkuda Tomy Iskandar menegaskan, serangan terhadap jurnalis adalah serangan terhadap demokrasi dan kemanusiaan.

“Kebebasan pers adalah hak asasi yang harus dilindungi di seluruh dunia. Apa yang dilakukan Israel adalah tindakan biadab, di luar batas kemanusiaan, dan tidak sesuai dengan semangat kebebasan pers,” ujarnya.

IJTI Tapalkuda mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara lantang di forum internasional, menekan Israel, dan menghentikan kekerasan terhadap pekerja media di wilayah konflik.

Pesan mereka jelas: membunuh jurnalis sama dengan membungkam kebenaran. Dan itu tidak akan pernah dibiarkan tanpa perlawanan.

(Red)

YUTELNEWS.com – Lotu, Nias Utara – Bertempat di Aula Pendopo Bupati Nias Utara dilaksanakan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih (SAB) di Wilayah Kabupaten Nias Utara, Selasa 12/08/2025.

Harapan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu berharap dengan di laksanakannya pembangunan SAB di beberapa Desa, menjadi solusi bagi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan air bersih. Sehingga kedepan masyarakat tak akan kesulitan air lagi meski di musim kemarau. Pengelolaan dan perawatannya melibatkan Desa dan masyarakat setempat jadi pasti akan terkelola dengan baik karena masyarakat pasti merasa memiliki.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Camat se-Kabupaten Nias Utara, Kepala Desa se-Kabupaten Nias Utara, ASN dan seluruh undangan lainnya.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Bandung – Pemerintah Kab.Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2025 di Gedung Kaliandra Grand Sunshine Hotel Soreang ,Kabupaten Bandung , pada Selasa 12/08/2025.

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi”, dihadiri oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Bupati Bandung Dr HM.Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Sekretaris Daerah (Sekda) Cakra Amiyana, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Dr.Marlan Nirsyamsu.

Dalam kesempatannya Deputi Pendidikan dan Peran serta masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas keluarga (khususnya suami isteri dan anak) tentang pentingnya membangun keluarga yang berintegritas.

Menurut Wawan, ini salah satu strategi pencegahan korupsi perlu dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil yang membentuk karakter seseorang. “Keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku dan keputusan seorang individu, termasuk dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum penting untuk melakukan introspeksi dan memperkuat komitmen tanpa korupsi,” ujarnya.

Berdasarkan pengkajian termasuk data yang kita peroleh, ternyata keluarga sekarang bukan menjadi benteng untuk tidak melakukan korupsi para pejabatnya, tetapi beberapa keluarga baik istri anak suami bahkan menjadi pendorong untuk melakukan korupsi itu.

Melalui kegiatan ini, supaya keluarga itu menjadi salah satu faktor yang membentengi para pasangannya, suami, istri maupun keluarga untuk tidak korupsi. Melalui pemahaman pencegahan anti korupsi bisa saling mengkokohkan dan menguatkan kepada pasangannya sebagai pejabat untuk merapikan menentukan tugasnya supaya amanah, harapnya.

Terimakasih kepada pemerintah kab.Bandung yang telah berkolaborasi dengan KPK demi mewujudkan Kab.Bandung yang bebas dari korupsi melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi, yang dimulai dari keluarga dan lingkungan” ujarnya.

Bupati Bandung HM.Dadang Supriatna mengatakan, pendidikan terhadap anti korupsi yang diimplementasikan melalui Insfektorat ini, sudah dijalankan dalam rangka pencegahan dan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir persoalan korupsi yang terjadi.

Semoga dengan langkah dan ikhtiar yang kami lakukan ini, merupakan suatu langkah yang efektif yang tentunya selalu mengingatkan para Kepala OPD, agar dapat melakukan program- program kerja yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui pendidikan anti Korupsi, saya meyakini bahwa dengan hadirnya keluarga yang baik dan ikhlas akan melahirkan program program yang bermanfaat untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pendampingan dan pendidikan anti Korupsi bukan hanya kali ini saja dan selesai pada hari ini, tetapi akan terus dilakukan melalui inspektorat, komunikasi konsolidasi akan kami terus lakukan, sehingga melalui pendidikan anti korupsi ini para ASN dan keluarga bisa menjaga integritas kemajuan bangsa dan negara, terutama untuk Pemkab Bandung.

Yans

YUTELNEWS.com | Beberapa Media di Nias Utara mempertanyakan pengajuan Surat Pemakaian Gedung ICU PICU Rumah Sakit Umum Tafaeri Nias Utara oleh PT.Hutama Karya masih tanda tanya Besar. Senin 11/08/2025.

Pada Hari Kamis 07 Agustus 2025 awak media menjumpai Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Warisman Lahagu di ruang kerjanya bahwa surat pemakaian Gedung ICU ini sudah di sampaikan oleh PT.HK, baru tahap perbaikan, kita sudah kembalikan ke Pak Rizal yang menangani pembangunan ini namun belum turun sampai saat ini.

Setelah Kami Koordinasi dengan Rizal beberapa Kali melalui WhatsApp sesuai UU KIP namun belum bisa di tunjukkan kepada Media tentang tentang Surat Pemakaian Gedung ICU Nias Utara kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Kami lihat di lapangan bisa terganggu Pasien yang sedang sakit antara Kantor PT.HK dan RSUD seatap.
Tentu kami kreatif menanyakan kepada Security PT.HK sampai jam berapa beroperasi kerja ini ? Jawabnya sampai jam 08.00 Wib malam perlu di antisipasi Kebisingan alat-alat berat terhadap Pasien.

Perlu di ketahui masyarakat Nias utara berapa besarnya PAD dalam Kontrak kerjasama Pemakaian Gedung ICU Rumah sakit Tafaeri Nias Utara oleh PT. Hutama Karya (Persero) ?.

PT.Hutama Karya sudah beroperasi sejak bulan Mei 2025 “Ucap Direktur RSUD Tafaeri Nias Utara bahwa
perjanjian kontrak sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tafaeri. Dalam kontrak tersebut nantinya akan dicantumkan nilai sewa berdasarkan Satuan Biaya Umum (SBU) Kabupaten Nias Utara yang wajib dibayarkan oleh PT. HK.

Tentu diminta Kepada DPRD Ketua / Komisi II DPRD Nias Utara segera meninjau lokasi Pemakaian Gedung ICU PICU Nias Utara dan melihat sejauh mana isi surat tersebut.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com |  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, Kejari Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat, Selasa, (12/8/2025).

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian Kejari Kabupaten Sukabumi terhadap stabilitas ketahanan pangan serta upaya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Gerakan Pangan Murah ini dilaksanakan di halaman Kejari Kabupaten Sukabumi dan melibatkan kerja sama dengan Bulog, serta Pelaku Usaha Lokal.

Kejari Kabupaten Sukabumi Romiyasi Dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara Kejari Kabupaten Sukabumi dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah tantangan ekonomi saat ini.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RI, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Kejari Sukabumi dan masyarakat, serta membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,”ujarnya.

Berbagai bahan pangan pokok dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan bahan kebutuhan lainnya. Masyarakat yang hadir pun menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala.

Selain Gerakan Pangan Murah, Kejari Kabupaten Sukabumi juga mengadakan kegiatan sosial lainnya seperti pembagian sembako, dan perlombaan rakyat yang turut menyemarakkan suasana menjelang 17 Agustus.

Dengan semangat kemerdekaan, Kejari Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

YUTELNEWS.com | Bandung – Dalam upaya memperkuat peran dan marwah organisasi, Plt Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung menggelar rapat evaluasi internal pada Senin (14/8/2025) di Caffe Groi, kawasan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telkom University, Desa Sukapura, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Asep Syahrial, yang akrab disapa Kang Awing, dan turut dihadiri oleh Sekretaris PWI Kabupaten Bandung, Budimantara, Dewan Penasehat PWI Kabupaten Bandung, Tri Rahmanto, serta sejumlah wartawan anggota aktif PWI dari berbagai media.

Membangun Kembali Marwah Organisasi

Dalam sambutannya, Plt Ketua PWI Kabupaten Bandung menegaskan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi organisasi secara menyeluruh, sekaligus memperkuat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi profesi wartawan, yakni integritas, etika, dan profesionalisme.

“Menjadi wartawan PWI bukan sekadar menyandang identitas organisasi, tapi juga membawa tanggung jawab moral. Wartawan PWI harus berintegritas, bukan sekadar pemburu sensasi atau opini belaka,” tegas Kang Awing di hadapan peserta rapat.

Ia mengingatkan bahwa dalam era disrupsi informasi saat ini, wartawan memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi yang harus mampu menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik maupun hukum.

Kepengurusan Plt Sesuai Mandat Pusat

Lebih lanjut, Plt Ketua PWI Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan transisi ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada perbaikan internal organisasi.

“Kami diamanahi untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap PWI Kabupaten Bandung. Maka dari itu, seluruh pengurus dan anggota harus bersinergi menjaga marwah ini,” ujarnya.

Solidaritas dan Etika Jadi Sorotan

Rapat evaluasi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh anggota untuk saling memberikan masukan dan kritik membangun demi kemajuan organisasi. Dalam sesi diskusi, Kang Awing menekankan bahwa wartawan PWI harus menjunjung solidaritas, disiplin organisasi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

“Menulis berita harus berbasis fakta, bukan opini. Narasumber harus jelas dan diverifikasi. Jangan sampai berita-berita kita justru menyesatkan publik atau melanggar kode etik,” pesannya.

Ia juga mengajak anggota PWI untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain, melainkan membangun suasana kolaboratif dan saling mendukung antarwartawan, baik senior maupun junior.

Mengawal Pembangunan Daerah dengan Profesionalisme

Di akhir kegiatan, Kang Awing kembali mengingatkan pentingnya posisi strategis wartawan dalam mengawal roda pembangunan dan kebijakan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Ia berharap PWI Kabupaten Bandung dapat menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah.

“Wartawan harus hadir di tengah masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus mitra pengawasan kebijakan publik. Peran ini harus dijalankan secara profesional, informatif, dan edukatif,” ujarnya.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh anggota untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kualitas jurnalistik, dan terus menjaga marwah PWI Kabupaten Bandung sebagai organisasi wartawan yang kredibel, beretika, dan berintegritas tinggi.

Yans

YUTELNEWS.com | Depok – Di tengah beredarnya kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok di bawah pimpinan Joko Warihnyo telah dibekukan, Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas.

Lewat pernyataan resminya, Hendry CH Bangun menepis seluruh isu yang menyebutkan SK Plt PWI Depok telah dicabut. Ia menjelaskan bahwa pencabutan pembekuan hanya berlaku untuk PWI Jawa Barat, bukan untuk PWI Kota Depok. Dengan demikian, Joko Warihnyo masih sah menjabat sebagai Plt Ketua PWI Depok.

“PWI Jabar memang sudah dicabut pembekuannya karena sudah mengakui kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum. Tapi untuk PWI Depok, SK pembekuannya tetap berlaku. Artinya, SK pengangkatan Plt Joko Warihnyo tetap sah dan tidak dicabut,” tegas Hendry saat dikonfirmasi pada Jumat, 8 Agustus 2025 melalui pesan WhatsApp.

Klarifikasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat beredar luas di kalangan wartawan lokal dan publik bahwa masa kepengurusan Joko Warihnyo telah usai.

Menanggapi situasi tersebut, Joko Warihnyo memberikan arahan kepada seluruh anggota dan wartawan yang tergabung dalam PWI Depok untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah organisasi.

“Kita harus tetap kompak. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. Apa yang sudah menjadi keputusan Ketua Umum PWI Pusat, itu yang kita pegang,” ujar Joko Warihnyo.

Ia juga menambahkan bahwa pencabutan pembekuan terhadap PWI Jawa Barat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PWI Pusat, dan tidak berpengaruh terhadap status Plt PWI Depok.

“Yang jelas, Ketua Umum PWI Pusat sudah menyatakan bahwa SK Plt PWI Kota Depok tidak dicabut. Titik,” tegasnya.

Di tengah turbulensi informasi yang berkembang, baik Hendry CH Bangun maupun Joko Warihnyo sama-sama menyerukan pentingnya menjaga stabilitas organisasi. Keduanya mengingatkan bahwa peran PWI sebagai wadah profesional wartawan harus tetap dijaga, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik dan tidak terlibat dalam konflik internal yang tak berdasar.

“Kita ini organisasi wartawan, jangan sampai justru kita yang menyebarkan informasi yang tidak benar. Kritis boleh, tapi harus berdasarkan fakta dan konfirmasi,” ujar Hendry menutup pernyataannya.

Yans