NEWS

YUTELNEWS.com | Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali mencuat, kali ini menyoroti dugaan praktik ilegal di areal perkebunan kelapa sawit PT Umbul Mas Wisesa, yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan. Selasa (22/07/2025).

Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor usaha kecil, diduga kuat telah diselewengkan untuk mengoperasikan sekitar 20 unit alat berat excavator yang digunakan dalam proyek replanting perkebunan kelapa sawit.

Informasi ini berasal dari sumber terpercaya yang namanya dirahasiakan untuk keamanan, mengungkapkan bahwa ada indikasi kuat praktik penimbunan solar subsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum berkedok memiliki izin resmi untuk BBM industri.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak ini memanfaatkan celah hukum dan pengawasan untuk memperkaya diri, sementara hak masyarakat akan BBM subsidi terampas,
Modus operandi yang terungkap cukup terstruktur. Solar subsidi diangkut menggunakan dump truck yang mana terdapat penambahan baby tank di dalam baknya.

Dump truk ini kemudian mengantar solar ke sebuah gudang penimbunan yang diduga sengaja disiapkan untuk aktivitas ilegal tersebut. Setelah sampai di gudang, solar subsidi tersebut tidak didistribusikan sesuai peruntukannya, melainkan diecer menggunakan jeriken ke masing-masing unit ekskavator yang beroperasi di lahan perkebunan.

Dugaan praktik ini jelas-jelas melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dugaan penyelewengan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memicu desakan agar Polres Labuhanbatu Selatan segera bertindak. Praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, di mana keuntungan pribadi diraup dari subsidi yang sejatinya ditujukan untuk membantu rakyat kecil dan sektor usaha produktif.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada aparat kepolisian agar tidak menunda penyelidikan dan segera mengusut tuntas kasus ini. Penindakan tegas terhadap para mafia solar yang terlibat, mulai dari penimbun hingga distributor, menjadi krusial untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.

AP/Tim

Yutelnews.com//

Bandung – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di 270 desa dan 10 kelurahan se-Kabupaten Bandung sudah selesai legalitasnya, dengan dibiayai APBD Kabupaten Bandung.

Demikian diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau gerai, unit usaha KDMP, seusai menyaksikan peluncuran kelembagaan 80 ribu KDMP oleh Presiden RI melalui Zoom Metting, di KDMP Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Senin 21 Juli 2025.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung sudah selesai 100 persen legalitas KDMP-nya di 270 desa dan 10 kelurahan,” ucap Bupati Bandung.

Setelah berdiri di 280 desa/kelurahan, imbuh bupati, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknik (Bimtek) untuk semua KDMP. Teknis bimteknya nanti degelar per dapil, dengan menghadirkan kepala desa, Ketua BPD, Ketua Koperasi dan Ketua Bumdes.

Mereka akan mengikuti Bimtek untuk membuat suatu rencana bisnis dan anggaran per tahun dari setiap KDMP. Termasuk bimtek pola pembiayaan, bagaimana mempercepat penambahan anggota koperasi dan hal lainnya seperti dengan berkolaborasi melibatkan setiap RT/RW, pelaku usaha lokal, UMKM.

“Nanti kita guide semua, hingga operasionalnya bisa optimal,” jelas Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia mengaku optimistis semua prosesnya bisa berjalan lancar terlebih KDMP ini didukung oleh seluruh pemerintahan desanya. “Tinggal nanti sampai kepada penyempurnaan dengan dikeluarkannya peraturan desa (Perdes) mengenai bagi hasil atau Sisah Hasil Usaha (SHU) dan sebagainya,” ujar Kang DS.

Pada kesempatan itu ia pun mengingatkan agar pengurus koperasi tetap benar-benar profesional dalam pengelolaan KDMP-nya masing-masing.

“Apakah itu mau saudara atau keluarganya, tim suksesnya, boleh-boleh saja tapi tetap harus profesional,” tegasnya.

Sebab ke depannya KDMP ini akan menjadi tambahan energi bagi desa/kelurahan dalam pembangunan. Menurutnya, ada dua keuntungannya yang akan diterima oleh desa/kelurahan.

“Pertama, dana desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan adanya dana tambahan supporting dari hasil usaha KDMP,” sebut bupati.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Klaten, Jawa Tengah.

Peresmian ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) badan hukum KDMP kepada lima ketua KDMP di Jawa Tengah sebagai perwakilan, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (21/07/2025).

Seperti diketahui, peluncuran kelembagaan 80.000 KDMPmenjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung Presiden RI.

Yans.

Yutelnews.com//

Bandung – Bupati Bandung H Dadang Supriatna, melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemkab Bandung dengan cara yang berbeda dari biasanya.

Pelantikan yang dilaksanakan pada Senin (21/07/2025) ini, bertempat di Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari yang merupakan sumber mata air Sungai Citarum, sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat.

Terdapat 385 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya yang terdiri dari 21 orang Pejabat Tinggi Pratama, 124 orang administrator, 173 orang pengawas, dan pejabat fungsional 67 orang.

Sebelum dilantik, para pejabat diwajibkan melaksanakan penanaman pohon sesuai Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kesayangan.

Instruksi tersebut mewajibkan setiap warga Kabupaten Bandung dan ASN Pemkab Bandung untuk menanam, memiliki, dan memelihara minimal dua pohon kesayangan seumur hidup.

Kegiatan penanaman pohon ini diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik, serta para camat dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Dalam amanatnya, Bupati Dadang Supriatna menyebut pelantikan di Situ Cisanti ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga simbol komitmen Pemkab Bandung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.

“Kenapa di Cisanti? Karena Cisanti punya makna luar biasa. Ini adalah air yang mengalir dan mengairi Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Semoga kita bermanfaat seperti air sungai,” ujar Bupati Bandung saat memberikan kata sambutan pelantikan.

Lebih lanjut, Bupati menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan tugas para pejabat. “Sama halnya dengan menanam pohon, membangun Kabupaten Bandung membutuhkan kesabaran, keuletan, dan perawatan yang berkelanjutan. Semoga pohon yang ditanam menjadi amal zariah untuk kita semua,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu meminta para pejabat yang dilantik dapat membuktikan kemampuan dengan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Bandung.

“Tolong tunjukkan kerja yang baik, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Sebab, kesuksesan Kabupaten Bandung bukan hanya kesuksesan saya, tapi juga kesuksesan Bapak/Ibu ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, loyalitas, dedikasi, kerjasama antar lini dan komitmen yang tinggi dalam mencapai prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Saya yakin dengan niat baik, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang saudara-saudari miliki, kita semua dapat mencapai tujuan bersama, dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung serta mendukung tercapainya visi Presiden RI yakni menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga berpesan para pejabat yang dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dan analisa potensi sesuai tugas pokok fungsi pada lingkup kerja masing-masing.

“Tolong dicatat, saya beri waktu Bapak/Ibu selama tiga bulan. Kalau dalam tiga bulan kinerjanya tidak baik, mohon maaf saya punya kewenangan untuk mengembalikan pada posisi sebelumnya,” tegas Kang DS.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu juga menegaskan bahwa proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung ini dilakukan sesuai mekanisme dan atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Semua sudah sesuai mekanisme. Tolong dicatat bahwa saya tidak pernah memungut uang seperser pun dan tidak pernah menyuruh memungut uang kepada siapa pun,” tegas Bupati.(**)

Yans.

Yutelnews.com//

Penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak (GB) oleh pemerintah provinsi Maluku rupanya membuat sejumlah pihak merasa terusik, Selasa (21/07/2025) Informasi yang dihimpun menyebutkan, mereka yang paling lantang menolak penataan GB justru adalah kaki tangan para bos besar mafia tambang ilegal, yang selama ini meraup keuntungan dari aktivitas jual beli bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Berdasarkan sumber terpercaya, Polda Maluku beberapa waktu lalu telah menangkap sejumlah bos besar yang selama ini menjadi otak di balik maraknya aktivitas tambang tanpa izin (PETI) di wilayah GB. Meski begitu, masih banyak bos lainnya yang hingga kini bebas berkeliaran dan tetap menjalankan bisnis haramnya, terutama dalam hal distribusi bahan kimia berbahaya (B3).

Penjualan merkuri dan sianida oleh jaringan mafia ini dilakukan secara terang-terangan, tak ubahnya pedagang sembako. Titik-titik utama distribusi B3 ilegal disebut berada di kawasan GB Lebe, khususnya di Jalur B, Desa Persiapan Wamsait. Di lokasi ini, para “jongos” atau kaki tangan bos besar tak hanya menjajakan B3, tapi juga aktif membeli emas langsung dari penambang rendaman.

Salah satu jongos yang identitasnya dirahasiakan mengaku, dirinya mendapat komisi hingga Rp50.000 per kaleng dari hasil penjualan B3. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 200 kaleng, dan dalam sepekan bisa tembus lebih dari 1.000 kaleng. Jika dikalkulasikan selama 14 tahun tambang ilegal ini berjalan, maka jumlah merkuri dan sianida yang beredar sudah mencapai ratusan hingga ribuan ton — mencemari lingkungan dan merusak ekosistem Pulau Buru.

Melihat kondisi ini, langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada 10 koperasi dianggap sebagai langkah maju dalam penataan GB. Namun niat baik pemerintah justru ditanggapi sinis oleh sebagian pihak dengan alasan melindungi mata pencaharian rakyat kecil.

“Padahal yang paling berteriak itu justru para jongos mafia tambang yang selama ini menikmati untung besar dari aktivitas ilegal ini,” ujar sumber tersebut.

Ironisnya, para penambang kecil yang hanya menggunakan alat seadanya seperti linggis atau yang dikenal sebagai “kodok-kodok”, justru kerap menjadi korban tertimbun longsor akibat tembakan dompeng. Mereka pula yang sering mengalami kekerasan bahkan kematian, namun suara mereka tenggelam oleh propaganda kaki tangan para bos.

Penertiban GB memang sudah sangat mendesak. Karena itu, upaya Gubernur Maluku seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Penolakan yang muncul di media sosial maupun aksi di lapangan perlu ditelusuri lebih jauh—karena bisa jadi, itu hanyalah suara sumbang dari para jongos mafia yang takut kehilangan setoran.(LM-05) …
( M.Masuku)

Yutelnews.com//

Nias Utara – Puskesmas Sawo. Saat Ketua DPD Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara Kharisman Gea menghubungi Anggota DPRD kabupaten Nias Utara Junianto Zega melalui WhatsApp tentang ada Dua Dokter yang ditugaskan di Puskesmas Sawo. Senin 21/07/2025.

“Ucap Anggota DPRD asal Dapil II Nias Utara kami sangat mendukung hal ini merupakan kebutuhan masyarakat kita, Dokter harus berada di wilayah Kabupaten Nias Utara.

Beberapa Media Konfirmasi tentang keberadaan dua orang Dokter yang di tugaskan di Puskesmas Sawo kepada Kepala Puskesmas Sawo Herman Zebua mengatakan bahwa Dokter tidak ada rumah mereka di Lingkungan Sawo mereka tinggal di Gunungsitoli, sikap Ketua Team Libas bagaimana kalau ada Pasien Emergency Larut malam Pak Kapus tentu mereka di luar wilayah kerja. Kapus mengatakan sebaiknya mereka berada di wilayah ini.

Ada Tokoh masyarakat Sawo bernama Elifati Telaumbanua mengucapakan supaya Dokter tetap stanby di Dekat Puskesmas Sawo selama 24 Jam.
Mereka di tugaskan di wilayah Nias Utara bukan di Gunungsitoli.

Ketua Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara sering di sapa Kharis bahwa tegas saya katakan menyangkut kepentingan umum supaya Dokter yang di tugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara berada atau ada rumah mereka di masing-masing unit kerja, bukan di Kota Gunungsitoli.

“Ujar Kharis Puskesmas Sawo yang Lama segera di fungsikan atau di tempat Dua Dokter yang bertugas di sana, mengingat kepentingan Umum.

(K.Gea)

Yutelnews.com//

dinas PU Kabupaten Sukabumi Realisasikan Rehabilitasi Jembatan Jalan Ci Helang IV Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang, Senin, (21/7/2025).

Rehabilitasi Jembatan Jalan Cihelang IV ini, Anggaran Bersumber Dari Apbd Kabupaten Sukabumi Tahun 2025,Di Kerjakan Oleh CV PUTRA CAKRAWALA dengan  no paket RJMB 06,Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang dengan no SPK 0032/03/Spk Rjmb.06/Dpu 2025.tanggal Spmk 02 Juli 2025 , Dengan pagu Anggaran Rp 294.789.749,39.

Kepala Desa Cihelang Tonggoh Mulyadi Mengatakan perbaikan Jembatan bertujuan untuk menunjang mobilitas masyarakat agar dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar area dalam suatu lingkungan, serta mempermudah aksesibilitas ke fasilitas umum dan tempat usaha. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal,”Ucapnya.

Dengan adanya perbaikan jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang, Kepala Desa Cihelang Tonggoh Mulyadi mengatakan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dinas Pengerjaan Umum ( DPU) Kabupaten Sukabumi Yang Telah memperbaiki Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang,”Ucap Kades.

“Pembaikan Jembatan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur Perbaikan Jembatan demi kelancaran transportasi masyarakat umumnya.

Sebagai  Kepala Desa Cihelang Tonggoh saya sangat mengerti betapa pentingnya Perbaikan Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang yang baik dan terawat bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur Perbaikan Jembatan yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, pusat kesehatan, dan tempat ibadah,” Pungkasnya.

“Lanjut Mulyadi mengungkapkan, “Kami mengucapkan Banyak terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pekerjaan umum ( DPU)Kabupaten Sukabumi yang telah memperbaiki Jembatan ini,” Pungkasnya.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Sukabumi – Yutelnews.com ,Bupati Sukabumi H Asep Japar didampingi Wakil Bupati H Andreas menghadiri rapat Paripurna DPRD agenda pengambilan keputusan atas raperda tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 dan penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Sidang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (21/7/2025).

Bupati Sukabumi H Asep Japar dalam sambutannya menjelaskan bahwa seluruh proses penyusunan perubahan KUA dan PPAS telah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penyesuaian KUA dan PPAS ini, lanjut Bupati, mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. Setelah kesepakatan dicapai, pemerintah daerah akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Lebih dari sekadar dokumen administratif, RPJMD 2025-2029 yang disahkan ini merupakan tahapan pertama dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengusung tema besar “Peningkatan dan Penguatan Sosio Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan di Sektor Unggulan” sebagai fondasi transformasi daerah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami sadar, keberhasilan pembangunan tak hanya bergantung pada perencanaan tapi juga pada inovasi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga komunitas,” ucapnya.

Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor visi pembangunan nasional dan provinsi dengan sinergi antar sektor sebagai penggerak utama.

RPJMD ini juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah (maju, unggul, dan berbudaya dan berkah).



Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Lotu, Nias Utara, Yutelnews.com || Pelaksanaan rapat Paripurna bertempat di Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Nias Utara dengan pengambilan keputusan persetujuan penetapan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Tahun 2025 , Senin 21 Juli 2025.

Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telaumbanua S.E, M.M memimpin sekaligus membuka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara harapan kita kegiatan ini berjalan dengan baik.

Dalam sambutan Bupati Nias Utara menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang telah mendukung kegiatan Pemerintah dan terlebih mengajak untuk kedepan ini kita kedatangan tamu dalam rangka kunjungan kerja dan ini merupakan kesempatan bagi kita Nias Utara dalam melakukan ekspos dan memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Nias Utara.

Pada akhir Rapat, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kesepakatan Pengambilan Keputusan persetujuan penetapan Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS APBD Tahun 2025.

Turut hadir pada rapat paripurna ini Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Nias Utara, Anggota DPRD Kab. Nias Utara, Sekda, Staff Ahli, Asisten Setda, Sekwan, Kepala OPD Kabupaten Nias Utara, Camat se-Kabupaten Nias Utara.

(K.Gea)

YUTELNEWS.com | Bandung,- Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Lamajang Pentas Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. pada minggu, (20/07/2025).

Aksi kolaboratif ini merupakan bentuk dukungan terhadap program lingkungan yang dicanangkan oleh Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, yang mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan komunitas, untuk ikut andil dalam menjaga kelestarian alam.

PRIMA bertindak sebagai penggerak utama kegiatan penanaman, dengan dukungan penuh dari PWI Kabupaten Bandung yang turut menyumbangkan bibit pohon sebagai bentuk partisipasi nyata insan PERS dalam gerakan hijau lingkungan tersebut.

Pembina PRIMA Kabupaten Bandung, Tri Rahmanto, yang juga merupakan Dewan Penasehat PWI Kabupaten Bandung, mengatakan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif, khususnya di kalangan remaja masjid dan media, dalam merawat bumi.

Kami ingin menunjukkan bahwa Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) bukan hanya aktif di bidang dakwah, tapi juga mampu berkontribusi untuk lingkungan. ” Kolaborasi dengan PWI ini menambah kekuatan gerakan kami, karena media punya peran penting dalam menyuarakan perubahan,” ujarnya Tri Rahmanto.

Sementara itu, Ketua PLT PWI Kabupaten Bandung H Asep Sahrial ( Kg H Awing) menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif PRIMA dan siap terus bersinergi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan.

“Wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tapi juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Kami senang bisa ikut ambil bagian dalam gerakan hijaukan lingkungan ini,” ungkapnya Ketua PWI Kang Awing.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para anggota PRIMA, pengurus masjid dan warga setempat. Jenis pohon yang ditanam mencakup Pohon dan buah -buahan yang dapat memberikan manfaat ekologi sekaligus ekonomi bagi masyarakat lingkungan sekitar.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa nyata kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan insan PERS dapat menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.

Yans.

YUTELNEWS.com| Dalam upaya pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya air, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan hulu Sungai Citarum, tepatnya di Kilometer Nol Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, pada Senin (21/07/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 726 aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang akan dilantik. Mereka turut ambil bagian dalam Gerakan Peduli Pohon Abdi Negara atau “Gepak Sayang”, sebuah inisiatif Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang mendorong setiap ASN untuk menanam minimal dua pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2023 tentang Penanaman dan Pemeliharaan Pohon.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan instruksi Pak Bupati. Intinya, setiap ASN, baik yang dilantik maupun tidak, wajib menanam dua pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap kelestarian lingkungan,” jelas Asep.

Jenis pohon yang ditanam pun beragam, mulai dari pohon buah-buahan seperti nangka dan alpukat, hingga pohon kayu seperti hantap dan ganitri. Bahkan, telah diluncurkan juga jenis pohon lokal khas Kabupaten Bandung yang diberi nama “Pohon DS”, sebagai simbol gerakan penghijauan yang dicanangkan Bupati Dadang Supriatna.

Konservasi yang Terukur dan Berkelanjutan

Lebih dari sekadar simbolis, gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi ASN dan masyarakat bahwa menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab bersama.

“Penanaman pohon ini penting untuk mengurangi potensi banjir, memperkuat daya serap air, dan memperbaiki ekosistem di sekitar hulu Sungai Citarum,” lanjut Asep.

Tidak hanya penanaman, program ini juga mencakup aspek pemeliharaan. Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan insentif berupa sedekah pemeliharaan pohon sebesar Rp 25 ribu per pohon bagi masyarakat atau ASN yang merawat pohon secara berkelanjutan.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan program secara transparan dan terukur, Pemkab Bandung juga meluncurkan aplikasi berbasis digital bernama Gepak Sayang yang bisa diunduh melalui Play Store. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat dan ASN untuk melakukan pelaporan jumlah dan lokasi pohon yang telah ditanam.

“Lewat aplikasi ini, kita bisa memantau kontribusi individu, baik ASN, pelajar, calon pengantin, maupun masyarakat umum. Jadi ada juga pohon dari siswa sekolah, pohon untuk pasangan yang menikah, hingga pohon untuk pengendalian emisi kendaraan,” ujar Asep.

Asep Kusumah menegaskan bahwa program ini tidak mudah, namun pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat. Ia optimistis, jika seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang berjumlah sekitar 3,8 juta orang menanam dua pohon, maka akan tumbuh lebih dari 7 juta pohon baru yang hadir dari kesadaran kolektif untuk menjaga alam.

“Ini bukan sekadar gerakan simbolis, tapi upaya bersama membangun budaya cinta lingkungan. Semoga program ini terus berkembang dan menjadi contoh daerah lain dalam konservasi berbasis partisipasi publik,” pungkasnya.

Yans.