NEWS

Yutelnews.com//

Pekanbaru – Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Polda Riau melalui program Green Policing terus menggencarkan kegiatan edukasi lingkungan di kalangan pelajar. Salah satu kegiatan di SMK Labor Pekanbaru, yang melibatkan langsung siswa-siswi dalam aksi nyata peduli lingkungan. Jumat (18/7/2025).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, SIK, dan didampingi oleh Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Riau AKBP Bainar, SH, MH, serta personil Bidhumas dan Ditbinmas Polda Riau.

Turut hadir Kepala Sekolah SMK Labor Pekanbaru Drs. Hendripides, M.Si, Para Guru Pengajar, serta sebanyak 255 siswa/siswi SMK Labor Pekanbaru.

Kepala Sekolah SMK Labor Pekanbaru Drs. Hendripides, M.Si mengatakan “Di sekolah kami SMK Labor ini melarang anak-anak untuk merusak tanaman yang ada di Sekolah. Satu daun satu nyawa, siapa yang memetik, merusak, membunuh daunnya sama dengan membunuh satu nyawa. Jangan dipetik bunga, tidak boleh dipetik semua lingkungan di Sekolah ini tidak boleh diganggu, kita utamakan menjaga lingkungan” ujar Kepala Sekolah SMK Labor Drs. Hendripides.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, menyatakan bahwa Green Policing bukan sekadar kampanye simbolis, melainkan bagian dari upaya jangka panjang Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan generasi yang cinta lingkungan.

Kabid Humas Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, SIK, menyampaikan bahwa ada nilai yang disampaikan Kepala Sekolah, satu daun satu nyawa, itu cara atau adab, sebelum belajar ilmu belajar adab dulu supaya menimbulkan karakter, termasuk adab terhadap lingkungan.

“Pohon menghasilkan oksigen, kalau kita sakit di Rumah Sakit oksigen saja kita beli, ini gratis, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menghirup udara segar secara gratis, dan perlu kita lestarikan pohon tersebut” tegas Kombes Anom.

Melalui pendekatan yang interaktif dan inspiratif, para siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan melestarikan hutan serta sumber daya alam.

“Kami ingin adik-adik pelajar, tidak hanya tahu teori tentang lingkungan, tetapi juga membiasakan diri untuk hidup bersih, menanam pohon, dan tidak merusak alam. Adik-adik disini semua adalah agen perubahan masa depan,” ungkap Kombes Anom.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan juga bagi adik-adik SMK Labor yang melakukan penanaman pohon sebanyak 10 pohon akan diberi SIM Gratis dengan syarat memposting tanam pohon dengan tag akun official IG Kapolda Riau dan Humas Polda Riau.

Selanjutnya dilaksanakan juga penanaman pohon di SMK Labor, Antusiasme para siswa terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kepala Sekolah dan guru-guru pun mengapresiasi langkah Polda Riau yang dinilai mampu memberikan motivasi dan pembelajaran praktis bagi generasi muda.

Program Green Policing ini berlanjut secara bertahap di berbagai sekolah lain di wilayah Riau, dengan harapan dapat menciptakan budaya peduli lingkungan yang kuat sejak usia dini.

(AS)

YUTELNEWS.com | Bandung,- Dengan telah dilantiknya Bupati H Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS sebagai Ketua Harian Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030, Legislator Kabupaten Bandung H Dadang Hemayana S.I.P mengucapkan Selamat dan Sukses atas pelantikan (pengukuhan) tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung acara pelantikan (pengukuhan) Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030 tersebut di Jakarta, pada Kamis (17/07/2025).

Ia mengukuhkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Apkasi dan Bupati Bandung H Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian serta Sekjen Apkasi dijabat Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Kepada awak media, pada Jumat (18/7/2025), “Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB H Dadang Hemayana S.I.P mengatakan bahwa pengukuhan Bupati H Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian APKASI sesuatu patut disyukuri sekaligus membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari daerah lain terhadap kepemimpinan Kabupaten Bandung dalam upaya mendorong kemajuan daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia.

H Dadang Hemayana pun berharap semoga dengan amanah yang telah diberikan ini dapat makin memperkuat peran Kabupaten Bandung dalam mendorong kemajuan, inovasi, sinergi, dan akselerasi pembangunan daerah di tingkat nasional.

Dengan sekaligus mengokohkan Kabupaten Bandung dalam catatan sejarah percaturan di tingkat nasional serta menguatkan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” Pungkasnya.

Yans.

Yutelnews.com//

Nias Selatan, 18/07/2025 Dugaan penggelapan dana desa oleh Kepala Desa Lolohowa, Tafakhoi Halawa, menuai sorotan tajam dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan segera mengambil tindakan tegas berupa evaluasi dan pemberhentian terhadap Kades tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, dugaan penyelewengan dana desa terjadi sejak Tahun Anggaran 2020, terutama terkait anggaran pemeliharaan jembatan layang dan beberapa item pembangunan fisik lainnya. Total nilai dana yang diduga digelapkan mencapai Rp172.565.390, sebagaimana ditemukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

“Inspektorat telah melakukan mediasi dan memerintahkan agar dana yang belum dilaksanakan tersebut segera dikembalikan ke rekening desa. Namun hingga kini Kepala Desa belum melaksanakan perintah itu,” ujar Yanuari Halawa, Ketua BPD Desa Lolohowa, kepada wartawan.

Bersama dua anggota BPD lainnya, Rekaman Ndruru dan Sadima Waruwu, pihaknya telah melayangkan permohonan resmi kepada Bupati Nias Selatan agar segera dilakukan evaluasi terhadap Kepala Desa Tafakhoi Halawa. Mereka juga berharap proses hukum dapat segera dijalankan demi keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat yang merugikan keuangan negara. Masyarakat berhak tahu dan meminta kejelasan,” tegas salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana desa yang selama ini menjadi sorotan publik, terutama di wilayah-wilayah dengan pengawasan terbatas. Warga berharap agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap temuan ini dan segera bertindak tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa Lolohowa maupun pemerintah kecamatan terkait laporan tersebut.                                                                 (Deni Zega)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Desa Nangka Koneng Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, merealisasikan pembangunan infrastruktur berupa peningkatan dan pengaspalan ( Shand Sheet) Jalan Desa Di Kp. Aling Rt 03 RW 06 Desa Nangkakoneng, Jum’at, (18/7/2025).

Pengaspalan jenis ( Shand Sheet) Dengan nilai Proyek Rp.1.45.945.000 Bersumber Dari Dana Desa Non Earmarked Tahap 2 Tahun 2025 Pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Nangkakoneng Yang Ada Di Kp. Aling.

Kepala Desa Nangkakoneng Acep Supendi S.pd Mengatakan pengaspalan jalan desa ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas penduduk, barang, dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Nangkakoneng,”Ucap Acep Suhendi.

“Masih Acep Suhendi Proyek peningkatan jalan desa ini akan mencakup beberapa ruas jalan yang selama ini masih berupa jalan tanah atau jalan berbatu. Jalan-jalan tersebut akan ditingkatkan kualitasnya dengan pengaspalan, sehingga lebih nyaman dan aman untuk dilalui Kendaraan.

Pemerintah desa Nangkakoneng berharap, proyek pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya jalan yang lebih baik, akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar akan semakin mudah,”Pungkasnya.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Yutelnews.com//

Sulsel – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan berpartisipasi aktif dalam sesi Fraud Awareness yang diselenggarakan oleh Pertamina Patra Niaga Sulawesi. Acara bertajuk “Fraud Control Strategic: Upaya Preventif, Deteksi dan Saksi Hukum sebagai Satu Kesatuan Anti Fraud dalam Upaya Mendukung Proses Bisnis di PT Pertamina Patra Niaga” ini berlangsung di Hotel Hyatt Place Makassar, Kamis (17/7/2025).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, tampil sebagai narasumber utama bersama Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rasono, dan Ariani Wulandari selaku Manager Fraud Prevention at PT. Pertamina (Persero).

Kajati Sulsel Agus Salim menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan anggaran negara.

“Diskusi ini sangat penting karena menghadirkan dua lembaga vital, yaitu Kejaksaan dan BPKP, yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara penyalahgunaan anggaran negara. Kegiatan ini adalah wujud kolaborasi dan sinergitas antar lembaga,” ujar Agus Salim.

Agus Salim menekankan upaya Kejaksaan untuk memberikan back-up hukum kepada pegawai ASN dan BUMN agar terhindar dari proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Upaya ini mencakup pencegahan dan penindakan. Untuk pencegahan, Kejaksaan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Jika ada pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), kami bisa melakukan pencegahan dari awal dengan memberikan pendampingan hukum,” jelas Agus Salim.

Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber.

“Fraud awareness bukan hanya rutinitas, tapi sudah jadi bagian dari budaya organisasi yang terus ditanamkan dalam proses bisnis dari kegiatan di lapangan sampai level keputusan di manajemen,” ujar Fanda. Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang terbuka dan momentum diskusi sebagai peringatan dalam mengelola BUMN.

Senada, Pjs Chief Audit Executive PT Pertamina Patra Niaga, Hendra Sukmana, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan dan kerja sama yang esensial untuk menjaga ketahanan serta memastikan ketersediaan energi. Perusahaan juga berkomitmen menyediakan sistem pendukung bagi pekerja untuk menyelesaikan persoalan hukum.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara para peserta dan narasumber, memperkuat pemahaman tentang strategi pengendalian fraud dan penegakan hukum.

(Abu Algifari)

YUTElNEW.com | Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) kota Gunungsitoli sebagai organisasi yang profesional, resmi dan sah terdaftar di Kesbangpol kota Gunungsitoli.

Ketua DPC Akpersi Kota Gunungsitoli Bapak Antonius Mendrofa yang didampingi Sekretaris DPC kota Gunungsitoli Bapak Dewi Martin Zendrato secara bersama sama menghadiri serah terima Surat Keterangan Lapor (SKL) di Badan Kesatuan Bangsa dan politik(Kesbangpol) kota Gunungsitoli.

Dengan resmi mengeluarkan surat tanda lapor keberadaan (STLK) DPC Akpersi Kota Gunungsitoli (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia) dengan nomor surat:

Nomor:200.1.4.4/07/SKM/KESBANGPOL/2025

Yang ditanda tangani oleh Bapak Alfian Temali Harefa.SE, sebagai Kepala Badan Kesbangpol kota Gunungsitoli.

Dengan dikeluarkannya tanda lapor keberadaan (STLK) oleh Kesbangpol kota Gunungsitoli, sangat mengapresiasi berdirinya DPC Akpersi Kota Gunungsitoli, sangat mendukung dan menghimbau agar DPC Akpersi Kota Gunungsitoli terus aktif dan siap mematuhi peraturan yang telah diterapkan serta menjadi payung atau wadah bagi wartawan (jurnalis) yang profesional.

Ketua DPC kota Gunungsitoli menyampaikan pesan kepada seluruh anggota DPC kota Gunungsitoli untuk siap melakukan aktivitas yang mana organisasi media Akpersi Kota Gunungsitoli sesuai amanat Nasional tertuang dalam UU pers tahun 1999 nomor 40.

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran dan pelarangan penyiaran.

Dengan keberadaan Akpersi Kota Gunungsitoli berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,dan meningkatkan kualitas profesionalisme jurnalistik dikota Gunungsitoli.

R GEA

YUTELNEWS.com | Medan – Sebuah bangunan yang tengah didirikan di jalan menteng raya, gang perbatasan, kelurahan binjai, kecamatan medan denai diduga kuat tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (pbg) dan keterangan rencana kota (krk) bisa membangun, fakta ini diungkap oleh dpp gemak (gerakan masyarakat anti korupsi) dalam hasil investigasi lapangan dan laporan warga setempat.

> “Kami tidak menemukan papan proyek maupun dokumen perizinan yang wajib dipasang sesuai aturan. Ini menandakan lemahnya pengawasan atau adanya pembiaran,” tegas [Nama Ketua Umum], Ketua Umum Dpp gemak, Kamis (17/7/2025).

Dalam surat resmi bernomor 023/dpp-gemak/VII/2025, dpp gemak telah meminta tanggapan tertulis dari lurah binjai dan camat medan denai, serta mendesak tindakan administratif jika terbukti pembangunan tersebut tanpa izin,surat tersebut juga ditembuskan ke:
Ketua komisi IV dprd Kota medan,satpol pp kota medan

Masyarakat resah, regulasi terancam dilanggar,
menurut warga sekitar, pembangunan berlangsung secara tertutup dan tanpa sosialisasi,tidak ada papan informasi proyek yang lazimnya dipasang pada pembangunan resmi,padahal, sesuai dengan uu no. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan pp no. 16 tahun 2021, setiap bangunan harus melalui proses perizinan pbg dan jangan alasab krk bisa membangun

> “Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk. Semua orang bisa bangun seenaknya,” kata salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Dpp gemak menilai, pembangunan tanpa izin seperti ini berpotensi menimbulkan pelanggaran tata ruang, ketidakadilan sosial, dan bisa menjadi celah praktik korupsi di sektor pengawasan bangunan.

> “Kami mendesak Satpol medan Kota Medan dan Dinas Perkim segera turun tangan. Jangan sampai hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, jangan alasan KRK bisa membangun.

Pihak kelurahan binjai dan kecamatan medan denai belum memberikan klarifikasi hingga berita ini dipublikasikan.

(Redaksi Rizal hsb)

YUTELNEWS.com | Limapuluh kota – Wali Nagari Sungai Kamuyang, Isral, menjadi sorotan setelah ratusan warga nagari tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Nagari pada Kamis, 17 Juli 2025. Massa pengunjuk rasa menuntut Isral mundur dari jabatannya karena dinilai telah melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang sejak menjabat pada tahun 2022.

Warga Sungai Kamuyang menyampaikan 8 tuntutan kepada Wali Nagari Isral, yaitu
– Warga meminta Isral untuk mencabut keputusan yang dihasilkan dari Mubeslub Niniak Mamak
–
Warga menolak peralihan tanah ulayat ke sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) karena dinilai merugikan masyarakat adat.
– Batalkan Pernag (Peraturan Nagari) No.4 Tahun 2023 tentang Lembaga Adat Nagari: Warga meminta pembatalan peraturan nagari yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adat.

Warga menuntut pembatalan surat keputusan pengurusan KAN periode 2023-2028.
Serahkan Persiapan Alek Nagari tahun 2025 kepada Pengurus KAN yang baru Warga meminta Wali Nagari untuk menyerahkan persiapan Alek Nagari tahun 2025 kepada pengurus KAN yang baru.
Kaji Ulang Hibah Tanah 10 ha untuk Sekolah Rakyat (SR)Warga meminta pengkajian ulang terkait hibah tanah untuk Sekolah Rakyat.

Pertanggung jawabkan Dana Hibah senilai Rp 1 Milyar ke BUMNAG Warga menuntut pertanggungjawaban dana hibah yang disalurkan ke BUMNAG.
– Pelanggaran Perda No.1 Tahun 2018: Warga menuding Wali Nagari melakukan pelanggaran perda, termasuk merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan tindakan diskriminatif.

Setelah melakukan negosiasi dengan perwakilan warga, Wali Nagari Isral menolak untuk mundur dari jabatannya. Isral berdalih bahwa jabatannya adalah hasil pilihan masyarakat. Kepala DPMD/N Kabupaten Limapuluh Kota, Endra Amzar Dt.Putiah, berjanji akan mencarikan solusi dengan Bupati Limapuluh Kota, H.Safni.

Warga Sungai Kamuyang memberikan waktu 2×24 jam kepada Wali Nagari untuk menyatakan diri mundur. Jika tidak, mereka akan melanjutkan aksi yang lebih besar. Rencana penyegelan kantor Wali Nagari juga masih mungkin dilakukan jika tuntutan warga tidak dipenuhi.

mahwel

YUTELNEWS com | Pemerintah Desa (Pemdes) Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayahnya. Kabar gembira datang dari lingkungan Bojong Asih RW.004, di mana pekerjaan peningkatan jalan lingkungan melalui pengecoran beton telah diselesaikan pada hari Rabu, 16 Juli 2025 dengan Anggaran yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2025.

Proyek ini merupakan salah satu prioritas Pemdes Dayeuhkolot dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aksesibilitas yang lebih baik bagi warganya. Jalan lingkungan yang sebelumnya sebagian berupa sudah ruksak atau material kurang kokoh kini akan berubah menjadi jalan beton yang kuat dan tahan lama.

Penyelesaian pengecoran jalan ini disambut baik oleh warga Bojong Asih Rw.004 . Jalan yang lebih baik akan mempermudah aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas warga, aksesibilitas bagi kendaraan roda dua, hingga kelancaran aktivitas ekonomi di lingkungan tersebut.

Kepala Desa Dayeuhkolot, Y Setiana S.Pd menyampaikan rasa syukur atas rampungnya proyek ini sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. “Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat desa, pekerja lapangan, hingga partisipasi aktif dari masyarakat Bojong asih desa Dayeuhkolot.

“Peningkatan infrastruktur seperti pengecoran jalan lingkungan ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jalan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi,” ujarnya kades Yayan.

Lebih lanjut, Kades Yayan pun berharap agar jalan yang telah selesai dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Desa Dayeuhkolot .

Dengan selesainya pengecoran jalan lingkungan di Bojong asih Rw.004 ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan warga desa dayeuhkolot. ” Pemdes Dayeuhkolot berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah desa, demi kesejahteraan dan kemajuan bersama,” pungkasnya.

Yans.

YUTELNEWS.com  – Dunia pendidikan di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, digegerkan oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret nama Kepala Sekolah Yayasan Ihya Ulumuddin, yaitu Bapak Arifin. Rabu (16/07/2025)

Masyarakat setempat mendesak agar Arifin segera dicopot dari jabatannya dan aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengusut tuntas kasus ini, Dugaan pungli ini kabarnya mencuat setelah sejumlah murid dikabarkan dimintai uang sebesar Rp10.000 per mata pelajaran sebagai syarat untuk naik kelas.

Tak hanya itu, Arifin kabarnya juga disebut-sebut melakukan pungutan kepada wali murid dengan dalih pembangunan masjid. Ironisnya, pungutan untuk pembangunan masjid ini kabarnya diduga telah berlangsung bertahun-tahun, namun hingga kini pembangunan masjid tersebut tak kunjung rampung.

Saat dikonfirmasi wartawan, Arifin secara mengejutkan membenarkan adanya pengutipan liar tersebut. Pengakuan ini sontak menambah panas suasana dan memperkuat desakan masyarakat agar kasus ini segera diusut tuntas.

Keresahan masyarakat ini memuncak dan berujung pada tuntutan pencopotan Arifin dari posisinya sebagai kepala sekolah. “Kami sudah tidak percaya lagi dengan Bapak Arifin. Ini sudah meresahkan dan memberatkan kami para wali murid,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat berharap pihak berwenang, khususnya kepolisian, segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan pungli ini. “Kami minta APH segera bertindak, usut tuntas kasus pungli ini agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.

AP/Tim

Jakarta – YUTELNEWS.com|| Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh inisiatif rekonsiliasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) jelang Kongres Persatuan PWI pada 30 Agustus 2025 mendatang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan momentum ini menjadi langkah strategis menyatukan kembali organisasi wartawan tertua di Indonesia demi memperkuat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Nezar Patria menekankan arti penting kongres sebagai forum pemersatu dan ajang demokratis yang mampu membawa semangat kebersamaan di tubuh PWI maupun dalam ekosistem pers nasional secara lebih luas.

“Kongres ini diharapkan menjadi forum demokratis yang mampu menyatukan kembali seluruh elemen PWI,” tegasnya saat menerima audiensi perwakilan PWI di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (15/07/2025).

Menurut Nezar Patria, PWI memiliki rekam jejak panjang sebagai organisasi wartawan yang profesional dan berperan penting dalam pembangunan pers nasional. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi dan pemilihan kepemimpinan baru melalui kongres bukan hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga momen penting untuk menata masa depan PWI agar lebih kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Wamen Nezar juga berterimakasih kepada para panitia dari kedua belah pihak dan juga Dewan Pers yang turut membantu proses rekonsiliasi.

“PWI adalah organisasi wartawan yang profesional dan berkontribusi bagi kemajuan pers nasional sehingga kongres ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi momen penting untuk membangun masa depan organisasi yang lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Committee Kongres Persatuan PWI, Atal S. Depari, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi peran aktif Wamenkomdigi sejak awal sebagai fasilitator dan jembatan komunikasi untuk menyatukan kembali PWI.

“Kita juga punya rasa bangga dengan Wamen Komdigi yang sejak awal mengawal dan menjadi fasilitator untuk bersatunya kembali PWI,” ungkap Atal.

Ia juga menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari langkah membangun sinergi dan legitimasi publik terhadap proses penyatuan organisasi. Atal berharap, kongres nanti tidak hanya menghasilkan struktur kepemimpinan baru, tetapi juga membuka babak baru bagi PWI yang lebih solid dan bermartabat.

“PWI ke depan harus tampil lebih utuh, kuat, dan bermartabat sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia,” tegas Atal.

Mengusung tema “Bangkit dan Bersatu,” Kongres Persatuan PWI 2025 diharapkan mampu menjadi momentum kolektif untuk meninggalkan perbedaan, memulihkan kepercayaan publik, serta membangun solidaritas baru demi menjawab tantangan pers nasional di era digital dan disinformasi.

Dalam pertemuan itu Atal S Depari didampingi Organizing Commitee (OC) Panitia dari PWI, Muhammad Nasir, Kadirah, M Sarwani dan Mercys Charles Loho. Sementara Wamenkomdigi Nezar Patria didampingi Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Maroli J. Indarto.(***)


Yans.

Jakarta — YUTELNEWS.com Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) segera bersatu kembali. Oleh karena itu Kapolri mendukung penuh kongres untuk penyatuan organisasi wartawan tertua dan terbesar tersebut.

“Pak Kapolri selalu bertanya kapan PWI bersatu kembali. Ini tentu karena beliau sangat peduli pada PWI, ” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, Selasa (15/07/2025) di ruang kerjanya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho menerima kunjungan jajaran Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) dari Kongres Persatuan PWI yang terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Marthen Selamet Susanto, Raja Parlindungan Pane, Tb Adhi, Musrifah dan Herwan Pebriansyah.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Totok Suryanto itu, wakil ketua Dewan Pers yang juga anggota SC Kongres Persatuan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho yang didampingi Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berturut-turut mendengarkan penjelasan dari Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, serta Ketua OC Marthen Selamet Susanto dan Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane.

Kongres Persatuan PWI direncanakan digelar 29 dan 30 Agustus 2025 di Jakarta. Menuju pelaksanaan kongres, jajaran SC dan OC sudah melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi ke berbagai pihak terkait. Yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Bersamaan dengan kunjungan ke Kadivhumas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, anggota SC dan OC juga diterima Wamen Komdigi Nezar Patria.

Shandi Nugroho menegaskan, bagi Polri, PWI adalah teman. “Semua teman. Yang di sana teman, di sini teman,” ujar Shandi Nugroho.

Karena pertemanan itu Kapolri Listyo Sigit Prabowo tetap menghadirkan perwakilannya di dua tempat penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) dari PWI yang terpecah, 9 Februari 2025 lalu, yakni di Pekanbaru ( Riau) dan Banjarmasin (Kalsel).(***)



Yans.