NEWS

YUTELNEWS.com|Kapolsek Dayeuhkolot AKP Triyono Raharja, S.I.K., M.H., menghadiri undangan sekaligus memimpin kegiatan pengamanan dalam rangka Peresmian Gedung Baru Rumah Sakit Umum (RSU) Bina Sehat yang berlokasi di Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Selasa (15/07/2025).

Acara peresmian yang berlangsung mulai pukul 08.51 WIB hingga 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Dandim 0624 Letkol Inf.Tinton Amin Putra, SE, Camat Dayeuhkolot Drs. Asep Suryadi, M.K.P, Danramil Dayeuhkolot Kapten chb Asep Yohana, serta sejumlah tokoh dari instansi kesehatan dan mitra RSU Bina Sehat.

Dalam sambutannya, Direktur RSU Bina Sehat dr. Hj. Windy Puspa Kusumah, Sp.OG., M.M.R.S menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam pembangunan gedung baru inap sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wilayah Dayeuhkolot dan sekitarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb dalam sambutan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Ia juga berharap kehadiran gedung baru Rumah Sakit Bina Sehat ini dapat semakin mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, doa bersama, pemutaran profil RSU Bina Sehat, serta sambutan dari beberapa tokoh. Acara dilanjutkan dengan penerimaan penghargaan, penandatanganan prasasti dan prosesi pemotongan pita sebagai simbol diresmikannya gedung baru, diikuti hospital tour, dan ditutup dengan doa bersama.

Guna memastikan kelancaran dan pengamanan acara, pengamanan dilakukan oleh personel gabungan dari Polsek Dayeuhkolot, Koramil Dayeuhkolot, serta dukungan dari personel Yon Zipur 3.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono melalui Kapolsek Dayeuhkolot AKP Triyono Raharja S.I.K, menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di sektor kesehatan serta memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. ” Selama dalam kegiatan berlangsung, acara berjalan tertib, aman, dan lancar.” tukasnya.

Yans.

YUTELNEWS.com | Labuhanbatu Selatan– Diduga ada penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di salah satu gudang di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Mulia kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan Selasa (15/07/2025).

Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini, diduga kuat dialihkan untuk menggerakkan alat berat seperti ekskavator dan dump truk yang beroperasi di perkebunan tersebut.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menunjukkan pola pengangkutan solar yang terbilang mencolok. Hampir Setiap hari, sejumlah along-along sepeda motor terlihat berulang kali keluar masuk gudang dengan membawa lebih dari 10 jerigen berkapasitas 30 liter setiap kali angkut.

Praktik “penimbunan” solar ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan besar mengenai asal-usul solar tersebut, tetapi juga memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berdampak langsung pada masyarakat.

Penyalahgunaan solar subsidi untuk kepentingan komersial skala besar seperti operasional perkebunan merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Praktik ini secara nyata merugikan keuangan negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat justru dinikmati oleh pihak tak bertanggung jawab.

Masyarakat mendesak Polres Labuhanbatu Selatan khususnya Polsek Kampung Rakyat untuk segera turun tangan. Diharapkan, pihak kepolisian tidak hanya melakukan penyelidikan mendalam, tetapi juga menindak tegas para pelaku penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi tersebut.

Penindakan hukum yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada subsidi pemerintah.

AP/Tim

YUTELNEWS.com | Sulsel,- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melalui Satuan Tugas Percepatan Investasi Sulawesi Selatan (Satgas Percepatan Investasi Sulsel) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Percepatan dan Pengamanan Investasi Sektor Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan” di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (15/7/2025).

Kegiatan ini secara khusus menyoroti sektor pertambangan, khusus pengelolaan tambang yang melibatkan perusahaan patungan (joint venture corporation / JVC) antara BUMD dan swasta. Di mana dalam pengelolaannya bisa memberikan kontribusi yang lebih berpihak kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi Sulawesi Selatan, memimpin jalannya FGD. Agus Salim berkomitmen untuk memastikan investasi berjalan lancar, sesuai aturan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ide pembentukan Satgas ini sejalan dengan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, menekankan pentingnya mendorong investasi,” kata Agus Salim, menggarisbawahi relevansi Satgas dengan visi nasional.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi FGD yang menampilkan Kajati Sulsel Agus Salim dan Sekda Sulsel Jufri Rahman sebagai pemateri. Materi yang disampaikan oleh Kajati Sulsel, Agus Salim, menguraikan peran Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam percepatan dan pengamanan investasi.

Kajati Sulsel menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi (tusi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berperan mem-backup perjanjian kerja sama, khususnya BUMD, agar terbebas dari fraud.

“Posisi Kejaksaan adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi fraud untuk mem-backup bagaimana kerja sama antara PT SCI (Perseroda) maupun PT Ifishdeco dalam pengelolaan area tambang apakah itu Blok Lingke Utara maupun Bulubalang sesuai dengan keputusan Kementerian ESDM sebagai pemenang lelang prioritas,” jelas Agus Salim

Sementara itu, Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan materi terkait peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) daerah. “Pembentukan Perseroda bertujuan untuk memaksimalkan proses bisnis pengelolaan sumber daya daerah,” sebut Jufri Rahman.

Jufri Rahman mengakui bahwa pembentukan JVC dengan perusahaan skala nasional dan BUMD seringkali rumit di awal karena masing-masing memiliki acuan regulasi yang berbeda.

“Karena itulah Satgas Percepatan Investasi ini kita harapkan mengintegrasikan semua persoalan itu. Carikan solusinya supaya tidak membuat calon investor menjadi stuck dan mundur tidak jadi melakukan investasi,” jelasnya.

Direktur Utama PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), Aryadi, menyampaikan kondisi terkini BUMD milik Pemprov Sulsel tersebut. Saat ini, PT SCI fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), mencari mitra, berbenah, dan bertekad meningkatkan target dividen serta kepercayaan masyarakat. Aryadi juga menceritakan perjuangan panjang PT SCI dalam mengambil alih tiga blok tambang nikel eks PT Vale.

Muhammad Ishaq, Presiden Direktur PT Ifishdeco Tbk, turut berbagi pengalamannya terkait proses lelang tiga blok tambang Bulubalang, Pongkeru, dan Lingke Utara di Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa PT SCI mendapatkan kesempatan mengikuti lelang prioritas dengan menggandeng PT. Ifishdeco Tbk.

FGD ini menjadi bukti komitmen Kejati Sulsel dan Pemprov Sulsel untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkeadilan, memastikan bahwa setiap investasi di sektor pertambangan benar-benar membawa manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

(Abu Algifari)

Ciambar – Yutelnews.com ,Danposramil 10/ Nagrak Kodim 0607/ Kota Sukabumi Serka Yusuf Dwi Perasetiyo Menghadiri Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Di Aula Kecamatan Ciambar,(14/7/2025).

Kehadiran Danposramil Serka Yusuf Dwi Perasetiyo ini menunjukkan dukungan terhadap upaya membangun kerukunan antar umat beragama dan mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. 


Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah wadah yang dibentuk untuk memelihara kerukunan dan kesejahteraan antar umat beragama melalui berbagai upaya, termasuk dialog dan mediasi, serta mencegah konflik. 

Bertujuan Di Bangun Forum Tersebut Untuk
 Membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.Menjadi forum dialog dan mediasi untuk mencegah konflik antar umat beragama.Meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama.


Danposramil Serka Yusuf Dwi Perasetyo Mengatakan Mendukung upaya pembangunan kerukunan antar umat beragama Menjadi jembatan komunikasi dan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat Mendorong terwujudnya masyarakat yang harmonis dan toleranTurut serta dalam menjaga keamanan dan ketertibanu wilayah,”Pungkasnya.



Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan mempererat hubungan antar umat beragama di wilayah Binaanya.



Yang Hadir Dalam  kegiatan Tersebut Camat Ciambar, Kepala KUA kec, Ciambar, Danposramil Kecamatan Ciambar,Bhabinkamtibmas Ciambar, Tokoh Masyarakat, Ketua Dkm Ci Ambar dan Ketua Baz Ciambar.



Reporter : Mirna

Nagrak – Yutelnews.com Pemdes Babakan Panjang Melaksanakan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Posyandu Yang Ada Di Kp. Babakan Rt 01 RW 04 Desa Babakan Panjang,Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi,Senin, (14/7/2025).



Rehabilitasi peningkatan prasarana Posyandu Tersebut Bersumber Dari anggaran Silva Dana Desa Tahun 2025 Yang berjumlah Rp 59.351.000 Dengan Volume 1 Unit Dan Masa Hari Kerja 134 Hari Kalender.


Kades Babakan Panjang H. Saepulloh S.H Mengatakan Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta lansia, memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Rehabilitasi Posyandu ini meliputi beberapa aspek penting,”Ucap Kades Babakan panjang.

“Masih Saepulloh Perbaikan infrastruktur bangunan menjadi prioritas utama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi para pengunjung. Selain itu, pengadaan dan pembaharuan peralatan kesehatan juga dilakukan untuk menunjang kegiatan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.


Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan posyandu dan memberikan rasa Aman dan nyaman, bagi warga yang datang. Dengan adanya rehabilitasi ini, Posyandu ini diharapkan dapat berfungsi lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Khususnya Desa Babakan panjang,”ucapnya.


Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Posyandu ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan masyarakat Desa Babakan panjang yang sehat dan sejahtera. Keberadaan posyandu yang representatif juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu merupakan kunci keberhasilan program kesehatan di tingkat desa,”Pungkasnya.



Reporter : Mirna

YUTELNEWS com | Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Miftahul Jannah Lamajang Peuntas, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan literasi dan jurnalistik dengan ikut serta memeriahkan pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keanggotaan (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung yang digelar di Ballroom Café Sutan Raja Convention Center,Soreang, pada senin (14/07/2025).

Kehadiran PRIMA Miftahul Jannah bukan sekadar formalitas. Organisasi remaja masjid ini tampil membanggakan lewat dua suguhan tarian tradisional Jaipong yang memukau para peserta dan undangan yang hadir. Penampilan tersebut menjadi bentuk nyata dukungan generasi muda terhadap pelestarian budaya sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia jurnalistik.

Tri Rahmanto selaku pembina Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Miftahul Jannah menyatakan bahwa partisipasi mereka bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga bentuk dukungan moral terhadap peningkatan kapasitas para wartawan di Kabupaten Bandung.

“PRIMA selalu membuka diri untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Literasi, jurnalistik, dan seni budaya harus berjalan beriringan. Kehadiran kami di sini adalah bentuk kepedulian terhadap pentingnya peran wartawan dalam membangun masyarakat yang cerdas,” ujar Tri Rahmanto kepada awak media.

Selain itu, Tri juga mengapresiasi PWI Kabupaten Bandung yang telah memberikan ruang bagi komunitas muda untuk ikut berkontribusi secara aktif.

Sementara itu, Plt Ketua PWI Kabupaten Bandung, H Asep Syahriala (Kang Awing), menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan PRIMA dalam menyukseskan OKK tahun ini. Ia menilai bahwa kehadiran organisasi seperti PRIMA menjadi bukti bahwa kegiatan jurnalistik mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda dan komunitas keagamaan.

“Kami sangat mengapresiasi partisipasi PRIMA. Ini menunjukkan bahwa semangat kolaborasi antara insan pers dan masyarakat, khususnya generasi muda, semakin kuat. Wartawan tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan dari semua pihak,” tutur H Asep Syahrial (Kg Awing).

Penampilan PRIMA bukan hanya menyemarakkan acara, tetapi juga menjadi inspirasi bahwa dukungan terhadap dunia pers bisa datang dari mana saja, termasuk dari lingkungan masjid dan komunitas remaja,” pungkasnya.

Yans.

YUTELNEWS.com | Batam, 11 Juli 2025 – Lapas Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan Lapas. Dalam sebuah razia mendadak yang digelar di kamar hunian warga binaan pada Kamis (10/7), petugas berhasil menemukan sejumlah barang terlarang, termasuk narkoba jenis sabu dan perangkat telepon genggam. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kepri dan Polresta Barelang selaku APH Kota Batam.

Razia yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Batam, Yugo Indra Wicaksi, ini menyasar blok-blok hunian yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan barang-barang ilegal. Dari hasil penyisiran menyeluruh, petugas menemukan paket kecil narkoba jenis sabu serta satu unit handphone yang disembunyikan secara rapi oleh warga binaan.

“Razia mendadak ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menciptakan lingkungan Lapas yang bersih dari narkoba dan barang terlarang lainnya, Kami tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran di dalam Lapas” tegas Yugo Indra Wicaksi.

Menindaklanjuti temuan ini, enam orang warga binaan yang terbukti memiliki dan terlibat dalam kepemilikan narkoba serta handphone tersebut akan segera diserahkan ke Polresta Barelang. Pelimpahan ini merupakan wujud nyata kerja sama dan sinergi antara Lapas Batam dengan aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan narkoba.

“Langkah pelimpahan ini sebagai bentuk kerja sama kami dengan Polresta Barelang dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya penegakan hukum dan memastikan bahwa Lapas tidak menjadi tempat peredaran narkoba” tambah Yugo.

Ditempat terpisah Brigjen TNI Bonar Panjaitan selaku Kabinda kepri mengungkapkan bahwa Keberhasilan razia ini akan memperkuat citra Lapas Batam sebagai institusi yang serius dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengamanan. Pihak Binda Kepr siap memberikan dukungan penuh untuk memerangi Narkoba baik didalam maupun luar Lapas/Rutan di Kepri/ Red

YUTELNEWS.com | Memprihatinkan, Dari tahun ke tahun peredaran rokok tanpa pita cukai atau ilegal di Batam semakin meningkat terus menerus. Apabila tidak ditekan maka negara akan terus rugi besar, Senin (14/07/25).

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dibayar dari pajak rokok untuk jaminan kesehatan juga akan berkurang dan khawatir.

Peredaran rokok ilegal di Batam semakin hari semakin marak, mengingat bisnis ini sangat menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis hingga miliaran rupiah.

Lebih parahnya kegiatan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun. Hal ini terkesan Diduga ada pembiaran dari aparat penegak hukum (APH) pasalnya hingga sekarang oknum pengusaha ilegal tersebut tidak tersentuh hukum.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia telah mengeluarkan larangan produksi rokok tanpa pita cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBK). Namun kenyataannya hingga sekarang rokok tanpa pita cukai semakin beredar luas di Kepulauan Riau Hingga ke pelosok.

Tidak hanya dijual di toko-toko besar (mini market), rokok ilegal ini juga dengan sangat bebas dijual di kedai-kedai kecil hingga pelosok Batam.

Diduga rokok tanpa pita cukai yang beredar selama ini diproduksi di Kota Batam dan Bintan, serta ada juga rokok tanpa cukai yang dipasok dari luar negeri.

Rokok yang diproduksi di Kota Batam dan Bintan diduga dilakukan permainan kuota dalam setiap produksi. Mengingat semenjak adanya peraturan Menteri Keuangan, pabrik rokok di Batam dan di Bintan wajib memproduksi rokok yang ada pita cukainya.

Tidak bisa dipungkiri, dengan demikian para oknum pengusaha nakal ini memproduksi rokok tanpa pita cukai dengan mempermainkan kuota di setiap produksinya.

Bukan hanya beredar di Kepulauan Riau, rokok ilegal ini dibawa keluar daerah.

Pantauan awak media ini di setiap Kecamatan Batu aji, Sagulung, Lubuk Baja, Batuampar, Nongsa dan Batam Kota tampak jelas di etalase kedai dipajang rokok tanpa pita cukai.

Salah seorang pedagang rokok tanpa pita cukai di Kecamatan Batu aji, Kota Batam, yang tau mau di sebut namanya, mengatakan, memang rokok T3 Bold merek baru lumayan laris bang karna harga terjangkau dikit namun kesehatan tidak dijamin, yang paling laris sepertinya yang ilegal itu lah dan Masih ada lagi Rokok lainnya.

“Rokok T3 Bold memang sangat laku karena mereka baru bang,” kata dia saat ditemui awak media di kedainya.

Sementara itu, Sales salah satu rokok resmi (pakai cukai) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, semenjak rokok tanpa cukai ini beredar, omsetnya sangat jauh berkurang drastis.

“Jujur mas, semenjak rokok ilegal ini beredar luas di Batam, omset kami sales ini jauh berkurang,” ucap dia dengan tertunduk lemas.

Ia berharap aparat penegak hukum menindak tegas oknum pengusaha rokok ilegal tersebut.

“Ya kami berharap pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kapolri menindak tegas para pengusaha rokok ilegal ini. Karena bukan kami saja yang terimbas, tapi negara juga dirugikan,” kata dia dengan nada tinggi.

Diminta Dir Bea dan cukai Pusat turun tangan untuk berantas rokok Ilegal tanpa pita cukai di Batam./ Tim

Bersambung…

Part I

Yutelnews.com – Sulsel
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi (UIP Sulawesi), serta PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi (UIP3B Sulawesi) secara resmi meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). 


Kerjasama ini sebagai tindaklanjut penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034. Ini merupakan dokumen strategis penting di Indonesia yang menguraikan rencana PLN untuk pengembangan sistem kelistrikan nasional selama periode 10 tahun.


Penandatanganan ini berlangsung di kantor PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, Makassar, pada Senin, 14 Juli 2025. Kegiatan penandatangan ini juga dilakukan di Kejagung bersama PLN dan di 33 Kejati se-Indonesia.


General Manager PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, Edyansyah, menyatakan bahwa PKS ini merupakan langkah preventif dan upaya untuk mengelola keuangan negara sebaik-baiknya. 


“Perjanjian kerja sama yang ditandatangani hari ini adalah komitmen dan kolaborasi PLN yang memiliki peran vital, baik dalam bidang perdata maupun tata usaha negara,” ujarnya. 


Ia menambahkan bahwa kerja sama ini akan memberikan kepercayaan diri bagi pegawai PLN dalam menjalankan program-program, tidak hanya terkait permasalahan hukum, tetapi juga program lainnya.


Edyansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel beserta jajarannya atas kesediaan dan dukungan dalam mewujudkan PKS ini, dengan harapan kerja sama ini akan terus terjalin dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. 


Ia juga mengungkapkan adanya titipan dari Gubernur Sulawesi Selatan agar PLN mendukung program pemerintah provinsi, termasuk penyediaan listrik di pulau-pulau terluar.


Menyambut baik kerja sama ini, Kajati Sulsel, Agus Salim, menegaskan bahwa MOU ini akan memberikan jaminan bagi PLN.


“Silakan teman-teman bekerja, untuk permasalahan hukum, kami dari JPN (Jaksa Pengacara Negara) yang akan melakukan pendampingan,” tutur Agus Salim. 


Ia juga menekankan fungsi pencegahan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk mem- back up apabila ada potensi penyimpangan, serta mencegah terjadinya suatu tindak pidana. 


Agus Salim menyoroti bahwa banyak unit di PLN yang menghadapi permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, sehingga pendampingan hukum ini menjadi krusial.


Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dalam sambutannya menjelaskan penandatangan kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat aspek legal dalam operasional PLN, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa, penanganan piutang, serta pendampingan hukum dalam proyek-proyek ketenagalistrikan. 


Kerjasama ini menunjukkan komitmen PLN dan Kejaksaan dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan kepatuhan hukum,” jelasnya.


Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani yang mewakili Jaksa Agung mengatakan kerja sama ini menjadi penting untuk mendukung akselerasi transisi energi dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.


“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan menyediakan listrik yang berkeadilan. Untuk itu Kejaksaan siap jadi mitra strategis bagi PLN untuk mewujudkan hal ini,” kata Reda Manthovani. (Abu Algifari)