NEWS

YUTELNEWS.com | Batam, 11 Juli 2025 – Lapas Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan Lapas. Dalam sebuah razia mendadak yang digelar di kamar hunian warga binaan pada Kamis (10/7), petugas berhasil menemukan sejumlah barang terlarang, termasuk narkoba jenis sabu dan perangkat telepon genggam. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kepri dan Polresta Barelang selaku APH Kota Batam.

Razia yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Batam, Yugo Indra Wicaksi, ini menyasar blok-blok hunian yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan barang-barang ilegal. Dari hasil penyisiran menyeluruh, petugas menemukan paket kecil narkoba jenis sabu serta satu unit handphone yang disembunyikan secara rapi oleh warga binaan.

“Razia mendadak ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menciptakan lingkungan Lapas yang bersih dari narkoba dan barang terlarang lainnya, Kami tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran di dalam Lapas” tegas Yugo Indra Wicaksi.

Menindaklanjuti temuan ini, enam orang warga binaan yang terbukti memiliki dan terlibat dalam kepemilikan narkoba serta handphone tersebut akan segera diserahkan ke Polresta Barelang. Pelimpahan ini merupakan wujud nyata kerja sama dan sinergi antara Lapas Batam dengan aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan narkoba.

“Langkah pelimpahan ini sebagai bentuk kerja sama kami dengan Polresta Barelang dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya penegakan hukum dan memastikan bahwa Lapas tidak menjadi tempat peredaran narkoba” tambah Yugo.

Ditempat terpisah Brigjen TNI Bonar Panjaitan selaku Kabinda kepri mengungkapkan bahwa Keberhasilan razia ini akan memperkuat citra Lapas Batam sebagai institusi yang serius dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengamanan. Pihak Binda Kepr siap memberikan dukungan penuh untuk memerangi Narkoba baik didalam maupun luar Lapas/Rutan di Kepri/ Red

YUTELNEWS.com | Memprihatinkan, Dari tahun ke tahun peredaran rokok tanpa pita cukai atau ilegal di Batam semakin meningkat terus menerus. Apabila tidak ditekan maka negara akan terus rugi besar, Senin (14/07/25).

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dibayar dari pajak rokok untuk jaminan kesehatan juga akan berkurang dan khawatir.

Peredaran rokok ilegal di Batam semakin hari semakin marak, mengingat bisnis ini sangat menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis hingga miliaran rupiah.

Lebih parahnya kegiatan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun. Hal ini terkesan Diduga ada pembiaran dari aparat penegak hukum (APH) pasalnya hingga sekarang oknum pengusaha ilegal tersebut tidak tersentuh hukum.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia telah mengeluarkan larangan produksi rokok tanpa pita cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBK). Namun kenyataannya hingga sekarang rokok tanpa pita cukai semakin beredar luas di Kepulauan Riau Hingga ke pelosok.

Tidak hanya dijual di toko-toko besar (mini market), rokok ilegal ini juga dengan sangat bebas dijual di kedai-kedai kecil hingga pelosok Batam.

Diduga rokok tanpa pita cukai yang beredar selama ini diproduksi di Kota Batam dan Bintan, serta ada juga rokok tanpa cukai yang dipasok dari luar negeri.

Rokok yang diproduksi di Kota Batam dan Bintan diduga dilakukan permainan kuota dalam setiap produksi. Mengingat semenjak adanya peraturan Menteri Keuangan, pabrik rokok di Batam dan di Bintan wajib memproduksi rokok yang ada pita cukainya.

Tidak bisa dipungkiri, dengan demikian para oknum pengusaha nakal ini memproduksi rokok tanpa pita cukai dengan mempermainkan kuota di setiap produksinya.

Bukan hanya beredar di Kepulauan Riau, rokok ilegal ini dibawa keluar daerah.

Pantauan awak media ini di setiap Kecamatan Batu aji, Sagulung, Lubuk Baja, Batuampar, Nongsa dan Batam Kota tampak jelas di etalase kedai dipajang rokok tanpa pita cukai.

Salah seorang pedagang rokok tanpa pita cukai di Kecamatan Batu aji, Kota Batam, yang tau mau di sebut namanya, mengatakan, memang rokok T3 Bold merek baru lumayan laris bang karna harga terjangkau dikit namun kesehatan tidak dijamin, yang paling laris sepertinya yang ilegal itu lah dan Masih ada lagi Rokok lainnya.

“Rokok T3 Bold memang sangat laku karena mereka baru bang,” kata dia saat ditemui awak media di kedainya.

Sementara itu, Sales salah satu rokok resmi (pakai cukai) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, semenjak rokok tanpa cukai ini beredar, omsetnya sangat jauh berkurang drastis.

“Jujur mas, semenjak rokok ilegal ini beredar luas di Batam, omset kami sales ini jauh berkurang,” ucap dia dengan tertunduk lemas.

Ia berharap aparat penegak hukum menindak tegas oknum pengusaha rokok ilegal tersebut.

“Ya kami berharap pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kapolri menindak tegas para pengusaha rokok ilegal ini. Karena bukan kami saja yang terimbas, tapi negara juga dirugikan,” kata dia dengan nada tinggi.

Diminta Dir Bea dan cukai Pusat turun tangan untuk berantas rokok Ilegal tanpa pita cukai di Batam./ Tim

Bersambung…

Part I

Yutelnews.com – Sulsel
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi (UIP Sulawesi), serta PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi (UIP3B Sulawesi) secara resmi meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). 


Kerjasama ini sebagai tindaklanjut penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034. Ini merupakan dokumen strategis penting di Indonesia yang menguraikan rencana PLN untuk pengembangan sistem kelistrikan nasional selama periode 10 tahun.


Penandatanganan ini berlangsung di kantor PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, Makassar, pada Senin, 14 Juli 2025. Kegiatan penandatangan ini juga dilakukan di Kejagung bersama PLN dan di 33 Kejati se-Indonesia.


General Manager PT PLN (Persero) UID Sulselrabar, Edyansyah, menyatakan bahwa PKS ini merupakan langkah preventif dan upaya untuk mengelola keuangan negara sebaik-baiknya. 


“Perjanjian kerja sama yang ditandatangani hari ini adalah komitmen dan kolaborasi PLN yang memiliki peran vital, baik dalam bidang perdata maupun tata usaha negara,” ujarnya. 


Ia menambahkan bahwa kerja sama ini akan memberikan kepercayaan diri bagi pegawai PLN dalam menjalankan program-program, tidak hanya terkait permasalahan hukum, tetapi juga program lainnya.


Edyansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel beserta jajarannya atas kesediaan dan dukungan dalam mewujudkan PKS ini, dengan harapan kerja sama ini akan terus terjalin dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. 


Ia juga mengungkapkan adanya titipan dari Gubernur Sulawesi Selatan agar PLN mendukung program pemerintah provinsi, termasuk penyediaan listrik di pulau-pulau terluar.


Menyambut baik kerja sama ini, Kajati Sulsel, Agus Salim, menegaskan bahwa MOU ini akan memberikan jaminan bagi PLN.


“Silakan teman-teman bekerja, untuk permasalahan hukum, kami dari JPN (Jaksa Pengacara Negara) yang akan melakukan pendampingan,” tutur Agus Salim. 


Ia juga menekankan fungsi pencegahan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk mem- back up apabila ada potensi penyimpangan, serta mencegah terjadinya suatu tindak pidana. 


Agus Salim menyoroti bahwa banyak unit di PLN yang menghadapi permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, sehingga pendampingan hukum ini menjadi krusial.


Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dalam sambutannya menjelaskan penandatangan kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat aspek legal dalam operasional PLN, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa, penanganan piutang, serta pendampingan hukum dalam proyek-proyek ketenagalistrikan. 


Kerjasama ini menunjukkan komitmen PLN dan Kejaksaan dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan kepatuhan hukum,” jelasnya.


Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani yang mewakili Jaksa Agung mengatakan kerja sama ini menjadi penting untuk mendukung akselerasi transisi energi dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.


“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan menyediakan listrik yang berkeadilan. Untuk itu Kejaksaan siap jadi mitra strategis bagi PLN untuk mewujudkan hal ini,” kata Reda Manthovani. (Abu Algifari)

Bandung – YUTELNEWS.com PLT Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung, H.Asep Sahrial, menyampaikan tiga tugas utama yang harus ia jalankan selama masa kepemimpinannya. Ia menyampaikan hal itu dalam sambutan saat membuka kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keanggotaan (OKK) di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, pada senin (14/07/2025).

Pada kesempatan tersebut, H Asep mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan undangan. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap PWI dan semangat “merah putih ,NKRI harga mati” menjadi fondasi dalam setiap langkahnya.

“Saya hanya memiliki tiga tugas. Pertama, mempersiapkan konferensi. Kedua, menjalankan rekonsiliasi dan konsolidasi. Ketiga, menyelenggarakan OKK ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Kalau tiga tugas ini selesai, maka tugas saya sebagai PLT pun selesai.”

Selanjutnya, H Asep mengungkapkan bahwa ia akan menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat. Ia memperkirakan, pelaksanaan KLB bisa berlangsung dalam satu atau dua bulan ke depan. Menurutnya, konferensi ini akan menjadi momentum penting bagi seluruh anggota PWI Kabupaten Bandung.

“Saya ingin memberi ruang bagi wartawan-wartawan di Bandung untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis,” ucapnya.

Selain fokus pada konferensi, H Asep juga berkomitmen memperkuat solidaritas dan semangat organisasi. Ia mendorong rekonsiliasi dan konsolidasi agar PWI Kabupaten Bandung semakin solid dan terpadu. Dengan demikian, organisasi mampu menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kualitas anggota. Ia tidak ingin ada lagi kesan wartawan abal-abal di tengah masyarakat. Untuk itu, ia bertekad mencetak wartawan yang tangguh, profesional, dan memiliki integritas.

“Saya ingin membentuk wartawan yang tidak hanya tangguh, tapi juga paham tugas dan fungsinya. Wartawan itu harus tahu etika, bukan sekadar cari berita,” ujarnya.

Melalui kegiatan OKK ini, PWI Kabupaten Bandung membuka ruang dialog dan pembelajaran bersama. Peserta mendapatkan materi tentang etika jurnalistik, organisasi PWI, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Dengan semangat perubahan, Asep berharap seluruh anggota PWI turut serta membangun organisasi yang kuat dan bermartabat. Ia yakin, jika seluruh elemen bersatu, maka PWI Kabupaten Bandung akan kembali menjadi rujukan bagi insan pers daerah.

Acara orientasi ini diikuti puluhan wartawan dari berbagai media. Mereka terlihat antusias menyambut program-program baru dari PLT PWI Kabupaten Bandung. ” Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi peningkatan kualitas dan solidaritas sesama wartawan di wilayah tersebut.



Yans.

Sukabumi – Yutelnews.com Menyambut baik Program Sekolah Rakyat karena diyakini bisa menjadi solusi terbaik untuk anak anak putus sekolah sebagaimana akan diwajibkan program 12 tahun belajar

Komitmen dan Keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan utama membangun masa depan bangsa, ditunjukan dalam acara pembukaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 7 Kabupaten Sukabumi 2025 yang dilaunching oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar di Sekolah Rakyat Sentra Phalamarta Cibadak, Senin 14 Juli 2025.

Diketahui Launching SRMP 7 Kabupaten Sukabumi tersebut sekaligus dengan pelaksanaan test kesehatan bagi siswa sekolah rakyat.

Tujuan Utama Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas serta dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa pemkab sukabumI sedang mengukir sejarah pendidikan rakyat yang bukan sebatas institusi pendidikan formal tetapi tempat menumbuhkembangkan sumberdaya manusia

” Ini adalah ruang hidup bagi anak anak kita untuk tumbuh sebagai manusia merdeka cerdas dan berkarakter” tegas Bupati

Bupati mengajak semua kalangan untuk meyakini melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan maka upaya bersama dalam pengentasan kemiskinan akan mencapai hasil yang signifikan

” Kita semua harus mendukung suksesnya penyelenggaraan sekolah rakyat ini sebagai wujudnya komitmen kita membangun generasi bangsa menuju indonesia emas 20245″ tambahnya

Di SRMP 7, lanjut Bupati, tidak hanya transformasi ilmu pengetahuan tetapi juga ditanamkan nilai nilai luhur bangsa seperti gotongroyong, cinta tanah air, berpikir kritis, dan kearifan sosial

” SRMP 7 ini menjadi inspirasi dan dari ruang belajar ini akan lahir kelak generasi berintegritas, mandiri dan berkontribusi mewujudkan sukabumi mubarakah” pungkasnya

Hadir asisten daerah, kepala perangkat daerah, camat dan tamu undangan lainnya



Reporter : Mirna

Pelalawan – Yutelnews.com 
Bupati Pelalawan H. Zukri bersama Gubernur Riau Abdul Wahid mendampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., dalam kunjungan kerja ke Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Minggu (13/7/2025).

Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program restorasi kawasan hutan konservasi yang sedang digencarkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Dalam sambutannya, Menteri Hanif menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH dan jajaran TNI yang telah bekerja di lapangan untuk mengembalikan fungsi ekologis Tesso Nilo.

“Apa yang kita lakukan hari ini dalam mengembalikan fungsi hutan Tesso Nilo adalah langkah restoratif yang sangat penting. Saya mengapresiasi dan menjunjung tinggi kerja keras Satgas PKH dan seluruh personel TNI.” ujarnya.

Menteri Hanif juga menyampaikan bahwa TNTN adalah kawasan yang sangat penting sebagai habitat bagi megafauna, termasuk Harimau Sumatera dan Gajah, yang populasinya terus menurun setiap tahun.

“Tesso Nilo ini adalah tempat yang sangat penting untuk melindungi megafauna seperti harimau dan gajah. Karena itu, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk penertiban kawasan hutan, yang saat ini dijalankan oleh Satgas PKH di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Dodi Triwinarto,” Jelas Menteri Hanif.

Lebih lanjut, Menteri LHK menekankan pentingnya keterbukaan data dan kerja sama masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini.

“Restorasi ini tidak bisa berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk terbuka memberikan data awal yang riil. Data ini sangat kami perlukan agar Satgas PKH, Pak Dodi selaku pelaksana, Gubernur, dan Bupati dapat mengambil langkah yang tepat dan tidak merugikan siapa pun.” Jelasnya lagi.

Menteri Hanif juga memastikan bahwa pendekatan pemerintah akan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak akan bertindak sewenang-wenang.

“Kami memahami di dalam hutan tidak hanya ada flora dan fauna, tetapi juga ada manusia. Tanpa mereka, kita akan kesulitan merestorasi hutan ini. Oleh karena itu, keterbukaan dan partisipasi masyarakat sangat kami hargai,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan aktif mendukung proses restorasi yang sedang berjalan.

“Kami harap masyarakat memberikan data yang sesungguhnya kepada tim di lapangan. Ini bagian dari proses yang dirancang pemerintah agar restorasi dilakukan secara adil dan terukur,” tegas Bupati Zukri.

Senada dengan Bupati Pelalawan, Gubernur Riau juga mengajak masyarakat untuk tidak menutup diri terhadap upaya pendataan yang dilakukan oleh Satgas PKH.

“Jika tidak ada data dari masyarakat, maka pemerintah akan kesulitan menyusun solusi yang sesuai. Jangan sampai kita menganggap pemerintah tidak mau berdiskusi, padahal kita justru menunggu partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.|| AS

Bandung — YUTELNEWS.com || Panitia kegiatan *Orientasi Kewartawanan dan Keanggotaan (OKK)* PWI Kabupaten Bandung menyatakan bahwa persiapan telah mencapai tahap akhir. Mereka siap melaksanakan acara pada Minggu, 14 Juli 2025 di **Sutan Raja Hotel and Convention Centre**, Kabupaten Bandung.

Ketua pelaksana kegiatan, **M. Zezen Zaenal Muttaqin**, memastikan bahwa semua unsur teknis dan administratif telah siap. “Alhamdulillah, persiapan kegiatan OKK sudah 99 persen. Besok kami tinggal laksanakan,” ujarnya, Sabtu sore. Ia menambahkan bahwa Ketua Umum PWI Pusat, **Henry C.H. Bangun**, telah hadir di lokasi sejak sore, bersama **Plt. Ketua PWI Jawa Barat**.

Lebih lanjut, Zezen menyampaikan bahwa kegiatan ini akan diikuti oleh **55 peserta** dari enam kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka berasal dari **Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Karawang, dan Bogor**. Dengan jumlah peserta yang cukup banyak, kegiatan ini menunjukkan antusiasme tinggi dari para jurnalis di wilayah Jawa Barat.

Melalui kegiatan ini, panitia ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai organisasi pers. Mereka juga menargetkan peningkatan profesionalisme wartawan sejak dini. Menurut Zezen, **OKK menjadi pintu masuk pertama** bagi jurnalis yang ingin bergabung secara resmi ke dalam PWI.

Selain itu, panitia merancang sesi-sesi pelatihan yang mencakup penguatan etika jurnalistik dan pemahaman tentang keorganisasian. **Dengan mengikuti kegiatan ini secara utuh**, peserta akan memperoleh bekal penting dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, panitia juga mengundang tokoh-tokoh PWI dari tingkat pusat dan wilayah sebagai narasumber. Mereka berharap peserta dapat berdialog langsung dan memahami posisi wartawan dalam konteks hukum, sosial, dan etika. Dengan pendekatan tersebut, suasana kegiatan diharapkan menjadi lebih hidup dan interaktif.

Zezen juga menyampaikan rasa terima kasih kepada **Plt. Ketua PWI Kabupaten Bandung, Kang Awing**, yang telah menggagas kegiatan ini. Ia menilai inisiatif tersebut mampu memberi dampak besar terhadap kualitas wartawan di daerah. Oleh karena itu, panitia bekerja maksimal agar kegiatan ini memberikan manfaat konkret.

Seiring dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan, panitia terus menyempurnakan berbagai detail teknis. Mereka telah menyusun alur registrasi, menyiapkan peralatan presentasi, serta memastikan fasilitas penginapan peserta berjalan lancar. Dengan dukungan berbagai pihak, panitia optimis acara akan berlangsung sukses.

Di sisi lain, peserta yang datang dari luar kota mulai berdatangan sejak Sabtu siang. Para panitia menyambut mereka dengan ramah dan teratur. Hal ini menandakan kesiapan panitia yang tidak hanya fokus pada substansi, tetapi juga pada kenyamanan peserta.

Melalui kegiatan ini, PWI Kabupaten Bandung berharap dapat memperkuat solidaritas antarjurnalis. Panitia juga ingin mendorong semangat kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Dalam konteks ini, kegiatan OKK menjadi momentum penting untuk membangun jaringan profesional yang luas di Jawa Barat.

Sebagai penutup, Zezen mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya terletak pada penyelenggaraan, tetapi juga pada semangat belajar dari para peserta. “Semoga acara ini memberikan dampak positif bagi masa depan pers yang lebih berintegritas,” tutupnya.



Yans.

Bandung – YUTELNEWS.com Ade Daryana resmi telah memasuki usia 63 tahun dengan menggelar acara perayaan bersama keluarga dan teman-teman GBPP 2 Banjaran. “.Ade, pun membagikan kueh bolu ulang tahu dan tumpeng ,momen tersebut pada keluarga besar, dengan foto bersama menjadi slide

Acara perayaan ulang tahun Ade Daryana tersebut digelar dengan pemotongan kue ulang tahun, dan pemotongan Tumpeng ,yang lengkap dihadiri oleh keluarga dan keluarga besar GBPP 2 Banjaran.

Ulang tahun ke-63 Ade Daryana menjadi salah satu momen spesial karena perayaan tersebut dihadiri oleh keluarga besar komunitas GBPP 2 banjaran dan. Keluarga kecil , Ade Daryana pun tak lupa melakukan foto bersama setelah akhirnya dapat berkumpul kembali, pada Minggu 13/07/2025.

Acara perayaan ulang tahun ke-63 Ade Daryana digelar secara sederhana dengan melaksanakan doa bersama sekaligus pemotongan kue ulang tahun dan pemotongan tumpeng, Terlihat Ibu Ai selaku istri bersama keluarga besar GBPP 2 Banjaran pun turut mendampingi bapak Ade Daryana.

Ade Daryana turut mengundang keluarga besar sekaligus teman-temannya pada hari ulang tahunnya yang ke-63 . Acara tersebut sekaligus sebagai ajang silaturahm bersamai para kerabat Ade Daryana,”tukasnya..



Yans.

Pekanbaru – Yutelnews.com 
Riau Bhayangkara Run 2025 dimulai Minggu (13/7/2025) pagi ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan flag off, melepas para peserta.

Flag off dilakulan di garis start, depan Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Riau, pada pukul 06.00 WIB. Kapolri didampingi Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Rocky Gerung.

Kapolri melakukan flag off untuk kategori 5K dan 10K. Sebelumnya, kategori 21K flag off dilakukan oleh Kapolda Irjen Herry dan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Total ada 13.079 pelari bersiap untuk berlari di event terbesar se-Sumatera ini. Ribuan peserta sudah bersiap mengambil start di depan Markas Polda Riau, Kota Pekanbaru, pagi ini. Tidak hanya orang tua, tapi anak muda hingga bocil sudah siap berlari menjadi yang tercepat.

Ada tiga kategori lari pada Riau Bhayangkara Run 2025 ini, yakni 21K (nasional dan internasional), 10K, dan 5K. Para pelari tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, event ini bukan hanya perayaan Hari Bhayangkara, tetapi sekaligus untuk menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa Riau mampu menyelenggarakan event skala nasional.

“Tujuan kita ini adalah bukan hanya untuk merayakan Hari Bhayangkara, tapi kita bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, di luar Provinsi Riau, bahwa kita bisa melaksanakan yang insyaallah diikuti 14 ribu lebih peserta,” ujar Kapolda.|| AS

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat,-  Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat silaturahmi dan konsolidasi di sekretariatnya, Jalan Raya Cimareme No. 247, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Rapat dihadiri Ketua IWO-I KBB, Rushendi, jajaran pengurus, anggota, pembina, dan penasehat. Acara ini menandai babak baru bagi organisasi dengan ditetapkannya restrukturisasi kepengurusan yang telah disahkan DPW IWO-I Jawa Barat. Sabtu, (12/7/2025).

Rapat tersebut membahas berbagai hal penting, termasuk program kerja, etika jurnalistik, dan keterbukaan informasi. Ketua Rushendi menekankan pentingnya satu komando dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah organisasi. Ia mengajak seluruh anggota untuk menjaga kekompakan dan profesionalisme.

Penasehat Cecep A.S dan Pembina Nanang gondrong (Nagon) turut memberikan arahan, menekankan pentingnya disiplin, respons cepat terhadap peluang kerja sama, dan peran jurnalis dalam menjaga demokrasi melalui karya jurnalistik yang mencerdaskan. Keduanya juga mengingatkan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi.

Rapat juga membahas pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 sebagai landasan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas. IWO-I KBB menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan keberpihakan kepada publik.

Rushendi menutup rapat dengan semangat kebersamaan, mengajak seluruh anggota untuk menjadikan IWO-I KBB sebagai rumah besar bagi wartawan online yang cerdas, tangguh, dan bermartabat.

Dien Yoyo. 

Bandung – YUTELNEWS.com
Pemkab Bandung tercatat memiliki 2.200 bidang tanah di mana 1.500 bidang di antaranya sudah tersertifikasi, sisa 700 yang belum. 

Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Jumat 11 Juli 2025.

Bupati Bandung mengakui dari 700-an yang belum tersertifikasi itu  beberapa bidang di antaranya adalah tanah yang dibangun menjadi sekolah dasar (SD).

“Sisa 700-an bidang tanah lagi belum tersertifikasi dan mudah-mudahan bisa secepatnya terselesaikan. Terutama tanah yang diajdikan sekolah dasar dan ini kerap mengemuka ada kasus penyegelan sekolah oleh oknum yang mengakui ahli waris tanah tersebut,” ungkap bupati.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini menandaskan, percepatan penyelesaian aset penting dilakukan, dalam rangka pengamanan aset berupa tanah, khususnya pengamanan hukum untuk memperjelas legalitas tanah milik Pemkab Bandung.

“Selain itu juga dalam rangka peningkatan potensi aset terhadap kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga saya meminta Disperkimtan untuk menertibkan dan menginventarisir data tanah yang berpotensi terhadap peningkatan PAD,” imbuh Kang DS.

Ia juga meminta Kepala Disperkimtan dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung untuk segera melakukan konsolidasi dalam rangka percepatan tahapan dalam pensertifikatan tanah dan pengamanan aset tanah.

“Dengan kolaborasi antara Disperkimtan dan BPN ini diharapkan seluruh aset tanah milik Pemkab Bandung lebih jelas legalitasnya, terhindar dari penguasaan dan gugatan pihak lain, serta dapat meningkatkan PAD,” ucap Kang DS.

Sementara untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bandung Kang S menyebut dari jumlah 1,2 juta bidang tanah, sudah terealiasi sekita 900 ribuan bidang tanah.(*)



Yans.

Lotu – Yutelnews.com || Awak Media melihat langsung Lingkungan Gedung Puskesmas Sawo Baru juga yang lama Kabupaten Nias Utara sangat meprihatikan Hari Jumat (11/07/2025)

Sebagai kontrol sosial di wilayah Nias Utara di temukan satu Gedung Mewah Puskesmas Sawo yang di penuhi semak atau rumput yang bergoyang dan sampah di lingkungan Bangunan Puskesmas Lama belum di manfaatkan sampai sekarang di belakang sekitar Gedung bagaikan rumah hantu yang tidak peduli dengan Lingkungan.

Kepala Puskesmas Sawo Herman Zebua di duga Lupa tentang Undang-undang tentang lingkungan, Berikut beberapa undang-undang Republik Indonesia yang terkait dengan kebersihan lingkungan hidup ¹ ² ³:
– *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*: Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan lingkungan hidup.
– *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*: Undang-undang ini bertujuan memperkuat implementasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain itu, ada juga beberapa peraturan turunan dari undang-undang tersebut, seperti:
– *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan*: Mengatur tentang perizinan lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
– *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*: Mengatur tentang pengelolaan limbah B3 untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup di Indonesia. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Lingkungan Satuan Pendidikan juga menjadi contoh upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup, terutama di lingkungan pendidikan ⁴.

Juga Berikut beberapa undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan sampah di Indonesia ¹ ²:
– *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*: Undang-undang ini mengatur tentang pengurangan dan penanganan sampah, dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
– *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*: Peraturan ini mengatur tentang kewajiban setiap individu dalam mengurangi dan menangani sampah, termasuk pembatasan timbunan sampah, pendaur ulangan, serta pemanfaatan kembali sampah.
– *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*: Peraturan ini menjadi peta jalan menuju Indonesia Bersih Sampah 2025, dengan target mengurangi 30% sampah dari sumbernya dan mengelola serta memproses 70% sampah pada tahun 2025.
– *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan kewajiban setiap individu yang menghasilkan limbah B3 untuk mengelola, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, menimbun, dan mengolah limbah tersebut.
– *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, dengan kewajiban setiap orang yang menghasilkan sampah tersebut untuk melakukan pengurangan dan penanganan ³.

Di duga Kepala Puskesmas Sawo tidak mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang sedang giat-giatnya melakukan dan membersihkan Jalan dan kantor-kantor pemerintah di Kabupaten Nias Utara.

Saat awak media mengkonfirmasi Kepala Puskesmas Sawo “Ujarnya bahwa sudah di bersihkan bulan Pebruari dan akan kita lanjutkan.

(K.Gea)

Pekanbaru – Yutelnews.com 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima Anugerah Adat Ingatan Budi dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), dalam sebuah prosesi adat yang khidmat di Balai Adat LAM Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Sabtu (12/7/2025).

Dalam prosesi adat tersebut, Kapolri dikenakan tanjak sebagai tanda kehormatan, selempang yang menyimbolkan keagungan dan perlindungan, keris sebagai simbol kekuatan, serta kalung pingat sebagai pengikat persaudaraan.

Puncak prosesi ditandai dengan tepuk tepung tawar, yakni ritual adat berupa percikan air dan dedaunan sebagai lambang harapan, doa keselamatan, dan kebijaksanaan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menjelaskan, anugerah ini adalah bentuk penghormatan mendalam terhadap nilai budi yang menjadi inti dari budaya Melayu.

“Ingatan budi bukan sekadar memori, tetapi kesadaran moral yang melahirkan empati, penghargaan, dan perilaku terpuji. Ini adalah nilai dasar peradaban yang menjadi jati diri masyarakat Melayu,” ujar Datuk Taufik.

Dalam amanahnya, Datuk Taufik menegaskan selain sebagai penghormatan, anugerah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar Kapolri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, termasuk di bumi Melayu Riau.

Menurutnya, Kapolri telah banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negeri ini, khususnya di Riau, melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan, pendekatan penegakan hukum yang humanis, serta kebijakan strategis yang dieksekusi secara presisi oleh jajaran Polda Riau.

Datuk Taufik juga secara khusus memuji Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, yang dinilainya telah menerjemahkan kebijakan Kapolri secara tepat dan efektif.

“Kapolda Riau adalah figur pemimpin yang tidak hanya menjalankan tugas dengan tegas, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan. Ia menjadi wajah Polri yang bersahabat dan solutif di tengah masyarakat Melayu Riau,” katanya.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya atas anugerah tersebut. Ia memaknainya sebagai bentuk amanah moral, sekaligus pengingat agar pengabdian Polri tetap berpijak pada nilai-nilai luhur dan keikhlasan.

“Anugerah ini adalah pengingat bahwa setiap langkah pengabdian harus berakar pada budi dan nilai-nilai luhur. Ini akan menumbuhkan kebaikan yang dikenang dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Jenderal Sigit.

Ia juga menekankan pentingnya peran budaya dalam menjaga identitas bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti konflik geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi.

“Nilai budaya Melayu adalah jangkar peradaban dan arah moral bangsa. LAM Riau telah menjadi penjaga nilai itu, dan saya berharap terus menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi, kerukunan, dan gotong royong,” tegasnya.

Kapolri menyerukan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional dan menjaga persatuan menuju Indonesia Emas 2045.

“Bangsa kita adalah bangsa yang beragam. Tapi dalam keberagaman itu kita satu kehendak, yaitu hidup rukun sebagai keluarga besar untuk mencapai cita-cita bersama. Persatuan adalah kekuatan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolri dan menegaskan bahwasanya penganugerahan ini mencerminkan hubungan erat antara institusi negara dan kearifan lokal.

“Penghormatan adat kepada Kapolri adalah cermin bahwa adat dan negara dapat berjalan seiring dalam menjaga kehormatan, keamanan, dan kedamaian bumi Melayu,” ujar Gubernur Wahid.

Kapolri menutup sambutannya dengan pantun adat yang menggambarkan rasa terima kasih dan penghargaan atas penghormatan yang diberikan.

“Riau akan jadi ingatan. Takkan lapuk ditelan masa,” ucap Kapolri.

Dalam prosesi itu, sejumlah tamu undangan nampak hadir, seperi Forkopimda Provinsi Riau, Ketua Umum Bhayangkari, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, dan jajaran PJU Polda Riau.|| AS

Sukabumi – Yutelnews.com Kantor Hukum Agus Muslim & Kukun Kurniansyah (AMKK) Law Firm melayangkan surat somasi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap redaksi dan wartawan salah satu media online di Sukabumi.

Kukun Kurniansyah dari Kantor Hukum AMKK Law Firm mengungkapkan, surat somasi ditujukan kepada Redaksi dan Wartawan di media daring yang telah menayangkan pemberitaan yang merugikan kliennya yakni Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Agung Pratama Putra pada 4 Juli 2025 kemarin.

Dimana, media tersebut telah menerbitkan artikel berjudul: “Penggunaan Anggaran Dana Desa Karangtengah Tahun 2024 Diduga Fiktif”. Isinya, menuduh adanya penyelewengan Dana Desa Karangtengah sebesar Rp 23.000.000 untuk pengadaan buku bacaan dan honorarium penjaga perpustakaan taman baca.

“Kami menilai pemberitaan tersebut tidak didukung konfirmasi, verifikasi, atau bukti sah. Tuduhan demikian bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik klien kami selaku pejabat publik yang memiliki tanggung jawab pelayanan masyarakat,” tegas Kukun, Jumat (11/7/2025).

Ia menilai, bahwa pemberitaan tersebut telah dipublikasikan tanpa konfirmasi atau verifikasi yang memadai kepada pihak Pemerintah Desa Karangtengah, khususnya kepada kliennya selaku Kepala Desa. Hal ini menyalahi prinsip jurnalistik yang menuntut penerapan asas cover both sides dan kewajiban wartawan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum disiarkan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers, khususnya Pasal 1 KEJ yang mewajibkan akurasi, keberimbangan, dan itikad baik dan Pasal 3 KEJ yang mengatur keharusan menguji informasi, tidak menghakimi, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Selain itu masih kata Kukun, penyebaran informasi tanpa konfirmasi ini juga tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan pers untuk memberitakan peristiwa secara berimbang dan tepat, serta Pasal 5 ayat (2) yang mengatur kewajiban melayani Hak Jawab pihak yang dirugikan.

“Dengan redaksi yang menuduh “penggunaan anggaran fiktif” tanpa bukti atau dokumen sah, artikel tersebut bukan hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi merusak nama baik, kehormatan, dan reputasi klien kami selaku pejabat publik yang memiliki amanat untuk melaksanakan pelayanan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan atas pemberitaan tersebut kliennya selaku Kepala Desa Karangtengah mengalami berbagai dampak yang bersifat nyata dan signifikan, baik secara materiel maupun immateriel. Seperti, kerugian reputasi dan nama baik; gangguan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; tekanan psikologis dan moral; hingga potensi kerugian materiel.

“Sebagai langkah penyelesaian non-litigasi (persuasif), kami selaku kuasa hukum meminta media tersebut segera menarik dan nenghapus artikel; menerbitkan permintaan maaf terbuka dan klarifikasi resmi dan memberikan jaminan tidak mengulangi pelanggaran,” pintanya.
“Jika dalam jangka waktu 1×24 jam terhitung sejak diterimanya surat somasi itu tidak dilakukan perbaikan memadai, maka kami akan menempuh langkah hukum melaporkan ke Dewan Pers dan melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke pihak Kepolisian berdasarkan: Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan 311 KUHP,” tutup Kukun.

Somdani BBC Mengatakan Berdasarkan Media BBC Terbitkan berdasarkan Informasi, Investigasi,Cek Kelapangan dan Kami Sampai Ke Desa Karang Tengah, dan konfirmasi ke kepala Desa BBC Media Menerbitkan berita Menempuh kaidah Jurnalisnya,”Pungkasnya.

Reporter : Mirna