NEWS

YUTELNEWS.com
Puluhan penambang dan warga adat yang tergabung dalam Aliansi Anak Negeri berjunjukrasa di jalur D Wamsait kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa

Puluhan penambang dan warga adat yang tergabung dalam Aliansi Anak Negeri berjunjukrasa di jalur D Wamsait kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa (8/7/2025).

Dalam aksinya mereka menolak hadirnya 10 koperasi yang akan beroperasi di wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak. Pendemo meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk mencabut izin 10 koperasi yang akan beroperasi di kaewasan Gunung Botak.

Pendemo menyebutkan kehadiran koperasi akan mematikan usaha dan membuat ribuan penambang yang selama ini berganting hidup dari Gunung Botak tidak bisa beraktivitas lagi.

“Gunung Botak menghidupkan ribuan masyarakat Provinsi Maluku pada umumnya dan Pulau Buru khususnya. Dengan masuknya koperasi maka kami tidak bisa beraktivitas lagi, ribuan orang yang selama ini bergantung di Gunung Botak akan kehilangan lapangan kerja,” kata Ketua Aliansi Anak Negeri Ade Jeck Bupolo dalam orasinya.

Mereka menolak adanya 10 koperasi yang bakal masuk ke Gunung Botak karena menurut pendemo koperasi dibekengi oleh pengusaha dari luar Maluku.

“Terkait dengan pengosongan areal tambang Gunung Botak, kami menolak pasalnya areal tambang Gunung Botak telah menghidupkan ribuan masyarakat Maluku pada umumnya dan Pulau Buru khususnya akan dikelola langsung oleh 10 Koperasi,  yang dimana akan dibeking langsung oleh pengusaha asing yang secara tidak langsung akan berdampak kerugian besar kepada masyarakat, untuk itu Aliansi Petisi Anak Negri bersama rekan-rekannya akan bersiap melakukan orasi besar besaran di Pulau Buru,” kata ungkap Jeck lagi.

Karena itu pendemo mendesak Gubernur Maluku mencabut izin kerja 10 koperasi yang akan beraktivitas di Gunung Botak.

“Kami masyarakat Kabupaten Buru meminta kepada Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Wakil Gubernur Maluku segera cabut izin kerja 10 koperasi di wilayah pertambangan Gunung Botak,” demikian bunyi tuntutan spanduk dari pendemo dalam aksi tersebut.

Dalam aksi pendemo meminta aparat kepolisian agar menangkap Ruslan Arif Soamole karena diduga telah memproduksi emas dengan menggunakan bahan kimia.

Sementara itu, informasi yang diperoleh, Gubernur Maluku akan bertemu dengan 10 koperasi yang memiliki izin IPR di Kantor Gubernur Maluku pada Rabu (9/7/2025).

Kabiro buru (M.Masuku).

YUTELNEWS.com | Pernyataan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, terkait Surat Elektronik Warga Tenjojaya Kecamatan Cibadak Prihal lahan Eks-HGU yang dinilai Bermasalah, Selasa, (8/7/2025).

Kejari Kabupaten Sukabumi melalui Pasi Intel Fahmi Rachman mengatakan belum mengetahui prihal surat dari warga tenjojaya mengenai Lahan Eks-HGU.

“Saya belum bisa memberikan pernyataan karena surat itu belum sampai ke saya mungkin masih dalam antrean, “Kata Rachman kepada Media saat ditemui dikantornya di jalan Karangtengah Sukabumi.

“Jika nanti suratnya sampai ke saya, nanti saya pelajari dan mengumpulkan informasi terkait hal itu”Jelas Fahmi Rachman.

Menurut Fahmi Rachman, pihaknya akan Bongkar Berkas 2014, mempelajari dan mengumpulkan informasi selama dua pekan kedepan terkait surat yang dilayangkan warga tenjojaya.

“Saya minta waktu dua minggu, baru nanti saya bisa memberikan pernyataan, kebetulan saya baru dua minggu menjabat disini ditambah kasus lahan Eks-HGU tersebut pada tahun 2014,” Pungkasnya.

Reporter : Mirna

Pekanbaru – Yutelnews.com 
Satgas PPH Kepolisian Daerah (Polda) Riau kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam menindak para pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan. Sebanyak 46 tersangka ditangkap selama periode Januari hingga Juli 2025.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan pengungkapan kasus kejahatan terhadap lingkungan dan hutan ini merupakan komitmen bersama Satgas PPH Polda Riau, TNI, Pemprov Riau, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, serta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan stakeholder lainnya.

Ada dua kasus utama yang diungkap oleh Satgas PPH Polda Riau dan jajaran, yakni kasus pembakaran hutan dan lahan, serta kasus perambahan hutan atau illegal logging. Secara terperinci, Kapolda memaparkan selama Januari-Juli 2025 ini, Satgas PPH Polda Riau dan stakeholder telah menangani 17 laporan polisi (LP), yang mana 4 LP sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan 13 LP lainnya masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

“Dengan tersangka 22 orang dan setelah kita gabungkan jumlah lahan yang terbakar sejumlah 66 hektare,” kata Irjen Herry Heryawan, kepada wartawan, Selasa (8/7/2025).

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman maksimal penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Selain kasus pembakaran hutan, Satgas PPH Polda Riau juga mengungkap 27 laporan polisi terkait kasus perambahan hutan atau illegal logging. Selama kurun waktu Januari-Juli 2025 ini, Polda Riau telah menangkap 24 orang tersangka dengan total kerusakan lahan akibat perambahan ini mencapai 2.225 hektare.

“Kemudian motifnya mereka sama, membuka lahan untuk perkebunan sawit,” lanjutnya.

Herry Heryawan mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan pendalaman terkait kasus kejahatan serupa di beberapa kawasan konservasi, dengan melibatkan kolaborasi aktif bersama Dinas DLHK, BPKH, serta BKSDA.

“Polda Riau masih melakukan pendalaman terkait ada beberapa kasus-kasus yang sama, terutama di kawasan-kawasan konservasi ada Rimbang Baling, ada Bukit Tigapuluh dan masih banyak lagi hutan-hutan lindung yang sudah kita lakukan pemetaan,” imbuhnya.

Irjen Herry Heryawan menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menindak tegas pelaku kejahatan terhadap lingkungan. Polda Riau berkomitmen mendukung pemerintah pusat untuk menjaga kawasan konservasi, baik di Taman Nasional Tesso Nilo dan yang lainnya.|| AS

Nias Utara (Sumut )Yutelnews.com || Pada Rapat Paripurma DPRD Kabupaten Nias Utara dipimpin langsung Ketua Yaaman Telaumbanua di ruang Lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Nias Utara, Hari Senin 07/07/2025.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telambanua membuka resmi rapat Paripurna secara terbuka untuk Umum dan dibacakan apa uraian agenda rapat hari ini tentang Penyampaian Laporan Banggar DPRD kabupaten Nias Utara tentang penggunaan anggaran OPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Herman Lahagu menyampaikan Laporan Banggar DPRD Kabupaten Nias Utara serta pandangan sekaligus membacakan Uraian pemakaian Anggaran APBD Kabupaten Nias Utara.

“Lanjut Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara bahwa besok hari Selasa, Tanggal 08/07/2025 setiap Fraksi menyampaikan hasil pendapat akhir pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Nias Utara.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua dan segenap anggota dewan yang terhormat, atas dukungan yang telah diberikan kepada Pemerintah kabupaten Nias Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Turut Hadir Anggota DPRD Kab.Nias Utara, Sekwan serta staf jajarannya, Pers.

(K.Gea).

YUTELNEWS.com  |Buronan Internasional dan “Bapak Intoleransi Terorisme” Internasional Zakir Naik dijadwalkan menyelenggarakan ceramah di kampus Universitas Muhamadiyah Surakarta pada hari Selasa 8 Juli 2025. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam penggiat kebhinekaan, budaya dan anti intoleransi bersama ormas PNIB memasang spanduk penolakan di beberapa titik di kota Surakarta.

Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) yang turun langsung dalam proses pemasangan spanduk penolakan memberikan alasan aksi kebangsaan sebagai reaksi kehadiran Zakir Naik. Menurut Gus Wal safari berkedok dakwah Zakir Naik berpotensi memecah belah antar umat beragama.

“Masyarakat jangan mau dibodohi oleh framing Zakir Naik sebagai intelektual, apalagi pendakwah. Provokator Agama dari India itu tidak lebih dari penyebar paham intoleransi di berbagai negara. Orasinya yang memperbandingkan Agama melahirkan kebencian antar Agama. Ini yang kita lawan sebagai bentuk menjaga kerukunan antar umat beragama.” Jelas Gus Wal kepada awak media yang meliput aksi penolakannya.

Setelah kota Solo, Zakir Naik yang dijadwalkan melakukan orasi di kota Malang tanggal 10 Juli, berlanjut di kota Bandung 12-13 Juli dan puncaknya di kota Jakarta 18-20 Juli. Gus Wal bersama PNIB dan beberapa elemen masyarakat lain meminta aparat untuk membubarkan acara ceramah intoleransi tersebut.

“Singapore pernah mendeportasi Abdul Somad saat dinilai acara kunjungannya membahayakan keamanan negara. Zakir Naik yang sudah jelas ditolak di berbagai negara justru dibiarkan masuk dan bebas berorasi. Ini seharusnya menjadi warning bagi pihak berwenang demi menjaga situasi negara dari bibit intoleransi yang selalu muncul usai Zakir Naik berceramah, bahkan kedatanganya saja sudah menimbulkan aksi Intoleransi, kriminal dan Terorisme seperti yang terjadi di Cidahu Sukabumi dan cilodong depok” imbuh Gus Wal.

Menurut Gus Wal, kasus intoleransi di berbagai daerah yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari peran pendakwah yang menyebar orasi kebencian antar agama dengan dalih intelektual.

“Kasus pengerusakan tempat ibadah di Cidahu Sukabumi dan Cilodong Depok beberapa waktu lalu selalu bermula dari kebencian kepada Agama lain. Kedatangan Zakir Naik bertemu dengan Rizieq Shihab menjadi proses menyuburkan paham intoleransi, Khilafah Radikalisme Terorisme yang membahayakan persatuan bangsa. Segera deportasi Zakir Naik dan batalkan jadwal acara safarinya diberbagai kota di Indonesia. Cara efektif melawan intoleransi dengan menindak tegas acara para biang tokohnya, bukan menangkap pelaku intoleransi setelah kejadian. Akan selalu muncul di tempat lain saat mereka sudah termakan paham Zakir Naik” kata Gus Wal menjelaskan alasan penolakannya.

(Singgih)

YUTELNEWS.com | Walaupun sempat adu fisik dan melapor, namun antara penjual Sofa dan Pembeli gelar Kesepakatan Restorative justice atau perdamaian antar kedua belah pihak. Sebelumnya bahwa mereka mengalami peristiwa yang tidak terduga hingga salah satu melapor kepada pihak berwajib.

Permasalahan percekcokan tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2025 Sekitar pukul 16.00 WIB di Kawasan Jodoh.

Peristiwa berawal adanya salah komunikasi atau kesalahpahaman antara penjual sofa dan pembeli yang dialami oleh sdr. David Manalu dan sdr. Andre.

Akhirnya kedua belah pihak sepakati dan diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan.

Terkait laporan yang di Polsek Batu Ampar maka kedua belah pihak bersepakat untuk mencabut laporan.

Sehingga Kedua belah pihak masing-masing berharap Semua berjalan baik dan menjalin silaturahmi dan kekeluargaan. /Red

YUTELNEWS.com | Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, SH., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Gunungsitoli atas Ranperda tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Gunungsitoli, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, S.T., M.Psi., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Enriko Ifolala Lase, S. Kom., Senin (07/07/2025)

“Ujar Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H., dalam Rapat Paripurna tersebut menyampaikan Penjelasan Wali Kota Gunungsitoli atas Ranperda tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 kepada DPRD, demi memenuhi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan kewajiban konstitusional kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Pedoman dalam Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H., mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, atas dukungan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, para Asisten, Kepala OPD lingkup Pemko Gunungsitoli, dan hadirin lainnya.

(K.Gea)

Siaga02.Com – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur mengonfirmasi identitas satu dari dua jenazah korban tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya. Identifikasi dilakukan melalui metode primer dan sekunder di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Minggu (6/7/2025).

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., didampingi Ketua Tim DVI Polda Jatim AKBP dr. Adam, merilis hasil identifikasi tersebut dalam keterangan resmi pada senin tanggal 7/7/2025 diposko DVI.

“Saat ini kami pastikan, satu jenazah berhasil diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari dan rekam gigi. Hasil ini telah divalidasi dan dikonfirmasi oleh pihak keluarga,” ujar AKBP dr. Adam.

Jenazah yang teridentifikasi adalah I Kadek Oke, laki-laki berusia 51 tahun, warga Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Ia tercatat sebagai salah satu penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali.

Sebelumnya, dua jenazah ditemukan pada Minggu siang sekitar pukul 12.00 WIB. Satu jenazah ditemukan dalam kondisi terapung oleh KRI Tongkol di sektor 3, sekitar 6 mil laut dari lokasi tenggelamnya kapal. Sementara satu jenazah lainnya ditemukan oleh nelayan di wilayah perairan Muncar.

Menurut Kapolresta, identifikasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengambilan data primer hingga pemeriksaan ciri-ciri fisik dan properti korban.

“Pemeriksaan antemortem memperkuat hasil identifikasi. Jenazah yang telah terkonfirmasi akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman,” ujar Kombes Pol. Rama.

Hingga saat ini, proses pencarian dan identifikasi korban terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan sejumlah unsur terkait.

Didik H

YUTELNEWS.com | Sosok kontroversial Zakir Naik merencanakan safari dakwah di Indonesia pada beberapa kota besar, seperti Solo, Malang, Bandung dan Jakarta. Sepak terjang Zakir Naik yang mengaku ulama untuk kembali menyebarkan perpecahan Agama, mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Ormas kebangsaan lintas Agama,suku, budaya dan tradisi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) secara tegas menolak acara dakwah tersebut dengan berbagai pertimbangan prinsip kerukunan umat beragama dan Persatuan Indonesia. Melalui ketua umumnya Gus Wal, Zakir Naik dianggap sosok di balik paham pemberontakan paham Agama, dan merupakan Bapak Intoleransi dan Terorisme Internasional.

“Zakir Naik bukan ulama, dia hanya lihai bersilat lidah memutar balikkan pemahaman antar Agama. Beberapa negara sudah menolak kehadirannya, Malaysia sudah mencekalnya, bahkan di negaranya sendiri sudah dianggap musuh masyarakat dan DPO kasus Terorisme. Indonesia wajib menolak demi keutuhan bangsa dari dakwah provokasi berjubah agama” ungkap Gus Wal.

Kota Malang, Solo, Bandung dan Jakarta direncanakan menggelar acara dakwah Zakir Naik pada bulan Juli. Menurut Gus Wal acara tersebut berpotensi terjadi gesekan sosial antar kelompok.

“Kalau Zakir sudah banyak yang menolak tetapi masih nekat berdakwah, maka berpotensi menimbulkan aksi saling serang. Pihak keamanan, Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri semestinya mempertimbangkan perijinan acara yang berpotensi ricuh” imbuh Gus Wal.

Di sisi lain kekhawatiran tersebut semakin beralasan karena pihak penyelenggara tidak mempertimbangkan dampak sosial yang selalu muncul seusai dakwah berbahasa asing tersebut.

“Perlu diperhatikan massa yang datang kemungkinan masa bayaran. Dakwah bahasa asing tidak mudah dipahami namun banyak sekali yang hadir. Ceramah Zakir yang tidak sampai ke khalayak akan menimbulkan kesalahpahaman. Selalu terjadi aksi menyalahkan Agama lain usai mendengarkan ceramah Zakir” lanjut Gus Wal.

Gus Wal dan PNIB menghimbau Pemerintah bisa lebih selektif mengijinkan dakwah kontroversi masuk ke Indonesia.

Belum Safari Dakwah keberbagai kota di Indonesia saja, kehadiran Zakir Naik sudah menimbulkan tragedi kelam yang berbau sara, Intoleransi dan kriminal seperti yang terjadi di Cidahu Sukabumi dan cilodong depok, kehadiran Zakir Naik di Indonesia lebih banyak mudhorotnya atau negatifnya tinimbang maslahat kebaikanya, dan jelas hanya menyuburkan Intoleransi dan paham Khilafah Terorisme, papar Gus Wal.

“Kita tidak pernah kehabisan ulama tradisional yang paham karakter budaya dakwah di Indonesia. Tidak perlu impor pendakwah kalau hanya mengejar sensasi sosok. Pendakwah impor, paham penyusup perusak kerukunan antar umat beragama, khilafah dan Terorisme hingga doktrin sesat sudah waktunya dihentikan” tegas Gus Wal.

Dalam acara PNIB Istighotsah Ngaji Pancasila di Beji Depok Sabtu 05 Juli 2025 dan di Kawasan Wisma Asri Bekasi Gus Wal mengajak untuk memperkuat dan kolaborasikan “NASAB” Nasionalisme Kebangsaan, Toleransi dan Moderasi Beragama serta Adat Tradisi Budaya Nusantara untuk membendung Intoleransi, Khilafah Terorisme yang semakin subur dengan berbagai pola, tutup Gus Wal.

(Singgih)

SIAGA02.com  – Setelah adanya penemuan sesosok jasad di perairan Selat Bali, kembali ditemukan adanya jasad kedua di perairan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut diduga merupakan korban Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya.

Jadi tepat pada Minggu (6/7/2025) ditemukan dua jasad yang diduga merupakan korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dan Muncar.

Jasad pertama ditemukan sekitar pukul 10:30 WIB oleh KRI Pulau Fanildo dengan menggunakan alat citra sonar.
Sementara itu, pada pukul 16:00 WIB, di perairan Muncar, nelayan menemukan satu lagi jasad korban KMP Tunu Pratama Jaya.

Kanit Satpolairud Polresta Banyuwangi Pos Muncar Bripka Wayan Wedhana mengatakan jasad itu langsung dibawa ke Pelabuhan Ikan Muncar untuk dievakuasi.

“Tiba di Pelabuhan Ikan Muncar sekitar pukul 18:30 WIB. Kemudian dibawa ke Puskesmas Kedungrejo, untuk selanjutnya dilarikan ke RSUD Blambangan,” ujarnya.

Pihaknya juga masih melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para nelayan lokal guna melakukan percepatan pencarian terhadap korban lainnya.

“Masih kami koordinasikan lagi. Satu korban tambahan berhasil ditemukan,” paparnya.

Untuk saat ini, seluruh korban yang ditemukan tersebut masih dilakukan identifikasi di RSUD Blambangan.
Sebab, tidak ada tanda pengenal yang melekat pada jasad korban sehingga sulit dikenali,
perlu diketahui jika KMP Tunu Pratama Jaya mengalami kecelakaan laut pada Rabu malam (2/7/2025).

Kapal itu membawa 65 penumpang termasuk 12 kru. Selain itu juga memuat 22 unit kendaraan berbagai golongan.

Didik H

YUTELNEWS.com | Seorang Calon Pasien (SW) sangat kecewa dengan RS Budi Kemuliaan (RSBK) yang tidak melayani pengguna BPJS yang masih aktiv. Dinilai peraturan tersebut amburadur.  Minggu (6/7/2025).

Sekitar pukul 03.00 malam hari, SW mengalami penyakit dalam yang bisa dikatakan sangat parah. Karena merasa sakit berat, SW langsung ke RSBK tersebut untuk berobat. Namun sayangnya, pihak RS menolak calon pasien tersebut.

“Saya pengguna BPJS aktiv, saya ditolak untuk berobat disini kecuali jika Bayar. Akhirnya saya ke RSHB dan diterima disana,” ujar SW ke awak media. Ia mengatakan salah salah satu Dokter Eng (inisial) mengatakan kepada calon pasien jika berobat harus bayar.

Akhirnya Calon pasien tersebut ditangani oleh pihak RSHB tanpa ada kendala.

Tim media pun telah meminta tanggapan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG, MM. terkait persoalan tersebut, namun belum memberikan jawaban.

Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009):

Pasal 190 UU Kesehatan mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis atau pimpinan rumah sakit yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Sanksinya bisa berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Undang-Undang Rumah Sakit (UU No. 44 Tahun 2009):

Pasal 29 ayat (1) huruf f UU Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, terutama pada pasien yang tidak mampu.

Sanksi Lebih Berat:

Jika penolakan tersebut mengakibatkan kecacatan atau kematian, sanksinya bisa lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar atau bahkan Rp2 miliar, tergantung pada UU yang berlaku.

SW pun mengucapkan terimakasih kepada pihak RSHB karena telah melayani dan menangani dengan serius sehingga pulih seperti biasa.

“Saya apresiasi kepada Pihak RSHB, WaDirut bapak Wisnu yang telah rekomendasikan sehingga saya bisa berobat dan sehat kembali,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada pihak RSBK, Dinas Kesehatan. /AL.

Bandung – YUTELNEWS.com

Masalah banjir kiriman yang kerap meresahkan warga Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, kini mulai teratasi.

Salah satu penyebab utama banjir selama ini adalah sampah kiriman yang terbawa aliran air dari wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, terutama saat hujan deras turun.

Wilayah terdampak seperti RW 17, RW 09 Pasigaran, hingga RW 13 Kampung Sukabirus sempat menjadi langganan luapan air yang bercampur sampah.

Namun, kini kondisinya jauh lebih baik berkat pembangunan langkah konkret Bupati Bandung Dadang Supriatna yang membangun Pintu Penahan Air di sekitar Jembatan Pasigaran Dayeuhkolot.

“Dulu tiap hujan besar, sampah-sampah dari aliran atas masuk semua ke lingkungan warga. Plastik, kayu, bahkan limbah rumah tangga ikut terbawa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tertahan, sampah enggak masuk lagi ke pemukiman,” ujar Nana (55), warga RW 17 Desa Citeureup.

Pembangunan pintu air berbahan besi ini merupakan hasil dari gerak cepat Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang menginstruksikan langsung kepada Dinas PUTR serta dibantu oleh Tri Rahmanto, tokoh masyarakat Lamajang Peuntas, untuk segera mencari solusi teknis di lapangan.

Warga Desa Citeureup bahkan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Dadang Supriatna dan Tri Rahmanto atas kepedulian nyata yang mereka lakukan. Langkah konkret yang dilakukan terbukti memberi dampak positif bagi keselamatan dan kenyamanan warga.

“Kami merasa punya pemimpin yang mau mendengar dan turun langsung. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Kang Tri. Semoga makin banyak wilayah yang terbantu seperti kami,” tutur Mimin, warga lainnya.

Tri Rahmanto yang juga pembina remaja masjid (Prima) bersama warga dan dukungan dari Bhabinkamtibmas Polsek Dayeuhkolot, kerap melakukan kontrol harian serta gotong royong di lokasi rawan banjir dan sumbatan sampah.

“Alhamdulillah, Pak Tri itu cepat merespons keluhan warga. Beliau langsung turun, bantu koordinasi dengan PRIMA , sampai informasi juga cepat sampai ke Pak Bupati,” ujar salah satu tokoh RW, Nana.

Di wilayah RW 13 Kampung Sukabirus, Komarudin (58) juga mengungkapkan hal serupa. Sebelumnya, air dari selokan mudah meluap karena banyak sumbatan sampah dan saluran yang dangkal.

Namun kini, kondisi tersebut berhasil diatasi setelah dilakukan normalisasi saluran TPT yang bermuara ke Sungai Cigede.

“Dulu air suka ngumpul di sini karena jalannya mampet. Sekarang sudah dibersihkan, dinormalisasi, alirannya lancar lagi. Terima kasih kepada Pak Tri yang sudah bantu koordinasi dengan pihak terkait,” ucap Komarudin.

Sampah Kiriman Harus Jadi Perhatian Bersama

Meski kondisi membaik, warga berharap agar masalah sampah kiriman tetap menjadi perhatian serius semua pihak. Menurut warga, penanganan di hulu sangat menentukan keberhasilan penanggulangan banjir di hilir.

“Masalahnya bukan cuma air hujan, tapi limbah rumah tangga dari atas yang terbawa. Kalau di atas enggak dikontrol, kami yang di bawah terus jadi korban,” ujar Komarudin. (**)



Yans.

YUTELNEWS.com | Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, SH, MH, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya kepada Ruslan Arif Soamole atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Buru periode 2025-2030. Pemilihan kembali Ruslan melalui aklamasi dalam Musyawarah Cabang PBB ke-VI di Namlea, mencerminkan kepercayaan besar kader dan struktur partai di Kabupaten Buru terhadap kepemimpinannya. Minggu, (6/7/2025).

Gugum menyatakan, “Selamat kepada Bapak Ruslan Arif Soamole atas amanah yang kembali diemban. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, PBB Kabupaten Buru semakin solid, progresif, dan gemilang dalam kontribusi politik dan pengabdian kepada masyarakat.” Ia menekankan pentingnya konsolidasi partai di tingkat daerah sebagai strategi PBB menghadapi tantangan politik mendatang.

Dukungan terhadap kepemimpinan Ruslan Arif Soamole juga datang dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD dari Gerindra yang turut menyampaikan ucapan selamat. Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Ruslan menjadi harapan baru bagi kemajuan PBB di Kabupaten Buru.

M. Masuku