NEWS

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Mulai hari ini kita diskusi. Sepakat untuk tidak sepakat, serta boleh memilih untuk tidak memilih.” Kalimat pembuka itu bukan sekadar retorika, melainkan sebuah ajakan terbuka dari Hakim Said, SH, untuk membangun iklim intelektual yang sehat melalui narasi, literasi, dan diksi yang tajam namun santun. Sabtu 10/05/2025.

Dalam iklim sosial dan politik yang seringkali terbelah oleh fanatisme atau polarisasi sempit, ajakan ini menjadi nafas segar bagi ruang diskusi publik yang semakin sempit. Menurut Hakim, perbedaan tidak harus menjadi pemicu perpecahan, melainkan peluang untuk mengasah nalar kritis dan memperkaya sudut pandang. Ia menegaskan:

“Dilakukan bukan karena benci, tetapi untuk belajar membangun argumentasi dengan narasi literasi. Gesekan dan konflik bukan untuk merusak, tapi untuk meningkatkan produktivitas, seperti putihnya beras yang bukan karena tumbukan, tetapi karena gesekan.”

Pernyataan ini mengandung filosofi mendalam: bahwa dialog, bahkan perdebatan sekalipun, jika dilakukan dengan niat baik dan cara yang sehat, justru menjadi katalisator kemajuan. Kita diajak untuk menjadikan lawan bicara bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman berpikir yang menyenangkan dan kawan dialog yang mengasyikkan.

Di tengah budaya instan, hoaks, dan cancel culture, Hakim Said menyerukan agar masyarakat, terutama generasi muda, berani berpikir kritis, terbuka pada perbedaan, dan menempatkan diskusi sebagai proses pembelajaran, bukan ajang pembenaran diri.

Ajakan untuk diskusi ini bukan hanya bentuk ekspresi individual, tapi juga strategi membangun peradaban yang lebih sehat. Sebab, seperti yang ia ungkapkan secara filosofis, konflik bukan musuh; konflik adalah peluang bertumbuh !.

Ketua Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi.

 ( Red )

Yutelnews.com – Jakarta
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, penindakan terhadap premanisme ormas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri.

Hal itu disampaikan R Haidar Alwi menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menyebut Kapolri takut dan kalah oleh premanisme ormas.

“Menyalahkan atau membebankan sepenuhnya tanggung jawab penindakan premanisme ormas kepada Polri adalah kurang tepat. Karena kalau terkait ormas, itu juga berhubungan dengan Kemendagri dan Kemenkumham,” kata R Haidar Alwi, Jumat (9/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa ormas yang berbadan hukum menjadi ranah Kemenkumham selaku pihak yang mengelurkan izin. Sementara ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di pemerintah merupakan ranah Kemendagri.

“Sedangkan jika ormas tersebut melakukan tindak pidana, baru penindakannya menjadi tanggung jawab Polri. Misalnya kasus pembakaran mobil polisi di Depok. Meskipun pelakunya anggota ormas, mereka tetap ditangkap dan diproses hukum karena perbuatannya masuk pidana,” jelas R Haidar Alwi.

Ia menegaskan, Kapolri pun secara resmi telah menginstruksikan jajarannya untuk memberantas premanisme melalui operasi yang telah dimulai serentak sejak 1 Mei 2025.

“Dan salah satu hasilnya adalah penangkapan terhadap 66 preman di Serang. Sebagian besar di antaranya merupakan anggota Ormas. Sebelum-sebelumnya anggota ormas yang terlibat tindak pidana juga tetap ditindak tegas. Jadi tuduhan Kapolri takut dengan premanisme ormas sama sekali tidak benar,” ungkap R Haidar Alwi.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan.

Satgas tersebut melibatkan Kemenko Polhukam, Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kementerian Investasi, BIN dan BSSN serta pelaksanannya dilakukan sinergis dengan seluruh kementerian/lembaga bekerjasama dengan pemda maupun instansi terkait lainnya.

“Bukti kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dari segala bentuk premanisme yang mengganggu ketertiban, kegiatan usaha serta iklim investasi. Masyarakat harus memberikan dukungan. Karena tidak ada satupun kejahatan yang bisa mengalahkan pemerintah dan masyarakat yang bersatu. Apalagi hanya ormas,” pungkas R Haidar Alwi.

(Singgih)

YUTELNEWS.com| Polda Jabar melaporkan perkembangan signifikan dalam pelaksanaan Operasi Pekat II Lodaya 2025 yang digelar sejak 1 Mei hingga 10 Mei 2025. Operasi ini menyasar aksi-aksi premanisme yang dinilai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Jawa Barat.

Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan S.I.K., S.H., M.H. mengatakan bahwa berdasarkan data hingga hari kedelapan, sebanyak 36 dari 44 target operasi berhasil diungkap, atau setara dengan 81,82 persen dari total target yang ditetapkan. Selain itu, kepolisian juga mengamankan 109 pelaku non-target, mencatat 98 korban, dan menangani 99 kasus premanisme yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk terminal, pasar tradisional, proyek pembangunan, hingga kawasan sengketa tanah dan hiburan malam.

Beragam barang bukti berhasil disita, antara lain 42 bilah senjata tajam, 1 airsoft gun, 15 sepeda motor, 4 mobil, 8 ponsel, 46 dokumen, dan uang tunai sebesar Rp 1.320.500.

“Operasi ini melibatkan 935 personel, terdiri dari 185 anggota Polda dan 750 anggota dari satuan wilayah jajaran.” ujar Irjen Rudi Setiawan, Jum’at (9/5/2025)

Menanggapi capaian tersebut, Kapolda Jabar menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.

“Polda Jabar serius dan konsisten dalam menindak segala bentuk premanisme yang meresahkan warga. Operasi ini tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan melalui kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kami juga menyasar pelaku – pelaku yang beroperasi secara digital.” katanya.

Ia menambahkan, Polda Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar lebih berani melapor bila mengalami atau menyaksikan aksi premanisme.

“Polda Jabar optimistis dapat menuntaskan operasi ini dengan hasil maksimal, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan investasi di Jawa Barat.” ungkapnya.

Selama pelaksanaan Operasi Pekat II, Ditreskrimum Polda Jabar bersama satuan wilayah juga berhasil mengungkap sejumlah kasus pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh pelaku premanisme di berbagai lokasi. Di antaranya, pengungkapan praktik pungli di Pasar Caringin Kota Bandung yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang memaksa sopir kendaraan niaga membayar uang parkir tanpa dasar hukum, serta aksi premanisme penjualan minuman secara paksa. Di Ciamis, Polisi menangkap sekelompok pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang dan barang di Pasar Ramadan, yang sempat viral di media sosial.

Selain itu, dalam unjuk rasa Hari Buruh (Mayday) di Taman Dago Kota Bandung, seorang mahasiswa diamankan karena membawa senjata tajam dan tongkat pemukul serta terjadi pengrusakan berat yang dilakukan 3 pelaku terhadap mobil patroli milik Polsek Kiaracondong dan tersangka kini ditahan di Mapolda Jabar.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menuturkan bahwa di wilayah Subang, premanisme juga terungkap di kawasan industri Smartpolitan dan pabrik keramik, di mana sopir logistik dipaksa membayar pungutan keamanan fiktif. Kasus serupa terjadi di Pasar Bogor, dengan modus penjualan kue secara paksa kepada pedagang, yang dilakukan oleh pelaku dengan rekam jejak panjang dalam kegiatan pungli. Bahkan, praktik pungutan parkir liar yang dikendalikan oleh individu bersenjata tajam juga berhasil dibongkar di sekitar Cafe Bajawa, Kota Bogor.

Bandung 9 Mei 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar.

Yans.

Sukabumi, – Yutelnews.com |  Dalam giat reses ke dua tahun 2025, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Teddy Setiadi, tak hanya menyerap aspirasi warga, tetapi juga langsung memberikan bantuan uang tunai untuk proses legalitas Gapoktan Sunda Mekar di kota Sirna bakti Rt 51 Rw 21 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Jum, at (9/5/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Teddi Setiadi tidak hanya mendengarkan keluhan dan harapan warga, tetapi juga memberikan bantuan langsung berupa uang tunai untuk mendukung legalitas kelompok tani (Gapoktan) Sunda Mekar.

“Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan agenda reses di Kampung Citundun, Desa Sundawenang. Banyak aspirasi yang disampaikan, mulai dari masalah irigasi, sarana pendidikan seperti madrasah dan MDTA, jalan lingkungan, hingga kebutuhan legalitas badan hukum kelompok tani dan persoalan lapangan pekerjaan,” ujar Teddy,

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi warga yang disampaikan dalam reses. Ia juga menambahkan bahwa usulan-usulan tersebut akan lebih mudah ditindaklanjuti apabila dilaporkan melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Usulan untuk legalitas Gapoktan akan saya bantu langsung secara pribadi. Karena legalitas ini penting sekali Banyak kelompok tani hanya memiliki legalitas sampai tingkat desa, padahal syarat resmi harus memiliki SK dari Kemenkumham yang diurus melalui notaris,” tegas Teddy.

Ia menyebutkan bahwa mayoritas kelompok tani kesulitan dari sisi anggaran untuk pengurusan legalitas, sehingga dirinya secara moral merasa terpanggil untuk membantu langsung. “Saya bantu anggaran untuk proses pembuatan akta notaris mereka. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Gapoktan,” Pungkasnya.

Reporter : Mirna

Yutelnews.com, Sulsel — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim didampingi Wakajati Sulsel, Teuku Rahman dan Koordinator, Nurul Hidayat mengikuti ekspose perkara untuk diselesaikan lewat keadilan restorative dari Kejari Parepare di Kejati Sulsel, Jumat (9/5/2025).

Ekspose perkara ini juga diikuti Kajari Parepare, Abdillah, Kasi Pidum, Baso Sutrianti, Jaksa Fasilitator A. Herlina Pepriyanti dan jajaran secara virtual dari Kejari Parepare.

Kejari Parepare mengajuk RJ untuk tersangka La Kona alias Kona bin Lapandi (22 tahun) yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana (kasus penganiayaan) terhadap korban Saiful bin La Ronrong (37 tahun). Diketahui, tersangka La Kona Alias Kona Bin Lapandi bekerja sebagai penjual ikan dan merupakan sepupu dua kali dari korban.

Kasus penganiayaan yang dilakukan La Kona kepada sepupunya Saiful terjadi pada hari Sabtu (18/1/2025) di Jalan A. Makkulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare atau di depan rumah tersangka dan korban. Berawal ketika tersangka keluar dari rumah untuk mencari orang yang melempari rumahnya.

Tersangka yang dalam keadaan mabuk, lantas berteriak-teriak di jalan raya depan rumahnya. Lalu memanggil nama korban, yan kebetulan rumahnya berhadapan. Saat korban Siful keluar dri rumah dan menhampiri tersangka, tersangka tiba-tiba mengeluarkan arang dari pinggang sebelah kirinya. Tersangka La Kona langsung mengayunkan parangnya ke arah korban. Saiful sempat menghindar dan berlari namun dikejar oleh tersangka hingga jarak 1 meter. Saat korban berbalik ke arah belakang, tersangka mengayungkan parang sebanyak 3 kali ke arah korban dan mengenai punggung kiri, lengan kiri atas dan leher belakang hingga membuatnya terjatuh. Kemudian datang saksi Iwan membantu korban sehingga tersangka pergi meninggalkan korban.

Adapun alasan pengajuan RJ tersebut diantaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Ancaman hukuman di bawah 5 tahun; telah ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka serta masyarakat merespon positif; tersangka dan saksi korban merupakan saudara sepupu dan bertetangga; tersangka masih muda dan bisa memperbaiki kelakuanya dimasa mendatang.

Kajati Sulsel, Agus Salim menyetujui permohonan RJ ini setelah mempertimbangkan syarat dan keadaan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

“Kita sudah melihat testimoni korban, tersangka dan keluarga. Telah memenuhi ketentuan Perja 15, korban sudah memaafkan tersangka. Atas nama pimpinan, kami menyetujui permohonan RJ yang diajukan,” kata Agus Salim.

Setelah proses RJ disetujui, Kajati Sulsel meminta jajaran Kejari Parepare untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi perkara dan tersangka segera dibebaskan.

“Saya minta jaksa fasilitator tetap memantau hubungan tersangka dan korban setelah proses RJ. Saya juga tegaskan seluruh tahapan penyelesaian perkara zero transaksional untuk menjaga kepercayaan pimpinan dan publik,” pesan Agus Salim. (Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Salah satu oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) inisial M, yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, diduga disinyalir nyambi menjadi calo Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainya.

Salah satu warga Batam yang enggan namanya disebutkan kepada media ini mengatakan, oknum M telah lama nyambi sebagai calo di Kamtor Disdukcapil Batam.

” Dia itu kan sebagai seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang digaji negara untuk melayani Warga bukan malah menjadi Calo,” katanya.

Sumber juga menyebutkan, oknum M selalu berada di ruang menyusui pada jam-jam tertentu untuk mengisi formulir sebagai syarat mengurus dokumen administrasi kependudukan.

” Pada Jam-jam tertentu oknum M selalu berada di ruang menyusui untuk mengisi formulir,” ujarnya.

Sumber menambahkan, perilaku oknum M ini harus segera dilaporkan kepada Walikota Batam,Amsakar Akhmad, agar diberikan tindakan tegas.

” Masalah ini harus segera dilaporkan kepada
Walikota Batam,Amsakar Achmad,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada Kepala Satpol PP, Pemko, Disduk dan pihak terlibat untuk keseimbangan dalam pemberitaaan. /Tim

Bersambung…

Pekanbaru – yutelnews.com 
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk bertindak cepat, terukur, dan tegas di seluruh wilayah hukum Polda Riau dalam pemberantasan aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat.

“Tidak ada tempat bagi premanisme, aksi intimidatif, ataupun ormas yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat. Polri harus dan akan hadir sebagai pelindung dan penegak hukum yang adil,” tegas Irjen Herry di Pekanbaru, Kamis (8/5/25).

Sebagai langkah konkret, Polda Riau akan segera membentuk tim khusus penindak premanisme di setiap Polres jajaran.

Tim ini bertugas melakukan deteksi dini, respons cepat, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk aksi yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga.

“Tim ini kami siapkan dengan pendekatan responsif dan represif. Ketika laporan masuk atau potensi gangguan muncul, tim langsung bergerak tanpa menunggu. Ini adalah bentuk nyata Polri hadir sebelum rasa aman masyarakat terganggu,” jelas Kapolda.

Senada dengan Kapolda, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan.

“Tim Ditreskrimum bersama Polres jajaran sudah melakukan pemetaan wilayah rawan aksi premanisme, termasuk pelaku-pelaku yang selama ini kerap melakukan pemalakan, penguasaan lahan secara ilegal, atau mengatasnamakan ormas untuk menakut-nakuti masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pemerasan, pungutan liar, intimidasi, hingga kekerasan atas nama kelompok atau organisasi.

“Tidak ada kompromi. Jika ada ormas atau kelompok yang menyimpang dari jalur hukum dan melakukan tindakan kriminal, premanisme, akan kami proses pidana. Kami juga membuka saluran pelaporan yang cepat dan aman bagi masyarakat,” tegas Kombes Asep.

Polda Riau mengajak seluruh masyarakat untuk berani melapor dan mendukung gerakan bersama memberantas premanisme serta menjaga ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat.|| AS

YUTELNEWS.com | Ciambar,- Babinsa Serka Yusup Dwi Prasetyo Bersama Tim BPD dan Tagana Melaksanakan kegiatan Evakuasi Tower Desa Roboh Dampak Angin Puting Beliung, Di Kantor Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar. Kamis, (8/5/2025).

Babinsa bersama Koramil 0607-10 Nagrak Serka Yusup Dwi Prasetyo segera mendatangi TKP serta melakukan koordinasi dengan aparat desa terkait untuk segera membantu evakuasi tower yang terkena bencana angin puting beliung.

“1 buah tower penyedia juga terlihat roboh diputar oleh angin puting beliung di desa Cibunarjaya, kami tengah berkoordinasi tim BPD dan tagana untuk segera melakukan Evakuasi tower tersebut,”ucap Serka Yusup Dwi Prasetyo.

Danramil 0607-10 Nagrak Lettu Inf. Dwi Suhartoyo kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua fihak, kami akan segera membersihkan pohon-pohon,puing puing dan tower yang menghalangi jalan sehingga akses warga masyarakat normal kembali seperti sediakala,” lanjutnya.

Hujan yang terjadi cukup deras disertai butiran es tersebut membuat warga panik karena hal itu jarang terjadi. Suara butiran es yang menutupi genteng yang terbuat dari seng atau sejenisnya menimbulkan suara keras.

“Kami menerjunkan sejumlah petugas untuk membantu melakukan evakuasi terhadap tower dan lainnya,” ujar Danramil Nagrak.

Disisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sukabumi dibantu instansi terkait juga menerjunkan petugas melakukan evakuasi pohon tumbang, dan lainnya.”pungkasnya.

Mirna

YUTELNEWS.com | Gunungsitoli,- Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si bersama Ketua TP-PKK Kota Gunungsitoli Ny. Veny Sowa’a Laoli menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Ke-VII Tahun 2025. Rangkaian kegiatan APEKSI diawali dengan acara gala dinner di Taman Surya Halaman Balai Kota Surabaya. Rabu, (07/05/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Munas dan menekankan pentingnya kolaborasi/Kerjasama antar daerah dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

Ucapan selamat datang Bapak dan Ibu Wali Kota seluruh Indonesia di Surabaya. Saya mengajak kita semua untuk merapatkan kolaborasi/kerjasama demi mensukseskan pembangunan kota kita untuk Indonesia yang lebih hebat,” ujar Eri Cahyadi.

Lebih lanjut, Eri menegaskan bahwa keberhasilan APEKSI bukan ditentukan oleh siapa yang paling menonjol, tetapi oleh kekuatan kebersamaan seluruh kota yang tergabung di dalamnya.

“Ini bukan soal persaingan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negeri melalui kota-kota yang kita pimpin. Mari satukan kota-kota kita di bawah APEKSI sebagai kekuatan dan contoh bahwa potensi kota adalah untuk Indonesia, sesuai tagline Dari APEKSI Untuk Negeri,” Ujarnya.

Acara yang berlangsung meriah ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan komitmen kolaboratif antar pemerintah kota se-Indonesia sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Indonesia dari kota-kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Gunungsitoli, Sekretaris Daerah Kota Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Kominfo Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Kabag Pemerintahan dan Kabag Protokol Kota Gunungsitoli.

(K.Gea).

Yutelnews.com — Sumsel
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI melakukan kegiatan supervisi penanganan tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (8/5/2025). 


Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Teuku Rahman didampingi Aspidum Rizal Syah Nyaman menerima rombongan Jampidum yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Nanang Ibrahim Soleh.


Wakajati Sulsel, Teuku Rahman mengatakan Kejati Sulsel mendapat kepercayaan dari Jampidum sebagai pilot projet dalam desentralisasi pengendalian dan pengawasan penyelesauan perkara berdasarkan keadilan restoratif secara mandiri.


“Kepercayaan tersebut kami manfaatkan dengan sangat baik. Kami pastikan penyelesauan perkara dengan keadilan restoratif semata-mata untuk memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat yang tidak dinodai adanya transaksi suap, gratifikasi maupun perbuatan tercela lainnya,” kata Teuku Rahman. 


Wakajati Sulsel melaporkan pelaksanaan RJ di wilayah hukum Kejati Sulsel sejak Januari sampai Desember 2024 sejumlah 138 perkara disetujui dan 7 perkara tidak disetujui. Kemudian pada periode Januari sampai Mei 2024, terdapat 67 perkara yang disetujui dan 1 perkara tidak disetujui.


Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Nanang Ibrahim Soleh mengatakan kegiatan supervisi ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di wilayah hukum Kejati Sulsel.


Termasuk untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi serta meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penuntutan maupun penyelesaian perkara pidana umum.


“Kejati Sulsel sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk pilot projet dalam desentralisasi pelaksanaan RJ telah menjalankan tugas dengan baik. Meski ada beberapa catatan yang masih perlu dibenahi,” kata Nanang.


Nanang menyebutkan masih kurangnya kesadaran dan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan RJ terhadap perkara yang terindikasi dapat dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


“Masuh kurangnya pemahaman untuk perkara yang layak dan tidak layak untuk dilakukan RJ. Tingkatkan pemahaman dan pembelajaran untuk semua Jaksa yang menangani perkara,” tutup Nanang . (Abu Algifari)

Pelalawan – yutelnews.com
Bupati Pelalawan H. Zukri SM menggelar acara Halal Bihalal bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Pelalawan di kawasan wisata Z-park Sky Land, Selasa malam (30/4/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj. Sekda Pelalawan T. Zulfan, Asisten I Zulkifli, S.Ag, Kadis Kominfo Faisal, S.STP, Kadis Sosial Edwin Rommel, serta Ketua FPK Pelalawan T. Nahar bersama seluruh jajaran pengurus paguyuban.

Dalam sambutannya, Bupati H. Zukri menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh elemen masyarakat dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjadikan momen Syawal sebagai titik balik untuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan pasca pelaksanaan Pilkada.

“Mari kita tinggalkan semua perbedaan, jangan simpan dendam, tidak perlu menoleh ke belakang. Saatnya kita menatap ke depan, saling menasihati dan memberi masukan demi kemajuan Pelalawan,” ujarnya.

Bupati Zukri juga mengajak seluruh paguyuban di bawah naungan FPK untuk aktif memberikan ide dan masukan kepada pemerintah daerah. Ia menyatakan terbuka jika perwakilan paguyuban ingin menjadwalkan pertemuan rutin, misalnya setiap tiga bulan, untuk menyampaikan aspirasi atau program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin menyia-nyiakan jabatan ini. Saya ingin lima tahun ini dihabiskan sepenuhnya untuk mengabdi. Untuk itu, saya butuh dukungan dan doa dari semua pihak,” tegasnya.

Ia juga meminta agar FPK dan masyarakat tak segan melaporkan jika ada keluarga yang kesulitan berobat, anak yatim terlantar, atau warga miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Sementara itu, Ketua FPK T. Nahar dalam sambutannya mengapresiasi tempat pertemuan yang dipilih malam itu. Ia menyebut Zpark bukan sekadar tempat bersantai, tapi juga lokasi yang memiliki nilai sosial karena hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

“Tempat ini bisa jadi ruang santai sambil bersedekah. Hasil usaha di sini untuk orang miskin. Jadi kalau ada acara, mari kita adakan di sini saja,” ajaknya.

T. Nahar juga mengusulkan agar Pemkab membangun balai pertemuan khusus untuk FPK, agar bisa menjadi wadah diskusi dan konsolidasi antar paguyuban. Ia memastikan bahwa FPK siap mendukung penuh program-program strategis Bupati Pelalawan.

“Sudah saatnya kita promosikan Pelalawan ke luar daerah. Potensi wisata kita banyak yang belum terekspos. Dengan dukungan bersama, Pelalawan bisa jadi tujuan wisata andalan di Provinsi Riau.” Tambahnya.|| AS