TPS3R Padamukti Jadi Percontohan, KDS Optimistis Persoalan Sampah Bisa Diselesaikan dari Desa

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com//Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan beberapa rekomendasi dalam rapat evaluasi Program Ekowisata Citarik yang berlokasi di bantaran Sungai Citarik, tepatnya di Desa Cibodas dan Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk.

Ekowisata Citarik dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi lingkungan berbasis pengelolaan sampah, ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat desa, dan pelestarian koridor sungai. Bahkan Ekowisata Citarik ini bakal dijadikan desa wisata edukasi pengolahan sampah.

Untuk itu Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) menyebut rekomendasi tersebut dibagi ke dalam langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, agar pengelolaan ekowisata sekaligus penanganan persoalan sampah di kawasan tersebut dapat berjalan lebih optimal.

KDS berharap Ekowisata Citarik yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun itu terus berkembang, tidak hanya sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat dalam menjaga sungai dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Untuk jangka pendek, dari total 178 TPS3R yang ada di Kabupaten Bandung, saya setuju untuk optimalisasi TPS3R eksisting seperti TPS3R Plus Padamukti. Termasuk juga soal insentif bagi para operator TPS3R, itu akan kita tindak lanjuti kajiannya nanti,” ujar KDS. saat rapat evaluasi di Rumah Dinas Bupati, pada Jumat(24/04/2026). 

Menurutnya, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) harus benar-benar dimaksimalkan agar mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke sungai sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

KDS juga menekankan pentingnya edukasi kepada warga agar terbiasa memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga.

Ia menjelaskan, sampah plastik memiliki nilai ekonomis karena dapat dijual kembali ke industri. Sementara sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi maggot maupun kompos yang bermanfaat bagi pertanian dan peternakan sehingga dapat pula menjadi bernilai ekonomis.

Karena itu, KDS meminta kepala desa untuk lebih aktif menggerakkan kepala dusun, RT, RW, hingga kader PKK agar edukasi pemilahan sampah menjadi gerakan bersama.

“Kalau perilaku masyarakat sudah berubah, persoalan sampah akan jauh lebih mudah ditangani. Jadi ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kebiasaan masyarakat,” katanya.

Rekomendasi kedua, lanjut KDS, berkaitan dengan penguatan regulasi. Ia menilai perlu adanya dukungan kebijakan berupa surat edaran maupun instruksi kepada seluruh kepala desa agar memaksimalkan fungsi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, koperasi desa dapat berperan membantu pendanaan operasional TPS3R, termasuk untuk membeli sampah plastik dari warga sehingga masyarakat memiliki motivasi ekonomi dalam memilah sampah.

“Karena bagaimana pun sebenarnya masalah sampah ini bisa selesai dari tingkat desa.Harus bisa dikelola di tingkat desa, didaur ulang, lalu hasilnya bisa diserap oleh industri,” paparnya.

Sementara rekomendasi ketiga adalah setiap TPS3R harus memiliki tim kerja yang ulet, jelas dan terstruktur, yang nantinya dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung.

Dengan adanya tim kerja yang resmi, pengelolaan TPS3R dinilai akan lebih terukur, memiliki tanggung jawab yang jelas, dan berkelanjutan.

Untuk jangka menengah, KDS juga mendorong adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah desa, DLH, Disperkimtan, kecamatan, hingga komunitas lingkungan agar pengelolaan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sedangkan untuk jangka panjang, ia berharap kawasan Ekowisata Citarik dapat menjadi model percontohan penanganan sampah berbasis masyarakat dan edukasi lingkungan yang bisa direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Bandung.

“Nah, kalau TPS3R ini dioptimalkan, saya semakin optimis persoalan sampah ini akan selesai,” tandasnya.

Selain TPS3R, potensi wisata dari Ekowisata Citarik ini para pengunjung bisa diarahkan untuk ber-jogging atau bersepeda, ada wisata pertanian dan perikanan, ada kampung UMKM dan wisata bantaran sungai.(*)

Yans.

Investasi Batam Meroket 102 %, Capai Rp.17,4 T di Awal 2026

YUTELNEWS.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Angka ini melesat 102,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan naik 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter).

Lonjakan tersebut menandai akselerasi kuat Batam di awal 2026 sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia.

Dari sisi komposisi, BP Batam mencatat struktur investasi semakin solid. Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp8,8 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyusul Rp8,5 triliun. Kenaikan PMDN yang menembus 216 persen secara tahunan mencerminkan lonjakan kepercayaan investor domestik, sementara PMA tetap terjaga kuat.

Secara sektoral, industri mesin dan elektronik memimpin dengan kontribusi 23,65 persen. Sektor kimia dan farmasi menyusul 21,18 persen, jasa lainnya 17,70 persen, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 13,09 persen. Komposisi ini menunjukkan Batam mendorong pertumbuhan berbasis nilai tambah sekaligus memperkuat ekosistem industri.

Di tingkat regional, Batam menyumbang sekitar 73,5 persen dari total realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai Rp23,8 triliun pada periode yang sama. Kontribusi ini menegaskan peran Batam sebagai motor utama penggerak ekonomi kawasan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menilai capaian ini mencerminkan kepercayaan investor yang terus menguat. “Lonjakan ini menunjukkan Batam tidak hanya menarik investasi, tetapi juga mengeksekusinya secara cepat, pasti, dan produktif,” ujarnya.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan dominasi Batam dalam peta investasi Kepulauan Riau memiliki arti strategis. “Batam memegang peran sentral dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Pertumbuhan ini menciptakan efek berantai ke sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa,” katanya.

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan kualitas pertumbuhan investasi. “Ini bukan sekadar lonjakan angka, tetapi mencerminkan struktur investasi yang sehat. PMA tetap kuat dan PMDN tumbuh agresif, menandakan Batam semakin dipersepsikan sebagai kawasan yang feasible, bankable, dan executable,” ujarnya.

Berdasarkan negara asal, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp4,82 triliun, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sebaran ini memperlihatkan posisi strategis Batam dalam jaringan investasi regional dan global.

BP Batam menegaskan akan menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan layanan investasi, percepatan penyediaan lahan dan utilitas, serta peningkatan kepastian berusaha. Ke depan, Batam tidak hanya membidik kenaikan nilai investasi, tetapi juga membangun ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

Sumber Matapedia6.com

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

JAKARTA –YUTELNEWS.com// Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah bergulir.

Hal tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis (23/04/2026).

Dalam kegiatan itu, PWI Pusat diwakili Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Aat Surya Safaat, yang hadir bersama unsur konstituen Dewan Pers lainnya.

PWI menilai, penguatan regulasi hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan ekosistem media digital yang semakin kompleks. Perlindungan tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjamin hak ekonomi dan moral wartawan, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas produk jurnalistik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menekankan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai strategis bagi publik dan kehidupan demokrasi.

Diskusi yang menyusul penyerahan dokumen itu turut menghadirkan Menteri Hukum dan Ketua Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers dan perusahaan media juga hadir, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Serikat Perusahaan Pers.

PWI memandang, revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab tantangan maraknya pelanggaran penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin, yang selama ini merugikan wartawan dan perusahaan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan industri media sekaligus menjamin hak publik atas informasi yang berkualitas.

Bagi PWI, momentum revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi peluang strategis untuk mempertegas posisi karya jurnalistik sebagai produk intelektual yang wajib dilindungi secara hukum dalam sistem nasional.

Caption: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) dan Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat (kiri) saat berdiskusi tentang perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi (kanan) di Hall Dewan Pers.

Yans.

Menjelang Hari HUT Ke – 385 Kabupaten Bandung, UPT Dalduk PK Dayeuhkolot, Beroprasi Layani Warga KB Gratis di Dua Wilayah Sekaligus.

Kab. Bandung – YUTELNEWS.com// Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hut ke-385 Kabupaten Bandung, UPT Dalduk PK Dayeuhkolot menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak serta gratis di dua wilayah, yakni Pkm Desa Dayeuhkolot dan Pkm Desa Cangkuangkulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. pada kamis (23/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melalui Upt Dalduk Pk Dayeuhkolot dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan KB gratis kepada masyarakat, sekaligus memperkuat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan .

Pelayanan KB gratis yang diberikan meliputi berbagai metode kontrasepsi, mulai dari pelayanan KB jangka pendek hingga jangka panjang, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Upt Dalduk PK Dayeuhkolot Hj Wahidatun Nikmah, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385.

Pelayanan KB gratis ini tidak hanya menjadi simbol peringatan hari jadi, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.

Melalui momentum ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas, demi mewujudkan generasi yang unggul dan sejahtera di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang warga peserta pelayanan KB, Imas (32), mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut, “Alhamdulillah dengan adanya pelayanan KB gratis ini kami merasa sangat terbantu, apalagi lokasinya dekat dan pelayanannya cepat. semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, yang mengapresiasi dengan kemudahan akses layanan yang diberikan pemerintah daerah melalui Upt Dalduk PK dayeuhkolot, “Dengan diselenggarakannya pelayanan KB ini, kami jadi lebih mudah mendapatkan layanan tanpa harus jauh-jauh. Ini sangat membantu bagi kami para ibu,” ucapnya.

Dengan terselenggaranya kegitan ini, Upt Dalduk PK dayeuhkolot terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang berdampak nyata kepada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bandung semakin “BEDAS” maju dan berkelanjutan menuju Indonesia emas.

Yans.

Hadir di Radio Rewako, Kejari Gowa Bahas Peran Kejaksaan dalam Mendukung Pembangunan

YUTELNEWS.com | Gowa – Program Jaksa Menyapa merupakan inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan mendekatkan lembaga penegak hukum dengan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan hukum secara langsung dan interaktif. Program ini umumnya disiarkan melalui radio maupun media penyiaran publik, guna meningkatkan kesadaran hukum, menyosialisasikan regulasi terbaru, serta memperkuat hubungan antara kejaksaan dan masyarakat.

Pada Kamis (23/04/2026), Kejaksaan Negeri Gowa hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Radio Rewako. Dalam kesempatan tersebut, hadir Vidza Dwi Astariyani, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi 2 Intelijen, serta Juandarita Rachman, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa.

Keduanya membahas secara mendalam mengenai peran kejaksaan dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam menyukseskan percepatan pembangunan proyek strategis di Kabupaten Gowa.

Di sela dialog, Vidza menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pendampingan dan pengawalan pembangunan secara preventif.

“Kejaksaan hadir memberikan pendampingan hukum dan pengawalan terhadap proyek strategis nasional maupun daerah, agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Juandarita menjelaskan bahwa peran intelijen kejaksaan mencakup pemetaan potensi hambatan dalam proses pembangunan.

“Melalui kegiatan intelijen yustisial, kami dapat mengidentifikasi risiko hukum maupun sosial yang berpotensi mengganggu kelancaran proyek. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah antisipasi. Ini merupakan bentuk nyata dukungan kejaksaan dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang berkualitas,” ungkapnya.

Dalam konteks Kabupaten Gowa, terdapat sejumlah proyek strategis nasional dan daerah yang tengah dalam tahap perencanaan, khususnya di bidang pengadaan dan infrastruktur, seperti peningkatan akses jalan nasional yang menghubungkan wilayah produksi pertanian dan pertambangan. Proyek-proyek ini dinilai vital karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Kedua narasumber juga menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pengawasan lebih optimal, terutama dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Kami berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi permasalahan dalam pelaksanaan proyek,” tutur Vidza.

Selain itu, kejaksaan mendorong agar seluruh pelaksanaan proyek strategis menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Penerapan good governance menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam pembangunan. Komitmen kejaksaan adalah memastikan setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari percepatan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Gowa,” tutup Juandarita.

(Abu Al Gifar)

 

KDS Wujudkan Harapan Warga, Masjid Besar Paseh Mulai Dibangun

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung H Dadang Supriatna bernostalgia saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Besar Paseh di Jalan Pejuang, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, pada Kamis (23/04/2026).

Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) itu mengenang momen dua tahun lalu saat melaksanakan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) di Desa Cipaku. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar Kecamatan Paseh memiliki sebuah masjid besar yang representatif sehingga masjid yang ada perlu direnovasi.

“Saya masih ingat waktu Jumling di sini. Waktu itu saya tanya ke Kepala Desa Cipaku, tapi ngakunya memang belum mampu untuk membangun masjid besar. Tapi kalau urusan masjid mah, geus teu kudu hariwang. Yuk urang sasarengan,” ujar KDS.

Pada kesempatan itu, KDS juga kut menyumbang dana pembangunan sebesar Rp50 juta dari kocek prbadinya. Ia pun kemudian mengukuhkan panitia pembangunan dan penyerahan sertifikat tanah masjid besar kepada KH Muhdlory selaku Ketua Yayasan Masjid Besar Paseh Bersahaja.

Menurutnya, pembangunan Masjid Besar Paseh ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan sarana ibadah masyarakat, sekaligus memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan di wilayah tersebut.

Ia berharap proses pembangunan masjid dapat berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama. Kang DS juga menegaskan siap membantu hingga pembangunan masjid tersebut tuntas.

“Insya Allah kita dorong bersama-sama, baik dari pemerintah daerah maupun dukungan masyarakat, supaya pembangunan masjid ini bisa segera selesai dan dimanfaatkan oleh warga,” katanya.

Masjid Besar Paseh nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, termasuk pembinaan umat, kegiatan keislaman, serta memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat.

Pembangunan masjid ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan, sejalan dengan salah satu visi Bandung Lebih Bedas yang agamis.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, harapan warga Paseh yang disampaikan sejak dua tahun lalu kini mulai terwujud secara nyata.(*)

Yans.

Air Bak Kontrol di Perampatan Palasari Keruh dan Berwarna Hitam, Warga Sangat Resah

KAB.BANDUNG – YUTELNEWS.com// Warga di kawasan Perampatan Palasari, kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan kondisi air yang keluar dari bak kontrol di lokasi tersebut. Padahal biasanya air yang keluar berwarna jernih, namun belakangan ini air justru keruh bahkan berubah menjadi hitam pekat.pada rabu 22/04/2026.

Kondisi ini membuat warga sekitar merasa khawatir dan bertanya-tanya mengenai penyebab perubahan warna air tersebut. Selain itu, keberadaan bak kontrol ini juga menjadi sorotan masyarakat setempat, karena hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Beredar pula berbagai spekulasi di masyarakat, termasuk isu yang menyebutkan bahwa bak kontrol tersebut tidak memiliki pemilik secara fisik atau sering dikaitkan dengan isu “siluman”. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai sumber air dan penyebab perubahan warnanya tersebut.

Warga berharap pihak terkait dapat segera melakukan pengecekan dan membersihkan saluran tersebut agar kembali normal dan tidak menimbulkan bau atau masalah kesehatan bagi lingkungan sekitar.

Yans.

Air Bak Kontrol di Perampatan Palasari Keruh dan Berwarna Hitam, Warga Sangat Resah

KAB.BANDUNG – YUTELNEWS.com// Warga di kawasan Perampatan Palasari, kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan kondisi air yang keluar dari bak kontrol di lokasi tersebut. Padahal biasanya air yang keluar berwarna jernih, namun belakangan ini air justru keruh bahkan berubah menjadi hitam pekat.pada rabu 22/04/2026.

Kondisi ini membuat warga sekitar merasa khawatir dan bertanya-tanya mengenai penyebab perubahan warna air tersebut. Selain itu, keberadaan bak kontrol ini juga menjadi sorotan masyarakat setempat, karena hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Beredar pula berbagai spekulasi di masyarakat, termasuk isu yang menyebutkan bahwa bak kontrol tersebut tidak memiliki pemilik secara fisik atau sering dikaitkan dengan isu “siluman”. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai sumber air dan penyebab perubahan warnanya tersebut.

Warga berharap pihak terkait dapat segera melakukan pengecekan dan membersihkan saluran tersebut agar kembali normal dan tidak menimbulkan bau atau masalah kesehatan bagi lingkungan sekitar.

Yans.

Perkuat Sinergi Pentahelix, Banjaran Gelar Rapat Kordinasi Fokus Tangani Banjir Secara Terpadu

Kab.Bandung –YUTELNEWS.com// Dalam upaya penanganan banjir di wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung, Banjaran menggelar rapat kordinasi memperkuat melalui sinergi antar unsur pentahelix. Hal ini diwujudkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. pada Kamis (23/04/2025).

Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Camat Banjaran Kasta Wiguna A.M.p dan dihadiri oleh Fokopimcam Banjaran, Anggota DPRD serta sejumlah perwakilan dari berbagai instansi, di antaranya UPTD PUTR, Balai Besar Wilayah Sungai (BWS), PSDA, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan para kepala desa serta perwakilan perusahaan.

Dalam pertemuan itu, para peserta membahas sejumlah program strategis yang akan segera dijalankan, seperti pembangunan dan perbaikan drainase, normalisasi aliran sungai, serta pembuatan tanggul penahan banjir. Selain itu, sistem peringatan dini banjir dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana juga menjadi fokus utama.

Camat Banjaran Kasta Wiguna, menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi kuat dari seluruh elemen pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

“Kita harus bekerja sama secara sinergis. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan anggaran, akademisi menyumbangkan kajian ilmiah, sektor swasta berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya, masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan, dan media menyampaikan informasi yang edukatif serta akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Camat Banjaran Kasta pun menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia mendorong pengembangan platform informasi terpadu agar seluruh pihak dapat mempercepat respon dan koordinasi saat terjadi bencana.

Dengan semangat kolaborasi pentahelix, penanganan banjir di wilayah kecamatan banjaran diharapkan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya.

Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh unsur dalam menghadapi tantangan bencana banjir dengan pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan.

Yans.

Kang DS Turun Langsung, Normalisasi Sungai Cisunggalah Dikebut Lewat Kolaborasi Pentahelix

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna meninjau langsung progres normalisasi Sungai Cisunggalah hari ketiga yang dikerjakan secara penathelix, di Desa Cibodas Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Kamis (23/4/2026).

Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) menyebut Sungai Cisunggalah ini melintasi empat desa sepanjang 5 kilometer. Antara lain Desa Bojong Kecamatan Majalaya, berlanjut ke Desa Panyadap, Padamukti dan Desa Cibodas Kecamatan Solokanjeruk.

“Sungai Cisunggalah ini bermuara di Sungai Citarik yang masuk ke Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang. Dalam normalisasi ini lebar sungai akan dikembalikan ke 8 meter,” jelas KDS.

Pihaknya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kerja pentahelix ini sehingga normalisasi sungai berjalan lancar, termasuk dengan kehadiran dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

“Alhamdulillah normalisasi sungai secara pentahelix saat ini sudah berjalan. Ini merupakan hasil kerja semuanya secara pentahelix. Kita akan kembalikan lebar Sungai Cisunggalah ini menjadi 8 meter sepanjang 5 kilometer” ujarnya.

KDS juga mengungkapkan sudah bertemu dengan Menteri PUPR atas support dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, yang hasilnya disetujui terkait usulan penanganan dan normalisasi Sungai Cisunggalah, pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, serta pembangunan kolam retensi di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek.

“Saya yakin ini akan berhasil. Mudah-mudahan proses normalisasi terus berjalan lancar dengan kerjasama pentahelix ini karena turut terlibat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga adanya swadaya masyarakat,” harap KDS.(*)

Yans.

Kepala Desa Ciapus Usep Suhendar Apresiasi Gercep Forkopimcam Gelar Rapat Koordinasi Pentahelix

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Usep Suhendar, menyampaikan mengapresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi terkait Pentahelix yang digelar oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Banjaran (Forkopimcam) setempat.pada kamis 23/04/2026.

Menurut Kades Usep Suhendar, kegiatan ini merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis untuk memperkuat sinergi antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, aparat keamanan, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. ” Melalui pendekatan pentahelix, berbagai permasalahan yang ada di wilayah dapat didiskusikan dan dicari solusinya secara bersama-sama, sehingga hasilnya akan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Forkopimcam Banjaran yang menggelar rapat ini. Kolaborasi yang kuat antar semua elemen adalah kunci untuk memajukan desa dan kesejahteraan warga. Semoga apa yang dibahas dan disepakati dalam rapat ini dapat segera diwujudkan menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat Ciapus dan sekitarnya,” ujar Usep Suhendar.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyatukan visi dan misi, serta merumuskan program -program kerja yang akan dilaksanakan secara terpadu. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif, diharapkan pembangunan di wilayah dapat berjalan lebih lancar, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Yans.

Bedah Rumah Ibu Lesmana, Hadir Pemerintah Sinergi TNI-Polri dan Tuai Pujian Warga

Bandung – YUTELNEWS.com// Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan pada, di Kampung Cilebak, Rt 04 Rw14, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kqbupaten Bandung. terus menuai apresiasi dari berbagai unsur pimpinan wilayah. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi TNI -Polri bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Camat Dayeuhkolot, Drs. Asep Suryadi, M.KP., menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya program tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan sosial di masyarakat.pada Kamis(23/04/2026)

Program Rutilahu ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik semata, tetapi merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang membutuhkan. ” Kami sangat mengapresiasi sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah desa, serta seluruh elemen yang terlibat. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa terus berklanjutan dan menjangkau lebih banyak untuk warga, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” ujarnya.

Sementara itu, Danramil 2407/Dayeuhkolot, Kapten Asep Yohana, juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam setiap kegiatan sosial untuk kemasyarakatan. “Kami dari jajaran Polri sangat mendukung penuh kegiatan seperti ini. Gotong royong adalah kekuatan utama bangsa kita, dan melalui program Rutilahu ini, kita bisa melihat bagaimana kebersamaan antara polri dengan masyarakat benar-benar terwujud. Ini adalah wujud nyata Polri terhadap dengan masyarakyat. Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Desa terpilih Cangkuang Kulon, Acep Koswara, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan dari berbagai pihak. “Kami atas nama pemerintah desa dan masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Polresta Bandung, Polsek Dayeuhkolot, Koramil, Kecamatan Dayeuhkolot, serta seluruh pihak yang telah membantu. ” Program ini sangat berarti bagi warga kami, khususnya Ibu Lesmana yang kini rumahnya sedang diperbaiki. Ini bukan hanya bantuan pembangunan, tapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat kami. Kami berharap sinergi seperti ini terus terjalin ke depannya,” tuturnya.

Perbaikan rumah milik Ibu Lesmana yang sebelumnya dalam kondisi tidak layak huni ini, kini tengah berjalan dengan semangat gotong royong. Keterlibatan dari berbagai unsur, termasuk Satpol PP dan Babinsa, serta partisipasi aktif warga menjadi cerminan kuatnya solidaritas sosial di wilayah tersebut.

Program Rutilahu ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang lebih layak huni sekaligus mempererat sinergitas antara aparat dan masyarakat di Kecamatan Dayeuhkolot***

Yans.

Ratusan Jamaah UKA Group Kepung Kantor Kecamatan Cibadak, Sengketa Tanah Disorot Tajam

YUTELNEWS.com  | SUKABUMI ,Ratusan massa dari Jamaah UKA Group menggelar aksi audiensi di Kantor Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/04/2026). Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus sorotan serius terhadap dugaan sengketa tanah milik Hj. Siti Eni Nuraeni di Desa Pamuruyan.
Dipimpin oleh Niksan Silgia Agung, massa mengusung tema

“Menegakkan Keadilan, Membasmi Kezoliman”. Mereka menilai terdapat ketidakjelasan status hukum atas lahan yang kini disebut telah dimanfaatkan sebagai dapur SPPG Mutiara, meskipun diduga masih dalam kondisi sengketa.

Dalam orasinya, Niksan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga hak kepemilikan yang harus dilindungi.

“Kami meminta kejelasan dan transparansi. Jika lahan ini masih dalam sengketa, maka penggunaannya harus ditinjau ulang agar tidak merugikan pihak yang berhak,” tegasnya di hadapan massa dan awak media.

Selain menyuarakan aspirasi, massa juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas lahan yang digunakan dalam operasional dapur SPPG Mutiara. Mereka menilai, program pemerintah harus berjalan di atas dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Desakan juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar tidak bersikap pasif. Massa meminta pemerintah daerah segera turun tangan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan terbuka.

Tak hanya itu, Kepolisian Resor Sukabumi turut didesak untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah diajukan. Penanganan yang cepat, profesional, dan transparan dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Selama aksi berlangsung, ratusan peserta membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan. Mereka juga menegaskan pentingnya nilai amar ma’ruf nahi munkar sebagai landasan moral dalam memperjuangkan hak dan menolak dugaan ketidakadilan.

Perwakilan massa kemudian diterima oleh pihak Kecamatan Cibadak untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan kronologi singkat sengketa tanah serta permintaan agar pemerintah dapat memfasilitasi penyelesaian dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak kepemilikan lahan serta dugaan pemanfaatan aset yang belum memiliki kepastian hukum. Jamaah UKA Group berharap, melalui aksi ini, seluruh pihak dapat segera mengambil langkah konkret guna memastikan keadilan bagi semua pihak.

Aksi pun berakhir damai, dengan harapan adanya tindak lanjut nyata dari pihak berwenang agar sengketa tanah tersebut dapat diselesaikan secara hukum, transparan, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Dana Desa 2026 Disosialisasikan, Kades Batununggal Tegaskan Transparansi Tanpa Tawar

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Pemerintah Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menggelar sosialisasi Dana Desa Tahun 2026 di Aula Desa Batununggal. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan arah pembangunan desa berjalan tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kamis ( 23/4/2026 )

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Binwas Kecamatan Cibadak, Ketua BPD, Kepala Desa, serta para Ketua RW se-Desa Batununggal. Suasana forum berlangsung serius namun penuh semangat kebersamaan. Aparatur desa dan unsur masyarakat tampak aktif berdiskusi, menyamakan persepsi demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kepala Desa Batununggal, Mulyadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa Dana Desa merupakan amanah besar yang harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.

“Tidak boleh ada ruang untuk penyimpangan. Setiap rupiah Dana Desa harus jelas peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan.
Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.

Mulyadi juga mengajak seluruh pihak, mulai dari BPD, RW hingga masyarakat, untuk aktif mengawal setiap program pembangunan agar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi warga.

Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga ruang partisipatif bagi masyarakat untuk memahami, mengawasi, dan terlibat langsung dalam pembangunan desa.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat, Desa Batununggal optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan warga.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Somasi Kedua Diabaikan, Warga Kiab Jaya Desak PT Kina Balu Perkasa Bertanggung Jawab atas Serangan Hama di Kebun Sawit

Pelalawanyutelnews.com ||
Konflik antara warga Desa Kiab Jaya, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan dengan PT Kina Balu Perkasa kembali memanas. Somasi kedua yang dilayangkan warga pada 11 April 2026 pukul 19.59 WIB melalui salah satu karyawan perusahaan, hingga kini belum mendapat respons dari pimpinan perusahaan.

Somasi tersebut ditembuskan kepada tiga unsur pimpinan wilayah: Kapolsek Bandar Sekijang AKP Abdul Halim, S.E., M.H., Camat Bandar Sekijang Yasri Budu, dan Kepala Desa Kiab Jaya Herman. Langkah ini diambil warga sebagai upaya terakhir sebelum menempuh jalur hukum lebih lanjut.

Tuntutan Mediasi Tak Digubris
Menurut perwakilan warga, inti somasi adalah meminta kehadiran langsung pimpinan PT Kina Balu Perkasa, Bapak Yoko, untuk melakukan mediasi terbuka. Warga yang terdampak serangan hama kumbang tanduk atau wawung di kebun kelapa sawit menuntut pertanggungjawaban perusahaan.

“Sudah dua kali kami somasi, tapi tidak ada itikad baik. Kami hanya minta duduk bersama, bicara, dan perusahaan bertanggung jawab. Kebun kami habis dimakan hama, sementara kebun perusahaan aman-aman saja,” kata salah satu warga terdampak yang enggan disebutkan namanya, Senin 21 April 2026.

Dampak serangan hama disebut sudah berlangsung berbulan-bulan dan menggerogoti batang hingga pucuk sawit milik warga. Akibatnya, produktivitas tandan buah segar anjlok dan banyak petani terancam gagal panen.

Perusahaan Klaim Sudah Ganti Rugi, Kuasa Hukum Warga Bantah
Pada 14 April 2026, manajemen PT Kina Balu Perkasa justru menyurati kuasa hukum warga, Nila Hermawati, S.H. Dalam surat itu, perusahaan menyatakan telah memberikan kompensasi kepada seluruh 16 warga terdampak pada 18 Maret 2026 di kediaman Sekretaris Desa Kiab Jaya, Padrianto.

Pernyataan tersebut langsung dibantah keras oleh Nila Hermawati.

“Yang saya tuntut bersama masyarakat adalah warga yang belum dapat ganti rugi. Pertanyaannya sederhana: kenapa sebagian dapat dan sebagian tidak? Klien saya termasuk yang tidak menerima, dan tidak ada tanda terima uang ganti rugi tertanggal 18 Maret 2026 itu,” tegas Nila saat dihubungi tim media, Senin 21 April 2026.

Nila menambahkan, pihaknya mengantongi daftar nama warga yang belum menerima kompensasi dan siap membawa bukti tersebut ke ranah hukum jika mediasi kembali buntu.

“Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Kalau memang sudah bayar semua, tunjukkan buktinya,” ujarnya.

Tembusan ke Aparat, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Dengan diabaikannya dua kali somasi, warga berharap Polsek, Camat, dan Kepala Desa sebagai pihak yang menerima tembusan dapat memfasilitasi pertemuan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari AKP Abdul Halim, Yasri Budu, maupun Kepala Desa Herman terkait langkah yang akan diambil.

Upaya konfirmasi kepada pimpinan PT Kina Balu Perkasa, Bapak Yoko, juga belum membuahkan hasil. Nomor telepon yang biasa dihubungi warga tidak aktif, dan kantor perusahaan di lapangan tertutup saat didatangi.

Potensi Eskalasi Konflik
Pengamat konflik agraria menilai diamnya perusahaan berpotensi memperkeruh keadaan.

“Somasi itu ruang dialog. Kalau dua kali diabaikan, artinya perusahaan menutup pintu komunikasi. Warga bisa melapor ke DLHK terkait dugaan pencemaran atau kelalaian pengendalian hama, ke Disbun untuk aspek budidaya, bahkan gugatan perdata,” kata pengamat yang meminta namanya tidak ditulis.

Warga menyatakan tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Opsi aksi damai ke kantor perusahaan dan laporan ke Polda Riau tengah dipertimbangkan bila dalam sepekan tidak ada tanggapan.

“Kami kooperatif, kami pakai jalur somasi. Justru perusahaan yang sekarang dianggap tidak kooperatif,” tutup Nila Hermawati.|| TIM

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.