Di Hadapan Masyarakat, Pemdes Sukadamai Ungkap Laporan Pertanggungjawaban 2025 dan Program 2026

Berita, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Pemerintah Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, menggelar kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun 2025 sekaligus sosialisasi APBDes Tahun 2026 di hadapan masyarakat. Selasa ( 31/3/2026 )

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang inspiratif dan partisipatif.

Dalam pemaparannya, pemerintah desa menyampaikan berbagai capaian pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025. Salah satunya pembangunan gedung Posyandu di Kampung Salagombong RT 04/03 yang telah rampung 100 persen. Dengan anggaran sebesar Rp14.798.000 dan ukuran bangunan 4 x 6 meter, kini masyarakat di wilayah RW 03 telah memiliki fasilitas kesehatan yang lebih layak dan representatif.

Selain itu, pembangunan jalan lingkungan di Kampung Cibungur RT 01/06 juga berhasil direalisasikan dengan volume 160 x 0,1 x 0,2 meter dan anggaran sebesar Rp18.330.000. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas serta menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Kepala Desa Sukadamai, Rudi Hartono, menegaskan bahwa keterbukaan kepada masyarakat menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan desa.

“Kami ingin masyarakat mengetahui secara langsung penggunaan anggaran desa serta ikut berperan dalam mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur DPMD Kabupaten Sukabumi, Camat Cicantayan, unsur Forkopincam, Babinmas, Babinsa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga dari setiap dusun.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif, di mana masyarakat aktif menyampaikan pertanyaan, masukan, serta harapan terhadap program pembangunan ke depan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Desa Sukadamai berharap pembangunan desa dapat terus berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Penyegaran Birokrasi, Kang DS Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tegaskan Integritas .

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna melantik dan mengambil sumpah jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, pada Rabu (01/04/2026), di Rumah Dinas Bupati, Soreang.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar birokrasi di Kabupaten Bandung semakin adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Ia meyakini, dengan niat baik, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki para pejabat yang dilantik, seluruh jajaran dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih maju dan berdaya saing.

“Kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai tersebut harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Kang DS juga menginstruksikan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi serta pemetaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Hal tersebut dinilai penting agar dapat bergerak cepat dan efektif dalam menjalankan amanah baru.

Selain itu, Kang DS menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

“Bekerjalah dengan ikhlas dan tuntas. Jangan melihat jabatan dari aspek materi semata, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kesehatan fisik, terus meningkatkan wawasan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga menegaskan bahwa proses pelantikan dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan biaya.

“Saya tidak pernah memungut uang sepeser pun untuk pelantikan ini. Semua murni untuk kebaikan dan kemajuan pelayanan masyarakat Kabupaten Bandung,” tandasnya.

 

Yans.

Pemerintah Luncurkan Tranformasi Budaya Kerja ASN 2026, Dorong Efisiensi dan Digitalisasi

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com//
Pemerintah melalui kementerian dalam negeri resmi menerapkan Tranformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara( ASN)
Mulai 1 April 2026 , dengan fokus utama Pada peningkatan efesiensi energi , penghemat anggaran , dan transisi ke ekosistem digital menyeluruh.pada 01/04/2026.

Salah satu poin krusial adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri , Serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 % dengan imbauan beralih ke kendaraan listrik atau tranportasi Umum.
“Kepala perangkat daerah di beri peran sebagai auditor energi internal untuk memastikan penghematan utilitas dan BBM , yang hasilnya wajib di alokasikan kembali untuk program prioritas daerah yang berdampak langsung pada masyarakat .

Penerapan pola kerja hibrid di lakukan dengan batasan tegas ; jabatan strategis dan unit layanan publik dasar seperti kesehatan , pendidik , dan perizinan tetapi wajib bekerja dari kantor . Bagi ASN yang di perbolehkan Bekerja dari rumah ( WFH) , wajib menjaga kinerja dan mematikan perangkat elektronik di ruang kerja kantor .

Transportasi ini juga mengedepankan Digitalisasi melalui sistim pemerintahan berbasis Elektronik ( SPBE ), e office, dan tanda tangan elektronik untuk mengurangi ketergantungan Pada dokumen kertas . Pelaksanaan kebijakan dipantau setiap dua bulan dengan pelaporan digital melalui tautan resmi , dimana bupati/ wali kota harus melaporkan capaian ke Gubernur paling lambat tanggal 2 setiap bulan ,dan selanjutnya di sampekan ke kementerian dalam negeri pada tanggal 04 Mei 2026 .

 

Yans.

Di Musrembang RKPD 2027, Bupati Kang DS Soroti 157 Ribu Rumah yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pemerintah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Tingkat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).

Bupati Dadang Supriatna mengatakan yang menjadi isu strategis dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 itu di antaranya Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus fokus pada peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan sumber daya manusia, dan fokus pada penanganan 157 ribu rumah tidak layak huni atau rutilahu yang tersebar di Kabupaten Bandung.

“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027 adalah pertama infrastruktur karena akses jalan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu dalam rangka mengatasi kemacetan,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Apalagi sebelumnya, Kang DS mendapatkan informasi dan aspirasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Cibaduyut pada setiap pagi dan sore kerap dilanda kemacetan kendaraan.

Selain memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan, Bupati Bandung fokus pada bagaimana penataan saluran drainase untuk mengurangi genangan air, selain untuk mempercepat aliran air.

“Ini menjadi skala prioritas. Saya dengar tadi dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Bandung pagu anggarannya tahun 2027 di angka Rp103 miliar. Kalau dibagi 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, sehingga Rp3 miliar per kecamatan,” ujarnya.

Namun demikian, Kang DS mengungkapkan pada Musrenbang tersebut terungkap ada belanja-belanja strategis, sehingga nanti akan dikaji lagi.

“Berharap tahun 2027, belanja modal bisa melebihi diatas Rp1 triliun. Maka kalau Rp1 triliun bisa dibagi untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Terutama dalam upaya mendukung program strategis Pak Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Bedas menyoroti isu strategis lainnya dalam menyoroti peningkatan SDM atau Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.

“Nantinya untuk pencari kerja melalui dinas-dinas yang sudah ada di lingkungan Pemkab Bandung. Contohnya Dinas Ketenagakerjaan, dan ibu-ibu yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan bisa melalui Dinas Pendidikan, yaitu melalui program makeup artist. Tapi pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang. Bahkan disampaikan oleh masing-masing delegasi, seperti ini keinginan di tiap-tiap desa pelatihannya,” tuturnya.

Apa yang disampaikan dalam Musrenbang itu, lanjut Kang DS, kemudian ditampung oleh Bapperida sesuai dengan kebijakannya.

“Nanti kita akan programkan. Apa kira-kira yang paling dominan. Tetapi saya menyarankan dalam rangka peningkatan SDM dan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi, saya lebih menyarankan mendorong dan mensukseskan program prioritas Pak Presiden, terutama dalam ketahanan pangan. Contoh dalam ketahanan pangan hortikultura, contoh ketahanan pangan terhadap protein. Kebutuhan telur kita tinggi, kebutuhan sayuran kita tinggi, ” tuturnya.

Untuk itu, ditegaskan Kang DS, Pemkab Bandung menggerakkan program Gertaman atau Gerakan Tanami Halaman.

“Maka kita akan dorong untuk pembibitan dan polibag, termasuk lainnya. Termasuk dalam pembibitan ayam petelur juga akan kita dorong,” ujarnya.

Dengan mendorong masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi itu, Kang DS berharap suplai telur, sayuran dan lainnya untuk kebutuhan program MBG atau Makan Bergizi Gratis bisa terpenuhi dan kolaborasi dengan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang ada di masing-masing desa.

Bupati Kang DS juga turut menyoroti sebanyak 157 ribu rumah di Kabupaten Bandung masuk dalam daftar rumah yang harus diperbaiki atau menjadi perhatian pemerintah.

“Dari 157 ribu rumah itu, sebanyak 80 ribu rumah status tanahnya milik pribadi. Ternyata 80 ribu rumah itu, setelah dilakukan assessment ternyata keluar angka 45 ribu yang harus prioritas diselesaikan. Yang 77 ribu di atas tanah PT.PN (Perkebunan Nusantara) dan tanah-tanah carik,” ujarnya.

Menurutnya, rumah yang ada di atas tanah PTPN dan tanah carik tidak bisa dibantu melalui APBN maupun APBD.

“Tetapi saya kemarin mendengar dari Pak Dirjen, bahwa untuk tahun berikutnya boleh dibantu melalui APBN maupun APBD selama ada surat dari yang bersangkutan, misalnya dari PTPN bisa menempati minimal selama 10 tahun. Apabila sudah ada surat pernyataan, nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan program dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” ungkapnya.

Terkait hal itu, Kang DS berencana untuk bertemu langsung dengan Direktur PTPN untuk mencari solusi terbaik.

“Insya Allah kita akan dorong terus, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pangalengan dan Pacira Kabupaten Bandung bisa selesai,” harapnya.**

 

Yans.

Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri Wiyagus Harap IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Jatinangor,Jabar – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten. Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah. “Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi. Karena itu, para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan,” ujarnya.

Ia berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing. Ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.

Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak. Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.

“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans

Di Saat Yang Lain Berteduh, Kades Pawenang Pilih Turun ke Lapangan

Berita, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

 

YUTELNEWS.com |  Sukabumi  ,Di tengah guyuran hujan yang tak kunjung reda, semangat pengabdian tak ikut surut. Saat sebagian orang memilih berteduh, Kepala Desa Pawenang, Aa Hilman Nulhakim (Aa Iing), justru turun langsung ke lapangan meninjau proses pembangunan yang tengah berjalan, Rabu (31/3/2026).

Dengan langkah mantap menembus basah dan lumpur, ia memastikan setiap pekerjaan tetap berada di jalur yang semestinya. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan optimal.

Tak hanya melihat dari kejauhan, Aa Iing juga berdialog langsung dengan warga dan para pekerja. Ia mendengarkan masukan, menyerap aspirasi masyarakat, hingga mengecek progres pekerjaan secara detail. Baginya, pembangunan bukan sekadar soal fisik, tetapi juga tentang kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

“Meski hujan, pengawasan harus tetap jalan. Kita ingin pembangunan ini tepat waktu, tepat sasaran, dan hasilnya benar-benar berkualitas,” ujarnya di sela peninjauan.

Kehadiran orang nomor satu di Desa Pawenang tersebut menjadi suntikan semangat bagi warga.

Mereka merasa diperhatikan dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil yang sedang dikerjakan.

Langkah ini menjadi bukti bahwa komitmen membangun desa tidak mengenal cuaca. Justru di saat kondisi sulit, kepemimpinan diuji dan dibuktikan melalui aksi nyata di lapangan.

Dengan semangat gotong royong yang terus terjaga, Desa Pawenang melangkah maju menuju pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hujan bukan menjadi penghalang, melainkan saksi dari tekad kuat untuk mewujudkan desa yang lebih baik.

MariBersamaMembangunDesaPawenang PawenangMencrang

Reporter : Mirna

( Kabiro Sukabumi )

Warga Kian Geram, Bina Marga Provinsi Didesak Segera Tangani Perbaikan Dranase.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Keluhan warga terhadap kondisi saluran drainase di jalan Terusan Mohamad Toha, Kecamatan Dayeuhkolot, kini tidak lagi sekadar keresahan, melainkan telah berubah menjadi desakan keras. Banjir yang terus berulang setiap hujan deras, ditambah kerusakan jalan yang kian parah, dinilai masyarakat sebagai persoalan serius yang tak kunjung ditangani secara nyata.

Seperti hal di kawasan Palasari, genangan air hampir selalu terjadi saat hujan turun, dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi ini membuat akses jalan terganggu dan memaksa warga serta pengendara mempertaruhkan keselamatan setiap kali melintas.

Masalah utama yang disorot warga adalah buruknya sistem drainase yang diduga mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi optimal. Air dengan cepat meluap ke badan jalan, menciptakan genangan luas yang tak kunjung tertangani secara menyeluruh.

Di saat yang sama, kondisi jalan yang berlubang dan tertutup air memperparah risiko. Lubang-lubang besar yang tidak terlihat menjadi “jebakan” bagi pengendara. Bahkan, beberapa bulan lalu, kecelakaan tragis terjadi hingga merenggut nyawa seorang mahasiswa, yang diduga terperosok akibat kondisi jalan tersebut.

Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi semua pihak. Namun dari sudut pandang media, kondisi yang terjadi justru dinilai ironis. Pasca kejadian yang memakan korban jiwa tersebut, hingga kini belum terlihat adanya respons nyata di lapangan dari pihak Bina Marga Provinsi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kecepatan dan prioritas penanganan terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat.

“Setiap hujan pasti banjir, tidak pernah berubah. Air tinggi, jalan rusak, kami selalu was-was. Sudah ada korban, tapi sampai sekarang belum ada tindakan yang benar-benar terasa. Kami hanya ingin jalan ini aman dan perbaikan drainase dari pihak bina marga,” ujar asep, warga setempat, pada Selasa (31/3/2026) di lokasi

Nada serupa juga disampaikan warga lainnya yang sering melintas jalan Palasari yang semakin kehilangan kesabaran.

“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, kami khawatir akan ada korban lagi. Kami minta Bina Marga jangan menunggu lebih lama. Harus ada tindakan nyata, terutama perbaikan drainase,” ungkap warga

Dari penelusuran tim media, sebelumnya telah ada komunikasi dengan tim Penangan banjir Dayeuhkolot yang menyebutkan bahwa usulan, kajian, dan langkah mitigasi telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait. Namun demikian, hingga saat ini, masyarakat menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang signifikan di lapangan.

Di sisi lain, upaya swadaya yang dilakukan masyarakat dan penangan banjir di wilayah RW 3 Palasari sempat menunjukkan hasil, di mana genangan air pada hujan terakhir relatif lebih cepat surut. Meski demikian, warga menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tanpa penanganan menyeluruh di sepanjang Jalan Terusan Mohamad Toha.

Dari sudut pandang media, kondisi ini menjadi catatan serius. Banjir yang terus berulang, drainase yang tidak optimal, serta jalan rusak yang telah memakan korban jiwa, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian biasa. Diperlukan langkah cepat, terukur, dan menyeluruh untuk mencegah risiko yang lebih besar.

Masyarakat kini tidak hanya mengeluhkan, tetapi secara terbuka mendesak adanya respons cepat dari Bina Marga Provinsi. Penanganan drainase, pengerukan saluran, hingga perbaikan jalan berlubang dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Dengan kondisi yang terus berulang dan risiko yang nyata di depan mata, warga berharap Bina Marga Provinsi segera menunjukkan respons konkret di lapangan.

“Sebelumnya telah ada usulan, kajian, serta langkah mitigasi yang disampaikan melalui berbagai pihak terkait. Namun demikian, kami menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang signifikan di lapangan terutama dari pihak Bina Marga, Provinsi,” pungkas warga .

 

Yans

Ceramah di PKN Tingkat II LAN, Kajati Sulsel Bagikan Pandangan Terkait Tata Kelola birokrasi yang transparan dan Akuntabel. 

NEWS|oleh

SULSEL, YUTELNEWS.COM – Integritas dan sistem birokrasi yang kuat adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Integrasi nilai integritas mencegah korupsi, sementara sistem birokrasi yang kokoh (melalui digitalisasi dan pelayanan prima) memastikan efisiensien mencegah kesewenang-wenanan, dan mempercepat reformasi

Melalui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berlokasi di Jalan Raya Baruga No. 48 Antang, Makassar, pada Rabu (31/3/2026).

Di hadapan para peserta pelatihan yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari berbagai instansi, baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Kajati Sulsel membawakan materi bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”.

Dalam paparannya, Dr. Didik Farkhan menegaskan bahwa seorang pemimpin yang berintegritas harus senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, serta terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan.

“Dalam penegakan hukum, integritas menjadi fondasi utama legitimasi hukum dan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Integritas bukan sekadar nilai, melainkan kompas dalam setiap keputusan hukum yang diambil,” ujar Didik Farkhan.

Lebih lanjut, Kajati Sulsel membagikan pandangannya terkait tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya membangun sebuah sistem yang kuat untuk mencegah terjadinya celah penyimpangan.

“Saya adalah orang yang lebih percaya pada sistem daripada sekadar mengandalkan moral seseorang di dalam birokrasi,” tegasnya.

Pandangan tersebut dibuktikan melalui berbagai rekam jejak inovasi pelayanan publik yang pernah ia gagas. Ia menceritakan proses panjang dalam membangun sistem e-Tilang saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya. Sistem tersebut mengintegrasikan kerja sama lintas instansi dengan Pengadilan Negeri untuk memfasilitasi sidang secara online, pembayaran denda tilang secara nontunai (cashless), hingga terobosan penyediaan layanan antar jemput denda tilang langsung ke rumah warga.

Semangat perbaikan sistem tersebut juga ia bawa ke Sulawesi Selatan dengan meluncurkan layanan “Saksi Prima” yang berkolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Layanan inovatif ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi para saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan.

Sebagai seorang jaksa, Dr. Didik Farkhan juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya penyelamatan aset milik pemerintah, khususnyag aset-aset pemerintah daerah yang kerap bermasalah dalam hal ini telah teruji; saat berdinas di Surabaya, ia berhasil membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyelamatkan dan mengembalikan aset negara dengan total nilai mencapai Rp10 triliun selama periode 2016-2019. Kisah perjuangan dan keberhasilan fenomenal tersebut telah ia dokumentasikan ke dalam sebuah buku berjudul Jaksa Vs Mafia Aset.(abu Algifari)

Kang DS Sampaikan LKPJ 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Kinerja Pembangunan.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna (Kang DS) menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, pada Selasa (31/03/2026).

Dalam penyampaiannya, Kang DS menegaskan bahwa LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berimbang antara eksekutif dan legislatif.

“Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Kang DS.

Ia menjelaskan, LKPJ 2025 memuat ringkasan capaian kinerja pembangunan, realisasi program dan kegiatan, serta progres pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah. Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai mampu menjaga tren positif indikator pembangunan, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital.

Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp7,33 triliun dan terealisasi Rp6,89 triliun atau 94,01 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,81 triliun (81,47%) dari target Rp2,23 triliun
2. Pendapatan Transfer: Rp5,03 triliun (99,31%) dari target Rp5,07 triliun
3. Lain-lain pendapatan sah: Rp44,62 miliar (127,50%) dari target Rp35 miliar

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp6,96 triliun atau 92,35 persen dari anggaran Rp7,53 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat defisit sebesar Rp61,77 miliar. Adapun pembiayaan daerah terealisasi optimal, dengan penerimaan pembiayaan mencapai 100,02 persen dari target.

Kang DS juga menegaskan bahwa data keuangan dalam LKPJ ini masih bersifat sementara (unaudited) dan akan disempurnakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah diaudit oleh BPK RI.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja positif. IPM Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 poin, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,27 poin.

Kang DS menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mencapai 6,45 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,04 persen, kemiskinan ekstrem ditekan menjadi 0,5 persen, dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,01 (kategori sangat baik).

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka tercatat meningkat menjadi 6,68 persen, yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi 51,17 persen terhadap PDRB.

Pemkab Bandung juga terus mendukung berbagai program strategis nasional, di antaranya pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, program makan bergizi gratis yang menjangkau sekitar 1,2 juta penerima manfaat, serta pengembangan Sekolah Rakyat.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil meraih 67 penghargaan di tingkat regional dan nasional. Capaian ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat.

“Prestasi bukan tujuan utama, tetapi menjadi bukti dari kerja keras bersama dalam mendorong pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kang DS berharap LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ia juga mengharapkan dukungan DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan pembangunan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menjaga kualitas pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.

 

Yans.

Tiga Ormas Madas Deklarasikan Bamus Madura untuk Kawal Investasi dan Pembangunan

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com — Tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) ke-Maduraan, yakni Madas Nusantara, Madas Sedarah, dan Madas Serumpun, mendeklarasikan pembentukan Bamus (Badan Musyawarah) Madura sebagai wadah bersama untuk mengawal investasi dan mendorong pembangunan di Pulau Madura.

Deklarasi tersebut disampaikan Ketua Umum Madas Nusantara, Jusuf Rizal, usai memimpin rapat koordinasi persiapan peluncuran Bamus Madura di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Ketua Umum Madas Sedarah, M. Taufik, serta Sekretaris Umum Madas Serumpun, Kadir, bersama jajaran pengurus dari ketiga ormas. Mereka menyatakan komitmen yang sama dalam mendorong terbentuknya Bamus Madura.

Menurut Jusuf Rizal, yang juga dikenal sebagai penggiat antikorupsi dan relawan Prabowo Subianto, penyatuan tiga ormas tersebut merupakan langkah strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi Madura.

“Ketiga ormas ini merupakan organisasi besar ke-Maduraan yang memiliki komitmen menjaga citra dan wibawa Madura. Jika ada oknum yang berperilaku negatif, tidak bisa digeneralisasi mewakili masyarakat atau ormas Madura,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Bamus Madura bukanlah gerakan perorangan, melainkan berbasis institusi keormasan, baik ormas ke-Maduraan maupun ormas umum yang berada di Madura.

Bamus Madura, lanjutnya, akan menjadi “rumah besar” yang berfungsi mewadahi, membina, mendidik, serta mengembangkan ormas agar dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Keanggotaannya bersifat representatif, yakni berasal dari masing-masing ormas, bukan individu, meski peran individu tetap dapat diakomodasi sebagai pembina, penasihat, maupun dewan pakar.

Selain berfokus di Pulau Madura, Bamus Madura juga akan membangun jaringan di berbagai daerah lain guna memperkuat sinergi antarormas ke-Maduraan dan organisasi umum. Prinsip yang dipegang adalah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

Sebagai penggagas, Jusuf Rizal yang juga menjabat Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur bersama perwakilan ormas lainnya, serta melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan ulama untuk mempersiapkan struktur kepengurusan.

“Kami perkirakan dalam waktu dekat kepengurusan Bamus Madura akan terbentuk. Pengukuhan rencananya dilakukan di Jakarta dan Madura. Selanjutnya akan dibentuk perwakilan di sejumlah wilayah, termasuk Arab Saudi, Malaysia, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya,” pungkasnya. /Red

Setdako Rida Ananda Laporkan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Laporan ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda yang diadakan pada, Selasa (31/03/2026).

Amanat Konstitusi Sekda menyoroti bahwa penyampaian LKPJ adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD.

Isi Dokumen LKPJ mencakup kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, serta tanggapan terhadap rekomendasi DPRD sebelumnya, Ini untuk akuntabilitas publik dan evaluasi kinerja.

Pendapatan dan Belanja Target daerah Rp762,79 miliar tercapai Rp782,43 miliar (102,57%). Belanja daerah terealisasi Rp765,45 miliar dari target Rp851,009 miliar (89,95%).

Pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan, 24 urusan wajib diimplementasikan dengan alokasi Rp625,91 miliar dan realisasi Rp570,78 miliar (91,19%). Urusan pilihan mendapat alokasi Rp33,16 miliar dengan realisasi Rp29,17 miliar (87,97%).

Harapan untuk DPRD, Setdako Rida Ananda berharap DPRD dapat membahas LKPJ dengan baik untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan ,” harapannya.

Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta layanan publik, berharap rekomendasi dari DPRD dapat digunakan untuk perbaikan kinerja ke depan.

(MD)

Purna Tugas Sekcam Cikalongwetan, Camat dan Sekcam Berbagi Kisah Pengabdian Penuh Makna

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kabupaten Bandung Barat – Suasana hangat bercampur haru menyelimuti Aula Kecamatan Cikalongwetan, Selasa (31/3/2026), saat Halal Bihalal dirangkaikan dengan purna tugas Sekretaris Camat (Sekcam) Cikalongwetan, Dadang Romansyah. Momen ini tak sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang pengabdian dan kebersamaan antara camat dan sekcam yang telah terjalin bertahun-tahun.

Camat Cikalongwetan, H. Dadang A. Sapardan, tampak tak kuasa menyembunyikan rasa hormatnya kepada sosok yang selama ini menjadi mitra kerja terdekatnya. Di hadapan para tamu undangan, ia menuturkan bahwa peran Sekcam bukan hanya administratif, tetapi juga menjadi penopang utama jalannya roda pemerintahan di kecamatan.

“Kurang lebih 30 tahun beliau mengabdi di sini. Bagi saya pribadi, beliau bukan hanya rekan kerja, tetapi bagian dari perjalanan panjang pelayanan di Cikalongwetan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, momen ini bukanlah perpisahan dalam arti sebenarnya.

“Ini bukan pelepasan, tapi purna tugas. Kalau pelepasan seolah tidak akan bertemu lagi. Sementara purna tugas adalah tanda bahwa pengabdian formal selesai, tapi silaturahmi harus tetap berjalan,” kata Camat dengan nada penuh makna.

Sementara itu, Dadang Romansyah yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya di lingkungan Kecamatan Cikalongwetan, menyampaikan rasa syukur sekaligus haru. Ia mengenang perjalanan panjang yang tidak lepas dari kebersamaan dengan para pimpinan, rekan kerja, hingga masyarakat.

“Banyak sekali kenangan yang kami lalui bersama. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kecamatan Cikalongwetan. Terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini,” ucapnya.

Ia juga mengaku, hubungan yang terbangun selama bertugas bukan sekadar hubungan kerja, melainkan sudah seperti keluarga.

“Saya berharap, meskipun sudah purna tugas, kita tetap bisa bersilaturahmi. Karena yang terbangun selama ini bukan hanya pekerjaan, tetapi rasa kebersamaan,” tambahnya.

Momen kebersamaan antara camat dan sekcam tersebut menjadi sorotan dalam acara yang turut dihadiri unsur Forkopimcam, kepala desa, serta berbagai elemen masyarakat. Kehangatan hubungan keduanya tergambar jelas dalam setiap ungkapan yang disampaikan.

Suasana semakin emosional saat ditayangkan video selayang pandang perjalanan pengabdian Dadang Romansyah. Beberapa hadirin tampak terdiam, bahkan menitikkan air mata, mengenang berbagai momen kebersamaan yang terekam dalam perjalanan waktu.

Sebagai bentuk penghargaan, jajaran kecamatan menyerahkan cendera mata kepada Dadang Romansyah. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah yang memperlihatkan eratnya hubungan yang telah terbangun.

Lebih dari sekadar seremonial, purna tugas ini menjadi potret hubungan kerja yang hangat antara camat dan sekcam tentang dedikasi, loyalitas, dan kebersamaan yang akan terus dikenang, bahkan setelah masa tugas berakhir.

Cunarya

Mendagri Tito Karnavian: Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Tangerang – YUTELNEW.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program tersebut sangat mulia lantaran bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kalangan kurang mampu.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Peluncuran Program BSPS secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bersama Kementerian PKP – BP Tapera – Pemkab Tangerang – BRI – PNM – SMF di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026).

“Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah [menyukseskan program tiga juta rumah],” ujar Mendagri.

Secara khusus, Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Ia menyebut, program tiga juta rumah merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Program ini telah banyak direalisasikan di daerah seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan program di bidang perumahan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyat. Selain dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hunian layak, program itu juga menghasilkan multiplier effect bagi ekosistem perekonomian, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan kepala daerah yakni apabila mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Hal itu, kata dia, dapat dilakukan salah satunya dengan mendukung program tiga juta rumah. Terlebih, sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh rakyat.

Di lain sisi, Mendagri juga menegaskan komitmennya dalam mendukung suksesnya program tiga juta rumah di daerah. Bersama Menteri PKP, Mendagri menyebut bakal terus mengawal realisasi program tersebut sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Program perumahan [ini perlu] ditangkap [kepala daerah] … supaya apa? Supaya ikut berhasil juga kepala daerahnya. Kolaborasi kita bersama, selain akan menyelesaikan masalah juga memberi kontribusi untuk Indonesia dan ini ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.

Turut hadir pada acara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Salah satu capaian strategis yang disampaikan yakni keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum tersebut menjadi momentum dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.

Di samping itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri turut melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya,” ujarnya.

Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan tersebut antara lain seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.

Kemendagri juga mendukung program strategis lain seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik dan kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kemendagri juga turut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj Reni Rahayu Fauzi SH, Sinergi Forkopinda Kunci Stabilitas dan Tekankan Integritas Pilkades PAW 2026.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan sinergi lintas lembaga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, pada Senin (30/03/2026).

Rapat strategis tersebut turut dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi awal untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades PAW berjalan sesuai regulasi sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

Dalam pernyataannya, Renie menekankan bahwa Pilkades PAW bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan desa yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan.

“Pilkades Antar Waktu ini harus kita kawal bersama sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. Prosesnya harus bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi konflik maupun kepentingan sempit yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif Forkopimda dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, guna memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah tetap terjaga.

Menurut Renie, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara menjadi faktor krusial dalam memitigasi potensi kerawanan, termasuk konflik horizontal yang kerap muncul dalam dinamika pemilihan di tingkat desa.

“Kehadiran Forkopimda bukan hanya simbol koordinasi, tetapi bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin proses demokrasi berjalan aman dan tertib. Ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap hasil yang akan ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap hasil Pilkades PAW 2026 mampu melahirkan kepala desa yang tidak hanya memiliki legitimasi kuat, tetapi juga berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Yang kita cari bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi sosok yang amanah, mampu menjadi penggerak pembangunan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah awal dalam menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.