NEWS

YUTELNEWS.com – Sukabumi ,Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Warungkiara melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Peduli Lapas melalui penanaman bibit pohon sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diprakarsai oleh Jaringan Nasional Pemuda Hijau dan berlangsung di lingkungan Lapas Warungkiara dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Jumat (09/01/2026)


Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Warungkiara beserta para pejabat struktural dan petugas Lapas. Turut hadir pula tokoh masyarakat, Sekretaris Desa Warungkiara, serta perwakilan masyarakat sekitar yang menunjukkan dukungan nyata terhadap sinergi antara Lapas dan masyarakat.


Dalam kegiatan ini dilakukan penanaman sebanyak 30 bibit pohon gaharu yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Selain penanaman pohon, Lapas Warungkiara juga menyerahkan pupuk hasil produksi warga binaan kepada Jaringan Nasional Pemuda Hijau sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program penghijauan.

Kepala Lapas Kelas IIA Warungkiara Kurnia Panji Pamekas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas dalam mendukung pelestarian lingkungan serta membangun kolaborasi yang positif dengan masyarakat.

“Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian Lapas Warungkiara terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi kepemudaan demi menciptakan manfaat bersama,” ujar Kurnia Panji Pamekas

Ketua Jaringan Nasional Pemuda Hijau, Dani, menyampaikan apresiasi kepada
Kepala Lapas Warungkiara atas keterbukaan dan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.

“Kami mengapresiasi Kepala Lapas Warungkiara yang telah membuka ruang kolaborasi dan menyambut baik gerakan peduli lingkungan ini. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Warungkiara, Doudou, menegaskan dukungan masyarakat terhadap berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan oleh Lapas Warungkiara.

“Kami sebagai masyarakat akan terus mendukung kegiatan Lapas Warungkiara, khususnya yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Warungkiara menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi pemasyarakatan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.



Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Kampar – yutelnews.com ||
Kepolisian Daerah (Polda) Riau menghadiri panen raya jagung serentak Kuartal IV Tahun 2025-2026 di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus perayaan atas tercapainya swasembada pangan Indonesia yang lebih cepat dari target semula.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada para petani sebagai ujung tombak kedaulatan pangan. Ia menyoroti keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mewujudkan swasembada pangan hanya dalam waktu satu tahun.

“Kita patut bersyukur, target swasembada pangan yang semula diproyeksikan dalam empat tahun, berhasil diwujudkan dalam satu tahun pada 2025 kemarin. Ini adalah hasil kerja kolektif antara pemerintah, TNI, Polri, petani, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Irjen Herry, di lokasi, Kamis (8/1/2026).

Mengutip pesan Prabowo, Kapolda menegaskan bahwa pangan adalah instrumen utama kedaulatan negara. “Tidak mungkin sebuah negara disebut merdeka sepenuhnya apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain. Capaian ini adalah tonggak penting kedaulatan bangsa kita,” tegasnya.

Dalam mendukung ketahanan pangan di Bumi Lancang Kuning, Polda Riau dan jajaran Polres/Polresta melaporkan kontribusi nyata di lapangan. Pada Kuartal I periode 2025-2026, jajaran Polda Riau telah mengelola lahan seluas 56,35 hektare dengan total produksi mencapai 35 ton jagung.

Secara akumulatif di wilayah Riau, total luas lahan yang telah ditanam mencapai 1.805,26 hektare dengan estimasi total panen mencapai 526,67 juta ton. Angka ini menunjukkan sinergi yang masif di tingkat akar rumput untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah.

Pada kegiatan panen kali ini, Polda Riau bersama kelompok petani diperkirakan hasil panen mencapai 100 ton jagung di total lahan seluas 36 hektare di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Integrasi Green Policing
Herry Heryawan menjelaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pangan merupakan implementasi dari konsep Green Policing. Menurutnya, Polri tidak hanya bertugas menghasilkan pangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi bumi sebagai warisan generasi mendatang.

“Kegiatan ini sejalan dengan program Tabung Harmoni Hijau yang baru-baru ini diresmikan bersama Pemkot Pekanbaru. Kami memadukan kepentingan ekologis, sosial, dan kebijakan publik,” tambahnya.

Kapolda berharap keberhasilan panen raya di Kampar ini menjadi stimulus bagi wilayah lain untuk terus berinovasi dalam mengelola lahan. Dengan pangan yang kuat, stabilitas sosial akan terjaga, yang pada akhirnya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

“Ketahanan pangan adalah fondasi ketahanan nasional. Jika rakyat sejahtera dan cukup pangan, maka stabilitas keamanan akan lebih mudah diwujudkan,” pungkas jenderal bintang dua tersebut.|| AS

‎YUTELNEWS.com -Sukabumi ,Gelombang perlawanan terhadap dugaan korupsi kembali menguat di Kabupaten Sukabumi, Ratusan masa dalam tergabung dalam diaga muda Indonesia ( DMI ) menggeral aksi unjuk rasa dikantor kejaksaan Negri Kabupaten Sukabumi dengan membakar ban dan mendorong pagar kejaksaan Negri Kabupaten Sukabumi Sekira Pukul 10.15 Wib, kamis, (8/1/2026).
‎
‎Kordinasi Aksi, Edi Rizal Diaga Muda mengatakan kepada Inilahsukabumi. Com, Demontarasi ini adalah bentuk kontrol sosial sekaligus peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak bermain dengan keadilan.
‎
‎”kami datang bukan untuk gaduh, tapi untuk menagih janji penegak hukum . Dugaan korupsi SPJ fiktif dan puluhan kasua PKBM ini sudah lama mencuat, namun hinngga kini belum ada kejelasan. Kejaksaab harus berani bertinadak tegas da transparan ,” tegas Edi Rizal didalam orasinya.
‎
‎Edi Rizal menyebut Diaga muda indonesia mendesak Kejari menindak lanjuti secara serius seluruh laporan dan dugaan yang berkembang di masyarakat, temasuk tidak ragu menindak oknum internal jika terbukti menghambat proses hukum.
‎
‎”kalau ada oknum pegawai kejaksaan yang justru menghalangi atau memperlambat penangan perkara, kami minta segera dicopot. Hukun tidak boleh tajam kebawah tumpul ke atas,” Lanjut Bayu Diaga dengan nada keras
‎
‎Menanggapi aksi tersebut, Kejari Kabupaten Sukabumi Hanung Wijatmoko, turun langsung menememui Demontrasi. Ia menyatakan bahwa aksi tersebut dipandang sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang akan dijadikan bawan evaluasi.
‎
‎”Kami anggap sebagai aspirasi warga. Apa yang disampaikan akan menjadi evaluasi bagi kejaksaan Negri Kabupaten Sukabumi. Aksinya saya lihat fositip,” kata Hanung.
‎
‎Terkait soal tintutan PKBM, Hanung menyebut pihaknya akan melakukan penelusuran dan evaluasi menyeluruh.
‎
‎
‎”tuntutan yang saya tangkap terkait PKBM. Nanti akan kami evaluasi, apakah sudah ditangani atau belum. Jika belum, akan kami lihat langkah penanganannya kedepan,” Pungkasnya
‎
‎
‎Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Pelalawan – yutelnews.com || Penyidikan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam proses pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2024 memasuki tahap krusial. Penyidik Polres Pelalawan memastikan akan menggelar gelar perkara kedua setelah memeriksa ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras.

Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/116/XI/2025/SPKT/Polres Pelalawan/Polda Riau tertanggal 4 November 2025, dengan dugaan pelanggaran Pasal 263 Ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu.

Penyidik menegaskan bahwa pemeriksaan keterangan ahli menjadi syarat mutlak sebelum penyidik mengambil kesimpulan hukum lanjutan.

“Belum, Bang. Masih harus memeriksa ahli HAN dan KUA. Setelah itu baru kita gelar perkara lagi,” tegas Aiptu Deddy Goesman, SH, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penyidikan.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkara ini belum berhenti dan masih dalam proses pendalaman secara serius oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) Perwakilan Provinsi Riau, Amri, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau dan mengawal proses hukum ini. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi langsung dengan penyidik Polres Pelalawan terkait agenda gelar perkara lanjutan.

“Ya, hari ini saya diberitahukan langsung oleh penyidik Polres Pelalawan bahwa akan dilakukan gelar perkara kembali. Dalam gelar tersebut, ahli HAN dan pihak KUA Kecamatan Pangkalan Kuras akan dihadirkan untuk memberikan keterangan resmi,” ujar Amri kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Amri menegaskan, keterangan ahli HAN dan KUA memiliki bobot hukum penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan administrasi negara dan dokumen keagamaan yang diduga digunakan dalam proses pencalonan legislatif di KPU Kabupaten Pelalawan.

Menurutnya, gelar perkara harus menjadi ruang objektif dan independen, bukan sekadar formalitas. Ia mengingatkan agar penyidik bekerja tanpa tekanan, intervensi, maupun kepentingan tertentu yang dapat mencederai keadilan.

“Gelar perkara ini harus benar-benar menilai fakta dan alat bukti secara utuh. Jangan sampai proses hukum dikaburkan oleh kepentingan apa pun,” tegasnya.

Lebih jauh, Amri mengungkapkan bahwa dalam ranah perdata, perkara ini telah memperoleh kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4026 K/Pdt/2025. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Sunardi.

Putusan MA itu sekaligus memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 181/PDT/2024/PT PBR tertanggal 25 November 2024, yang sebelumnya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 19 September 2024.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menggunakan ijazah milik almarhum Sunardi bin Miyadi merupakan perbuatan melawan hukum. MA juga menyatakan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM 0810041600497. Sementara itu, gugatan penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Dengan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Amri menilai penyidikan pidana semestinya berjalan searah dan konsisten untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban pidana.

“Penegakan hukum harus konsisten, profesional, transparan, dan akuntabel. Ini penting demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, penyidik Polres Pelalawan masih terus mengumpulkan keterangan ahli HAN dan pihak KUA sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.|| TIM

Yutelnews.com, Sulsel– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, hadir menerima penghargaan bergengsi dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025.


Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada Rabu, 7 Januari 2026, berlokasi di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.


Berdasarkan lampiran surat resmi Kementerian Pertanian Nomor: B-13/TU.020/A/01/2026, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menerima penghargaan tersebut bersama sejumlah pejabat Kejaksaan Agung RI lainnya, di antaranya:

1. Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen)

2. Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H. (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)

3. Dr. Kuntadi, S.H., M.H. (Kepala Badan Pemulihan Aset)

4. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. (Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum)

5. Agus Salim, S.H., M.H. (Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan)

6. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

7. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.Н., М.Н., Кеpala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.


Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan negara atas pengawalan hukum yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan dalam memastikan program strategis nasional di sektor pertanian berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.


Dalam sambutannya di acara tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kekagumannya terhadap peran besar petani bagi bangsa. Beliau menegaskan bahwa petani adalah pilar utama yang menyokong negara, bahkan sejak masa perang kemerdekaan.


“Yang mendukung perang kemerdekaan adalah rakyat Indonesia. Yang memberikan makan pada tentara pejuang adalah para petani di Indonesia. Para petanilah yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan petani dan tamu undangan.


Merespons hal tersebut, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas pengawalan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan. Pihaknya berkomitmen memastikan program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya di Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.


“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Kejaksaan. Sebagaimana pesan Bapak Presiden tentang besarnya jasa petani, kami di jajaran hukum bertugas memastikan hak-hak mereka terlindungi dan program swasembada pangan ini bebas dari kendala hukum,” pungkas Didik Farkhan.(Hf)

Yutelnews.com — Sulsel
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, hadir menerima penghargaan bergengsi dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025.


Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada Rabu, 7 Januari 2026, berlokasi di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.


Berdasarkan lampiran surat resmi Kementerian Pertanian Nomor: B-13/TU.020/A/01/2026, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menerima penghargaan tersebut bersama sejumlah pejabat Kejaksaan Agung RI lainnya, di antaranya:

1. Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen)

2. Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H. (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)

3. Dr. Kuntadi, S.H., M.H. (Kepala Badan Pemulihan Aset)

4. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. (Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum)

5. Agus Salim, S.H., M.H. (Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan)

6. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

7. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.Н., М.Н., Кеpala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.


Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan negara atas pengawalan hukum yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan dalam memastikan program strategis nasional di sektor pertanian berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.


Dalam sambutannya di acara tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kekagumannya terhadap peran besar petani bagi bangsa. Beliau menegaskan bahwa petani adalah pilar utama yang menyokong negara, bahkan sejak masa perang kemerdekaan.


“Yang mendukung perang kemerdekaan adalah rakyat Indonesia. Yang memberikan makan pada tentara pejuang adalah para petani di Indonesia. Para petanilah yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan petani dan tamu undangan.


Merespons hal tersebut, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas pengawalan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan. Pihaknya berkomitmen memastikan program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya di Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.


“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Kejaksaan. Sebagaimana pesan Bapak Presiden tentang besarnya jasa petani, kami di jajaran hukum bertugas memastikan hak-hak mereka terlindungi dan program swasembada pangan ini bebas dari kendala hukum,” pungkas Didik Farkhan.(Hf)

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan secara resmi meluncurkan program “Tabung Harmoni Hijau Polda Riau”, sebuah inovasi strategis yang bertujuan membekali personel Polri dan masyarakat dengan keterampilan pertanian modern dan kewirausahaan, sebagai upaya nyata mewujudkan kemandirian ekonomi serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Peresmian program berlangsung khidmat dan menjadi bukti komitmen Polda Riau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ekonomi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa Tabung Harmoni Hijau bukan sekadar program penghijauan atau pemanfaatan lahan kosong, melainkan wadah edukasi sekaligus investasi keterampilan jangka panjang bagi personel Polri dan masyarakat.

“Kita ingin menciptakan ekosistem di mana setiap individu memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam secara bijak. Melalui pertanian modern dan jiwa kewirausahaan, kita membangun masa depan yang mandiri dan sejahtera,” ucap Irjen Pol Herry Heryawan di lokasi di Jalan Limbungan, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Rabu (7/1/2026).

Kapolda berharap keterampilan yang diperoleh melalui program ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, baik selama masih aktif bertugas maupun setelah purna tugas.

Program Tabung Harmoni Hijau Polda Riau dirancang secara terintegrasi dengan beberapa fokus utama, di antaranya, Edukasi Pertanian Modern, melalui pelatihan teknik tanam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Penguatan Kewirausahaan, dengan pendampingan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Peningkatan Kesejahteraan, yang diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi keluarga dan masyarakat sekitar dan kebermanfaatan Lingkungan, dengan menciptakan kawasan hijau yang asri sekaligus produktif di lingkungan Polda Riau.

Peresmian program ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolda Riau sebagai simbol dimulainya Tabung Harmoni Hijau, serta penandatanganan kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Polda Riau. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho secara resmi memberikan pinjam pakai lahan kepada Polda Riau sebagai lokasi pengembangan program.

Usai peresmian, Kapolda Riau didampingi seluruh Pejabat Utama Polda Riau bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melakukan peninjauan langsung ke area lahan yang akan dijadikan pusat pelatihan dan pengembangan Tabung Harmoni Hijau.

Melalui program ini, Polda Riau menunjukkan peran aktif Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Polri harus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini adalah salah satu bentuk pengabdian kami untuk mendukung kemandirian pangan, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan bersama,” tegas Kapolda Riau.

Program Tabung Harmoni Hijau Polda Riau diharapkan dapat menjadi role model bagi instansi lain dalam memanfaatkan lahan dan potensi sumber daya manusia, sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian pangan dan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Riau.|| AS

YUTELNEWS.com – Pemerintah Kecamatan Cantayan resmi melantik Dedah Hodijah sebagai Kepala Desa Cijalingan Pengganti Antar Waktu ( PAW ). Rabu, (7/1/2026).
‎
‎Iformmasi yang dihimpun inilahsukabumi. Com, Pelantikan tersebut menjadi momentum penting guna menastikan roda pemerintahan Desa Cijalingan tetap berjalan optimal serta pelayan kepada masyarakat tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.
‎
‎
‎Camat Cantayan Riny Zuraidah Zakhroh mengatakan kepada Inilahsukabumi. Com, menekankan agar Kepala Desa yang baru dapat segera menjalankan tugas pemerintahan Desa dengan penuh tanggung jawab, menjaga stabilitas, serta mengedepankan tranparansi dan pelayanan publik
‎
‎”Jabatan Kepala Desa PAW adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan kejujuran dan komitmen untuk melayani masyarakat,” Ujar Riny
‎
‎
‎Sementara itu, Kepala Desa PAW Cijalingan Dedah Hodijah menyampaikan untuk melanjutkan roda pemerintahan Desa dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat
‎
‎”Amanah inu akan saya jalankan sebaik mungkin. Saya berkomitmen melanjutkan program Desa yang sudah berjalan, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kondusifitas Desa Cijalingan,” Ujar Dedah.
‎
‎
‎Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat Desa untu bersama sama membangun Desa Cijalingan bergotong royong dan secara terbuka.
‎
‎”Saya mohon dukungannya dari seluruh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda, dan lembaga Desa agar Desa Cijalingan Semakin Maju, Aman, dan Sejahtra,” pungkanya.
‎
‎
‎
‎Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )
‎
‎

Natuna — Yutelnews.com
TK dan KB Angkasa Pangkalan TNI AU Raden Sadjad (Lanud RSA) melaksanakan kunjungan edukatif ke Lanud RSA Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (6/1/2026), guna menanamkan kecintaan dirgantara sejak usia dini.

Sebanyak 111 siswa-siswi mengikuti kegiatan tersebut dengan pendampingan langsung oleh Komandan Lanud RSA Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, S.E., M.M., M.Han., dan Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 9/D.I Lanud RSA Ny. Marni Onesmus Pasaribu.

Para siswa menyaksikan langsung pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara yang mendarat di Landasan Lanud RSA, memberikan pengalaman edukatif di wilayah perbatasan.

Pesawat C-130J Super Hercules merupakan alutsista angkut berat terbaru TNI AU, memiliki daya jelajah jauh, kapasitas angkut besar, serta mampu beroperasi di landasan terbatas untuk misi militer dan kemanusiaan.

Sebelum mendekati pesawat, para murid disambut Kepala Dinas Operasi Lanud RSA Kolonel Pnb Dion Aridito, S.T., M.M., didampingi personel Satpomau dan Babinsa AU Lanud RSA.

Kegiatan ini bertujuan mengenalkan peran TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan udara nasional sekaligus menumbuhkan rasa bangga generasi muda terhadap alutsista pertahanan negara.

Selain guru dan orang tua wali, siswa-siswi juga didampingi Pengurus Yasarini Cabang Lanud Raden Sadjad guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan edukatif.

Antusiasme terlihat dari para siswa dan orang tua yang bangga dapat menyaksikan langsung pesawat kebanggaan TNI AU, khususnya di wilayah perbatasan strategis NKRI seperti Natuna.

Kegiatan ini mencerminkan nilai TNI AU AMPUH-Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis-melalui pendekatan edukatif yang memperkuat kedekatan TNI AU dengan masyarakat dan generasi penerus bangsa.(reporter,bani)

YUTELNEWS.com / Proyek pematangan lahan dan cut and fill Dekat di Teluk Mata Ikan, Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam terus bebas beroperasi, menyala tanpa ada yang padamkan, ada apa?.

Dari hasil investigasi dan Pengumpulan data di lapangan bahwa di lokasi menunjukkan puluhan truk bertonase besar hilir-mudik mengangkut tanah timbun dari lokasi proyek. Parahnya, lahan yang digunakan untuk aktivitas ini tidak dipasangi plang Proyek, diduga tidak ada izin resmi. Dan tidak terlihat adanya pengawasan atau penindakan dari pihak berwenang. Belum ada Papan informasi terkait pengembang proyek tersebut.

Dari pantauan Diduga berlangsung tanpa izin resmi. Proyek ini menjadi sorotan karena tidak memasang papan informasi proyek, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Publik menyoroti Proyek Siluman ini,

1. Siapakah Pengelolanya?

2. Kenapa tidak ada tindakan dari pihak berwenang?

3. Siapakah yang melindungi dan dilindungi berjalannya proyek tersebut?

Potensi Pelanggaran

Aktivitas cut and fill tanpa izin ini berpotensi melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana 1–3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar. Selain itu, penyerobotan lahan negara juga dapat dijerat melalui Pasal 385 KUHP.

Dari kegiatan tersebut Tekanan publik semakin meningkat, agar tindakan tegas segera diambil untuk menertibkan aktivitas pematangan lahan ilegal di Sambau. Nongsa.

Diminta Aparat Penegak Hukum untuk segera bertindak dan menghentikan aktivitas ilegal ini. Mereka juga meminta transparansi dari BP Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terkait status izin proyek tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada BP Batam, APH, dan Dinas terkait serta pengelola proyek. /Otel

Video rekaman lokasi

https://youtu.be/yvg_Xkm69Pc?si=_IM7a3lJ1fKqvnEq

Yutelnews.com – jakarta
Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar sindikat produsen narkoba yang beroperasi di sebuah unit apartemen kawasan Ancol, Jakarta Utara. BNN kini memburu tiga orang lainnya yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Hasil pendalaman lebih lanjut juga mengungkap keterlibatan pihak lain yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang,” kata Plt Deputi Pemberantasan BNN RI, Budi Wibowo kepada wartawan di lokasi, Selasa (6/12/2026).

Masing-masing DPO berinisial CY, ZQ alias J, dan H. Adapun CY dan ZQ alias J merupakan warga negara (WN) China.

“ZQ alias J perannya (sebagai) pengendali, pemilik barang dan pendanaan. Sedangkan C perannya sebagai koki dan peracik happy water. Kemudian H sebagai penjaga gudang di Jakarta,” jelas Budi.


Pengungkapan ini berawal dari pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan kepabeanan terhadap penumpang dan barang bawaan asal Malaysia. Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan mengamankan dua orang penumpang berinisial HS dan DM yang kedapatan membawa bahan yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA dan etomidate.

Keduannya disebutkan merupakan kurir yang bertugas membawa bahan-bahan kimia terlarang itu dari China ke Indonesia.

“Menurut pengakuan tersangka ada kurir yang bertugas khusus untuk mengambil barang itu dan membawa masuk ke Indonesia,” ujar Budi.

Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang lainnya yakni PS dan HSN. Mereka diduga berperan sebagai pengendali lapangan serta pengatur operasional jaringan.

“Sementara yang perempuan ini (PS) perannya adalah yang meracik sekaligus mengendalikan kegiatan itu,” terangnya.

Budi menuturkan, sindikat ini menggunakan modus berlapis untuk mengelabui petugas. Mereka,mengemas narkotika happy water dengan kemasan minuman lokal serta mempermudah penyelundupan lintas negara.

“Jaringan ini menerapkan modus penyamaran berlapis. Selain mencampurkan narkotika ke dalam liquid vape, bahan baku termasuk etomidate, juga dikemas menyerupai sachet minuman energi yang tampak seperti produk legal,” tutur Budi.

Pantauan detikcom di lokasi, pelaku menyamarkannya narkotika yang diracik dalam kemasan minuman energi berbagai merek agar terlihat legal.

Setiap sachet minuman energi berisi happy water itu dibanderol harga mulai dari Rp 2-6 juta. Budi tidak menjelaskan apa yang membedakan rentang harga tersebut.

“Pengakuan dari tersangka kisaran 2 juta sampai 6 juta untuk harga sachet happy water,” imbuh dia.

Sedangkan untuk produk liquid vape berisi etomidate, mereka menggunakan merek dagang Love In. Produk ilegal itu dibanderol seharga Rp 2-5 juta per cartridge tergantung kandungan zat berbahaya di dalamnya.

“Liquid vape mengandung narkotika tersebut kemudian dikemas dengan menggunakan merek dagang Love Ind yang sudah disiapkan oleh tersangka PS dan diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam, dengan sasaran utama kalangan muda dan pengguna vape,” ucapnya.

Wowo

Gunungsitoli – YUTELNEWS.com
Polres Nias Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Penegasan tersebut disampaikan diterimanya tiga laporan polisi pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Adapun laporan dimaksud yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/2/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara dengan pelapor atas nama Sozaro Zendrato, serta Laporan Polisi Nomor LP/B/3/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara dan LP/B/4/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara dengan pelapor atas nama Aldo Cipta Grassius Zendrato.

Kapolres Nias AKBP Agung S.D.C., S.Psi., M.Psi., Psi., M.K.P. melalui Kasat Reskrim Polres Nias AKP Sonifati ZalukhU, S.H., menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan sejumlah langkah awal dalam proses penanganan laporan tersebut

“Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain penerimaan laporan polisi, kelengkapan administrasi penyelidikan (mindik), pembuatan surat permintaan klarifikasi kepada para saksi, serta penyusunan rencana pengecekan tempat kejadian perkara (TKP),” ujar AKP Sonifati Zalukhu.

Ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Tarakhaini, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kota Gunungsitoli, pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Dalam kejadian tersebut, diwaktu dan TKP yang sama kedua belah pihak melaporkan mengalami kekerasan Fisik/ Penganiayaan termasuk Aldo mengalami kehilangan Hand phone miliknya.

Kasat Reskrim menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Terkait adanya informasi dugaan keterlibatan Personel Polsek Mandrehe, Kasi Propam Polres Nias IPDA Gunawan Zato Lase, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal berupa pemeriksaan internal.

“Propam Polres Nias telah melakukan pemeriksaan awal. Namun, untuk sementara pemeriksaan tersebut belum dapat dilanjutkan karena personel yang bersangkutan saat ini sedang menjalani perawatan medis (opname) di Rumah.

(EDI M)