Masalah Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Batam

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN|oleh

KEPULAUAN BATAM, YUTELNEWS.COM —Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 mengalami masalah di Batam, terutama bagi beberapa siswa yang belum menerima bantuan pada, Senin (30/03/2026)

Program PIP dicairkan bagi sebagian siswa, tetapi ada penerima yang belum mendapatkan dana untuk kedua kalinya.

Pencairan pertama lancar namun, untuk kedua ada penerima yang telah memenuhi syarat sejak Januari 2026 tetapi belum melihat dana masuk.

Orang tua penerima mengeluhkan kurangnya informasi dari pihak sekolah tentang keterlambatan ini dan hanya disarankan untuk menunggu.

Data siswa seharusnya sudah lengkap memunculkan pertanyaan tentang penyebab keterlambatan apakah dari pengelompokan data oleh pemerintah atau komunikasi dari sekolah.

Harapan orang tua kepada pemerintah dapat meningkatkan sistem informasi pencairan dana dalam memberikan penjelasan secara transparan tentang jadwal dan persyaratan pencairan.

Dengan adanya sistem yang lebih baik dan transparan penerima dana tidak perlu terus memeriksa rekening, dapat dipahami kapan bantuan PIP akan dicairkan.

(Saeni)

“Pantai Bahagia” Nongsa Hanya Sekedar Nama saja, Wisatawan Kecewa

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com / Ternyata namanya aja yang Bahagia, sejumlah pengunjung malah menyesal liburan di Pantai tersebut. “Pantai Bahagia” di Nongsa menyedihkan.

Hal ini terungkap saat tim media melakukan kunjungan ke lokasi (Minggu, 29/3/26) pagi hari hingga sore. Mulai dari pintu masuk dengan biaya 20rb per motor belum masuk anak-anak dan dewasa. Ironisnya ngutip uang tanpa Karcis masuk dan juga surat penugasan.

Salah satu pengunjung saat berenang mengatakan airnya gatal.

“Airnya gatal dan kotor, akhirnya tidak jadi berenang, mandi diminta Rp 5rb/ orang.., airnya pun asin agak bau, antrian banyak karena fasilitas terbatas dan serba mahal, ucap salah satu pengunjung.

Ia juga menambahkan bahwa kebersihan di lokasi tidak menyenangkan, sehingga para pengunjung merasa kecewa.

Diminta pihak pengelola, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenahi tempat tersebut agar wisatawan merasa nyaman dan terhibur. (*)

 

Fitnah Narkoba Guncang KNPI Sukabumi, Siap Seret Penyebar ke Meja Hijau

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa tuduhan terkait dugaan aliran dana peredaran narkoba yang menyeret nama pengurusnya adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi dan klarifikasi secara menyeluruh terhadap isu yang beredar di tengah masyarakat. Dari hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan adanya bukti yang mengarah pada keterlibatan pengurus KNPI dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Setelah kami lakukan penelusuran secara internal, tidak ada fakta maupun bukti yang mendukung tudingan tersebut. Informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Sebagai langkah lanjutan, DPD KNPI juga telah meminta klarifikasi langsung dari Ketua PK KNPI Kecamatan Cibadak, Mochamad Silmi. Dalam keterangannya, yang bersangkutan membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

DPD KNPI Kabupaten Sukabumi menilai, beredarnya informasi tersebut berpotensi merugikan individu sekaligus mencoreng nama baik organisasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Lebih lanjut, KNPI menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut.

“Kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyebaran informasi ini terus dilakukan. Ini penting untuk menjaga marwah organisasi,” tegas Yandra.

KNPI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Selama ini, organisasi kepemudaan tersebut aktif melakukan sosialisasi serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Kami tetap konsisten berada di garis depan dalam upaya pemberantasan narkoba. Apabila ada kader yang terbukti melanggar, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Mochamad Silmi menyatakan akan mengambil langkah hukum guna memulihkan nama baiknya.

“Saya membantah tuduhan tersebut dan akan menempuh jalur hukum demi menjaga nama baik saya dan organisasi,” ujarnya.

DPD KNPI Kabupaten Sukabumi kembali mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Detik-Detik Bersejarah, Listrik Cibodas Siap Mengalir ke Rumah Warga

Berita, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Masyarakat Kedusunan Cibodas, Desa Pawenang, kini berada di ambang sejarah baru. Penantian panjang untuk hadirnya aliran listrik akhirnya hampir terwujud. Seluruh tahapan utama telah dilalui, dan kini hanya tinggal menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Kementerian ESDM sebagai langkah terakhir sebelum listrik resmi dinyalakan. Minggu ( 29/3/2026 )

Kepala Desa Pawenang, Hilman Nulhakim, memastikan bahwa proses pengeboran telah selesai dan seluruh kesiapan infrastruktur telah dipersiapkan dengan matang.

“Alhamdulillah, semua tahapan sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita tinggal menunggu survei dari Kementerian ESDM untuk penerbitan SLO. Ini menjadi tahap penentu sebelum listrik bisa dinyalakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah SLO resmi diterbitkan, proses akan langsung bergerak cepat. Gardu listrik akan mulai dioperasikan, dilanjutkan dengan pemecahan beban kelistrikan untuk menjaga kestabilan, hingga akhirnya penyambungan listrik ke rumah-rumah warga dilakukan secara bertahap.
Bagi warga Cibodas, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan. Ini adalah titik balik kehidupan.

Listrik akan membuka peluang baru dalam berbagai aspek mulai dari peningkatan ekonomi, kemudahan belajar bagi anak-anak, hingga mendukung aktivitas masyarakat di malam hari.

Selama ini, keterbatasan listrik menjadi tantangan tersendiri. Namun kini, harapan itu semakin nyata. Antusiasme warga pun kian terasa, menanti momen ketika cahaya pertama menyala di rumah mereka.

Pemerintah Desa Pawenang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersabar dan terus mendukung proses yang sedang berjalan agar semua tahapan dapat berjalan lancar hingga selesai.

“Ini adalah perjuangan bersama. Mohon doa dan dukungan masyarakat. InsyaAllah, dalam waktu dekat Cibodas akan segera terang,” tambah Hilman Nulhakim.

Kini, hanya tinggal selangkah lagi menuju terang. Saat SLO resmi terbit, Kedusunan Cibodas akan memasuki babak barudari gelap menuju cahaya, dari keterbatasan menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Bupati Bandung H Dadang Supriatna Tegaskan Percepatan PSU Jadi Prioritas di TCI

NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi halal bihalal sekaligus koordinasi program PSU di Perumahan Cibaduyut Indah (TCI), Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa pengembang Perumahan Taman Cibaduyut Indah (TCI) adalah PT. Marga Tirta Kencana Pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas terkait telah mengambil langkah tegas dengan memberikan surat peringatan dan teguran kepada seluruh developer yang membangun di wilayah Kabupaten Bandung sejak tahun 2025, agar segera melakukan serah terima PSU kepada Bupati Bandung, Minggu (29/03/2026)

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa percepatan serah terima PSU menjadi prioritas guna memastikan fasilitas umum dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung Gerry Sundana,ST.MM menjelaskan, kebijakan ini berlaku bagi seluruh perumahan yang pengembangnya masih aktif.

Sementara untuk perumahan lama yang sudah tidak memiliki developer, pemerintah akan membentuk tim khusus sebagai pengganti untuk memfasilitasi proses serah terima PSU tersebut.

“Untuk perumahan yang developer-nya masih ada, kami dorong percepatan dari pihak developer. Namun untuk yang sudah lama dan pengembangnya tidak ada, akan dibentuk tim pengganti agar proses serah terima tetap berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, regulasi terkait serah terima PSU juga telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, kini telah diperbarui menjadi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2025. Perubahan tersebut menekankan bahwa lahan PSU harus diserahkan terlebih dahulu sebelum proses administrasi serah terima dinyatakan selesai, sehingga tidak ada lagi kelonggaran seperti sebelumnya.

Dalam kesempatan itu juga dibahas terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk wilayah TCI yang berlokasi di kawasan Deraulin. Lahan TPU tersebut diketahui telah diterima oleh developer sejak tahun 2012 dengan luas mencapai 21.120 meter persegi. Namun, pemanfaatannya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, mengingat adanya integrasi dengan kawasan lain di sekitarnya.

Menindaklanjuti surat teguran yang telah dilayangkan, pihak pemerintah daerah juga telah melakukan komunikasi dengan developer. Dalam keterangannya, pihak pengembang meminta waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi dan menargetkan penyelesaian pada pertengahan tahun 2026. Meski demikian, arahan Bupati Bandung menekankan agar proses percepatan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, melakukan percepatan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari pengembang perumahan di Kabupaten Bandung, termasuk wilayah potensial seperti Taman Cibaduyut Indah. Langkah ini bertujuan memastikan tanggung jawab pemeliharaan jalan, drainase, dan fasilitas lainnya beralih ke Pemkab, sehingga pelayanan publik maksimal.

Poin Penting Tahapan Program PSU/Fasos Fasum:

1.Percepatan Penyerahan: Bupati menekankan percepatan serah terima dari pengembang untuk mencegah fasilitas terbengkalai.
2 Tanggung Jawab Pemkab: Setelah serah terima resmi, fasilitas seperti jalan dan drainase akan diperbaiki/dipelihara oleh Dinas terkait.
3.Kewajiban Pengembang: Pengembang wajib menyerahkan PSU (fasos-fasum) yang umumnya mencakup jalan, saluran air, dan ruang terbuka hijau.
Tujuan: Memberikan kemudahan bagi warga dalam menikmati fasos-fasum yang memadai, aman, dan terawat.

Program ini merupakan upaya serius Pemkab Bandung dalam memastikan hak-hak konsumen perumahan terpenuhi dan aset negara terkelola dengan baik.

Pemerintah pun akan menjadikan hasil koordinasi ini sebagai dasar untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap pihak developer guna memastikan komitmen dalam menyelesaikan kewajiban serah terima PSU. Dorongan percepatan juga didasari oleh fakta bahwa di lokasi tersebut masih terdapat aktivitas pembangunan.

Di sisi lain, peran aktif masyarakat juga dinilai penting dalam mendorong percepatan proses ini. Kolaborasi antara warga, pemerintah, dan pengembang diharapkan mampu mempercepat realisasi penyerahan PSU demi terciptanya lingkungan perumahan yang tertata, aman, dan nyaman.

Dengan adanya langkah tegas serta koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis proses serah terima PSU di Perumahan Cibaduyut Indah dapat segera terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.***

 

Yans.

Transparansi Dana Desa Sukarame 2025 Disorot! Ratusan Juta Menggantung, Dipertanyakan

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Sukarame Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, kian menguat. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan lemahnya transparansi, bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan anggaran.

Data yang dihimpun menunjukkan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa 2025 mencapai Rp1.240.048.000. Namun hingga kini, realisasi yang tercatat baru Rp913.547.800.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp326 juta lebih yang belum terurai secara terbuka kepada publik—angka yang tidak kecil untuk ukuran anggaran desa.

Minimnya penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Informasi terkait kegiatan, pelaksanaan program, hingga rincian penggunaan dana dinilai tidak disampaikan secara transparan.

“Kami melihat ada yang tidak beres. Anggarannya besar, tapi informasi ke masyarakat sangat minim. Ini yang membuat kami curiga,” ungkap warga berinisial SK.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran desa.

Namun dalam praktiknya, warga mengaku kesulitan memperoleh data secara detail terkait realisasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tersebut.

Kondisi ini menimbulkan kesan adanya “ruang gelap” dalam tata kelola anggaran desa, situasi yang rawan disalahgunakan jika tidak segera dibuka secara transparan.

Tak hanya soal realisasi anggaran, masyarakat juga menyoroti tidak jelasnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2025.

Padahal, RKP Desa merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran.

“Kami sebagai warga tidak pernah diajak tahu atau dilibatkan. Tiba-tiba anggaran sudah berjalan, tapi kami tidak tahu programnya apa saja,” tambah SK.

Minimnya sosialisasi ini memperkuat dugaan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara partisipatif.

Potensi Pelanggaran dan Desakan Audit , Sejumlah pihak menilai kondisi ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Jika tidak ada klarifikasi terbuka dalam waktu dekat, masyarakat membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah lebih serius, mulai dari pelaporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk
Kasus ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Tanpa transparansi, setiap kebijakan berpotensi dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan menjadi satu-satunya jalan untuk meredam kecurigaan dan menjaga integritas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sukarame terkait selisih anggaran maupun rincian penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Publik kini menunggu: klarifikasi atau konsekuensi.

DS / Yans.

Halal Bihalal DPD PSI Kota Batam: Pererat Silaturahmi dan Solidaritas Bersama Masyarakat

NEWS|oleh

Yutelnews.com – Batam, Kepulauan Riau – Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Batam menggelar Open House dan Halalbihalal dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah, Kamis (26/3/2026), di MaxOne Hotels Batam.

Acara ini dipimpin oleh Ketua DPD PSI Kota Batam, Donal Pangihutan, bersama jajaran pengurus. Kegiatan bertujuan mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan membangun kedekatan antara kader PSI dan masyarakat Batam.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPW PSI Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Onward Siahaan, jajaran pengurus DPC PSI se-Kota Batam, simpatisan, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, beliau Ketua DPD PSI Kota Batam Donal Pangihutan menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan konsolidasi dalam menghadapi dinamika ke depan.

“PSI Kota Batam optimistis dapat meraih dukungan masyarakat yang lebih luas pada Pemilu 2029. Kami akan terus memperkuat akar rumput dan hadir sebagai wadah aspirasi masyarakat Batam,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan dukungan terhadap pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Provinsi Kepulauan Riau, Onward Siahaan, mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas dan mempererat hubungan dengan masyarakat sebagai fondasi kepercayaan publik.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang hadir.

Saeni

Viral! Oknum Guru Ngaji Di Gerebek Bersama Istri Orang, Tengah dihakimi Massa Saat Akan dibawa Anggota Polri

Berita, DAERAH, HUKUM, NEWS|oleh

Karawang – YUTELNEWS.com// Gempar dan videonya viral di media sosoal (medsos) berlangsung di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Seorang oknum ustaz berinisial RS, yang akrab disapa Ustadz FT, harus berurusan dengan warga.

Pasalnya, sang oknum ini setelah diduga “tertangkap basah” bukan sedang mengajar mengaji, melainkan tengah “indehoy” dengan wanita berinisial EE yang diketahui merupakan istri orang.

Peristiwa ini terungkap pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 14.00 WIB dan video penggerebakan viral di medsos, Jum’at (27/3/2026).

Yang memergokinya tak lain, menantu dari pihak wanita langsung keduanya di salah satu lokasi.

Momen yang tak terduga itu sempat direkam, seolah menjadi “bukti visual” yang mempercepat proses penggerebekan oleh warga. Salah satunya video diunggah Instagram (IG) Ragamcerita.

Dalam video tersebut, situasi semakin memanas ketika warga menggelandang EE keluar dari dalam rumah. Wanita tersebut mendapat cemoohan dari kerumunan warga yang sudah tersulut emosi.

Sementara itu, oknum ustaz FT nyaris menjadi sasaran amukan massa dan hampir babak belur dihakimi warga. Beruntung, aparat kepolisian babinkamtibmas dan babinsa bersama tokoh masyarakat sigap turun tangan mengamankan keduanya sebelum situasi berubah menjadi lebih tak terkendali.

Suasana pun samakin riuh. Warga berdatangan hingga menimbulkan kerumunan, layaknya agenda dadakan tanpa undangan resmi. Amarah warga meluap, meski sebagian besar hanya disalurkan melalui “ceramah spontan” secara verbal kepada kedua terduga pelaku.

 

Yans.

Dari Usulan Jadi Kenyataan, Perjuangan Kang DS Hadirkan SMAN 1 Kutawaringin Resmi Berdiri

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengungkapkan saat ini telah berdiri lagi satu Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMA Negeri 1 Kutawaringin, yang berlokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, untuk mempermudah akses pendidikan SLTA bagi warga sekitar.

“Alhamdulillah, saat ini sudah berdiri satu SLTA baru di Kecamatan Kutawaringin untuk membantu percepatan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Bandung saat kegiatan Jumat Keliling di Masjid Ponpes Al Burdah Kutawaringin, pada Jumat (27/03/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah menambahkan, pembangunan SMAN 1 Kutawaringin yang berdiri di atas lahan Pemkab Bandung ini rampung pada Desember 2025 dengan anggaran yang bersumber dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebesar lebih dari Rp5,4 miliar.

Gedung SMAN 1 Kutawaringin sendiri dilengkapi 8 ruang kelas, laboratorium, ruang guru, ruang TU, perpustakaan, dan 9 toilet.

“Tahun 2025 sudah dibangun SMAN 1 Kutawaringin dan SMKN 1 Arjasari yang baru diresmikan oleh Kadisdik Jabar Pak Purwanto pada 9 Januari 2026. Kedua gedung SLTA Negeri ini terwujud atas usulan Bapak Bupati Bandung ke Pemprov Jabar. Tahun 2026 ini kita ajukan dua unit lagi pembangunan SLTA dari total delapan SLTA baru yang kita ajukan,” ujar Asep.

Meski kedua sekolah ini berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung, kata Asep, namun pengelolaannya berada di bawah Disdik Jabar. Tujuan dibangunnya SLTA ini untuk mengurangi jarak tempuh sekolah bagi warga sekitar dan mencegah putus sekolah.(*)

 

Yans.

Polemik Grup WA VNB di Batam, Dugaan Intimidasi Wartawan Berujung Klarifikasi M. Gea

NEWS|oleh

BATAM – YUTELNEWS.COM ||Polemik di grup WhatsApp (WA) VNB di Batam yang sempat memicu dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan, kini berlanjut dengan klarifikasi dari pihak yang disebut-sebut terlibat, yakni M. Gea.

Sebelumnya, wartawan bernama Yusman mengaku mendapat tekanan dari seorang pria berinisial MG yang diduga mengatasnamakan diri sebagai penanggung jawab grup VNB. Peristiwa ini bermula pada Rabu (18/3), saat beredar unggahan dari akun diduga palsu di dalam grup yang berisi foto serta kata-kata bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian.

Konten tersebut kemudian diteruskan kepada Yusman. Ia pun melakukan penelusuran melalui aplikasi pelacak kontak dan menemukan identitas tertentu, namun setelah dikonfirmasi, pihak terkait membantah kepemilikan akun. Upaya penelusuran ke admin grup juga tidak membuahkan hasil.

Merasa dirugikan, Yusman kemudian mempublikasikan informasi tersebut guna mencari kejelasan. Tak lama berselang, muncul M. Gea yang mengaku sebagai penanggung jawab grup dan meminta klarifikasi dalam waktu 1×24 jam. Yusman juga mengaku mendapat ancaman pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dugaan tekanan lainnya.

Selain itu, Yusman menyebut adanya dugaan upaya intimidasi dengan membawa-bawa nama tokoh nasional Yasonna Laoly serta media Nawacita. Bahkan, disebut pula adanya pernyataan yang dianggap merendahkan terhadap sebuah perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, M. Gea memberikan klarifikasi. Ia membantah melakukan intimidasi dan menjelaskan bahwa penyebutan nama tokoh maupun media hanya sebatas penyampaian kemungkinan jalur komunikasi, bukan bentuk tekanan.

Terkait pernyataan mengenai perusahaan yang disebut “tidak ada artinya”, M. Gea menyatakan hal itu muncul karena kesalahpahaman komunikasi. Ia menegaskan dirinya tidak sedang mencari pekerjaan, melainkan menawarkan peluang kerja sama yang menurutnya tidak ditanggapi secara serius.

Mengenai grup WA VNB, M. Gea mengakui pernah menjadi bagian dari penanggung jawab, namun tidak mengetahui akun anonim yang diduga menyebarkan konten bermasalah dan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada admin grup.

Sementara itu, terkait ucapannya yang dinilai menghina wartawan, M. Gea menyebut hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasannya terhadap pemberitaan yang dianggap tidak sesuai fakta dan tidak melalui proses konfirmasi.

“Pemberitaan itu menurut saya tidak memenuhi unsur dasar jurnalistik seperti 5W+1H,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan kendaraan yang sempat disinggung merupakan motor milik adiknya yang sebelumnya digadaikan dan kemudian ditarik oleh pihak pembiayaan.

Di sisi lain, pihak media Nawacita saat dikonfirmasi menyatakan tidak mengenal individu yang dimaksud dalam polemik tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, kedua belah pihak masih dalam proses klarifikasi. Tim media terus melakukan penelusuran dan konfirmasi lanjutan guna memastikan informasi yang berimbang dan akurat.

Sumber:Mitrapol.id, diolah oleh redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Warga Desa Cimanggu Geram! Jalan Rusak Parah 3,6 Km Dibiarkan, Akses Ekonomi Lumpuh

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung Barat – YUTELNEWS.com// Kondisi jalan rusak parah di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, memicu kemarahan warga. Infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu kini justru terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah.

Ruas jalan sepanjang kurang lebih 3,6 kilometer dengan lebar sekitar 3 meter tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif penghubung tiga kecamatan, yakni Ngamprah, Cisarua, dan Cikalong.

Selain itu, jalan ini menjadi jalur vital bagi distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, hingga mobilitas harian warga.

Namun ironisnya, kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Lubang besar dan kerusakan di hampir sepanjang ruas jalan membuat akses menjadi sulit dilalui dan membahayakan pengguna jalan.

Padahal, sejak tahun 2023 jalan tersebut telah resmi berstatus sebagai jalan kabupaten. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan.

Kepala Desa Cimanggu, Budi Mulyana, S.AP., menegaskan bahwa persoalan ini telah lama dikeluhkan masyarakat tanpa kejelasan solusi.

“Jalan ini sudah menjadi kewenangan kabupaten sejak 2023, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Padahal ini jalur penting yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujarnya. pada Jum’at (27/03/2026)

Menurutnya, dampak kerusakan jalan tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga langsung memukul sektor ekonomi warga.

Distribusi hasil pertanian terhambat, biaya operasional meningkat, dan aktivitas perdagangan menjadi tidak maksimal.

Ia juga menyinggung komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya pascabencana. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai harapan.

“Kami berharap di tahun 2026 ini ada realisasi pembangunan. Jalur Cimeta, Cikabul hingga Sukaraja ini sangat vital. Kerusakannya sudah cukup parah dan sangat mengganggu mobilitas masyarakat,” tambahnya.

Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan mendasar di tingkat desa.

Ketika infrastruktur vital dibiarkan rusak tanpa kepastian penanganan, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembangunan pun terancam menurun.

Bagi warga Cimanggu, jalan tersebut bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur harapan yang menentukan keberlangsungan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Kini, masyarakat hanya bisa menunggu – apakah pemerintah akan bergerak cepat, atau kembali membiarkan kondisi ini berlarut-larut.

 

An/ Yans.

Kang DS Dorong Disperkimtan Kabupaten Bandung, Pastikan Program Perbaikan Rumah Tepat Sasaran

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Soreang, pada Jumat (27/03/2026).

Di Disperkimtan, Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna pastikan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berjalan tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Kang DS menyampaikan arahannya kepada jajaran pegawai Disperkimtan Kabupaten Bandung.

Poin penting yang disampaikan Kang DS, yakni untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat dalam program perbaikan rumah tersebut. Salah satunya harus memperhatikan status kepemilikan lahan yang ditempati rumah warga.

“Hal itu untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di kawasan tertentu (seperti area perkebunan) agar tetap bisa tersentuh bantuan melalui koordinasi lintas instansi,” kata Kang DS.

Bupati Kang DS juga berharap kepada Disperkimtan, terutama bagi masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat bantuan program perbaikan rumah itu untuk memprioritaskan kualitas pembangunan.

“Saya berharap untuk penggunaan atap genteng agar hunian lebih kokoh, sejuk, dan estetik bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati Bedas ini menekankan pentingnya melakukan validasi data yang akan menerima bantuan dari program pemerintah itu.

“Hal itu untuk memastikan puluhan ribu rumah yang masuk kategori prioritas segera mendapatkan penanganan nyata secara bertahap,” harap Kang DS.

“Kita pastikan percepatan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk pemberian kepastian bantuan bagi hunian yang sebelumnya terkendala administrasi lahan agar lebih layak dan nyaman,” ujar Bupati Bandung.

Kang DS juga mengajak kepada sejumlah pihak untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam program perbaikan rumah.

“Mari dukung terus upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadirkan hunian yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Di hadapan Kang DS, Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Enjang Wahyudin memaparkan bahwa progres pembangunan fisik secara keseluruhan menunjukkan capaian yang sangat positif.

“Fokus saat ini adalah mematangkan persiapan teknis untuk peluncuran bantuan perumahan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bandung pada April 2026 mendatang,” kata Enjang Wahyudin.**

 

Yans.

Serahkan 120 Unit Huntap bagi Penyintas Bencana di Tapsel, Kasatgas Tito Apresiasi Kecepatan Pendataan Bupati

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Tapsel –YUTELNEWS.com//  Pemerintah secara resmi menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama. Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya. Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak. Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Satgas PRR

 

 

Yans.

Kehadiran Bupati Bandung Kang DS, Disambut Hangat Pimpinan Pondok Pesantren Al. Burdah

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Mengawali aktivitas pasca Idul Fitri 1447 H/2026, Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung menggelar program Jumat Keliling (Jumling) di Pondok Pesantren Al-Burdah, Kutawaringin, Soreang, pada Jumat (26/03/2026).

Kegiatan ini menjadi penanda konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat sektor keagamaan sebagai fondasi pembangunan.

Didampingi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kutawaringin dan Kepala Desa Pamentasan ikut mengiringi kedatangan rombongan Bupati Bandung tersebut.

Kehadiran Bupati disambut hangat juga oleh para santri, kyai, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Dadang menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pilar utama dalam membentuk karakter bangsa.

“Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren sudah hadir dan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus terus kita jaga dan perkuat,” tegasnya.

Dalam momentum tersebut, Bupati juga menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah di periode keduanya, yakni fokus pada realisasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), capaian program pembangunan Kabupaten Bandung telah mencapai 74 persen, menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan visi dan misi daerah.

Salah satu komitmen yang kembali ditegaskan adalah keberlanjutan insentif guru ngaji. Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp109 miliar per tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap peran guru ngaji dalam membangun generasi berakhlak.

“Peran guru ngaji, kyai, dan ulama sangat vital. Tanpa mereka, pembangunan karakter masyarakat tidak akan berjalan optimal,” ujar Dadang.

Di sektor pendidikan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung kini berada di angka 75,58 poin, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,4 tahun. Pemerintah daerah pun terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program strategis.

Di antaranya, program PKBM yang menargetkan hingga 50 ribu warga per tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan, serta program beasiswa BESTI yang menyasar minimal 250 mahasiswa setiap tahun, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah desa, termasuk RT dan RW, untuk aktif menyosialisasikan program pendidikan tersebut agar menjangkau masyarakat secara luas.

Selain agenda utama, kegiatan Jumling juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, tradisi yang konsisten dilakukan dalam setiap kunjungan sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah.

Dengan mengawali pascale­baran melalui kegiatan berbasis keagamaan, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual dan kualitas sumber daya manusia.

Jumling ini sekaligus menjadi simbol kesinambungan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bandung yang religius, berdaya saing, dan berkelanjutan.***

 

Yans.

Camat Rancabali Memet Slamet Gelar Rakor dan Halal Bihalal, Tekankan Penanganan Sampah hingga Parkir Liar

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung–YUTELNEWS.com// Pemerintah Kecamatan Rancabali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Halal Bihalal di Aula Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, pada Jum’at (27/03/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di wilayah Rancabali.

Hadir dalam acara ini unsur Forkopimcam, para kepala desa, Ketua BPD, LPMD, Bumdes, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), MUI, pengelola wisata, kader PKK, serta jajaran OPD tingkat kecamatan.

Camat Rancabali, Mamet Slamet, menyampaikan bahwa rakor ini membahas berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Bandung yang harus dioptimalkan di tingkat kecamatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atas capaian 67 penghargaan yang diraih selama satu tahun masa jabatan periode kedua.

Apresiasi tersebut ditujukan kepada seluruh kepala desa, tokoh masyarakat, dan pengelola wisata di Rancabali.

Namun demikian, Camat Mamet turut menyoroti sejumlah persoalan krusial yang muncul saat libur Hari Raya Idulfitri, terutama terkait penanganan sampah di pinggir jalan dan kawasan wisata.

Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar juga menjadi perhatian serius karena berdampak pada kemacetan di sejumlah titik wisata unggulan di Rancabali.

“Saya mengajak seluruh kepala desa dan pengelola wisata untuk melaksanakan operasi bersih serentak pada Senin (30/03/2026) pagi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Camat juga membahas persiapan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung yang diperingati setiap 20 April, serta Hari Jadi Kecamatan Rancabali.

Tak hanya itu, dukungan terhadap program strategis nasional juga menjadi fokus, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Rancabali sendiri tercatat terdapat 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rincian 7 unit telah beroperasi dan 2 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Camat Mamet juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk pembangunan gerai dan gudang yang saat ini tengah berlangsung di Desa Alamendah.

Program strategis lainnya yang turut disorot adalah Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Di sisi lain, inovasi pelayanan publik melalui program KARASA (Kecamatan Ngantor di Wilayah Desa) akan terus dilanjutkan. Program ini dinilai efektif mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Program ini mendapat apresiasi dari Bupati Bandung dengan meraih peringkat ketiga inovasi daerah. Setiap hari kami hadir di dua RW, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi karena jarak ke kantor kecamatan cukup jauh,” jelasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Camat Mamet Slamet menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam menjalankan tugas masih terdapat kekurangan.

Ia juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Taqobalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.