NEWS

YUTELNEWS.com | Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan perawatan aset daerah melalui kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) yang digelar di area Gedung DPRD lama, Jalan Tagog Raya, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Jumat (21/11/2025). Seluruh staf dan jajaran sekretariat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan Jumsih dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, serta layak digunakan. Para pegawai membersihkan seluruh area gedung, mulai dari halaman, ruang kerja, hingga penataan fasilitas pendukung yang digunakan sehari-hari.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KBB, Dudih Heryana, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan Jumsih merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap aset pemerintah.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan media yang sebelumnya sudah memberikan perhatian terhadap kondisi Gedung DPRD lama. Memang kami akui, kendala sumber daya membuat pemeliharaan belum optimal. Meski sudah berkantor di gedung baru, gedung lama tetap menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

Dudih menegaskan kembali bahwa Gedung DPRD lama merupakan bagian dari aset daerah yang harus dipelihara bersama. “Gedung ini bukan sekadar bangunan. Ini aset pemerintah yang perlu dijaga. Rasa memiliki itu penting. Selama statusnya belum diserahkan ke bagian aset, kami di DPRD tetap bertanggung jawab atas kondisi dan kebersihannya,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pimpinan telah memberikan arahan agar setiap hari Jumat sebagian personel ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan rutin.

“Dengan perpindahan gedung dan bertambahnya kebutuhan, kami perlu SDM lebih besar dalam perawatan. Namun, kami terus mengoptimalkan personel yang ada dan membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain,” katanya.

Melalui kegiatan Jumsih yang dilaksanakan secara berkala, Sekretariat DPRD KBB berharap budaya peduli kebersihan dapat tumbuh di lingkungan internal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan pengecekan menyeluruh oleh jajaran struktural untuk memastikan standar kebersihan gedung terpenuhi sebagai bagian dari komitmen menjaga aset daerah secara berkelanjutan.

Dien Yoyo

YUTELNEWS.com | Padam lampu dikeluhkan oleh beberapa warga Lubuk Baja. Belum diketahui penyebab dari padamnya lampu tersebut. Kamis (20/11/25).

“Payah lampu ini, rusak elektronik kita dibuat, tidak bisa jualan, bagaimana PLN ini, tidak ada hujan badai, petir tiba tiba padam,” ujar salah satu warga yang duduk di salah satu kedai.

“Kita wajib bayar terus tapi lampu kok padam, mana komitmen PLN?, ini sebentar nyala, sebentar mati” Tambahnya.

Selain itu, di beberapa titik, kabel PLN amburadul.

Diminta kepada Petugas PLN agar listrik dinyalakan karena bisa berdampak bagi konsumen. /Red

Yutelnews.com, Sulsel – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya penegakan hukum melalui program Tangkap Buronan (Tabur). Tim Intelijen Kejati Sulsel menyelesaikan pengamanan seorang terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 16 bulan.

Buronan yang diamankan adalah Hasnani Binti Hartono alias Nani (38 Tahun), terpidana Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare.

Terpidana Hasnani berhasil diamankan oleh Tim Tabur Kejati Sulsel pada Selasa, 18 November 2025, sekitar pukul 19.18 WITA, bertempat di Jalan Manunggal Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Tim Tabur sebelumnya telah melakukan pengintaian selama 2 hari 2 malam untuk memastikan keberadaan terpidana.

Penangkapan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4507 K/Pid.Sus/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang menjatuhkan vonis pidana penjara kepada Hasnani selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara. Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kronologi Singkat Perkara

Perkara yang melibatkan terpidana Hasnani terjadi pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Parepare. Saat itu, anggota Polres Parepare melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka Hasnani di lokasi. Terdakwa secara sukarela menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) yang disimpan di dalam kantong baju daster yang dikenakannya. Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya, yang dibeli dari Aan (DPO), dan terbukti tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut.

Setelah diamankan, terpidana Hasnani pada hari ini Rabu, 19 November 2025, diterbangkan dari Berau ke Makassar menggunakan Pesawat Sriwijaya Air SJ 552. Setibanya di Makassar, terpidana langsung diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Parepare untuk segera dilakukan eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1A Parepare.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Ferizal, menyampaikan apresiasi Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, terhadap kinerja jajaran yang telah bergerak cepat dan berhasil menyelesaikan pengamanan buronan tersebut.

“Bapak Kajati Sulsel meminta jajaran untuk selalu memonitor dan segera mengamankan buronan yang masih berkeliaran untuk mengeksekusi demi kepastian hukum. Kami juga menghimbau kepada seluruh buronan yang telah ditetapkan DPO oleh Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ‘tidak ada tempat yang aman bagi para buronan’,” tegas Ferizal saat siaran pers di Bandara Sultan Hasanuddin, Rabu malam (19/11/2025).( HF AbuAlgifari)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) memprotes pengangkatan kembali sejumlah Kepala Sekolah (Kasek) SMP yang telah habis masa jabatannya pada 10 Oktober 2025 lalu menjadi Pelaksana Tugas (PLT).
Sekber Ormas, LSM dan OKP menemukan
Daftar SMP yang Kaseknya Plt dari guru :
1. Sugeng Lukito (SMPN 1 Banyuwangi);
2. Tamami (SMPN 5 Banyuwangi);
3. Sulistyowati (SMPN 2 Kabat)
4. Puspitorini (SMPN 1 Rogojampi)
5. Pujianto (SMPN 2 Rogojampi)
6. Sri Utami (SMPN 3 Rogojampi)
7. Sumarji (SMPN 2 Tegaldlimo)
8. Sunarmi (SMPN 2 Cluring)
9. Heru Santoso (SMPN 1 Blimbingsari)
10. Purwo Setyoko (SMPN 2 Purwoharjo)
11. Suryanto (SMPN 2 Pesanggaran)
12. Arif Wiyono (SMPN 2 Genteng)
13. Sri Hartatik (SMPN 3 Muncar)
Ketiga belas nama guru tersebut telah habis masa periodisasi-nya sebagai Plt Kasek
Sekber Ormas, LSM dan OKP juga menemukan Kasek yang telah habis masa periodisasinya:
1. Titin (SMPN 1 Cluring);
2. Dewi Astutik (SMPN 2 Banyuwangi);
3. Hadi Bagiyono (SMPN 1 Giri)
4. Joko Purnomo ( SMPN 1 Songgon)
5. Joko Sugiarto (SMPN 1 Glenmore)
6. Agus Safi’i (SMPN 1 Tegaldlimo)
7. Sukisno (SMPN 1 Siliragung)

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah menegaskan masa jabatan maksimal kepala sekolah adalah dua periode, masing-masing empat tahun. Setelah masa jabatan berakhir, jabatan tersebut seharusnya segera diisi melalui mekanisme seleksi baru, bukan diperpanjang atau diakali melalui status PLT.
Selain itu pengangkatan kembali para Kasek tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam aturan tersebut jelas ditegaskan bahwa jabatan PLT bersifat sementara dan hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak dengan batas waktu maksimal enam bulan. Apabila masa jabatan kepala sekolah telah habis, atau yang bersangkutan pensiun bahkan meninggal dunia, maka jabatan itu wajib diisi oleh pejabat baru yang memenuhi syarat administratif dan kompetensi sesuai prinsip meritokrasi.
Fakta ini mencerminkan adanya kemungkinan monopoli jabatan oleh kelompok tertentu di internal Dinas Pendidikan Banyuwangi yang mencoba mempertahankan kendali struktural melalui cara-cara tidak sah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, tindakan semacam ini termasuk kategori maladministrasi karena merusak prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan jabatan.
Selain merusak sistem meritokrasi dan regenerasi kepemimpinan, penunjukan PLT yang menyimpang juga membuka ruang bagi praktik kolusi dan nepotisme terselubung.
Karena itu, langkah korektik diperlukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Inspektorat dan Ombudsman harus segera melakukan audit terhadap proses pengangkatan PLT di seluruh sekolah. Setiap jabatan kepala sekolah yang masa tugasnya telah berakhir harus segera digantikan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan. Jika terbukti ada unsur pelanggaran, pejabat Dinas Pendidikan maupun pihak yang terlibat dalam rekayasa jabatan harus dikenakan sanksi tegas sesuai Undang-Undang ASN. Saat di konfirmasi seorang kabid pendidikan didik menyatakan memang benar belum ada pengangkatan. ” Pungkasnya.

 

( Red )

YUTELNEWS.com | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara tunjuk pengusaha sukses keluarga Madura H.Khalid Hasan Bahrawi pegang Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) Arab Saudi dan Timur Tengah guna mengembangkan jaringan organisasi dan usaha Madas Nusantara.

Penunjukan Khalid Bahrawi pengusaha hotel, restaurant, transportasi maupun travel umroh dan haji itu, disampaikan langsung oleh Ketua Umum Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH dalam acara jamuan makan malam di Madinah.

Turut hadir Waketum Madas Nusantara, H.Mutarrom, Ketua Harian, H.Acmad Fauzi, Sekjen,H.Fauzi, Penglima dan Wakil Brikom, Andi Wijiono dan Imam Sunaryo serta Ketua DPW Madas Nusantara DKI Jakarta, H.Rohamin Jaffar

Kepada media di Madinah, Jusuf Rizal, pria keturunan Arya Wiraraja, Raja Semenep, Relawan Prabowo itu, menyebutkan jika pembentukan cabang Luar Negeri Madas Nusantara merupakan bagian dari program Bina, Lindung dan Sejahtera. Karena diaspora warga Madura sangat banyak di Arab Saudi

Sebelumnya, Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu, telah pelantik pengurus Madas Nusantara Jeddah dengan Ketua H.Sahid. Nantinya Khalid Bahrawi, selaku Ketua DPLN Madas Nusantara Arab Saudi dan Timur Tengah akan membawahi pengembangan organisasi dan usaha, baik di Jeddah, Mekkah, Madinah, Riyad maupun kota-kota lainnya di Timur Tengah.

Pada kesempatan tersebut DPP Madas Nusantara dan DPLN Madas Nusantara Arab Saudi dan Timur Tengah sepakat akan menjadikan Madas Nusantara guna membina, melindungi dan mensejahterakan warga Madura di perantauan. Karena banyak problematik warga Madura di Arab Saudi, namun peran ormas ke-Maduraan masih kurang maksimal.

Menurut Khalid Bahrawi, kedepan setelah kehadiran DPLN Madas Nusantara guna mewadahi Arab Saudi dan Timur Tengah, akan bekerja mencari solusi setiap masalah yang dialami warga Madura, termasuk perlindungan hukum. Lebih-lebih kehadiran Madas Nusantara sudah direstui oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Disepekati juga pendirian Madas Nusantara Corporations (MNC) guna memanfaatkan peluang-peluang usaha di Arab Saudi dan Timur Tengah. Selain untuk membangun jaringan usaha, juga dapat membuka peluang kerja, baik masyarakat lokal maupun warga Madura secara legal di Arab Saudi dan Timur Tengah.

“Saya menerima amanah untuk mengembangkan Madas Nusantara di Arab Saudi, Timur Tengah dan bahkan seluruh dunia,” tegas Khalih Bahrawi, anak muda yang berpikiran revolusioner dan visioner itu. Ia juga akan menyiapkan Prospektus Bisnis Madas Nusantara Corporations agar nantinya, sahamnya dapat ditawarkan kepada konsorsium investor warga Madura diseluruh dunia.

Setelah menggarap diaspora warga Madura di Arab Saudi dan Timur Tengah, lebih jauh menurut Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, Madas Nusantara akan buka cabang di Malaysia, Singapura, Hongkong, Suriname, Brunai Darussalam, Belanda serta negara lainnya. /Red

YUTELNEWS.com | Sebuah Proyek Pembangunan di di kawasan Komplek Citywalk Lubuk Baja Disorot, Perizinan dan keselamatan kerja dipertanyakan. (Rabu, 19/9/2025).

Hal ini terpantau saat tim media melakukan investigasi, Beberapa Pekerja tanpa mengenakan Safety sebagai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Pekerja). Parahnya di lokasi tidak ada papan informasi proyek seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Salah satu sumber di lokasi menyampaikan bahwa Proyek tersebut milik Citywalk.

“Itu punya Citywalk juga bang, mungkin satu bulan ke depan selesai. Ini dibuat untuk lapangan Golf,” jawab salah satu Pekerja di Lokasi.

Hal ini jadi tanda tanya besar bagi publik,

• Apakah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dan Pemko Batam telah mengetahui hal ini?.
• Mengapa proyek ini terus berjalan tanpa Papan Proyek PBG?.
• Apakah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pasal 253 ayat (4) PP 16/2021, yang menyatakan bahwa PBG harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.

Dalam hal bangunan gedung digunakan untuk kegiatan usaha, maka dalam melakukan konstruksi bangunan tunduk juga pada ketentuan PP 28/2025.

Pada ketentuan tersebut diterangkan bahwa PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SFL”) merupakan persyaratan dasar untuk memperoleh perizinan berusaha.

Pasal 253 ayat (1) PP 16/2021 mengatur bahwa untuk memperoleh PBG, sebelum pelaksanaan konstruksi, dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi.

Tentu ini ada sanksi administratif dan juga sanksi pidana penjara atau pidana denda, sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 angka 37 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 UU 28/2002.

Hingga berita ini diunggah, tim media akan melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait dan Pengelolaan Lahan. /Tim

 

NATUNA, YUTELNEWS.com – Sedanau, 18 November 2025 – Menindaklanjuti pemberitaan yang beredar terkait keluhan nelayan lokal mengenai aktivitas kapal Lengkong dan dugaan gangguan terhadap rumpon, awak media Yutelnews.com melakukan klarifikasi langsung ke Pos Pengamanan Laut (Posal) Sedanau.

Dalam klarifikasi resmi, Posal Sedanau membantah pemberitaan yang menyebut pihaknya tidak merespons keluhan nelayan Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, mengenai penguasaan rumpon di wilayah perairan Natuna.

Respon Cepat Posal Sedanau

PJs Danposal Sedanau, Lettu Laut (PM) Almunas, mengatakan:

“Pada 14 November 2025 pukul 11.20 WIB, kami dihubungi Sabni, salah satu nelayan lokal Sedanau, melalui telepon dan WhatsApp. Beliau mengabarkan bahwa beberapa nelayan ingin bersilaturahmi dan menyampaikan keluhan terkait rumpon yang diganggu kapal Lengkong.”

Posal segera merespons dan menyatakan siap menerima kedatangan nelayan sebagai bagian dari pelayanan publik.

Pada pukul 20.10 WIB, Sabni bersama beberapa nelayan tiba di Posal Sedanau dan langsung disambut untuk berdialog secara terbuka di gazebo Posal.

Dialog Terbuka dengan Nelayan

Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan kekhawatiran terkait aktivitas kapal Lengkong yang diduga mengganggu rumpon. Posal kemudian menanyakan apakah persoalan tersebut telah disampaikan kepada PSDKP selaku otoritas teknis pengawasan perikanan.

Lettu Laut Almunas menegaskan bahwa walaupun pengaturan area tangkap berada di bawah kewenangan PSDKP, Posal tetap hadir untuk merespons, mendampingi, dan memastikan situasi di lapangan tetap kondusif.

Salah satu nelayan menyampaikan:

“Kami merasa sangat dihargai dan didengar. Proses dialog ini membuat kami lebih percaya kepada aparat karena mereka hadir langsung memberikan rasa aman.”

Informasi Tambahan dari Nelayan: Operasi Malam Kapal Lengkong

Selain klarifikasi di Posal, awak Yutelnews.com juga menggali informasi tambahan dari nelayan lokal lainnya.

Melalui sambungan telepon pada Minggu, 16 November 2025 pukul 22.45 WIB, seorang nelayan Sedanau berinisial JK memberikan keterangan tambahan mengenai pola operasi kapal Lengkong.

JK menjelaskan:

“Kapal Lengkong beroperasi di zona 14 sampai 17 mil dari daratan Sedanau. Pada siang hari mereka berlabuh, dan pada malam hari mereka baru beroperasi”.

JK turut mengirimkan video dokumentasi melalui pesan WhatsApp yang menunjukkan aktivitas saat ia melaut. Namun, video tersebut tidak dapat disisipkan dalam berita ini dan saat ini tersimpan sebagai arsip internal awak media Yutelnews.com.

JK menegaskan bahwa hanya sebatas itu keterangan yang dapat ia sampaikan.

Tindak Lanjut dan Patroli

Posal Sedanau mencatat seluruh aspirasi nelayan, meliputi:

Koordinat rumpon

Estimasi jarak operasi kapal Lengkong

Kesesuaian dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kekhawatiran terkait pemasangan rumpon pada jarak 14–17 mil dari garis pantai

Seluruh laporan telah diteruskan kepada Pimpinan Lanal Ranai. Sebagai langkah responsif, KAL Sengiap sandar di Dermaga Sedanau pada 16 November 2025 untuk melaksanakan patroli dan siaga operasional di wilayah perairan Natuna.

Kesimpulan

Posal Sedanau menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan awak media atas perhatian serta kerja sama dalam menjaga keamanan laut. Dengan adanya dialog terbuka, pendampingan di lapangan, dan patroli yang dilakukan, para nelayan Bunguran Barat merasa lebih mendapat kepastian dan perlindungan”dan menambahkan untuk rumpon sekarang harus mempersiapkan izin dari dinas perikanan dan PSDKP.

“Rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat meningkat,” ungkap salah satu nelayan.

Klarifikasi ini memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang, sesuai komitmen Yutelnews.com dalam menyajikan pemberitaan faktual dan profesional.

Redaksi: Darmansyah, Kabiro Natuna – Yutelnews.com