NEWS

YUTELNEWS.com | Badan Pengusahaan (BP) Batam berpartisipasi dalam ajang the 9th Selangor International Business Summit (SIBS) 2025 yang berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Kehadiran BP Batam dalam SIBS 2025 menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Batam sebagai destinasi investasi unggulan Indonesia.

Melalui paviliun promosi Batam, BP Batam menampilkan berbagai potensi dan proyek strategis di bidang industri, logistik, serta ekonomi digital.

“BP Batam secara aktif berinteraksi dengan para delegasi internasional untuk mempromosikan peluang investasi dan menjajaki potensi kerja sama dengan pelaku usaha global,” kata Direktur Investasi, Dendi Gustinandar di Kuala Lumpur, Kamis (9/10).

Dalam ajang bergengsi itu, pada sesi Selangor ASEAN Business Conference, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menjadi panelis dalam diskusi “Connecting the Dots for ASEAN’s Logistics and Supply Chain Connectivity”.

Ariastuty memaparkan visi pengembangan Batam melalui Five Engines of Growth yang mencakup pengembangan pelabuhan transshipment kelas dunia, industri maritim berteknologi tinggi, industri elektronika dan rantai pasok lokal, pusat data dan ekonomi digital, serta ekonomi kreatif digital.

“Melalui forum internasional ini, kami ingin menunjukkan bahwa Batam kini hadir dengan tata kelola investasi yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Batam bukan hanya menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia, tetapi juga mitra strategis bagi pertumbuhan kawasan ASEAN,” ujar Ariastuty.

Ia menekankan, Batam siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdampak positif tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kawasan regional.

“Antusiasme peserta sangat baik, ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap arah pengembangan Batam di masa depan,” terang Ariastuty.

Sebagai tindak lanjut dari partisipasi BP Batam di SIBS 2025, dua delegasi bisnis asal Malaysia menyatakan komitmennya untuk berkunjung ke Batam pada tahun mendatang guna menindaklanjuti peluang investasi yang telah dibahas dalam forum tersebut.

Melalui momentum ini, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi strategis Indonesia dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan berdaya saing global.

Ajang bergengsi ini resmi dibuka oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj dan turut dihadiri oleh YAB Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Menteri Besar Selangor, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Deputy Prime Minister dan Menteri Energy Transition and Water Transformation Malaysia.

Pameran yang diselenggarakan oleh Invest Selangor Berhad bersama Pemerintah Negeri Selangor ini menghadirkan lebih dari 700 peserta dan delegasi internasional dari berbagai negara, termasuk Korea, Tiongkok, Prancis, Arab Saudi, Brunei, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

SIBS 2025 menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis di sektor ekonomi digital, industri, logistik, dan ekonomi hijau di kawasan ASEAN. (*)

YUTELNEWS.com| Labuhanbatu Selatan– Kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi perbincangan publik setelah diduga sengaja membiarkan praktik korupsi dana desa terus terjadi, Kondisi ini membuat oknum Penjabat (Pj) Kepala Desa seolah-olah mendapat lampu hijau untuk menggerogoti anggaran publik.

Anshori Pohan, Ketua Team Libas Labuhanbatu Raya menegaskan bahwa kelemahan pengawasan Inspektorat Labusel bukan sekadar kelalaian, melainkan dugaan pembiaran sistematis.

“Patut diduga Kenyamanan Pj Kepala Desa semakin menjadi-jadi dalam mengkorupsi dana desa. Ini terjadi karena Inspektorat Labusel seperti sengaja tidur nyenyak di atas tumpukan laporan penyelewengan,” tegas Anshori pada hari Rabu (29/10/2025).

Dampak dari “tidurnya” Inspektorat sangat fatal. Menurut Team LIBAS, alokasi dana desa kini menjadi bancakan oknum, temuan mencakup Kegiatan fiktif (hanya di atas kertas), Mark-up (penggelembungan) harga secara brutal dan Penyaluran yang jauh melenceng dari kebutuhan masyarakat.

“Kemana lagi kita mau mengadu kalau Inspektorat saja tutup mata? Tugas mereka seharusnya mengamankan uang rakyat, bukan melindunginya oknum nakal!” seru Anshori Pohan.

Visi Bupati Fery Sahputra Simatupang SH ”Kita Bangun, Kita Rawat, Kita Jaga” Hanya Slogan Kosong??? Masyarakat mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap visi pembangunan yang digaungkan.

“Bupati Labusel selalu menekankan visi ‘Kita Bangun, Kita Rawat, Kita Jaga’. Lantas, bagaimana visi itu bisa tercapai jika oknum-oknum di bawah, mulai dari tingkat desa, bertindak bandel dan dibiarkan merusak aset dan keuangan? Dana pembangunan yang seharusnya dibangun, malah dikorupsi, yang seharusnya dirawat, malah dibiarkan mangkrak, dan yang seharusnya dijaga, malah dijarah!” kecam Anshori.

Sorotan tajam juga ditujukan kepada pengawas internal di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dinilai turut mandul.

“Pengawasan APIP, baik Inspektorat di kabupaten maupun BPD di desa, semua diam. Ini menunjukkan patut kita duga rantai pengawasan telah putus dan secara kolektif melanggengkan korupsi di Labusel,” tambahnya.

Anshori Pohan mengungkap betapa frustrasinya masyarakat ketika melaporkan dugaan korupsi. Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang seharusnya direspons cepat, justru mengalami “kematian” saat melewati Inspektorat.

Sesuai aturan koordinasi APIP dan APH (merujuk pada MoU Kejaksaan, Polri, dan Kemendagri), Inspektorat wajib melakukan pemeriksaan awal sebelum kasus dilimpahkan ke Tipikor Polres atau Kejaksaan. Namun, di Labusel, mekanisme ini lumpuh.

“Kami ajukan dumas ke Tipikor Polres dan Kejaksaan, tapi laporan selalu tertahan di Inspektorat sampai berbulan-bulan. Kami ajukan langsung ke Inspektorat lebih parah lagi, hampir setahun tidak ada jawaban, seperti mati suri!” ungkap Anshori.

Masyarakat Labuhanbatu Selatan telah muak dan geram dengan kinerja Inspektorat yang dinilai membangkang terhadap tugas pokoknya.

Masyarakat secara tegas mendesak Bupati Labuhanbatu Selatan agar segera mengambil langkah drastis, Melakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran Inspektorat Labusel, Jika diperlukan, Bupati didesak untuk mencopot pejabat terkait yang terbukti lalai dan membiarkan penyelewengan dana desa.

“Ini bukan lagi soal tidur, ini soal integritas yang hilang. Dana desa adalah hak rakyat, bukan ATM Pj Kepala Desa dan oknum pengawas yang bandel!” tutup Anshori Pohan.

YUTELNEWS.com | Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) diabaikan disposisi Bupati Nias Utara tanggal 15 Oktober 2025 terkait penarikan moda transportasi pedesaan Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, 28/10/2025.

Sejumlah anggota Kelompok Tani Fahasara Dodo Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, menyampaikan keberatan atas dugaan penggelapan hak-hak anggota Kelompok tani fahasara dodo Desa Meafu pada tanggal 18 Sep 2025 yang dilakukan oleh ketua kelompok, an.Efyoniar Gea, terkait pengelolaan moda transportasi pedesaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. 27 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil rapat yang digelar pada Jumat, 3 Oktober 2025 di ruang rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara, disepakati bahwa perlu dilakukan penyegaran kepengurusan kelompok, mengingat beberapa anggota lama telah meninggal dunia dan sebagian lainnya pindah domisili ke luar daerah.

Pihak Dinas Perhubungan juga menegaskan, apabila keputusan tersebut tidak diindahkan, maka moda transportasi pedesaan yang dikelola oleh Kelompok Tani Fahasara Dodo Desa Meafu akan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara,berdasarkan Peraturan Bupati Nias Utara nomor 33 tahun 2023.

Namun demikian, keputusan rapat Kelompok Tani Fahasara dodo, 08 oktober 2025 tersebut tampaknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam rapat lanjutan yang diadakan oleh ketua kelompok bersama pemerintah desa dan Ketua BPD, tidak tercapai kesepakatan karena keputusan rapat diambil sepihak oleh Efyoniar Gea. Bahkan, ketua kelompok tersebut diduga telah mengganti sejumlah anggota yang melaporkan dugaan penggelapan hak-hak Anggota oleh Ketua Kelompok an. Efyoniar Gea ke Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan hasil keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nias Utara tertanggal 3 Oktober 2025.

Nama anggota kelompok, antara lain Satieli Gea, Demaaro Gea, Yaari Zalukhu, Setia Kurniati Lahagu, Yasozisokhi Gea, dan Desinia Zalukhu, menyatakan akan melaporkan ketua kelompok Efyoniar Gea ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli atas dugaan penggelapan hak-hak anggota.

Mereka juga menduga adanya indikasi kerja sama tersembunyi antara ketua kelompok dan pihak Dinas Perhubungan, yang menyebabkan persoalan tersebut terkesan disepenglekan deposisi Bupati Nias Utara oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran tersebut mengacu pada Pasal 362 KUHP tentang Penggelapan, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 33 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penarikan moda transportasi pedesaan apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran Huku dalam pengelolaannya.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini secara resmi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar ada kejelasan dan keadilan bagi seluruh anggota kelompok tani “Fahasara dodo” Desa Meafu ujar salah seorang pelapor.

(Kharisman Gea).

Lotu, Nias Utara || Yutelnews.com || Kepala Dinas Perhubungan diabaikan disposisi Bupati Nias Utara tanggal 15 Oktober 2025 terkait penarikan moda transportasi pedesaan Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, 28/10/2025.

Sejumlah anggota Kelompok Tani Fahasara Dodo Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, menyampaikan keberatan atas dugaan penggelapan hak-hak anggota Kelompok tani fahasara dodo Desa Meafu pada tanggal 18 Sep 2025 yang dilakukan oleh ketua kelompok, an.Efyoniar Gea, terkait pengelolaan moda transportasi pedesaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. 27 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil rapat yang digelar pada Jumat, 3 Oktober 2025 di ruang rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara, disepakati bahwa perlu dilakukan penyegaran kepengurusan kelompok, mengingat beberapa anggota lama telah meninggal dunia dan sebagian lainnya pindah domisili ke luar daerah.

Pihak Dinas Perhubungan juga menegaskan, apabila keputusan tersebut tidak diindahkan, maka moda transportasi pedesaan yang dikelola oleh Kelompok Tani Fahasara Dodo Desa Meafu akan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara,berdasarkan Peraturan Bupati Nias Utara nomor 33 tahun 2023.

Namun demikian, keputusan rapat Kelompok Tani Fahasara dodo, 08 oktober 2025 tersebut tampaknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam rapat lanjutan yang diadakan oleh ketua kelompok bersama pemerintah desa dan Ketua BPD, tidak tercapai kesepakatan karena keputusan rapat diambil sepihak oleh Efyoniar Gea. Bahkan, ketua kelompok tersebut diduga telah mengganti sejumlah anggota yang melaporkan dugaan penggelapan hak-hak Anggota oleh Ketua Kelompok an. Efyoniar Gea ke Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan hasil keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nias Utara tertanggal 3 Oktober 2025.

Nama anggota kelompok, antara lain Satieli Gea, Demaaro Gea, Yaari Zalukhu, Setia Kurniati Lahagu, Yasozisokhi Gea, dan Desinia Zalukhu, menyatakan akan melaporkan ketua kelompok Efyoniar Gea ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli atas dugaan penggelapan hak-hak anggota.

Mereka juga menduga adanya indikasi kerja sama tersembunyi antara ketua kelompok dan pihak Dinas Perhubungan, yang menyebabkan persoalan tersebut terkesan disepenglekan deposisi Bupati Nias Utara oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran tersebut mengacu pada Pasal 362 KUHP tentang Penggelapan, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 33 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penarikan moda transportasi pedesaan apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran Huku dalam pengelolaannya.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini secara resmi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar ada kejelasan dan keadilan bagi seluruh anggota kelompok tani “Fahasara dodo” Desa Meafu ujar salah seorang pelapor.

(Kharisman Gea).

YUTELNEWS.com | Jakarta — Empat organisasi besar tabuh dan luncurkan “Gong Rakyat Melawan Korupsi” (Saatnya Rakyat Bangkit Melawan Korupsi) bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 guna menghasilkan Generasi Emas 2045.

“Saat ini Pemuda Indonesia tidak cukup dengan jargon Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, tapi butuh Satu Tekad Melawan Korupsi. Sebab korupsi telah membuat generasi muda jadi korban keserakahan hingga pengaangguran terus bertambah,” tegas tokoh Madura, Kanjen Radem Haryo (KRH) HM.Jusuf Rizal kepada media di Jakarta

Empat organisasi besar itu antara lain LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang selama 20 tahun konsisten sebagai penggiat anti korupsi. Kemudian Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, organisasi serikat pekerja FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) dan organisasi media online PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia)

Menurut Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi asal Pemekasan, Madura, Relawan Prabowo itu, saat ini Indonesia darurat korupsi. Korupsi terjadi dimana-mana. Mulai dari Desa hingga kota. Mulai dari Legislatif, Eksekutif sampai Yudikatif. Virus korupsi sudah menyerang sendi-sendi negara.

Hal ini terjadi karena di era kepemimpinan Jokowi gagal memberantas korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, justru semakin subur. Revolusi mental justru melakhirkan Sumberdaya Manusia (SDM) Korup. Warisan hutang menumpuk, serta kekayaan bangsa jadi ajang pestapora oligarki koruptor.

“Jika rakyat ingin bangkit makmur, adil dan sejahtera, serta ingin Indonesia maju, tidak ada pilihan lain rakyat harus bersatu melawan korupsi. Harus bersatu mendukung Presiden Prabowo Subianto melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal Presiden LSM LIRA dan Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu

Tepat 28 Oktober 2025, Gong Rakyat Bersatu Melawan Korupsi kita tabuh. Rakyat harus ikut menjadi mata dan telinga. Awasi disetiap tempat yang berpotensi harta dan kekayaan negara di korup. Kita gayang dan hukum mati koruptor kakap. Rampas asetnya, karena mereka benalu bagi negeri.

Dikatakan, jika Indonesia ingin maju dan melakhirkan Generasi Emas 2045, salah satu syarat adalah bagaimana menyiapkan generasi anti korupsi. Percuma punya bonus demografi, jika mental generasi mudanya bermental korup. Itu justru akan memperburuk nasib bangsa kedepan. Bukan menghasilkan Generasi Emas, tapi jadi Generasi Cemas

“Bangsa ini harus sadar, banyak negara lain memiliki kepentingan, baik positif dan negatif di Indonesia. Bagi yang ingin menguasai Indonesia, Generasi Muda dirusak dengan mental korupsi, hedon, judi, narkoba maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” tegas Jusuf Rizal yang juga dari keluarga ABRI itu.

Untuk itu para pemuda dan rakyat Indonesia jangan mudah tertipu dengan penampilan sederhana dan wah, sebab seringkali mereka itu justru yang lebih korup. Mekakhirkan kebijakan korup yang di grand design. Akhirnya kekayaan negara bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi hanya dinikmati segelintir kelompok dan golongan.

“Ini yang terjadi sepuluh tahun terakhir ini. Jika era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhonono (SBY) (2004-2014) para koruptor masih diangka milyaran, tapi era Jokowi (2014-2024) mencapai ribuan trilyun. Luar biasa gila. Nah, era Presiden Prabowo kebagian cuci kotoran Jokowi dan berantas korupsi,” tegas Jusuf Rizal

Ia mengatakan empat organisasi kerakyatan itu, mendukung kebijakan dan pemerintahan Prabowo Subianto melawan korupsi. Jika Prabowo saja berani melawan dan bahkan berani mati melawan korupsi, pasti didukung seluruh rakyat Indonesia. Yang tidak mendukung keluar saja, jangan berada di Indonesia. Indonesia tidak butuh koruptor penghisap kekayaan negara./ Red

LOTU – YUTELNEWS.com || 28 Oktober 2025
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 dilaksanakan di Lapangan Tribun Nias Utara, Selasa (28/10/2025). Dengan Tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”. Selasa 28/10/2025.

Upacara dipimpin Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu diikuti Wakil Bupati Nias Utara, Dandim 0213 Nias (diwakili oleh Danramil 05 Lahewa) Kapolres Nias (diwakili) Danlanal Nias (diwakili Danpisal Lahewa), Kakan Kemenag Kab. Nias Utara, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag, Camat, Personil TNI / POLRI dan seluruh ASN dan THL lingkup Pemerintah Kab.Nias Utara.

“Lanjut Bupati Nias Utara membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyampaikan, bahwa saat ini tugas pemuda berbeda. “Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah,”.

Saat ini pemuda pemudi juga hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat. Namun pemuda tidak boleh takut karena harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. “Itulah kekuatan bangsa ini.Butuh pemuda yang patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang.

“Ucap Bupati menyebutkan seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Presiden, bahwa pemuda jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal, karena pemuda bukan pelengkap sejarah, tetapi penentu sejarah berikutnya. “Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh bapak Presiden, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal, karena kalian bukan pelengkap sejarah, tetapi penentu sejarah berikutnya.

Bupati mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda seraya mengajak kepada para pemuda untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. “Saya mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Mari kita jaga api perjuangan ini. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Selain itu, pemuda harus menjadi pemuda yang gigih untuk mengarungi berbagai tantangan dalam rangka berkontribusi membangun bangsa. “Selain itu harus menjadi pemuda yang kuat, tangguh, gigih dan pentang menyerah untuk mengarungi berbagai tantangan dan rintangan untukberkontribusi membangun bangsa, karena masa depan bangsa ini berada ditangan pemuda.

Pada kesempatan itu juga Pemerintah Kab. Nias Utara melaksanakan Launching Presensi SIMPEGNAS Kesehatan kepada seluruh tenaga kesehatan Kab. Nias Utara. Dalam arahannya Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa penerapan aplikasi SIMPEGNAS atau sistem informasi manajemen kepegawaian Nasional merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital di bidang kepegawaian, termasuk bagi tenaga kesehatan.

Bupati juga berharap kepada seluruh tenaga kesehatan di Kab. Nias Utara agar bersama-sama mendukung kebijakan ini demi terciptanya sistem kepegawaian yang lebih baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja di Kab. Nias Utara.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com /  Pemilik kawasan wisata Golden Prawn Bengkong, Tek Po atau yang akrab disapa Abi, kembali menorehkan prestasi.

Ia dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Pariwisata Gastronomi Batam pada ajang Anugerah Investasi BP Batam 2025, yang digelar di Radisson Hotel & Convention Centre, Rabu (22/10/2025).

Penghargaan ini diberikan kepada para tokoh dan perusahaan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan investasi dan pembangunan ekonomi di Kota Batam.

Sebelumnya, pada ajang Anugerah Investasi BP Batam 2024, Abi juga meraih penghargaan sebagai Tokoh Pengembang Kawasan Wisata Inovatif. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plh Kepala BP Batam, Puwiyanto.

Usai menerima penghargaan tahun ini, Abi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BP Batam atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dalam memajukan sektor pariwisata dan investasi di Batam.

Saya berharap ke depan lebih banyak lagi pengusaha yang mengembangkan kawasan inovatif demi kemajuan Kepri, khususnya Kota Batam,” ujar Abi.

Kawasan Golden Prawn Bengkong dikenal sebagai salah satu ikon wisata kuliner di Batam yang berkontribusi besar terhadap perkembangan sektor pariwisata gastronomi dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. /Red

YUTELNEWS.com –  Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Selasa (21/10/2025).

Kunjungan itu disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepri, J. Devy Sudarso di Ruang Kajati Kepri, Tanjungpinang.

Usai pertemuan, Amsakar Achmad menyebutkan kunjungannya bersama jajaran ingin meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.

Bahasannya pada dua hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar.

Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.

“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkap Amsakar.

Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka Panjang.

OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi.” pungkas Amsakar.

Sementara, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam. Wisata Batam

“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” ujar Devy. /Red

YUTELNEWS.com | JEMBER – Kasus perundungan (bullying) kembali mencoreng dunia pendidikan di Jember. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) ternama di kabupaten tersebut, berinisial RZ, menjadi korban kekerasan oleh empat teman sekelasnya. Ironisnya, salah satu pelaku diduga merupakan anak dari seorang guru di madrasah yang sama.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Jember dengan nomor STPM/B/503/XII/2024/SPKT/POLRES JEMBER. Akibat perundungan itu, RZ yang berasal dari Kecamatan Ambulu terpaksa berhenti sekolah dan pindah ke sekolah lain karena mengalami tekanan psikologis berat.

“Anaknya sudah pindah. Kejadiannya hampir setahun lalu, tapi pelaku yang katanya anak guru di sekolah itu masih tetap sekolah. Dan sejauh ini belum ada sanksi yang jelas. Kami menilai ini tidak adil,” ujar IP, pihak keluarga korban.

Kasus ini sempat dimediasi di Polres Jember antara orang tua korban dan pelaku, namun tidak tercapai kesepakatan damai. Proses hukum pun tetap berlanjut.

Pihak madrasah mengaku telah berupaya memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak, termasuk pendampingan di kepolisian.

“Kami kira persoalan itu sudah selesai, karena keduanya sudah saling memaafkan, baik di Polres maupun di sekolah. Korban tidak kami keluarkan, melainkan mengundurkan diri sendiri. Sedangkan pelaku memang masih bersekolah di sini,” jelas Abdul Barri, Wakil Kepala Bidang Kehumasan MTsN tersebut.

Ketika ditanya mengenai sanksi terhadap pelaku, pihak madrasah mengaku sudah memberikan hukuman. Namun, mereka menolak membeberkan bentuk sanksi yang dimaksud.

“Sanksi sudah kami berikan, tapi untuk detailnya bukan kewenangan kami menjelaskan. Itu ranah pihak Ma’had,” tambah Barri.

Keterangan itu berbanding terbalik dengan pengakuan beberapa siswa yang menyebut pelaku, berinisial TQ, masih bersekolah seperti biasa dan mereka tidak mengetahui adanya sanksi apapun.

Peristiwa perundungan itu terjadi pada Desember 2024, di area belakang madrasah. Berdasarkan rekaman CCTV, korban tampak digendong oleh lima siswa sebelum akhirnya dipukul oleh TQ. Video tersebut menjadi dasar laporan orang tua korban ke Mapolres Jember.

(Tim Red )