Yutelnews.com//

Lotu, Nias utara – pertemuan singkat

di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara menerima kunjungan silaturahmi pengurus DPD PDI Perjuangan Propinsi Sumatera Utara Penyabar Nakhe, Jumat 03/10/2025.

“Ucap Penyabar Nakhe menyampaikan bahwa Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rapidin Simbolon akan melaksanakan Reses di Kabupaten Nias Utara tanggal 10/10/2025.
Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telaumbanua S.E., M.M menyambut baik atas kedatangan Anggota DPR RI Bapak RAPIDIN SIMBOLON.

Secara lembaga mengucapkan terimakasih telah memilih Nias Utara sebagai lokasi resesnya Pak Simbolon.

Kolaborasi Pusat dan Daerah menjadi sangat penting untuk mendapat informasi permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Nias Utara sehingga Nias Utara yang masih tergolong 3T mendapat solusi dan penyelesaiannya.

Pertemuan ini hadir Taefori Zalukhu (Fraksi PAN), Itamari Lase dan Fotani Zega (Fraksi PDI-Gerinda) serta Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam masyarakat garuda sumatera utara (margasu-su) kembali mendatangi kantor kejaksaan tinggi sumatera utara (kejatisu) untuk menyuarakan keresahan publik terkait dugaan praktik korupsi pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dana desa di kabupaten pakpak bharat.

Koordinator aksi, ridos, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat dana bimtek hanya dijadikan “proyek bancakan” oleh oknum pejabat dan pihak-pihak yang diduga sebagai mafia anggaran.

> “Ada dugaan kegiatan bimtek itu hanya sebatas judul, tetapi uangnya dinikmati bersama untuk korupsi,kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, mulai dari silaturahmi hingga aksi lanjutan,” tegas ridos dalam orasinya, jumat (3/10/2025).

Marga-su meminta kejatisu turun langsung ke kabupaten pakpak bharat untuk memeriksa kepala dinas pmd beserta pihak-pihak yang disebut sebagai mafia dana desa, menurut mereka, lembaga penegak hukum tidak boleh tutup mata karena praktik semacam ini merugikan keuangan negara dan memiskinkan desa.

> “Kejatisu harus segera periksa kadis, ketua, serta penyelenggara bimtek yang kami duga sebagai sindikat mafia bimtek,mereka merampok uang negara dengan cara sistematis,” sambungnya.

Selain itu, mereka juga menaruh harapan besar kepada kepala kejaksaan tinggi sumut yang baru, dr. harli siregar, sh, m.hum, untuk membawa perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi di sumut.

> “Harapan kami, kejati sumut di bawah kepemimpinan pak harli siregar mampu membongkar sindikat korupsi, baik skala kecil maupun besar, jangan biarkan mafia anggaran terus merajalela,” ujar ridos.

aksi ini disebut bukan yang terakhir. marga-su memastikan akan terus melakukan tekanan publik agar kasus dugaan penyalahgunaan dana bimtek desa di kabupaten pakpak bharat ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

(Redaksi.rizal hasibuan)

YUTELNEWS.com  – Polemik transportasi online di Bandara Internasional Hang Nadim Batam kembali mencuat. Aliansi Driver Online Batam (ADOB) menuding adanya praktik penyalahgunaan akun lisensi bandara atau yang mereka sebut “akun siluman”, yang diduga dikeluarkan oleh PT Rifim Internasional Gemilang selaku vendor resmi Maxim di kawasan bandara.

Dalam audiensi resmi yang digelar Rabu, 1 Oktober 2025 di Aire Coffeetainment Batam Kota, ADOB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen Bandara Internasional Batam (BIB), termasuk penataan ulang sistem transportasi darat agar lebih transparan dan sesuai aturan.

Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa tuntutan para driver tidak keluar dari koridor hukum. Menurutnya, akar masalah justru datang dari praktik vendor yang dinilai melanggar aturan.

“Kami ini ADOB menuntut hal yang rasional, semua berdasarkan aturan. Tidak ada yang kami minta di luar undang-undang Republik Indonesia. Masalahnya, mitra transportasi bandara bisa ambil order di luar area bandara, padahal sudah ada lock area. Kalau begini siapa yang bertanggung jawab, apakah BIB, BP Batam, atau pihak aplikator?” ujar Djafri.

Dugaan Akun Ilegal

Djafri mengungkap bahwa dugaan keberadaan “akun siluman” bukan lagi sekadar isu. Ia menyebut Direktur Utama PT Rifim Internasional Gemilang sendiri telah mengakui adanya akun lisensi bandara yang digunakan di luar kawasan bandara.

“Ini bukan isu lagi, tapi sudah fakta. Dirut PT Rifim sendiri mengakui ada akun yang seharusnya hanya berlaku di bandara, namun justru digunakan di luar. Secara sistem bisa jemput di bandara, tapi secara verbal dilarang. Ini jelas-jelas ilegal,” tegasnya.

Lebih jauh, ADOB mendesak adanya audit menyeluruh terhadap vendor yang bekerja sama dengan BIB. Djafri menilai pengelolaan saat ini rawan kecurangan bahkan berpotensi pidana.

“Solusi paling tepat adalah audit vendor. Pastikan perusahaan yang bekerja sama dengan bandara benar-benar legal, punya karyawan bergaji UMK, lengkap dengan BPJS dan jaminan ketenagakerjaan. Jangan sampai BIB justru bermitra dengan perusahaan ‘odong-odong’ tanpa kantor jelas. Kalau tidak, dampaknya ke bandara juga,” serunya.

Respons Bandara Internasional Batam

Menanggapi tuntutan tersebut, Pjs Direktur Utama BIB, Annang Setia Budi, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dua hal penting: peluang transportasi roda dua di bandara dan audit terhadap vendor.

“Kami menangkap dua poin utama. Pertama soal peluang roda dua, yang akan kami diskusikan lebih lanjut sesuai regulasi PM 118. Kedua soal audit, sebenarnya itu bukan berarti kami menolak. Evaluasi kinerja vendor memang bagian dari tanggung jawab kami,” kata Annang.

Terkait dugaan “akun siluman”, Annang menekankan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kebenaran isu tersebut sebelum melakukan pemetaan.

“Dalam kontrak dengan PT Rifim, kuota kendaraan sudah jelas. Namun ADOB melaporkan ada akun lebih dari yang terdaftar. Kami akan memanggil PT Rifim untuk klarifikasi. Sebagai korporasi, kami harus evaluasi secara runtut dan transparan, bukan asumsi,” jelasnya.

BIB juga berencana menyoroti SOP pergantian kendaraan yang dilakukan PT Rifim. Jika terbukti ada manipulasi data, pihak bandara siap memprosesnya sesuai kontrak.

“Kalau ada pergantian kendaraan yang tidak dilaporkan ke kami, itu bentuk pelanggaran kontrak. Kami akan cek di lapangan dan tindaklanjuti jika ada bukti,” tambah Annang.

ADOB Dukung, Bukan Menyerang

Meski keras dalam menyuarakan kritik, ADOB menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk mengusik pihak BIB. Djafri menyebut aliansinya justru ingin mendukung agar transportasi online di Bandara Hang Nadim bisa kembali kondusif.

“Kami tidak pernah mengganggu BIB. Justru kami ingin keberadaan transportasi online di bandara aman, nyaman, dan kondusif. Mari kita belajar dari pengalaman masa lalu agar ke depan lebih baik,” tutup Djafri. /Tim

JANJI BUPATI TERKUBUR DI TANAH KUNING? Pengerasan Jalan Desa Tanjung Mulia Labusel Amburadul, Baru Sebulan Hancur

YUTELNEWS.com / Program pengerasan jalan di Dusun Sei Solat, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan, menjadi sorotan tajam dan dinilai merusak citra pembangunan daerah, Belum genap satu bulan selesai dikerjakan, jalan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum dibawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini dilaporkan sudah mengalami kerusakan parah. Kamis (02/10/2025)

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam merealisasikan slogan “KITA BANGUN KITA RAWAT KITA JAGA” yang selama ini digaungkan oleh Bupati.

Kualitas pengerasan jalan yang buruk ini menguatkan dugaan adanya penyimpangan material dalam pelaksanaan proyek. Menurut kesaksian warga setempat, pekerjaan tersebut terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Belum genap satu bulan jalan sudah hancur. Dugaan kami, material batu yang seharusnya digunakan hanya sekitar 12 dump truck, sisanya lebih banyak tanah timbun atau tanah kuning,” jelas Arifin Rambe, salah satu perwakilan masyarakat.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menyebabkan jalan cepat rusak, tetapi juga berpotensi besar merugikan keuangan negara, mengingat proyek ini masih berada dalam masa pengerjaan 90 hari kalender.

Guna menindaklanjuti dugaan pekerjaan yang bobrok ini, masyarakat telah mengambil langkah hukum dan pengawasan.

“Kami sudah melaporkan pengerasan jalan ini ke Mapolres Labuhanbatu Selatan dan ditembuskan ke Inspektorat Labuhanbatu Selatan,” tambah Arifin Rambe.

Pelaporan ini merupakan desakan langsung kepada Bupati dan jajaran Pemkab Labusel agar segera memberikan perhatian khusus dan bertanggung jawab atas kualitas pembangunan, Masyarakat berharap ada penyelidikan dan audit teknis yang transparan untuk membuktikan dugaan kecurangan tersebut, sekaligus menuntut perbaikan segera.

“Kami berharap Bapak Bupati menunjukkan komitmen penuh sesuai dengan janji yang beliau sampaikan. Pembangunan ini harus segera diselidiki dan diperbaiki karena ini menyangkut pelayanan publik,” tegas Arifin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PU Labuhanbatu Selatan maupun Bupati terkait laporan yang sudah masuk ke institusi penegak hukum dan pengawasan tersebut.

Anshori Pohan

YUTELNEWS.com | Aliansi Driver Online Batam (ADOB) kembali turun ke jalan. Setelah tuntutan aksi 17 September 2025 tak digubris, organisasi yang mewadahi ribuan pengemudi transportasi online ini memastikan akan menggelar Aksi Jilid II pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Kali ini, perlawanan tidak lagi terbatas di Batam. Ratusan driver akan menyeberang menuju Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Dompak, Tanjungpinang, membawa sembilan tuntutan yang dinilai krusial.

Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kekecewaan mendalam atas mandeknya penegakan hukum terhadap aplikator transportasi online.

“Kami minta semua komunitas konsolidasi besar-besaran. Aksi Jilid II kali ini membawa 9 tuntutan, dari tarif yang dilanggar, akun ilegal, hingga praktik curang di bandara. Pemerintah bukannya berpihak ke driver, malah terlihat pro aplikator yang jelas-jelas melanggar produk hukum,” ujar Djafri kepada Media ini, Selasa (23/9).

Menurut Djafri, situasi yang berlangsung lebih dari satu tahun terakhir menunjukkan lemahnya pemerintah daerah dalam mengeksekusi aturan yang sudah sah secara hukum.

“Inilah potret pemerintahan di Kepri dan Batam, kedodoran, penuh basa-basi, berbelit-belit. Satu tahun pelanggaran tarif dibiarkan tanpa eksekusi. Pemerintah ompong, tidak punya taring,” tegasnya.

Sembilan Tuntutan Panas

ADOB merinci sembilan poin yang menjadi fokus Aksi Jilid II, di antaranya:

1. Mendesak perusahaan aplikator online (Gojek, Grab, Maxim, Shopee) segera menerapkan SK Gubernur Kepri Nomor 1080 & 1113 Tahun 2024 tentang tarif transportasi online.

2. Menuntut kepatuhan aplikator terhadap Kepmenhub KP 667/2022 dan KP 1001/2022.

3. Menuntut adanya pengawasan dan membentuk TIM PENGAWAS agar seluruh regulasi transportasi online dan kesepakatan benar-benar dijalankan.

4. Mendesak tindakan SANKSI atas dugaan pelanggaran Dirut PT Rifim Internasional Gemilang terkait akun bandara ilegal dan skandal tarif Maxim.

5. Penataan ulang transportasi online di bandara agar transparan dan adil, termasuk kepastian titik jemput R2 tanpa lock area.

6. Menghapus program Prioritas Berbayar (Stiker & ASK/KESP) pada akun pengemudi Maxim

7. Mendesak Gubernur kepulauan Riau/Wali Kota Batam Untuk Audit pajak reklame berjalan (stiker) seluruh perusahaan transportasi online di Batam.

8. Pecat Kepala Cabang Maxim Batam.

9. Copot Kadishub Provinsi Kepri, Junaidi, karena dianggap gagal menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tuntutan terakhir inilah yang membuat Aksi Jilid II diperkirakan lebih panas dari aksi sebelumnya.

“Setahun lebih tarif terbengkalai, aturan dilanggar, tapi tidak ada sanksi hukum. Semua produk hukum mulai dari KP 667/2022, KP 1001/2022, SK 1080/2024, SK 1113/2024 diabaikan. Tapi aplikator tetap bebas jalan. Kami tidak bisa diam lagi,” tambah Djafri.

Pemerintah Bungkam

Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Kadishub Kepri, Junaidi, pada Jumat (26/9) dan Rabu (1/10) hanya berakhir pada pesan WhatsApp yang dibaca tanpa jawaban. Begitu juga dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang dikonfirmasi pada Rabu (24/9), tidak memberikan respon.

Sikap bungkam pejabat publik ini semakin memperkuat kekecewaan para driver online.

Dukungan dari Karimun

Selain ratusan anggota ADOB di Batam, Aksi Jilid II juga dipastikan akan diikuti oleh perwakilan driver online dari Kabupaten Karimun. Hal ini menegaskan bahwa keresahan terhadap aplikator dan lemahnya regulasi bukan hanya masalah Batam, melainkan problem struktural di seluruh Provinsi Kepulauan Riau./ Tim

Yutelnews.com//

BANDUNG – Bupati Bandung, dr HM Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam rangka peninjauan lokasi Sekolah Rakyat di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (1/10/2025).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal ke lokasi yang sama sebelumnya untuk melihat kegiatan sekolah rakyat di Kabupaten Bandung.

“Setelah pertemuan itu, saya langsung audiensi dengan Menteri Sosial dan juga menyampaikan surat susulan kepada Kementerian PUPR terkait lokasi serta alat berat. Hasil diskusi tadi, kita sepakat sama-sama mengawal pembangunan sekolah rakyat di wilayah Ciwidey,” ujar Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Dia menjelaskan, Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di wilayah Ciwidey untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan penting dilakukan karena sekolah perintisnya saat ini telah berjalan dan telah menampung 150 siswa atau sekitar empat kelas.

“Kalau pembangunan tidak disiapkan tahun ini, maka pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah siswa akan membludak. Karena itu saya minta Kadis PUTR dan satuan kerja terkait untuk segera mengawal percepatan pembangunan ini bersama dukungan Kementerian,” tegas Kang DS.

Sementara itu, Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Sosial, Bisma Staniarto, menyampaikan bahwa kapasitas sekolah rakyat nantinya dapat menampung hingga 1.000 siswa.

“Setiap tahun akan direkrut siswa baru untuk masuk kelas 1, sedangkan untuk tenaga pengajar juga sudah dipersiapkan secara sistematis karena kami juga bekerja sama dengan Kemenpan-RB dan juga Kemendikdasmen,” jelasnya.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Bandung, Kemensos, KemenPU, dan kementerian terkait lainnya, ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Ciwidey dapat segera terwujud sebagai sarana pendidikan yang inklusif dan merata bagi warga Kabupaten Bandung.

Yans.

Yutelnews.com//

Bandung – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin berharap, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung nanti menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa.

Terimakasih Bapak Bupati dalam percepatan berperasionalnya kdmp/kkmp, beberapa hal yang perlu disampaikan ;

1. Bahwa seluruh 280 kdmp/kkmp telah berdiri dengan akta badan hukum yang biayanya ditanggung oleh APBD atas perintah pak Bupati

2.Di kabupaten bandung ada 2 KDMP yaitu cieunyi wetan dan kdmp cangkuang wetan yang ikut dalam acara launching oleh bapa presiden RI, yg dihadiri oleh pa bupati di cilenyi wetan dengan menghadirkan seluruh camat, Kepala Desa dan ketua kdmp

3. Untuk percepatan operasional KDMP pak bupati telah mengundang seluruh kepala desa dan camat serta ketua kdmp secara khusus per dapil agar mereka segera melakukan langkah langlah untuk operasional KDMP

4. Pak bupati telah memerintahkan dinas koperasi dan ukm untuk merekrut pendamping bagi kdmp/kkmp

5. Telah dilakukan pelatihan 31 pendamping hasil rekturmen dari IKOPIN UNIVERSITY dan akan mulai bertugas tangga 1 oktober 2025.

6. Seluruh proses rekrutmen calon pendamping dikelola oleh IKOPIN dan kami hanya menerima hasil seleksi dari IKOPIN

7. Seluruh pengurus KDMP/KKPM sedang mengukuti pelatihan di IKOPIN
Demikian agar maklum, Jelas Kadiskop Kab. Bandung.

Sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, berhasil meraih penghargaan sebagai KDMP Terinovasi tingkat kabupaten.

“Prestasi ini menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerja keras berbagai pihak, mulai dari pemerintah Desa hingga mitra strategis, “.

Kepala Desa Pakutandang, Suryaji S.Ip (Bejo), menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, KDMP Pakutandang kemarin mendapatkan penghargaan dari kabupaten sebagai KDMP terinovasi. Ini berdirinya berkat kerjasama baik antara ketua, jajaran anggota, serta dukungan pengawas. Semuanya berangkat dari niat tulus ingin memajukan koperasi tanpa melihat sisi finansial semata,”. Ujarnya. Saat ditemui di Kantor Desa Pakutandang. Pada Rabu (01/10/2025).

Menurut Suryaji, keberhasilan KDMP tidak lepas dari sinergi yang terbangun antara pengurus, pengawas, dan anggota. Bahkan, beberapa bank yang tergabung dalam Himbara telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendukung keberlangsungan koperasi ini.

“Kami sudah punya chemistry yang baik. Insyaallah KDMP Pakutandang akan terus berkembang dengan sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,”. Tambahnya.

Sementara itu, Ketua KDMP Pakutandang Feri Ferdian menegaskan bahwa penghargaan ini diraih berkat kerja keras seluruh jajaran sejak koperasi diluncurkan pada Juli lalu.

“Alasan kami mendapat penghargaan adalah karena KDMP Pakutandang dirintis dari nol, tidak menggabungkan koperasi lama, melainkan benar-benar dibangun dari bawah, kami juga menjalin kerjasama dengan BUMN seperti ID Food melalui PT Rajawali Nusindo, Bulog, dan Pertamina Patraniaga, meski masih menunggu regulasi lebih lanjut,”. Jelas Feri.

Selain BUMN, KDMP Pakutandang juga bermitra dengan berbagai pihak swasta, mulai dari Indogrosir, Indofood, Wings, hingga perusahaan rokok sebagai sponsor. Dalam bidang layanan keuangan, koperasi ini sudah bekerja sama dengan Bank Himbara melalui agen BRILink, Agen46 BNI, dan Agen Mandiri untuk layanan pembayaran PPOB, listrik, PDAM, hingga transaksi tunai.

Kerja keras ini diapresiasi oleh PLT Sekretaris Camat Ciparay, Suryana, yang turut hadir pada kesempatan tersebut.

“Alhamdulillah, KDMP Pakutandang juara pertama tingkat Kabupaten Bandung. Harapan kami ke depan, prestasi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Semoga desa-desa lain bisa mengikuti jejak KDMP Pakutandang sebagai barometer kebangkitan koperasi di Kecamatan Ciparay,”. Ungkapnya.

Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi strategis tersebut, KDMP Pakutandang kini diharapkan mampu menjadi contoh nyata bagaimana koperasi Desa dapat berkembang secara modern dan profesional, sekaligus memberi manfaat luas bagi masyarakat.(**)

Yans.