PEMERINTAHAN

NATUNA – YUTELNEWS.com ||Meliah Pemerintah Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 pada Jumat, 13 Februari 2026, pukul 08.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Meliah.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Musyawarah secara resmi dibuka oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meliah, Bapak Jusup. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Musdes merupakan forum strategis untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus ruang evaluasi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Yakup, memohon agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Selanjutnya, seluruh peserta berdiri untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai wujud semangat persatuan dan cinta tanah air.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Kom, Ketua BUMDes Desa Meliah, Ibu Ainun Baisyah, Bhayangkara Pembina Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat ( BHABINKAMTIBMAS) Bripda Afrizon, para tokoh masyarakat, ibu-ibu kader, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Kom, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Beliau menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil musyawarah desa sebelumnya.

Ketua BUMDes Desa Meliah, Ibu Ainun Baisyah, turut menyampaikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes selama tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes terus diupayakan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ke depan, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

Sementara itu, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bripda Afrizon, dalam arahannya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Agenda inti Musyawarah Desa adalah penyampaian laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, masyarakat memberikan sejumlah masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk program Tahun Anggaran 2026. Secara umum, laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2025 diterima dan disetujui oleh peserta musyawarah.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Desa ini, Pemerintah Desa Meliah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong pembangunan yang merata demi terwujudnya Desa Meliah yang maju dan sejahtera. (Bani)

NATUNA – YUTELNEWS.com ||
Kabupaten Natuna – Pemerintah Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, melaksanakan kegiatan peresmian dan launching Integrasi Layanan Primer (ILP) Posyandu pada Rabu, 11 Februari 2026, pukul 08.30 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Meliah dan dilaksanakan selama satu hari penuh.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Kom., yang didampingi oleh Ibu Kepala Desa Meliah serta Kepala Puskesmas Subi. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sistem layanan yang lebih terintegrasi.

Launching ILP Posyandu ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dalam satu tempat. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dan pemantauan kesehatan balita, pelayanan ibu hamil, Posyandu remaja, serta Posyandu lansia. Dengan konsep integrasi layanan primer, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Kegiatan ini juga melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Subi serta seluruh kader Posyandu Desa Meliah yang berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan. Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran para ibu hamil, orang tua balita, remaja, hingga para lansia yang memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.

Melalui pelaksanaan ILP Posyandu ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Desa Meliah semakin optimal, terkoordinasi, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Desa bersama Puskesmas Subi berkomitmen untuk terus mendukung program-program kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

(Bani)

NATUNA — YUTELNEWS.com || Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna menginisiasi langkah strategis dalam rangka penguatan dukungan kelistrikan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sedanau. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas keterbatasan daya listrik yang selama ini berdampak pada optimalisasi produksi dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharuddin,S.Pd, menyampaikan bahwa ketersediaan daya listrik merupakan faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan operasional SPAM Sedanau. Saat ini, kapasitas daya yang tersedia dinilai belum memadai, terutama seiring dengan rencana peningkatan kapasitas produksi air bersih hingga mencapai 10 liter per detik.

Sebagai bagian dari langkah percepatan, jajaran Perumda Tirta Nusa telah melakukan peninjauan lapangan ke wilayah Sedanau pada Rabu, 4 Februari 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna merumuskan solusi teknis atas keterbatasan infrastruktur kelistrikan yang ada.

“Penguatan daya listrik menjadi kebutuhan mendesak karena berhubungan langsung dengan kontinuitas layanan air bersih kepada masyarakat. Tanpa dukungan daya yang memadai, peningkatan kapasitas produksi tidak dapat berjalan secara optimal,” ujar Zaharuddin.

Lebih lanjut, Perumda Tirta Nusa telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, termasuk Bupati Natuna, untuk mendorong sinergi bersama PT PLN (Persero) Unit Natuna dalam pemenuhan kebutuhan kelistrikan SPAM Sedanau.

Zaharuddin berharap realisasi penambahan daya listrik dapat segera terlaksana, sehingga peningkatan layanan air bersih dapat dirasakan masyarakat sebelum memasuki bulan Ramadan. Menurutnya, kolaborasi antara Perumda, Pemerintah Daerah, dan PLN menjadi kunci utama dalam pemenuhan layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih yang berkelanjutan di wilayah Sedanau.

Red: Darmansyah,Kabiro Natuna Yutelnews.com

NATUNA– YUTELNEWS.com || Pemerintah Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, menjalin silaturahmi bersama Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Natuna, Senin (2/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Meliah dalam suasana tertib dan penuh keakraban.

Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Com, serta dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal IWOI Natuna, Bani Adam, bersama jajaran pengurus.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan antara pemerintah desa dan insan pers. Dalam dialog yang berlangsung, kedua pihak membahas kondisi sosial masyarakat serta peran media dalam mendukung penyebaran informasi publik yang berimbang dan konstruktif.

Kepala Desa Meliah, Zamri, S.Com, menyampaikan apresiasi atas kunjungan IWOI Natuna. Ia berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus terjaga dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, pihak IWOI Natuna menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah desa, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kedua pihak berharap sinergi dan komunikasi yang terbangun dapat terus berlanjut secara berkesinambungan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Meliah serta mendukung terciptanya tata kelola informasi yang sehat dan profesional.

Red: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews com

Pelalawan – yutelnews.com || Pertemuan terkait pembahasan penyelesaian permasalahan Jalan Alternatif Jalan Balak Engkolan telah berlangsung di Pondok Bpk. Moluk, pada Rabu, 28 Januari 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kapolres Pelalawan, AKBP John Louis Letedara, S.I.K, Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H, Wakil Ketua DPRD Kab. Pelalawan, Baharudin, S.H, M.H, Sekda Kab. Pelalawan, Tengku Zulfan, S.Sos, Asisten I Pemkab. Pelalawan, Drs. H. Zulkifli, Kapolsek Pangkalan Kuras, Kompol Rinaldi Parlindungan, S.H, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP I Gede Yoga Eka Pranata, S.I.K, S.Tr.K, M.H, Camat Pangkalan Kuras, Rudiyanto, S.E, Kanit Binmas Polsek Pangkalan Kuras, AKP Yandri, Lurah Sorek Satu, Andra, Kasi Pemerintahan Kec. Pangkalan Kuras, Helen, Kasi Tantrib Kec. Pangkalan Kuras, Amirudin, S.E, Seklur Sorek Satu, Maria Helmi, S.H, Humas PT. AADN, Yogi Pratama, dan masyarakat pemilik lahan.

Sekda Kab. Pelalawan, Tengku Zulfan, S.Sos, membuka pertemuan dengan menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan karena izin penggunaan jalan sementara perusahaan di Jalan Datuk Laksamana berakhir pada tanggal 2 Februari 2025 dan tidak ada perpanjangan izin.

“Kita hadir disini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan Jalan Alternatif Jalan Balak,” katanya.

Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H, menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu pada hari ini dan berharap masyarakat tetap bisa melewati jalan ini setelah penyelesaian ganti rugi selesai.

“Terimakasih atas kehadiran bapak ibuk pada harini, kita bersama hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini,” katanya.

Humas PT. AADN, Yogi Pratama, menyampaikan bahwa harga final dari perusahaan bagi yang memiliki sertifikat adalah Rp. 300.000 per m2 dan tidak memiliki sertifikat adalah Rp. 250.000 per m2.

“Kami sudah lama untuk membuka komunikasi dengan perusahaan, namun perusahaan tidak pernah hadir menjumpai masyarakat,” kata Sdr. Ali, perwakilan masyarakat pemilik lahan.

Wakil Ketua DPRD, Baharudin, S.H, M.H, menyampaikan bahwa penyelesaian harga tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu secepatnya dan perusahaan sudah banyak melakukan investasi di daerah tersebut.

“Saya harap hal ini dapat menjadi intropeksi Perusahaan dan juga terkait CSR agar perusahaan dapat di tempatkan sesuai dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak tersentuh di sekitar Perusahaan,” kata Kapolres Pelalawan, AKBP John Louis Letedara, S.I.K.

Hasil dari pertemuan tersebut, harga tanah ditetapkan rata Rp. 300.000 per m2, kecuali Sdr. Ali yang tidak setuju dengan harga tersebut.

Penyelesaian pembayaran paling lambat 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan perusahaan tetap diperbolehkan melewati Jalan Alternatif Jalan Balak sampai penyelesaian pembayaran selesai.

Kegiatan tersebut berakhir sekira Pukul 12.15 Wib, dengan situasi aman dan terkendali.|| AS

KAB.​BANDUNG –YUTELNEWS com// Pemerintah Kabupaten Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemekaran wilayah demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Bandung Kang DS, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengalokasikan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 100 juta untuk Desa Persiapan Mekarwangi.

Kabid Desa
​ DPMD Kabupaten Bandung, Agus Dhani Khoerudin M.Si dalam kehadirannya ketika berikan sambutan menyampaikan, bahwa bantuan ini ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa persiapan.

“Alhamdulillah, Bapak Bupati sangat concern terhadap desa persiapan ini. Melalui DPMD, akan diberikan bantuan khusus keuangan bagi tiga desa persiapan, masing-masing Rp 100 juta,” ujarnya Kabid Agus.

Mewakili Dinas DPMD, Agus juga menegaskan bahwa proses pemekaran Desa Mekarwangi merupakan murni keinginan dan aspirasi dari masyarakat setempat, bukan semata-mata keinginan pemerintah desa induk.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga pengurus RT dan RW, dinilai menjadi modal utama keberhasilan pemekaran ini.

​“Ini benar-benar pure keinginan dari masyarakat Desa Lamanjang (desa induk). Kami di DPMD hanya sebagai fasilitator untuk mewujudkan aspirasi tersebut,” tambahnya.

Dalam kesempatanya Kabid Agus pun mengatakan, ​meski telah berstatus desa persiapan Desa Mekarwangi, operasional desa ini akan dievaluasi secara berkala. Rencananya, dalam waktu dua tahun, pimpinan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan kesiapan Desa Mekarwangi menjadi desa definitif.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk terus mengawal dan memberikan semangat kepada Kepala Desa (Kades) Persiapan. Peran Kades Persiapan
sangat krusial dalam masa transisi ini untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar hingga status desa menjadi definitif.

Menurutnya ​Peningkatan Kualitas Pelayanan pemekaran ini adalah untuk memperpendek jarak pelayanan birokrasi. Meskipun selama ini desa induk telah melayani dengan baik, luasnya wilayah seringkali menjadi kendala akses bagi warga.

​“Bukan berarti desa induk tidak melayani dengan baik, tapi ini murni untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat lagi kepada masyarakat,” pungkasnya.

[Yans.]

KAB BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna (Kang DS) meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN Pemkab Bandung fokus melaksanakan program yang berkaitan dengan visi misi dan 57 rencana aksi pada tahun 2026 ini.

Selain itu, Bupati mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap setiap program atau belanja yang diusulkan oleh OPD. Ia menegaskan bahwa program-program yang dinilai tidak terlalu penting akan langsung dicoret, dan anggarannya akan dialihkan untuk mendukung pelaksanaan belanja visi misi.

“Saya minta kita fokus kepada belanja visi misi dan 57 rencana aksi. Ini harus terwujud. Kita fokus menyelesaikan janji politik kepada rakyat,” jelas Bupati Bandung dalam arahan Rapat Koordinasi Bulan Januari di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin (26/1/2026).

Menurut Bupati yang akrab disapa Kang DS itu, tantangan yang dihadapi Pemkab Bandung saat ini tidaklah ringan, mengingat Kabupaten Bandung menghadapi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp 1 triliun.

Pengurangan TKD sebesar hampir Rp 1 triliun itu berimbas kepada menurunnya APBD Kabupaten Bandung yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 7,3 triliun, tahun ini menjadi hanya Rp 6,2 triliun.

“APBD kita berkurang Rp 1,1 triliun karena ada pengurangan TKD hampir Rp 1 triliun.
Oleh karena itu, kaitan rencana belanja tahun 2026 ini saya minta prioritaskan belanja visi misi. Belanja dinas yang tidak terlalu penting coret saja,” tegas Kang DS.

Dalam rakor bulanan tersebut, Kang DS menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran APBD harus diarahkan pada hal-hal yang menjadi prioritas utama yang menjadi janji politik pasangan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb.

“Di tengah pemotongan TKD yang signifikan, kita harus pintar-pintar mengatur belanja agar janji politik yang telah kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung tetap bisa terealisasikan,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati secara khusus menginstruksikan agar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk memprioritaskan semua usulan program yang berkaitan erat dengan visi misi dan janji politik pasangan Bedas tersebut.

“Saya minta Bapperida fokus untuk mengevaluasi setiap usulan program. Belanja yang tidak penting, alihkan untuk hal-hal mendesak seperti pembangunan RSUD Cimenyan dan pembangunan jalan dan jembatan,” tegas Kang DS.

Tak hanya fokus pada program prioritas dan belanja visi misi, Kang DS juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan 1 (TW 1) tahun ini dengan target mencapai serapan total minimal sebesar Rp 500 miliar.

“Saya minta terutama kepada dinas-dinas yang sudah ekspos kepada saya, untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang sudah disetujui bisa segera direalisasikan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya kepada para Kepala OPD yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh ASN dan karyawan Pemkab Bandung atas kinerja baik yang ditunjukkan selama tahun 2025.

“Saya haturkan terima kasih karena sudah disiplin mengawal belanja yang sudah disepakati. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, di Pemkab Bandung tidak terjadi gagal bayar. Ini menandakan bahwa seluruh ASN dan karyawan memiliki komitmen tinggi dan disiplin dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Padahal, kata Bupati, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami gagal bayar termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat yang mengalami gagal bayar sekitar Rp 631 miliar pada tahun 2025 lalu. 

{Yans.}

YUTELNEWS.com – Sukabumi || Bupati Sukabumi H. Asep Japar meresmikan Kantor Kecamatan Ciemas yang telah selesai direhabilitasi. Peresmian berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Senin (26/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rehabilitasi kantor kecamatan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, kecamatan adalah garda terdepan pelayanan administrasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Kecamatan Ciemas memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Karena itu, dukungan infrastruktur, baik jalan maupun fasilitas perkantoran, harus terus diperkuat,” ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi peran Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Daerah Pemilihan VI yang dinilai konsisten mendorong pembangunan wilayah, khususnya dalam penguatan infrastruktur dan fasilitas publik.

Lebih lanjut, Bupati menyebut Kecamatan Ciemas memiliki posisi strategis dalam pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu.

Keberadaan kantor kecamatan yang representatif dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kemegahan gedung harus sejalan dengan semangat kerja yang produktif, pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan,” tegasnya.

Bupati berpesan kepada camat dan seluruh jajaran agar menjadikan kantor tersebut sebagai pusat inovasi pelayanan publik, sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).

Ia juga berharap gedung baru tersebut mampu memperkuat sinergi antara kecamatan, desa, dan seluruh elemen masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata dan pertanian.

“Saya titip agar gedung yang baru ini dipelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Ciemas Usep Supelita menyampaikan bahwa rehabilitasi Kantor Kecamatan Ciemas tidak hanya mencakup perbaikan gedung utama, tetapi juga penambahan aula, gedung sekretariat PKK, mushala, serta penataan halaman kantor.

“Saya sangat bangga dan berterima kasih atas perhatian Bupati Sukabumi.
Rehabilitasi dan penambahan fasilitas ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ciemas dan Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.

Camat juga menambahkan bahwa selain dikenal sebagai kawasan wisata unggulan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Kecamatan Ciemas turut berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yang mengantarkan Kabupaten Sukabumi meraih penghargaan dari Presiden sebagai daerah berdaulat pangan.

Pada momentum peresmian tersebut, Pemerintah Kecamatan Ciemas menghadirkan berbagai layanan langsung kepada masyarakat, di antaranya pelayanan kesehatan, keluarga berencana (KB), donor darah, serta pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sukabumi juga menyerahkan 1 unit traktor roda empat dan 1 unit drone sprayer pertanian kepada kelompok tani Kecamatan Ciemas sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )