YUTELNEWS.com – KOTA BEKASI ||Ramadhan selalu menjadi momentum introspeksi, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi institusi yang mengemban amanah publik.
Saat masyarakat terbangun menjelang sahur, berharap suasana tenang dan aman, aparat keamanan pun menjalankan tugasnya menjaga ketertiban lingkungan.
Di wilayah Jatirahayu dan sekitarnya, Bhabinkamtibmas Polsek Pondok Gede di bawah naungan Polres Metro Bekasi Kota, Aipda Putra bersama Linmas, konsisten hadir di tengah masyarakat. Patroli dini hari, pemantauan titik rawan, hingga pendekatan dialogis kepada remaja menjadi langkah nyata mencegah potensi tawuran dan gangguan kamtibmas saat sahur.
Kehadiran itu bukan simbolis.
Warga melihat langsung upaya yang dilakukan, merasakan dampaknya, dan memberikan apresiasi. Dalam sunyi malam Ramadan, langkah-langkah patroli menjadi bukti bahwa keamanan adalah kerja nyata, bukan sekadar wacana.
Namun refleksi publik tak berhenti di sana.
Sebagai unsur penegak Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki mandat jelas dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peran tersebut bukan hanya administratif, melainkan operasional di lapangan.
Sebagian warga Pondok Melati mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Satpol PP dalam pengamanan sahur selama Ramadhan.
Mereka menilai, sebagai penegak Perda Kota Bekasi, Satpol PP seharusnya menjadi bagian aktif dalam patroli terpadu, terutama pada momentum rawan seperti dini hari menjelang sahur.
Istilah “mandul” yang beredar di tengah masyarakat lebih mencerminkan rasa kecewa atas ekspektasi yang belum terpenuhi.
Bukan semata-mata serangan, tetapi cermin harapan agar seluruh unsur pemerintah kota hadir secara nyata dan terkoordinasi.
Ramadan mengajarkan nilai tanggung jawab dan evaluasi diri. Jika satu unsur telah bergerak, maka unsur lainnya diharapkan tidak absen.
Keamanan lingkungan bukan hanya domain kepolisian atau Linmas, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh perangkat pemerintah daerah.
Sebagai penegak Perda Pemerintah Kota Bekasi, Satpol PP memiliki posisi strategis dalam memastikan aturan berjalan dan ketertiban terjaga.
Masyarakat tentu berharap ada sinergi yang lebih kuat, kehadiran yang lebih terasa, dan langkah konkret yang menjawab kebutuhan warga.
Karena pada akhirnya, rasa aman bukan dibangun dari struktur jabatan, melainkan dari keberanian untuk hadir dan bertindak.
Ramadhan menjadi momen yang tepat untuk memperkuat komitmen bersama—agar keamanan dan ketertiban bukan hanya slogan, tetapi kenyataan yang dirasakan setiap warga Kota Bekasi.
{Wowo / YB}
Workshop menghadirkan Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., jajaran Pejabat Utama Polda Kepri, unsur DPRD Provinsi Kepri, Pemerintah Provinsi, serta elemen masyarakat sipil. Forum ini menjadi momentum konsolidasi, evaluasi kinerja, dan sinkronisasi kebijakan dalam memperkuat implementasi regulasi pemberantasan TPPO.
Dalam paparannya, unsur Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan transnasional dan pelanggaran HAM serius yang memerlukan respons komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penguatan regulasi daerah dan optimalisasi Gugus Tugas menjadi instrumen kunci dalam mempersempit ruang gerak pelaku.
Data Simfoni PPA Tahun 2025 mencatat 185 perempuan menjadi korban kekerasan. Fakta ini menjadi alarm kolektif bahwa perlindungan perempuan dan anak harus diperkuat melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif secara simultan. Unit PPA Polda Kepri terus menjadi leading sector dalam penanganan kasus.
Melalui penguatan Gugus Tugas TPPO 2026, diharapkan terbangun orkestrasi kerja yang solid, responsif, dan adaptif guna mewujudkan Kepulauan Riau yang aman, humanis, dan zero tolerance terhadap perdagangan orang.
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kepri itu turut dihadiri jajaran Pejabat Utama Polda Kepri serta pejabat struktural Kanwil DJP Kepri. Pembahasan difokuskan pada konsolidasi kelembagaan, penguatan koordinasi teknis, serta optimalisasi penerimaan negara melalui langkah penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.
Kapolda Kepri menyampaikan bahwa Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis ekonomi dan wilayah perbatasan membutuhkan stabilitas kamtibmas yang terjaga secara berkelanjutan. Soliditas antarinstansi, menurutnya, menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung akselerasi pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung konstruktif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi strategis, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta mendorong optimalisasi penerimaan negara di Provinsi Kepulauan Riau.
