You Tell News

YUTELNEWS.com  |  Bupati Bandung HM Dadang Supriatna ditunjuk sebagai Ketua Umum Asosiasi Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) oleh Sekretariat Nasional Akkopsi, menyusul dilantiknya ia sebagai Bupati Bandung periode kedua oleh Presiden Prabowo.

Hal itu terungkap saat audensi Direktur Eksekutif Seknas Akkopsi, di Ruang Rapat Bupati Bandung di Soreang, Rabu 12 Maret 2025

Pada kesempatan audiensi tersebut, Direktur Eksekutif Seknas Akkopsi Josrizal Zain mengucapkan selamat kepada Dadang Supriatna yang baru saja dilantik sebagai Bupati Bandung periode kedua.

“Kami dari Seknas Akkopsi juga ucapkan selamat kepada Pak Bupati karena mendapat jabatan baru sebagai Ketua Umum Akkopsi,” ucap Josrizal diiringi applause peserta audiensi.

Josrizal menyatakan, terpilihnya Dadang Supriatna sebagai Ketum Akkopsi karena Bupati Bandung itu memiliki kapasitas, pengalaman dan wawasan yang luas untuk menahkodai Akkopsi ke depan.

Serah terima jabatan Ketum Akkopsi dilakukan dari Walikota Banjarmasin Ibnu Sina kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna di Jakarta pada 19 Februari 2025. Sertijab dilakukan karena Ibnu Sina memasuki masa pensiun setelah dua periode menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Marlan menjelaskan, audiensi Akkopsi ini dalam rangka membahas struktur kepengurusan Akkopsi hingga tahun 2026, di mana Akkopsi akan menggelar Musyawarah Nasional.

“Selain itu juga untuk membahas event rutin tahunan dari Akkopsi yaitu City Sanitation Summit XXIII di Kota Ternate pada Mei 2025, termasuk persiapan Munas Akkopsi tahun 2026,” imbuh Marlan.

Tugas dan fungsi pokok Akkopsi adalah membantu pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’S), salah satunya adalah mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua masyarakat.

Saat ini tercatat akses sanitasi layak permukiman secara nasional baru mencapai 83% dari target 90% tahun 2024. Sementara dari segi sanitasi aman baru tercapai 10% dan masalah persampahan yang baru tercapai 67% secara nasional.(*)

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat,- Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail menggelar acara silaturahmi dan buka bersama dengan jajaran pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Kabupaten Bandung Barat (PDIP KBB). Acara tersebut berlangsung di Sekretariat PDI-P KBB tepatnya di Jalan Karya Laksana, Desa Mekarsari. Rabu (12/3/2025).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra, termasuk Pipih Supriati dari Fraksi Gerindra. Dalam acara silaturahmi tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan KBB, Ida Widaningsih menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam agenda silaturahmi tersebut. Dirinya mengatakan bahwa PDI-P KBB siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan KBB yang lebih baik.

“PDI Perjuangan siap bergotong royong bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bupati, terutama dalam bidang, kesehatan, perekonomian, dan sosial kebudayaan. Mari kita bangun Kabupaten Bandung Barat dengan semangat gotong royong,”tegasnya.

Dengan perolehan lima kursi di DPRD KBB, PDI Perjuangan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan menjalin sinergi yang erat bersama pemerintah.

Ditempat yang sama, Bupati Jeje Ritchie menjelaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan ajang diskusi dan tukar pikiran guna menerima masukan serta arahan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk PDI Perjuangan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan bergotong royong membangun KBB. Perbedaan yang pernah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Mari saatnya kita bersatu, berjemaah untuk kemajuan Kabupaten Bandung Barat,”jelas Jeje.

Dirinya juga memaparkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai sendiri oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai element masyarakat, termasuk partai politik yang memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan daerah.

Hal Senada juga di ucapkan oleh Wakil Bupati, Asep Ismail bahwa pentingnya menyatukan visi dan misi dalam membangun Bandung Barat ke depan. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan.

“Mari kita berkomitmen untuk meneruskan perjuangan almarhum Abu Bakar dalam membangun daerah,” ucapnya.

“KBB akan maju jika kita membangun secara bersama-sama. Visi Amanah Plus yang kita usung bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.” Pungkas Asep Ismail.

Dien.

Bandung – Yutelnews.com|| Angie Natesha Goenadi Go S.Ked.M.HI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Dapil II laksanakan Reses Masa Sidang lI Tahun 2025 Tampung Aspirasi Warga dari dua kecamatan, Margaasih,,katapang di Gedung Serbaguna Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu,Kabupaten Bandung. pada rabu (12/03/2025)

Hadir dalam acara Reses tersebut, diantaranya Ketua DPC PDI Perjuangan di wakili pengurus Drs Ahmad Mulyana, Hj Wewen Winarti, sekdes Marsel pa Parhan, para ketua PAC, Margahayu,Margaasih,katapang DPRT, Struktural dan para Konstituen se – tiga Kecamatan serta para tokoh masyarakat.

Disampaikan Angie Natesha, bahwa kegiatan Reses ini di samping untuk menampung aspirasi Masyarakat juga sebagai ajang tali silaturahmi dengan para Relawan,struktur,para kader, walaupun pada saat ini di bulan Ramadhan tentunya ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua yang mana pada acaranya kita beriman pada bulan Syawal sebelumnya mudah-mudahan Konstituen masyarakat yang berada di wilayah dua kecamatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Dapil dua.

“Pada saat ini saya bekerja di DPRD Kabupaten Bandung di komisi B, yang mana membawahi Bidang Perekonomian, Pertanian, Perikanan, serta Permodalan” ucap Angie..

Fungsi Anggota Dewan sangat bersandingan dengan Bupati, baik dibidang pembahasan anggaran dan juga program-program Bupati yang direncanakan dengan Dinas yang nantinya kita akan menguatkan sebagai anggota DPRD.

Dalam kesempatannya, Angie Natesha juga mengatakan, bahwa mudah – mudahan dengan pelaksanaan Reses ini dapat menampung aspirasi masyarkat dan dapat memberikan solusi, terutama bagi para pelaku UMKM.

Alhamdulilah saat ini sudah ada pinjaman bergulir tanpa bunga dari Bank BPR Kerta Raharja dan BJB yang mana Program tersebut merupakan Program unggulan pa Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna yang kini sedang digenjot dalam kepemimpinanya.

Untuk itu, jikalau ada kendala terkait teknis dalam berbagai program,kepada yang hadir di masyarakat, Insaalloh saya bisa mendorong itu, silahkan pak Kades lamajang laporkan kepada saya,” tegas Angie.

Lebih lanjut dikatakan Angie Natesha, untuk program pemberdayaan di masyarakat, saya tentunya mendorong pelaku UMKM untuk lebih maju dengan memanfaatkan program pinjaman ini dan saya menitipkan kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang bisa didorong oleh pak sekdes secara langsung terkait anspirasi dari warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya saya siap mengawal seperti halnya dalam kegiatan Reses yang kita lakukan saat ini,” pungkasnya Angie.



Yans.

YUTELNEWS.com | Direktur Jenderal  Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, tengok langsung kondisi warga  binaan Lapas Kutacane, ” Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita,” serunya saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, Selasa (11/3)

Mashudi berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan yang berkumpul di lapangan. Ia juga menyatakan bahwa sudah mendengar semua permasalah yang terjadi serta keluhan. Dan ia berjanji akan menindaklanjuti.
“Kami mohon dukungannya untuk bapak Bupati, anggota dewan dan semua pihak yang terkait.”

Ajakan Mashudi bergayung sambut dengan semangat Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk terus menjalani pidana dengan baik, ia pun menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

“Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, over 300 %. Sedangkan kekuatan petugas lenjagaannya 24 orang, 7 orang per shift,” kata Mashudi

Untuk itu Mashudi menyambut antusias hibah tanah yang suratnya telah diberikan secara resmi pada saat itu oleh Bupati Aceh Tenggara kepada dirjenpas
“Bismillahirrohmannirohim kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane.”

Untuk pengganggaran pembangunan baru lapas Kutacane, Bupati dan Dirjenpas mendorong dukungan Komisi 13 yang saat itu juga hadir langsung Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang juga putra daerah Aceh.

Pada kesempatan itu juga dirjenpas Mashudi menawarkan kepada warga binaan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan yang digadang menjadi lumbung ketahanan nasional.
“Kalian akan mendapat pelatihan, dan apabila telah berproduksi akan diberikan imbalan berupa premi, yang sebagian akan ditabung sampai pulang bebas.”

Peternakan, budidaya ikan dan udang, pertanian serta UMKM lainnya menjadi tawaran yang disampaikan. Pun Lapas Kutacane diharapkan ke depannya menjadi bagian dari lumbung ketahanan pangan nasional
“Tanahnya dari pak bupati, diolah oleh warga binaan. Seperti yang saya liat sepanjang jalan banyak ladang jagung,” seloroh Mashudi yang disambut tepuk tangan riuh warga binaan Lapas Kutacane.

Berbagai upaya terus dioptimalkan untuk menurunkan over kapasiras di lapas dan rutan. Selain mengupayakan bangunan lapas rutan yang baru, juga optimalisasi pemberian hak bersyarat dan redistribusi warga binaan ke lapas rutan yang lebih rendah huniannya. Dirjenpas juga berharap kasus pengguna narkotika tidak harus menghuni lapas dan rutan.
Selain Lapas Kutacane. Terdapat beberapa lapas rutan lagi di Aceh yang over kapasitas lebih dari 300% dan harus segera direlokasi atau penataan ulang, antara lain Lapas Bireun (480%) Lapas Idi (600 %),Lapas Lhoksemawe (300 %)

Pelayanan makan dan layanan warga binaan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, kepada awak media Mashudi mengatakan akan terus mengupayakan standar pelayanan makanan yang lebih baik.

Turut hadir juga dalam dialog dan interaksi tersebut, selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan wilayah, juga forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara.

Update terakhir dari 52 orang warga binaan yang melarikan diri, sudah 21 orang yang tertangkap dan menyerahkan diri ,bahkan ada keluarganya langsung yang mengantarkan mereka kembalil ke lapas, tinggal 31 orang yang diharapkan segera kembali. (ra/Red)

Lotu, Nias Utara, Yutelnews.com ||
Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui BAPPERIDA Kabupaten Nias Utara melaksanakan Forum Perangkat Daerah (FPD) Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Kantor BAPPERIDA Kabupaten Nias Utara, Selasa 11/03/2025.

Laporan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Eben Sowa’a Zisokhi Harefa, ST menyampaikan bahwa kegiatan Forum Perangkat Daerah adalah bagian dari tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang bertujuan Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

“Ucap Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Onahia Telaumbanua, ST., MT menyampaikan bahwa menyambut baik kegiatan ini dan Forum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang urgen, untuk itu mari kita ikuti bersama-sama sampai selesai.

Sambutan Ketua DPRD Kab. Nias Utara Yaaman Telaumbanua, SE., MM menyampaikan bahwa tahapan perencanaan merupakan awal dari manajemen pembangunan dan Forum Perangkat Daerah ini merupakan tahapan perencanaan awal sehingga dengan perencanaan yang baik maka 50% dari pekerjaan kita sudah terselesaikan. Ketua DPRD Kab. Nias Utara berharap supaya Pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh DPRD Kab. Nias Utara pada bulan februari 2025 supaya dapat disinkronkan dan diskusikan dengan baik oleh Organisasi-organiasi Perangkat Daerah sehingga bisa menjadi Ranperda kita yang harus mendekati asumsi yang diharapkan.

Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi., M.Si menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah ini merupakan sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka membahas rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum.

Wakil Bupati Nias Utara menambahkan bahwa dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 saat ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati nias utara tahun 2025-2030 yaitu “Nias Utara Sejahtera, Maju dan Berkesinambungan”.

“Ujar Wakil Bupati Nias Utara juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Nias Utara baik sumbangsih pikiran melalui pokok-pokok pikiran DPRD maupun komitmen dalam mendukung pemerintahan dalam mewujudkan Nias Utara Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan serta berharap dukungan semua pihak untuk bersama-sama mendukung program Pemerintah Kabupaten Nias Utara periode 2025-2030 yang RPJMD nya akan disusun pada tahun ini.

Turut hadir pada kegiatan ini Wakil Bupati Nias Utara, Ketua dan Anggota DPRD Kab. Nias Utara, Asiten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kab. Nias Utara dan undangan lainnya.
(K.Gea)

Gunungsitoli, Yutelnews.com || Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda utama Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Masa Sidang I Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunugsitoli, Senin (10/03/2025).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, ST. M.Psi, didampingi Wakil Ketua DPRD Ridwan Saleh Zega, S.AP dan Wakil Ketua Enriko Ifolala Lase, S.Kom.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa pelaksanaan Reses merupakan tugas dan kewenangan yang diemban DPRD untuk lebih dekat ke masyarakat. Masa reses juga merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD dalam menjaring informasi dan aspirasi untuk kemudian disalurkan serta melaksanakan fungsi pengawasan di daerah pemilihannya.

Pada pelaksanaan Reses bertujuan untuk menjaring dan menghimpun berbagai aspirasi dan pokok-pokok pikiran dari masyarakat secara langsung. Harapannya, aspirasi yang telah disampaikan dapat kita pertimbangkan bersama-sama nantinya sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis dan program prioritas untuk menentukan arah pembangunan serta memenuhi tuntutan masyarakat yang belum terakomodir,” tutur Wakil Wali Kota.

Tidak lupa, Wakil Wali Kota Gunungsitoli juga memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada DPRD Kota Gunungsitoli atas perannya dalam menjaring aspirasi masyarakat, juga berharap peranan dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mendukung dan merealisasikannya.

“Ucap Wali Kota Gunungsitoli bahwa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dan apresiasi saya sampaikan atas peran besarnya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat guna mendengarkan dan menghimpun segala aspirasi masyarakat,” pungkas Wakil Wali Kota mengakhiri sambutannya.

Pada agenda ini, dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil kegiatan Reses oleh perwakilan fraksi-fraksi kepada Ketua DPRD Kota Gunungsitoli dan penyerahan laporan hasil kegiatan Reses kepada Wakil Wali Kota Gunungsitoli oleh Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Meiman Kristian Harefa, S.Sos., M.Si, para Pimpinan OPD Lingkup Pemko Gunungsitoli dan hadirin lainnya.
(K.Gea)

YUTELNEWS.com | Wakil Wali Kota Gunungsitoli monitoring aset Pemko Gunungsitoli berupa tanah dan gedung Terminal Penumpang dan sekitarnya yang berlokasi di Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli. Peninjauan tersebut dalam rangka penyusunan konsep awal penataan pemanfaatan tanah dan bangunan untuk kepentingan pelayanan publik dan menunjang kegiatan perekonomian utamanya sektor perdagangan dan jasa.

Pada hal monitoringnya , Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H turut didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Meiman Kristian Harefa, S.Sos., MSP, Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Enrico Ifolala Lase, S.Kom dan Kepala OPD terkait, Selasa (11/03/2025).

Wakil Wali Kota Gunungsitoli dalam peninjauan tersebut memastikan areal tanah lokasi Terminal dan sekitarnya masih bisa atau layak ditata kembali pemanfaatannya. Hal tersebut guna mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menggerakkan perekonomian.

Wakil Wali Kota juga berpesan kepada pimpinan OPD terkait diminta untuk fokus sesuai kewenangannya dalam rangka menyusun konsep penataan kembali termasuk jalan masuk menuju terminal dan penataan tempat penampungan sampah sementara, sehingga berikutnya kawasan Terminal ditata sedemikian baik.

(K.Gea)

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD Kabupaten Bandung, dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Angie Natesha Goenadi Go.S.Ked.M.H.I , dalam pelaksanaan reses bersama masyarakat Margahayu untuk masa sidang II di tahun 2025, di Kopo Permai Desa Sukamenak , Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. pada selasa (11/03/2025).

Dalam Acara reses masa sidang II bersama masyarakat margahayu dan di hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Nia Purnakania SH, bersama jajaran Drs Ahmad Mulyana, hj Wewen Winarti , Forkopimcam Margahayu dan para kader se-Kecamatan Margahayu serta para tokoh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Angie Natesha mengatakan, dalam masa sidang II Reses anggota DPRD Alhamdulilah tepat hari ini saya bisa bersilaturahmi langsung di acara reses masa sidang II di tahun 2025, untuk menampung aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tertulis.

Oleh karena itu saya berharap pada masyarakat margahayu pergunakan kesempatan reses anggota dewan ini, mana yang menjadi skala prioritas untuk kebutuhan masyarakat, dan kami dari para anggota dewan tidak menampung aspirasi secara perorangan (kebutuhan pribadi) dan kamipun akan terus berupaya dan berjuang bagaimana aspirasi masyarakat tersebut, mudah – mudahan bisa terealisasi.

Tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih atas dorongan dan dukungan baik dari ketua DPC dan jajaran DPC dan semoga kehadiran bapak/ibu, adik sekalian yang hadir di acara reses ini bisa bersilahturahim secara langsung di bulan Romadhon ini semoga mendapatkan amalan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa.Aamiin.” tukasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Berdasarkan informasi yang di peroleh awak media dan juga selaku ketua perkumpulan wartawan fast respon nusantara counter polri wilayah Riau bahwasanya pihak Balai Gakkum LHK Sumatra Seksi Wilayah II provinsi Riau berhasil mengamankan Mobil Coldiesel pengangkut kayu olahan ilegal logging yang berasal dari kecamatan teluk Meranti, Minggu 09/03/2025.

Menurut informasi yang di dapat awak media bahwasanya satu unit pengangkut kayu olahan ilegal logging berhasil di amankan di jalan lintas Bono kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan Riau.

Berdasarkan informasi dari salah satu awak media bahwasannya awak media menemukan unit tersebut di sebuah bengkel mobil di sisi jalan lintas timur, Bahkan dari pihak Gakkum juga sempat menanyakan dan memfoto identitas ( KTA) awak media.

Menurut informasi dari awak media tersebut yang sempat berkomunikasi dengan beliau nama salah satu petugas tersebut Batara Harahap.

Dan menurut informasi dari awak media bahwasanya turut diamankan sopir truk pengangkut Kayu Olahan Ilegal logging Inisial Sembiring dengan unit nya sekali dengan nomor polisi BM 9663 CG.

Ketua PW FRN wilayah Riau coba kordinasi dengan tim fast respon nusantara counter polri yang ada di Pekanbaru untuk melakukan investigasi dan menelusuri terkait informasi penangkapan terhadap unit pengangkut kayu olahan ilegal logging di wilayah lintas Bono kecamatan Bunut.

Dari hasil penelusuran tim awak media fast respon nusantara memang benar pihak balai Gakkum LHK Sumatra Seksi Wilayah II telah mengamankan Mobil Coldiesel pengangkut kayu olahan ilegal logging, terlihat terparkir di halaman samping Balai Gakkum LHK Sumatra Seksi Wilayah II yang berada di jalan Soebrantas Pekanbaru.

Terkait pemberitaan ini belum ada keterangan resmi dari pihak balai Gakkum LHK Sumatra Seksi Wilayah II Pekanbaru, ketika awak media mau komfirmasi kepada pihak Gakkum, Batara Harahap beliau lagi keluar, Selasa 11/03/2025.

Lanjut ketua PW FAST RESPON NUSANTARA COUNTER POLRI Adam Silaen mengapresiasi kinerja Balai Gakkum LHK Sumatra Seksi Wilayah II karena telah berhasil mengamankan Mobil Coldiesel pengangkut kayu olahan ilegal logging dan beliau juga berharap kepada Balai Gakkum LHK Sumatra Seksi Wilayah II dapat juga menangkap para pelaku atau cukong kayu olahan ilegal logging yang berada di wilayah kecamatan Kerumutan ,kerna di sana banyaPk Partai Besar.

(AS)

YUTELNEWS.com | Banjir besar yang melanda wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selama beberapa hari terakhir tidak hanya menyebabkan genangan air di berbagai titik, tetapi juga merusak infrastruktur jalan. Salah satu yang terdampak parah adalah Jalan Sukabirus di RW 17, Desa Citeureup.

Jalan ini merupakan akses utama bagi warga sekitar serta jalur penghubung antar desa. Namun, akibat banjir yang berkepanjangan selama beberapa hari kemarin, permukaan jalan mengalami kerusakan serius, dengan banyaknya lubang besar, aspal yang terkelupas, serta genangan air yang masih tersisa. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang semakin memburuk pasca-banjir. Mereka harus lebih berhati-hati saat melintas, terutama pengguna kendaraan roda dua yang kerap mengalami kesulitan melewati jalan berlubang yang tertutup air.

Endang (54), seorang warga Desa Citeureup, mengungkapkan kekhawatirannya.

“Jalan ini selalu ramai karena banyak warga yang beraktivitas di sekitar sini. Sekarang, karena jalannya rusak, banyak warga mengeluh kalau lewat sini, dan ini tentu menyulitkan kami yang tinggal di daerah ini,” ujarnya. Selasa 11/03/2025.

Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya akses bagi kendaraan saat mengangkut barang dagangan atau logistik. Restu (27), seorang pedagang, mengatakan bahwa kondisi jalan yang buruk sedikitnya agak menghambat aktivitas.

“Kalau jalannya seperti ini, tentu sangat membahayakan. Saya sering memabawa barang dagangan buat berjualan diwarung Kalau dibiarkan, ini bisa berdampak pada perekonomian warga,” keluhnya sambil tersenyum.

Tokoh Masyarakat Dayeuhkolot Mendesak Perbaikan

Melihat kondisi ini, Tri Rahmanto, tokoh masyarakat setempat, mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan memperbaiki Jalan Sukabirus tersebut sebelum kerusakan semakin parah.

“Kami sangat berharap ada tindakan cepat dari pemerintah. Jalan ini sangat penting bagi warga dan menjadi jalur utama aktivitas sehari-hari. ” Kalau terus dibiarkan, bukan hanya aktivitas yang terganggu, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Tri Rahmanto juga menambahkan bahwa setiap kali banjir besar terjadi, Jalan Sukabirus tersebut selalu mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ia meminta adanya solusi jangka panjang, bukan sekadar perbaikan sementara yang mudah kembali rusak saat musim hujan berikutnya.

Pemerintah Diharapkan Segera Bertindak, Kerusakan jalan akibat banjir bukanlah hal baru di Kecamatan Dayeuhkolot. Beberapa titik lain di kawasan ini juga mengalami nasib serupa.

Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan, baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan maupun peningkatan sistem drainase, agar air tidak mudah menggenang dan merusak jalan.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai kapan perbaikan dan akan dilakukan. Namun, desakan dari warga masrakat semakin kuat agar Jalan Sukabirus segera diperbaiki sebelum kondisinya semakin memburuk dan lebih hancur dan berpotensi menimbulkan kecelakaan yang lebih serius,” pungkasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, M.Si., memimpin apel bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (PU-CKPP) di halaman kantor dinas tersebut pada Selasa (11/3/2024).

Apel ini diikuti oleh Plt. Kepala Dinas PU-CKPP, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Sekretaris Dinas, Ebta Andharisandi, serta para pegawai dinas terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mujiono menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur jalan dan estetika kota menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Ia meminta Dinas PU-CKPP untuk mempercepat penyelesaian proyek perbaikan jalan dan penataan kota agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan lebih aman dan nyaman.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara dinas terkait dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum arus mudik lebaran.

“Kesiapan infrastruktur dan estetika kota harus dipastikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar instansi sangat diperlukan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan sesuai standar,” ujarnya.

Wabup Mujiono juga menutup arahannya dengan mengingatkan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pekerjaan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, infrastruktur jalan dan tata kota di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat berfungsi optimal saat momentum lebaran.

(Tim Red)

Yutelnews.com – Buru
Tragedi Longsor di Gunung Botak: 7 Orang meninggal, di di duga Pengawasan Mandul, Tambang Ilegal Kian Menggila
Kabupaten Buru, Indolensa – Gunung Botak kembali menelan korban. Longsor yang terjadi pada Sabtu (8/3/2025) sekitar pukul 05.30 WIT menewaskan tujuh orang dan melukai enam lainnya. Tragedi ini menambah daftar panjang korban akibat tambang emas ilegal yang terus beroperasi di bawah bayang-bayang lemahnya pengawasan aparat keamanan.

Kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas tambang ilegal ini justru masih dipadati penambang liar. Operasi penertiban kerap dilakukan, tetapi selalu bersifat sementara, seakan hanya formalitas. Siapa yang bermain di balik mandulnya pengamanan? Mengapa tambang ilegal tetap eksis meski sudah dinyatakan zona larangan?
Bersalah dalam Kasus
Korban Jiwa Bertambah, Aparat Dimana?

Berikut identitas korban meninggal dunia:

Isra (51) – Penambang, asal Ternate.
Sarbia (49) – Ibu rumah tangga, asal Ternate.
Iman (8) – Anak dari Isra dan Sarbia, asal Ternate.
Henda L. – Penambang, asal Sunda/Cimahi.
Judin – Penambang, asal Manado.
Badrun (41) – Penambang, asal Ternate.
Korban belum teridentifikasi.
Selain korban tewas, enam orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk patah tulang akibat tertimpa material longsor.

Menurut saksi mata Ikram Boko, yang saat kejadian berada di warungnya, longsor terjadi akibat derasnya aliran air dari tebing di atas tambang ilegal.

“Saya dengar suara air sangat deras dari atas tebing, lalu tiba-tiba tanah dan batu runtuh menghantam tenda dan warung di bawahnya,” ujar Ikram.

Para penambang yang selamat berusaha menggali korban dengan alat manual, tetapi upaya penyelamatan memakan waktu hingga tiga jam. Ketika ditemukan, para korban sudah tidak bernyawa, diduga kehabisan oksigen akibat tertimbun material longsor.

Gunung Botak telah lama dinyatakan sebagai zona larangan bagi aktivitas tambang ilegal. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Penambang tetap berdatangan, bahkan setelah aparat melakukan penyisiran dan menutup lokasi.

Rekam jejak bencana akibat tambang ilegal di Gunung Botak:

22/10/2020: Dua orang kakak-beradik tewas kehabisan oksigen di lubang galian tambang.
21/11/2022: Tiga penambang tewas tertimbun longsor, satu orang selamat.
04/06/2022: Satu penambang tewas akibat runtuhan tanah dan batu.
15/05/2024: Pengamat hukum menilai Polres Buru gagal melakukan penyisiran besar-besaran.
20/10/2024: Dua penambang ilegal tertangkap saat beraktivitas di Gunung Botak.
Tambang ilegal ini bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan lingkungan dan diduga menjadi jalur masuk obat terlarang ke Kabupaten Buru.

Aparat Lalai atau Ada yang Bermain?

Keamanan Gunung Botak berada di bawah kewenangan Polres Buru dan Polda Maluku, dengan dukungan Kodim 1506/Namlea dan Kodam XVI/Pattimura. Beberapa kali Brimob diterjunkan untuk menertibkan lokasi, tetapi hasilnya selalu sama: penambang kembali datang setelah aparat mundur.

Pertanyaannya, apakah ini hanya kelalaian, atau ada pembiaran yang disengaja?

Dugaan bahwa ada oknum yang bermain di balik lemahnya pengawasan semakin menguat. Jika kepolisian benar-benar serius ingin memberantas tambang ilegal, mengapa hingga kini Gunung Botak masih dikuasai penambang liar?

Jangan Tunggu Korban Bertambah, Aparat Harus Bertindak!

Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat keamanan. Berapa nyawa lagi yang harus melayang sebelum ada tindakan konkret?

Pihak kepolisian telah mengimbau agar seluruh aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak dihentikan. Namun, tanpa penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, imbauan itu tidak lebih dari sekadar retorika.

Masyarakat kini menunggu apakah pemerintah dan aparat benar-benar berani menutup Gunung Botak dari tambang ilegal, atau tragedi seperti ini akan terus berulang?
Kabiro buru (M Masuku )