You Tell News

Bandung – Yutelnews.com Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung menepati janjinya pasca retreat Magelang untuk meninjau lokasi tanggul jebol di Kampung Cipurut RT 01/04, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang serta rumah warga yang rusak di Kampung Sukabirus RT 02/08, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Minggu (02/03/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons atas janjinya yang akan turun ke lokasi tanggul jebol di dua lokasi tersebut sebagai dampak hujan deras yang terjadi pada Selasa (25/02/2025) lalu.

Dalam kunjungannya Bupati yang akrab disapa Kang DS (KDS) itu didampingi Kepala Dinas PUTR Zeis Zultaqawa, Kepala Pelaksana BPBD Uka Suska, Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Wahyudin serta jajaran BBWS serta terkait lainnya.

KDS mengatakan bahwa tanggul jebol yang berada di Desa Bojongsoang berbatasan langsung dengan Kampung Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot. Berdasarkan hasil peninjauan, sekitar 2 kilometer tanggul memerlukan perbaikan.

“Alhamdulillah sesuai janji, maka setelah tiba dari retreat Magelang saya langsung ke lokasi tanggul jebol di Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum juga hadir,” ujar KDS yang disambut hangat oleh warga.

Dari hasil kunjungannya serta setelah berdiskusi dengan Kepala BBWS Citarum, terdapat beberapa kesepakatan yang diperoleh.

“Saya sudah berbincang bahwa perbaikan tanggul yang jebol akan dikerjakan oleh BBWS. Sedangkan untuk jembatan yang perlu diperbaiki akan menggunakan APBD dan diusulkan ke BNPB untuk penanggulangan bencana,” tambah KDS.

Selain itu, sebanyak 5 unit rumah yang rusak akibat terdampak banjir akan diberikan bantuan sekaligus diperbaiki oleh Bupati Bandung. Pihaknya juga akan merenovasi Jembatan Sukabirus serta meninggikan 3 jembatan kecil serta pipa PDAM karena banyak sampah yang menyangkut.

Bupati KDS menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat tanggul jebol ini harus dilakukan secara cepat dan berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban.

“Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Kami ingin langkah nyata dan segera direalisasikan agar masyarakat tidak terus-terusan terdampak banjir setiap musim hujan,” tegasnya.

Selain kerusakan infrastruktur, aliran Sungai Cikapundung Kolot yang membawa ratusan ton sampah dari Kota Bandung menjadi perhatian serius KDS. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat terkait permasalahan ini.

“Kemarin kami sudah membahas aglomerasi ini, ada empat masalah utama yang harus diselesaikan di kawasan Bandung Raya, yaitu banjir, sampah, kemacetan, dan tata ruang. Saya sudah berbicara dengan Wali Kota Bandung Pak Farhan,” ucap KDS.

“Kami akan membahas secara detail dengan langkah konkret, bukan sekadar wacana. Saya ingin penyelesaian yang jelas terkait tanggung jawab masing-masing daerah,” ungkap Wakil Ketua Umum Apkasi tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyebut empat persoalan ini harus diselesaikan melalui kolaborasi dan komitmen antara Pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

“Sebab kami tidak bisa bekerja sendiri, harus ada koordinasi dan fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat agar solusi ini dapat diterapkan secara efektif,” tambah KDS.

Pemkab Bandung bersama BBWS, lanjut KDS, berkomitmen untuk menangani bencana ini secara cepat dan menyeluruh guna meminimalisir dampak serupa di masa depan.

Oleh karena itu, mitigasi bencana harus menjadi prioritas untuk menghindari korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar di masa mendatang.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan percepatan dalam penanggulangan bencana ini. Semua pihak harus bekerja sama agar Kabupaten Bandung bisa lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang,” tandas Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu.

BBWS : Tanggul Jebol Akibat Debit Air Meningkat Drastis

Sementara itu, Kepala BBWS Citarum Mochammad Dian Alma’ruf menjelaskan
bahwa bencana ini terjadi akibat kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air yang meningkat drastis.

“Debit air pada kejadian kemarin mencapai 415 kubik, sementara kapasitas sungai hanya 297 kubik. Selain itu, pertemuan dengan Sungai Cikapundung Kota menyebabkan backwater yang memperparah tekanan dan menjebol tanggul serta merusak rumah warga,” tutur Dian.

Dian juga menambahkan bahwa pembangunan tanggul sepanjang 2 km sebelumnya telah diusulkan pada tahun 2020, namun belum selesai karena keterbatasan anggaran.

“Tahun ini, kami masih melakukan penanganan darurat dengan pemasangan geobox di area tanggul jebol. Geobox ini akan berfungsi sebagai pondasi awal sebelum dilakukan perbaikan lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, BBWS berencana mengusulkan kembali pembangunan tanggul sepanjang 2,1 km sesuai desain awal.

“Kami harap pada tahun mendatang, postur anggaran Kementerian Pekerjaan Umum lebih longgar sehingga proyek ini bisa terealisasi dengan baik,” pungkasnya.(**)


Yans.

YUTELNEWS.com |Kab.Bandung Barat,- Pemerintah Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025. Jum’at, (28/02/2025).

Acara ini dihadiri oleh Camat Kecamatan Padalarang, Agus Achmad, S.E., S.I.P., M.M., Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Pendamping TKSK, Kepala Desa, Karom S.Pd.i., perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta stafnya, Ketua RT dan RW se-Desa Padalarang, Tokoh Masyarakat, Pengurus PKK serta perwakilan remaja dari Karangtaruna.

Upaya ini dilakukan sebagai implementasi dari UU Nomor 62 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat 5 tentang Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa Padalarang menyampaikan bahwa BLT-DD sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

“Dengan adanya BLT-DD tahun ini mudah-mudahan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,”ucapnya.

Dien.

YUTELNEWS.com, Lotu, Nias Utara | Pelaksanaan Kegiatan Workshop dalam rangka Pemilihan Sekolah Target Program Kreasi Anak yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Nias Utara, Jumat 28/02/2025.

Arahan kepala BAPPERIDA Foarota Gea, SH menyampaikan berterimakasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan sekretariat Save The Children di Kabupaten Nias Utara, harapan supaya dengan datangnya sekretariat Save The Children bisa meningkatkan kwalitas Pendidikan di Kabupaten Nias Utara. Setelah kita diberi paparan yang disampaikan dari Dinas Pendidikan maka kita akan bisa melihat sasaran yang akan menjadi lokus sekolah dalam Program Kreasi, semoga pertemuan ini bisa kita selesaikan bersama.

Turut hadir pada kegiatan KREASI ini dari Dinas Pendidikan, Dinas Bapperida, Dinas Kominfo, Dinas P3AP2KB, Dinas BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Kemenag Nias Utara, Perwakilan Save The Children, Mitra Pelaksana Lokal Artikel 33 dan Kanwil Agama.

{K.Gea}

YUTELNEWS.com | Magelang, 25 Februari 2025 – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tampil sebagai narasumber dalam acara retret kepala daerah hari kelima yang diselenggarakan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Selasa (25/2/2025) malam. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan materi penting seputar keamanan, hukum, dan strategi pencegahan korupsi kepada para pemimpin daerah se-Indonesia.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Rabu (26/2/2025) pukul 12.20 WIB, kegiatan yang dihadiri 493 dari total 503 kepala daerah yang terdaftar ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai prasyarat utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Beliau menyoroti bagaimana praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan publik,” jelas AKP Verry Purba.

Dalam paparannya, Kapolri Listyo Sigit menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas bagi seluruh kepala daerah. “Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers.

Retret yang berlangsung di lokasi yang memiliki nilai historis dan strategis ini memiliki arti penting sebagai forum berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pimpinan Polri dengan para kepala daerah. Pemilihan lokasi di Akademi Militer Magelang juga menjadi simbol pentingnya disiplin, integritas, dan kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Kapolri juga mengidentifikasi sejumlah area yang rawan terjadi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penjelasan yang komprehensif, Jenderal Listyo Sigit menyoroti titik-titik kritis dalam manajemen anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan aset yang kerap menjadi celah terjadinya korupsi. Penjelasan ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Tidak hanya memaparkan permasalahan, Kapolri juga memberikan rekomendasi praktis untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Beberapa strategi preventif yang disampaikan meliputi penerapan sistem transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerintahan yang bersih, Kapolri membuka ruang konsultasi bagi para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor telepon pribadinya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah berkonsultasi terkait permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Ini menunjukkan keseriusan Kapolri dalam mendukung para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan adanya saluran komunikasi langsung, diharapkan kepala daerah dapat berkonsultasi sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum,” tambah AKP Verry Purba.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri juga memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Jenderal Listyo Sigit menjelaskan pendekatan yang dilakukan Polri dalam mengungkap praktik korupsi melalui penguatan unit khusus antikorupsi, pemanfaatan teknologi digital dalam penyidikan, serta kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Retret kepala daerah ini merupakan bagian dari program penguatan integritas dan kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan militer seperti Akademi Militer Magelang memberikan nuansa kedisiplinan dan ketegasan dalam upaya menegakkan hukum dan menciptakan kepemimpinan yang berintegritas.

Kehadiran 493 kepala daerah dari 503 yang diundang menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen pemimpin daerah untuk belajar dan meningkatkan kapasitas dalam mencegah korupsi. Para kepala daerah peserta retret terdiri dari gubernur, bupati, dan walikota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kasi Humas Polres Simalungun juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. “Sebagai institusi penegak hukum, Polri berkomitmen mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan preventif dan represif dalam penanganan korupsi,” katanya.

Pembekalan yang diberikan Kapolri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan para kepala daerah terhadap risiko korupsi serta membekali mereka dengan pengetahuan hukum yang memadai dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal tanpa terjerat masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan di daerah.

Acara retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Kegiatan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi di seluruh Indonesia.

Melalui upaya pencegahan korupsi yang sistematis dan terukur, diharapkan dapat tercipta iklim pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

(red)

YUTELNEWS.com | Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang, Kamis (27/2/2025) pagi, telah bergabung bersama dengan GUbernur Sumsel H Herman Deru dan ratusan kepala daerah lainnya di Indonesia. Guna mengikuti Retreat Kepala Daerah di hari ke-7 bertempat di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

“Kegiatan hari ini ke Akmil Magelang, ke lembah tidar mengikuti retret program pak Presiden Prabowo. Semangat, semangat terus, tidak ada kata menyerah,” ucap Wagub Cik Ujang dengan ggah mengenakan atribut ala militer setibanya di Akmil Magelang.

Dikatakan Cik Ujang pada hari pertamanya mengikuti retreat langsung mengikuti kegiatan Pendakian Gunung Tidar komplek Akmil.

Kegiatan retreat ini lanjut dia, menjadi ajang mempererat silaturahmi diantaranya para kepala daerah di Indonesia. Disamping itu juga membuka kesempatan bagi masing-masing Kepala Daerah untuk bertukar pengalaman serta mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan dari sumber yang berkompeten.

“Retreat ini memberikan wawasan baru tentang berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh daerah-daerah. Kita diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang pengembangan daerah yang berbasis pada inovasi dan keberlanjutan, yang tentunya ini nanti akan kita implementasikan di daerah,” ucap Cik Ujang.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan retreat kepala daerah digelar untuk membangun ikatan emosional serta kerja sama antar kepala daerah.

“Retreat dikemas dengan pola diskusi terbuka bagi kepala daerah,” ucap Tito.

Dilain pihak Wakil Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Bima Arya mengatakan pemateri dalam retreat sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui retreat Kepala Daerah telah berlangsung sejak 21 Februari 2025 lalu atau satu hari pasca dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Gubernur Herman Deru sudah berada di Akmil sejak dari awal retreat yang dibuka langsung oleh Presiden dan dan dijadwalkan akan♧ ditutup pada Jumat (28/2/2025) juga oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

(Abdul / Asmuni)

YUTELNEWS.com | Muaraenim (28/02/25) dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan tahun 2025 hari ini bersama-sama melaksanakan gotong royong membersihkan masjid agung kabupaten muaraenim prov sumsel,untuk kenyamanan ketika beribadah sehingga lebih khusyuk nantinya

Plt Kepala Dinas pemadam kebakaran kabupaten muaraenim, Saprioma,Di dampingi kepala bidang ,adi kepada media mengatakan” bahwa kegiatan bakti sosial gotong royong membersihkan masjid agung ,dalam rangka Menyambul bulan suci ramadhan serta menyambut Hut damkar yang ke 106,serta mendukung program Bupati H. Edison, S.H., M.Hum. dan Wakil Bupati Ir. Hj. Sumarni, M.Si. ,untuk kabupaten Muaraenim yang lebih maju lagi,”ujarnya

“Maka peran petugas dan armada Damkar sangat dibutuhkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat disamping tugas-tugas pokok melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan.

Giat Gotong royong membersihkan masjid Agung, menyambut bulan suci ramadhan, karena dengan suasana masjid bersih dan rapi pelaksanaan ibadah menjadi lebih khusyuk, dan selalu didukung partisipasi petugas dan armada Damkar.

Momen gotong royong membersihkan masjid dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan mendatang bersama-sama seperti ini salah satu cara untuk meningkatkan tali silaturahmi sesama warga yang jarang bertemu karena setiap warga disibukkan dengan aktivitas masing-masing, seperti bekerja di kantor dan aktivitas lainnya

(Abdul / Asmuni)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) telah menerbitkan nomer Register atas Laporan Perbuatan Gratifikasi, TPK dan TPPU, Serta Kebohongan Publik Bupati Banyuwangi Periode 2010-2025, Eks. Jum at 28/02/2025.

Sekda Mujiono Dkk, Terhadap 9 Aset Pemda Kab Banyuwangi dari Sektor Minerba Gunung Tumpang Pitu dan Perusahaan PT BSI, PT MSJ dan PT MDKA, pada 12 Februari 2025.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Kasepuhan Luhur MH Imam Ghozali selaku pelapor, kepada beberapa awak media di Banyuwangi, pada 28 Februari 2025.

“Kami dari Kasepuhan Luhur Kedaton dan Khususnya Masyarakat Banyuwangi mengucapkan terimakasih kepada Lembaga KPK yang telah merespon dan menindak lanjuti laporan kita dengan cepat. “ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan selain mengirim surat ke KPK, surat Pengaduan juga dikirim ke Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah dikonfirmasi Sub Bagian Persuratan Kementerian Sekretariat Negara RI, pada 25 Februari 2025, termasuk Surat yang dikirim ke beberapa instansi lain, seperti BPK RI yang memberikan arahan untuk dilanjutkan ke pihak yang berwenang.

“Kita pastikan kawal terus Perkara tersebut demi Masa depan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, yang ragu bahwa perkara TPK TPPU Bupati Banyuwangi akan berlanjut sama halnya dengan mengingkari semangat Kemerdekaan NKRI,” tegasnya.

Meskipun, disisi lain Ketum Kasepuhan Luhur Kedaton tidak menafikan adanya pihak-pihak yang ragu bahwa perkara tersebut nantinya bisa dituntaskan Presiden RI Prabowo Subianto, serta KPK RI maupun Kejagung RI selaku Lembaga penegak hukum tinggi negara.

“Berdasarkan pengalaman, bukti yang kita ajukan sudah lebih dari cukup, bahkan kalau diperlukan tambahan informasi lain terkait tambahan alat bukti serta informasi beberapa Pejabat yang patut dan layak diperiksa, kita juga siap,” tegasnya.

Ketum Kasepuhan Luhur Kedaton juga menyayangkan sikap Abnormal Eks Mempan RB sekaligus Eks Bupati Abd Azwar Anas yang terlihat mencoba lari dari tanggung jawab hukum, sosial dan politik, begitupun , begitupun dengan penerusnya Bupati Ipuk Fiestianani, Sekda Guntur Priambodo, Wakil Bupati Mujiono dan beberapa Pejabat disekitarnya yang sibuk dengan pencitraan tanpa bisa menyelesaikan masalah apapun .

“Padahal mereka orang-orang yang terus berusaha menjual Saham Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, tapi juga sangat berambisi memperluas kawasan Pertambangan PT BSI”.pungkasnya.

Sumber : Tim Media/786

(Red)

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Dalam bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, keluarga besar DPRD Kabupaten Sukabumi Teddi Setiadi dari Fraksi partai Gerindra mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bulan yang suci ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan, memperbaiki diri, dan menunjukkan kebaikan kepada sesama.

Anggota DPRD kabupaten Sukabumi Teddi Setiadi Mengatakan Ibadah Puasa Ini merupakan salah satu rukun Islam yang dijalankan selama satu bulan penuh, Selain sebagai bentuk pengendalian diri, puasa juga mengajarkan kepedulian kepada sesama yang lebih membutuhkan. Dalam bulan yang penuh rahmat ini, mari kita jadikan bulan puasa sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, kebersamaan, dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan serta kedamaian bagi kita semua,” pungkasnya.

Reporter : Mirna

Jepara – yutelnews.com
Polres Jepara | Dalam upaya mempererat hubungan dan membangun kerja sama yang lebih solid dengan insan pers, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menggelar acara ‘ngopi bareng’ yang dikemas dalam kegiatan Jumat Curhat bersama dengan awak media.

Acara ini berlangsung di Pandan Wangi Resto & Café, Kelurahan Karangkebagusan, Kecamatan Jepara Kota, dengan dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online, pada Jumat (28/2/2025).

Dalam suasana santai namun penuh makna, pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara Polri dan insan pers.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Jepara AKBP Erick menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Media adalah mitra kami yang sangat penting. Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, media dapat membantu Polri dalam menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat,” ujar AKBP Erick.

Lebih dari sekadar ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara jajaran Polres Jepara dan insan pers. Kapolres menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara kepolisian dan media dapat menciptakan rasa aman serta mendorong pembangunan yang lebih baik di wilayah hukum Polres Jepara.

“Silaturahmi ini bertujuan untuk mendukung dan mengajak masyarakat agar patuh terhadap aturan. Dengan adanya rasa aman dan nyaman, pembangunan di wilayah ini dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Kapolres yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Banjarnegara ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Harapannya, kita bisa terus berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengelola informasi dengan baik. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat valid dan benar, serta dapat menciptakan rasa aman yang nyata,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan insan pers Edi P, menyambut baik inisiatif Kapolres Jepara yang membuka ruang dialog dengan insan pers.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Kapolres Jepara yang telah mengadakan acara silaturahmi ini. Ini adalah langkah positif untuk mempererat hubungan antara media dan kepolisian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa insan pers yang berada di Kabupaten Jepara siap mendukung Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kota ukir ini.

Dengan terjalinnya hubungan yang erat antara kepolisian dan media, diharapkan berbagai informasi penting dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.

(hms)
Singgih

Yutelnews.com, Sulsel
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Teuku Rahman, para asisten, koordinator dan seluruh pegawai mengikuti Kunjungan Kerja Virtual Jaksa Agung secara daring di Aula Lantai 8 Kejati Sulsel, Jumat (28/2/2025).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan kunjungan kerja virtual kali ini sebagai momentum untuk menyatukan visi, mengevaluasi kinerja, dan menyamakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang sedang dan akan dihadapi oleh Kejaksaan ke depan.

“Alhamdulillah hingga awal tahun ini, Kejaksaan masih dapat mempertahankan posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada survei terakhir, Kejaksaan menempati posisi pertama dengan nilai 77 persen,” kata Burhanuddin.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini, Jaksa Agung mengajak seluruh jajaran terus bekerja dengan penuh integritas. Terus bergerak maju dengan langkah yang sama, penuh dedikasi, dan semangat yang tak kenal lelah. 

Jaksa Agung St Burhanuddin juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung seluruh program pemerintahan yang berlandaskan pada Asta Cita. Delapan tujuan utama dalam Asta Cita, seperti penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan infrastruktur yang merata, sejalan dengan visi Kejaksaan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.



Sebagai institusi yang bertugas menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan akan memastikan bahwa setiap program pemerintah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Untuk itu kepada seluruh jajaran, agar dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung implementasi kebijakan- kebijakan strategis pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan,” tegas Burhanuddin.

Terkait arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efesiensi anggaran, Kejaksaan terkena efisiensi anggaran sebesar Rp5,43 triliun. Sebelumnya, Kejaksaan mendapatkan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp24,27 triliun , namun setelah pemangkasan tersebut, sisa Rp18,84 triliun. 

Untuk itu, Jaksa Agung meminta jajaran segera lakukan penyesuaian rencana kerja dengan total anggaran yang tersisa agar efisiensi ini tidak memengaruhi kinerja Kejaksaan, khususnya dalam penegakan hukum.

“Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di manapun melakukan penghematan anggaran operasional kantor dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam menunjang kinerja sehari-hari,” perintah Burhanuddin.

Dalam rangka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tahun 2026. Jaksa Agung menyebut Kejaksaan  memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi pemberlakuan KUHP Baru, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas terkait KUHP Nasional. Dikarenakan KUHP Nasional membawa banyak perubahan, baik dalam hal definisi tindak pidana, sanksi, maupun mekanisme penegakan hukum yakni melalui kegiatan diskusi, seminar, konsiyering, dan lain sebagainya.

2.Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, guna menyampaikan informasi yang tepat akurat khususnya perubahan mendasar dalam KUHP Nasional, terlebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pencari keadilan.

3.Melaksanakan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan sudut pandang terhadap implementasi KUHP Nasional, tanpa menegasikan kewenangan antara yang satu dengan yang lain.

4.KUHP Nasional mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga kita harus terus melaksanakan penegakan hukum yang humanis dan berkemanfaatan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Sementara terkait pemberitaan asas dominus litis yang dimiliki oleh Kejaksaan. Jaksa Agung menyayangkan pemberitaan yan cenderung menempatkan dominus litis dalam arti negatif, seolah-olah kewenangan Kejaksaan semakin luas dan tidak terkontrol.

“Framing ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sering kali tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Isu ini semakin mengemuka seiring dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” sebut Burhanuddin.

Jaksa Agung meminta jajaran menyikapi hal ini dengan bijaksana dan profesional khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yakni dengan terus dan tetap fokus pada peningkatan kinerja.

Kejaksaan saat ini tengah menangani kasus-kasus korupsi besar. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya menyasar kepada pelakunya tetapi juga berfokus pada pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana pepatah yang beberapa kali saya kutip, ‘semakin   tinggi   pohon,   semakin   kencang angin menerjang’, pepatah ini saya kira masih relevan dengan keadaan yang terjadi belakangan ini. Namun, jangan takut atau khawatir, karena pohon yang tinggi memiliki akar yang kuat, begitulah deskripsi yang saya gunakan untuk menggambarkan soliditas dan solidaritas dari korps Adhyaksa dalam menghadapi semua tantangan yang menghadang,” tutup Jaksa Agung. (Abu Algifari)

Gunungsitoli.Yutelnews.com

DPP Partai PERINDO dari bidang kesejahteraan rakyat dan Kebencanaan bersama dengan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli turun tangan mengujungi warga yang mengalami musibah kebakaran berlokasi di Desa Hilina’a, kunjungan tersebut disambut baik oleh warga setempat dan juga pemerintah Desa.

Kedatangan DPP Partai PERINDO dengan Anggota DPRD kota Gunungsitoli tersebut, Mukhlis memberikan kata pengantar atas kedatangan kami di tempat ini dikarenakan pada tanggal 21 Februari 2025 mendengarkan informasi dari Bapak Yatatema Zebua sebagai Anggota DPRD bahwa ada 2 keluarga mengalami kebakaran rumah maka di Desa Hilina’a. dari itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi kebaran rumah atas nama Fatizatulo gea dan Faoziduhu Zebua.


DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PERINDO Darman Zendrato menyampaikan sambutan bahwa kedatangan kami disini telah mendengar kejadian musibah ini, maka dari itu langsung menghubungi DPP Partai PERINDO dan direspon langsung sehingga saat ini langsung bersama-sama turun melihat musibah korban kebakaran rumah atas nama Fatizatulo gea dan Faoziduhu Zebua tersebut, maka dari itu kami juga sampaikan bahwa hal ini sudah menjadi program ataupun kegiatan kami dari Partai PERINDO baik dari Pusat maupun Daerah. Tentu apa yang kami sampaikan dan berikan ini nantinya jangan dilihat besar kecilnya bantuan yang kami berikan ini tetapi dinilai dari ketulusan hati kami, disisi lain kita juga berharap agar berhati-hati dengan kejadian-kejadian seperti ini agar dikemudian hari tidak lagi terjadi kebakaran yang seperti ini.

Salah satu kepala desa memberikan sambutan atas kedatangan DPRD kota Gunungsitoli dan DPP Partai PERINDO menyampaikan bahwa, kami berterimakasih kepada bapak yang datang melihat kondisi keluarga saat ini dan juga berterimakasih telah memberikan bantuan kepada korban kebakaran ditambahkan jika ada kolega atau kerabat yang ingin memberikan bantuan kepada korban, kami dari desa Hilina’a berterimakasih dikarenakan korban mengharapkan uluran tangan kepada siapa pun, karena kita sudah tahu bahwa orang tua kita ini tidak bisa melakukan pekerjaan dikarenakan waktu mereka telah dilalui untuk bekerja.


Pada saat itu juga salah satu keluarga korban kebakaran menyampaikan sambutan, kami dari keluarga saat berterimakasih kepada bapak yang telah hadir dan mengujungi kami ditempat ini, maka dari itu yang bapak berikan kepada kami tidak ada balasan dari kami tetapi semoga tuhan yang maha kuasa membalasnya kepada bapak yang telah memberikan batuan ini kepada kami, ujar kata mengakhiri. (Deni Zega)