You Tell News

Yutelnews.com | Jepara – Pimpinan DPRD Jepara menerima audiensi dari Ajicakra Indonesia bersama perwakilan masyarakat Desa Pancur Mayong Jepara bertempat di Ruang Serbaguna DPRD Jepara, Selasa (18/02/2025).

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara Dr. H. Agus Sutisna, SH., MH. didampingi Wakil Ketua Drs. H. Junarso, H. Pratikno, dan Arizal Wahyu Hidayat. Tampak hadir Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda Jepara, Satpol PP, Camat Mayong dan Petinggi Desa Pancur. Audensi tersebut diadakan untuk membahas Pengawasan dan Penindakan Dampak Kegiatan Penambangan Galian C Ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atas dasar surat permohonan dari Ajicakra Indonesia selaku penerima kuasa dari warga Desa Pancur yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan ilegal.

Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menyampaikan pentingnya mendengarkan berbagai pandangan dari semua pihak terkait. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Ajicakra Indonesia, Tri Hutomo menyampaikan bahwa audensi ini didorong karena maraknya tambang Galian C illegal di Kabupaten Jepara, yang terkesan adanya pembiaran dari para pejabat dan Aparat Penegak Hukum yang berwenang, meski penertiban penegakan hukum di bidang LHK di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebelumnya pernah dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK, Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Denpom TNI AD IV/3 Salatiga dan Batalyon 400 Banteng Riders Kodam IV Diponegoro,” kata Tri.

Dalam paparannya, Ajicakra Indonesia menitikberatkan tentang pentingnya pengawasan dan penindakan kegiatan tambang ilegal serta dapat memberikan kebijakan untuk solusi jangka panjang yang lebih baik terkait pertambangan di wilayah Jepara. Yang kami sampaikan adalah temuan-temuan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, seperti kerusakan lingkungan, dampak sosial, kerugian negara dan masyarakat serta pola-pola kejahatan lingkungan lain yang diterapkan dalam penambangan di Desa Pancur, Kecamatan Mayong.

Tri Hutomo dari Ajicakra Indonesia mendesak adanya pengawasan dan ketegasan penindakan dalam penegakan aturan yang ada dari para pejabat yang berwenang.

Senada dengan itu, Umam, salah satu perwakilan warga Desa Pancur menegaskan bahwa penghentian aktivitas kegiatan tambang ilegal di Desa Pancur adalah satu-satunya solusi yang dapat menghentikan dampak-dampak negatif yang diterima masyarakat. “Dampak-dampak tersebut antara lain selain kerusakan lingkungan, area komplek makam Eyang Merto juga sangat rawan tanah longsor, karena disisi utara dan selatan sudah berubah jadi jurang dengan kedalaman 7-10 meter. Sehingga bisa rawan kecelakaan juga, sementara jika musim kemarau kami juga mengalami susah air,“ terangnya.

Umam melanjutkan,” Maka dalam audensi ini, warga masyarakat terdampak penambangan menuntut Galian C Ilegal untuk dihentikan, diberikan fasilitas pembatas jalan pada lokasi bekas tambang karena berbatasan langsung dengan jalan utama masyarakat untuk keamanan. Pagar beton swadaya masyarakat di sepanjang jalan komplek makam Eyang Merto yang retak-retak akibat kegiatan tambang illegal harus ada perbaikan untuk keamanan pengguna jalan,” lanjutnya.

Bagian Hukum Setda Jepara, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas DPMPTSP dan Satpol PP secara garis besar menjelaskan tentang tupoksi proses perijinan dan pengawasan tambang ilegal, memastikan bahwa perusahaan tambang ini mematuhi aturan yang ada, dan untuk penindakan adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum Kepolisian, juga bisa Gakkum KLHK.

Pimpinan DPRD Jepara menyatakan keprihatinannya atas maraknya tambang ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Jepara. Aktivitas penambangan tanpa izin tak hanya merusak infrastruktur jalan akibat tonase kendaraan yang berlebihan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara.

Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna mengungkapkan rencana setelah audensi, DPRD akan menggelar rapat dan hearing dengan pihak terkait, langkah ini diambil sebagai respon keluhan masyarakat dan ini menjadi dasar kami bertindak. “DPRD akan berkonsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, langkah yang telah mendapat persetujuan pimpinan DPRD Jepara lainnya,” ungkapnya.

Tri Hutomo menyimpulkan hasil audiensi oleh LSM Ajicakra Indonesia bersama DPRD Jepara dan OPD terkait isu-isu lingkungan hidup yang menjadi concern oleh Ajicakra Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Jepara. Tri Hutomo juga mengapresiasi dan menunggu langkah dan arah kebijakan kontroling oleh DPRD Jepara terhadap kinerja Pemkab Jepara. Dan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tambang ilegal yang merugikan keuangan daerah dan mengancam lingkungan. Meskipun belum ada keputusan final mengenai penindakan usaha tambang ilegal, paling tidak audiensi ini memberikan angin segar bagi warga yang telah lama merasa diabaikan. Mereka berharap agar DPRD dapat segera mengambil tindakan kongkrit sehubungan dengan tuntutan utama mereka yaitu penghentian kegiatan tambang ilegal.

Eko Mulyantoro

Nagrak, – Yutelnews.com, Babinsa Koramil 0607-10 Nagrak Pelda Agus Purwanto melaksanakan Pendampingan Swasembada pangan, bersama kelompok Tani Tunas Jaya, Bertempat di kp.Bojong kawung, Rt 02/10 Desa Girijaya,kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Selasa, (18/2/2025).


Menurut Pelda Agus Purwanto, mendampingi petani merupakan salah satu tugas Babinsa yang merupakan kegiatan upaya khusus (upsus), guna mendukung program Swasembada Pangan Nasional.

Melalui pendampingan ini, Pelda Agus Purwanto menumbuhkan rasa semangat yang tinggi terhadap para petani dalam penyiapan Lahan pertanian. Bukan hanya saat memanen padi saja tetapi juga disaat menjemur padi , pengolahan sawah, perawatan sampai panen padi. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa kepedulian terhadap petani.

“Kami turun ke sawah untuk membantu petani dengan harapan dapat memberikan motivasi dan nilai positif bagi petani agar lebih bersemangat dalam bekerja guna meningkatkan ketahanan pangan, ujarnya.


Reporter : Mirna

Yutelnews.com , Sulsel —Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim didampingi Wakajati Sulsel Teuku Rahman dan Asisten Tindak Pidana Umum Rizal Syah Nyaman melakukan ekspose perkara dari Kejari Makassar untuk diselesaikan dengan Keadilan Restoratif atau RJ di Aula Lantai 2 Kejati Sulsel, Selasa (18/2/2025).


Ekspose RJ ini juga diikuti Kajari Makassar Nauli Rahim Siregar bersama Kasi Pidum, Jaksa Fasilotator dan Calon Jaksa pada Kejari Makassar secara virtual lewat aplikasi zoom meeting.


Kejari Makassar mengajukan RJ atas nama tersangka Muhammad Ilham Septiadi alias Ilham Khalik (23 tahun) yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP (kasus penganiayaan) terhadap juniornya di Fakultas Teknik salah satu kampus swasta di Makassar, AF (20 tahun).


Perkara penganiayaan terjadi pada Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Wisma HMI Cabang Makassar Jl Bontolempangan Kota Makassar. Berawal saat korban AF bersama beberapa temannya mengikuti Basic Training HMI di Wisma HMI Cabang Makassar. 


Kemudian datang tersangka yang merupakan kakak tingkat korban sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswai jurusan Arsitektur dan bertanya siapa yang memberi izin korban mengikuti basic training HMI dan tidak bergabung ke Himpunan Mahasiswa Arsitek. 


Korban lantas memberikan jawaban sambil sedikit tertawa yang membuat tersangka tersinggung dan langsung menampar muka korban. Berdasarkan hasil visum di RS Stella Maris, korban mengalami bengkak di pipi kanan dan ada nyeri tekan.


Diketahui tersangka merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini tersangka masih berstatus mahasiswa aktif semester 7 di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar.


Perkara penganiayaan diusulkan penyelesaian lewat Keadilan Restoratif dengan beberapa alasan. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun. Kedua, luka yang dialami korban sudah sembuh dan tidak berbekas. Ketiga, ada kesepakatan perdamaian antara kedua pihak dan direspons positif Masyarakat.


Kajati Sulsel, Agus Salim berharap kasus penganiayaan senior terhadap junior ini jadi pembelajaran di dunia akademik. Terutama di kegiatan kemahasiswaan, baik di organisasi internal dan eksternal kampus.


“Atas nama pimpinan, kami menyetujui perkara penganiayaan yang diajukan Kejari Makassar diselesaikan dengan RJ. Alasan dan syarat sudah memenuhi Perja nomor 15 tahun 2021,” kata Agus Salim. (Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Kemajuan teknologi jaringan WIFI yang sangat pesat kini dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya perkotaan namun juga merambah ke pedesaan, seperti contoh di Dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Selasa 18 februari 2025.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan telekomunikasi secara fisik dan elektromagnetik dapat dikenakan pidana. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.

Kebutuhan yang serba internet, mendorong banyak perusahaan provider masuk ke berbagai pelosok untuk memperluas jangkauan. Akibatnya, setiap tiang listrik LPJU yang berada di Dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dipenuhi kabel fiber optik (FO) yang banyak bergelantungan diberbagai tempat yang diduga masih banyak yang belum berizin dari Dinas terkait.

“Seharusnya pemerintah harus mengontrol dengan adanya kegiatan ini, dan pemasangan kabel internet tidak saling menumpuk semrawut begitu, harus menggunakan tiang pribadi supaya teruji keamanannya, kalau masuk ke permukiman Dusun minimal harus tetap ada izinnya, seperti ke RT dan RW kelurahan sampai kecamatan, tapi mungkin sepertinya disengaja dengan diam diam karena Perusahaan provider menghindari ‘Cost Social’ yang lebih tinggi. ”ujarnya.

Ditempat yang sama awak media juga menyampaikan permintaan kepada Pemerintah melalui Dinas terkait mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kominfo, hingga Satpol PP harus proaktif dalam menangani masalah ini terutama kami berharap agar Satpol PP lebih tanggap untuk merespon Masyarakat dan Media. Apabila memang tidak berizin harus ditindak tegas untuk kabel internet tersebut, ”Pungkasnya.

Panorama semrawutnya kabel Tiang internet yang berada di Dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi membuat warga masyarakat terganggu dengan kabel internet diduga tanpa perizinan yang resmi dari instansi terkait yang berwenang seperti contoh masyarakat yang mempunyai hajatan memerlukan pemasangan Tarup, penjor dan lain lain untuk undangan namun dengan banyak nya kabel optik yang terpasang di depan rumah membuat kesulitan dalam melakukan pemasangan.

keberadaan kabel-kabel internet yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Karena terlihat dalam satu tiang listrik banyak menempel kabel provider WIFI bergelantungan tidak tertata yang berada di depan rumah warga juga sangat menganggu pemandangan dan juga bisa membahayakan warga jika kabel putus tidak segera diperbaiki, itu juga sudah pernah terjadi dengan adanya kabel putus mengakibatkan pengendara jatuh. “Ujarnya.

Aliansi kasepuhan luhur Kedaton M.imam Ghozali ini pun mencoba melakukan konfirmasi salah satu pengusaha wifi berinisial Misran dengan beralamat dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yang  ijin usahanya wifi mengikuti Agung CS Jajag.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Idris A wartawan Dayklik.Id meraih juara 1 lomba karya jurnalistik di kabupaten Sukabumi, yang di Adakan oleh PWI kabupaten Sukabumi,dalam merayakan dan memeriahkan Hari Pers Nasional tahun 2025 yang bertema, Mendongkrak Wisata pasca Bencana Kabupaten Sukabumi, Minggu, (17/2/2025).

Lomba itu digelar Oleh PWI Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari perayaan dan memeriahkan Hari Pers Nasional tahun 2025.

Dalam lomba ini, M. Idris A membuat karya jurnalistik berjudul “Pasca Bencana, Pariwisata di Sukabumi mulai Bangkit”.

Sementara M. Idris A mengaku bersyukur karena bisa meraih juara 1 pada lomba karya tulisnya itu.

“Alhamdulillah, saya sebenarnya nggak nyagka bisa juara 1, karena saya lihat banyak wartawan senior yang ikut dalam lomba karya tulis jurnalistik tersebut. Capaian ini tentu jadi kebanggaan tersendiri buat saya karena di tahun 2025 ini baru kali juara ,” ujarnya.

Harapan saya ke depan bisa meraih prestasi yang lebih baik, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga nasional,” harapnya. Pungkasnya.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Semangat untuk menciptakan Banyuwangi yang bersih dari narkoba (Bersinar) dan mendukung pendidikan yang sehat semakin terlihat. Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi bersama Yayasan Anti Narkotika Lapor Pulih Sehat Sejahtera (YAN-LPSS) Banyuwangi menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta pendidikan anti tiga dosa besar: Bullying, Intoleransi, dan Kekerasan Seksual terhadap Anak pada Senin, 17 Februari 2025 pagi.

Acara yang berlangsung di SDN 2 Karangrejo ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Hakim Said, SH, Founder sekaligus Ketua RKBK dan YAN-LPSS, Sekretaris YAN-LPSS Hermin Dwi Susanti, SE, Bendahara YAN-LPSS Rudi Purwantoro, S.Kep. Ns., Korwilkersatdik Kecamatan Banyuwangi, Janoto, serta Kepala SDN 2 Karangrejo, Abd. Rosyid, S.Pd., M.Pd., bersama dewan guru, wali murid, dan siswa-siswi setempat.

Sebagai pembuka, Korwilkersatdik Janoto menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya sosialisasi P4GN di wilayah Karangrejo, yang telah memasuki zona hitam sangat darurat sekali persoalan narkoba.

“Sebagai Korwilkersatdik, saya merasa bangga dapat berpartisipasi dalam acara sosialisasi P4GN di SDN 2 Karangrejo. Wilayah Karangrejo saat ini sudah berada dalam zona hitam atau sangat darurat sekali persoalan narkoba. Sehingga kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda tentang bahaya narkoba. Kami berharap acara ini dapat menumbuhkan semangat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan kekerasan, serta menjadikan Karangrejo sebagai contoh bagi wilayah lainnya,” ujarnya.

Hakim Said juga menyampaikan mengenai aspek hukum narkoba berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa peredaran narkoba adalah ancaman serius bagi generasi muda kita. Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat lebih memahami dampak buruk narkoba dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai undang-undang yang mengatur tentang narkotika dan kesehatan. Selain itu, kita juga mengajak semua untuk memperhatikan tiga dosa besar pendidikan, yaitu bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual terhadap anak, yang perlu kita cegah bersama-sama,” papar Hakim Said.

Dalam kesempatan yang sama, Hermin Dwi Susanti mengingatkan mengenai bahaya narkoba serta pentingnya pencegahan terhadap tiga dosa besar pendidikan.

“Bahaya narkoba sangat nyata, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaannya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Sosialisasi ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga pendidikan yang sehat dan aman, jauh dari bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Saya berharap apa yang kami sampaikan dapat meningkatkan kewaspadaan orang tua, guru, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif,” tegas Hermin.

Sementara itu, Rudi Purwantoro menegaskan perlunya rehabilitasi bagi pemakai narkoba. “Penting bagi kita untuk tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga perhatian terhadap mereka yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sangat dibutuhkan bagi mereka yang menjadi korban narkoba, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Selain itu, pencegahan terhadap tiga dosa besar pendidikan juga harus menjadi perhatian kita bersama untuk menciptakan suasana belajar yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang,” tandas Rudi.

Acara ditutup dengan yel-yel anti narkoba dan sesi tanya jawab, serta penyerahan simbolis Sertifikat Penghargaan kepada SDN 2 Karangrejo yang telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang P4GN dan tiga dosa besar pendidikan.

(Tim Red)

Partai Perjuangan Aceh (PPA) Jalin Kerjasama dengan Perusahaan China Untuk Ekspor Komoditi Lokal Aceh

YUTELNEWS.com | BANDA ACEH – Partai Perjuangan Aceh (PPA) menjalin kerja sama dengan 2 perusahaan Cina, yaitu Dabashou Commercial dan Yomglichang untuk usaha ekspor komoditi lokal Aceh yaitu teripang dan kopi.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, para pihak menyepakati pengadaan kopi sebanyak 500 ton setiap bulan serta pengadaan teripang jenis pasir dan lainnya sebanyak 40 ton per bulan.
Kesepakatan ini telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh Prof Adjunct Dr Marniati MKes Holding dan dituangkan dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni perwakilan Dabashou Commercial Qin Hai Hu dan perwakilan Yomglichang Xie Qiaobang di Kantor PPA, Banda Aceh, Senin (17/02/2025).

Turut hadir perwakilan Perusahaan Cina yaitu Chen Dong Lai, ⁠Mr Xu Tu Fa, Xie Qiao Bang, Wei Yu Zhu.

Untuk komoditi kopi, kata Marniati, pihaknya akan menyediakan 300 ton per bulan di tahap pertama, selain juga akan memperluas jaringan kerja sama internasional untuk ekspor bahan komoditi lokal Aceh ke luar negeri dibawah perusahaan PPA.

Dalam sambutan kerja sama, perwakilan Dabashou Commercial Qin Hai Hu mengatakan sangat senang dan bersyukur dapat menjalin kerja sama dengan Dr Marniati yang juga telah berpengalaman dalam dunia bisnis.
“Kami langsung dapat membuat kesepakatan karna kami sudah mengenal serta saling percaya dalam berbisnis. Tidak hanya teripang dan kopi, kerja sama juga akan diperluas dengan komoditas lainnya seperti lobster, kerapu, dan ikan merah yang juga memiliki permintaan tinggi di Cina,” ujar Qin Hai Hu.

PPA, di bawah Marniati Center of Excellence, berkomitmen memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait peluang bisnis berbagai jenis teripang seperti teripang pasir, sepatu, bakau, batu, gamat, dan gajah.

Pembinaan dimaksud mencakup pelatihan, pengolahan, serta pembersihan teripang agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh mitra kerja sama untuk keperluan ekspor.
Prof. Adjunct Dr. Marniati MKes menyampaikan bahwa selama ini komoditas teripang belum memiliki nilai komersial yang signifikan bagi masyarakat Aceh, sehingga masih minim jumlah komunitas yang mengelola hasil laut tersebut.

“Dengan adanya kerja sama ini, tentunya juga akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh, khususnya bagi para nelayan yang dapat memanfaatkan peluang ini untuk memenuhi permintaan ekspor,” jelas Marniati.

“Kami percaya bahwa bisnis yang kami bangun di bawah PPA berbasis Business to Business (B2B), dan kami akan bergerak cepat dalam menjalankan bisnis ekspor ini guna memberikan layanan terbaik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” ujar Marniati.
Sementara itu, senada dengan Marniati, Sekjend PPA T Rayuan Sukma juga mengungkapkan dengan berjalannya bisnis ekspor ini maka lapangan kerja terbuka luas bagi masyarakat dan pengurus PPA di daerah
dalam pemenuhan kuantitas barang ekspor.

“Dan untuk pertama kali pabrik pengolahan teripang dan gudang akan difokuskan di Langsa. Sementara untuk para petani yang memiliki jaringan kopi atau nelayan yang memiliki teripang dapat menghubungi koordinator PPA Suhaida yang merupakan Ketua DPD PPA Kota Langsa di nomor kontak, 081262023642.

Sementara itu, pengurus PPA menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum, Prof. Adjunct Dr. Marniati, M.Kes., atas kerja kerasnya dalam menghadirkan investor ke Aceh. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lebih banyak peluang kerja. (*)

YUTELNEWS.com | Pj Bupati Lahat, Imam Pasli, S.STP.,M.Si., memimpin apel terakhir bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, Senin (17/2/2025).

Apel ini menjadi momen perpisahan menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Dalam sambutannya, Imam Pasli menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh ASN yang telah mendukungnya selama tujuh bulan memimpin Lahat.

Ia mengakui bahwa tugas sebagai Pj Bupati bukanlah hal mudah, tetapi kebersamaan dengan ASN membuatnya lebih ringan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Lahat yang telah memberikan dukungan. Tanpa kebersamaan ini, tanggung jawab yang besar ini pasti terasa lebih berat,” ujar Imam Pasli saat memimpin apel di halaman Kantor Bupati Lahat.

Ia juga mengapresiasi kinerja ASN Pemkab Lahat yang dinilai gigih, penuh semangat, dan memiliki loyalitas tinggi.

Menurutnya, ASN adalah mesin birokrasi yang harus terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat.

“ASN Pemkab Lahat ini luar biasa. Tinggal bagaimana pimpinan ke depan mampu mengarahkan dengan baik,” katanya.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatiannya adalah peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Imam Pasli memastikan bahwa pengajuan peningkatan TPP sudah diusulkan dan hanya menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Tahun ini, TPP ASN sudah saya usulkan untuk ditingkatkan. Anggarannya siap, syaratnya juga sudah terpenuhi. Kita tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri. Semoga prosesnya bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Imam Pasli juga mengenang perjalanan kariernya sebagai ASN yang dimulai pada tahun 1999 di Kabupaten Lahat.

Setelah sempat berkarier di kementerian, ia tak menyangka akan kembali ke Bumi Seganti Setungguan dengan mengemban amanah sebagai Pj Bupati.

“Ini takdir Allah SWT. Di luar dugaan, saya kembali ke Lahat pada 2024 dan mendapat amanah besar. Kepada seluruh ASN Pemkab Lahat, tetap semangat bekerja dan jangan putuskan silaturahmi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di masa depan,” tuturnya. Apel perpisahan ini menjadi momen yang penuh haru.

ASN yang hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Imam Pasli, yang selama tujuh bulan kepemimpinannya telah memberikan kontribusi bagi Kabupaten Lahat.

(Abdul / Asmuni)