You Tell News

Turut Hadir Kajati Sulsel Saat Rakernas Kejaksaan RI, 4 Poin Penting Disampaikan Jaksa Agung

Yutelnews.com – Sulsel
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (14/1/2024).


Sementara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Teuku Rahman didampingi para asisten, koordinator dan kepala seksi hadir secara daring lewat aplikasi zoom meeting di Aula Lantai 2 Kejati Sulsel.


Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025 mengusung tema “ASTA CITA Sebagai Penguat Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern.”
Dibuka langsung oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dan dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Kepala Badiklat dan para Kepala Kejati se-Indonesia.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana selaku Ketua Panitia Rakernas mengatakan ada 3 kegiatan Utama dalam Rakernas berlangsung selama 4 hari dari tanggal 13-16 Januari. Pertama Munas Persaja, Kedua Munas IAD dan Rakernas Kejaksaan RI.
“Selain pengarahan pimpinan dari Bapak Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Akan hadir juga 3 Menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebagai narasumber, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menpan-RB,” kata Asep Nana Mulyana.


Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam arahannya menyampaikan Visi dan Misi Kejaksaan Tahun 2025-2029, Transformasi Super Prioritas Pembangunan Nasional 2024 dan Focal Point Jaksa Agung.
“Momen Rakernas ini sangat penting dan wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Harus mampu menghasilkan output yang real oleh masing-masing bidang dan menghasilkan outcome yang selaras dengan tujuan institusi Kejaksaan,” kata Jaksa Agung.
Jaksa Agung menyampaikan terima kasih atas kinerja jajaran yang berhasil membawa Kejaksaan sebagai penegak hukum yang paling dipercaya publik. Dia meminta jajaran untuk meningkatkan kontribusi kepada bangsa dan negara. Sebagai pimpinan tertinggi, ada 4 poin penting yang disampaikan pada seluruh jajaran.
1. Wujudkan model penindakan korupsi yang diiringi dengan perbaikan tata Kelola dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan hukumserta penyempurnaan system penerimaan negara.
2. Penguatan kejaksaan sebagai Central Authority pemulihan asset nasional dan kesiapan menerima pengalihan pengelolaan RUPBASAN.
3. Optimalkan kontribusi dan peran aktif Kejaksaan dalam menyongsong pelaksanaan KUHP Nasional dan penyusunan peraturan pelaksanaannya, serta pengawalan perubahan KUHAP.
4. Bangun pola pembentukan Aparatur Kejaksaan yang terstandarisasi dan professional sebagai role model penegak hukum.
Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan beberapa arahan kepada setiap bidang dan badan di Kejaksaan. Serta pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh insan Adhyaksa untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.


“Bapak Presiden sangat sayang dengan Kejaksaan. Beliau mengatakan motor penegakan hukum pemberantasan korupsi ada di Kejaksaan. Tolong, saya mengharapkan kepercayaan ini kita jaga dan jangan mencoba dikhianatinya,” tegas Jaksa Agung.Terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan. Jaksa Agung mengingatkan jajaran untuk mengawal dan melakukan pendampingan.
“Tidak boleh kita mengintervensi terkait dengan urusan pelaksanaan teknis. Saya tidak mentolelir atas segala bentuk kegiatan penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan RI,” tutup Jaksa Agung ST Burhanuddin.(Abu Algifari)

Kepala Desa Cangkuang Wetan Asep Kusmiadi S.P.di., Sekaligus Membuka Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun 2025

YUTELNEWS.com | Bandung, -Musrenbangdes merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musrenbangdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.

Pemerintah Desa (PemDes) Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuh Kolot melaksanakan Musrenbangdes yang dilaksanakan Aula Kantor Desa, pada hari Selasa (14/01/2025)

Kepala Desa (Kades) Cangkuang Wetan Asep Rusmiyadi, S.Pd.i dalam keteranganya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar Masyarakat bisa ikut berperan langsung dalam rencana pembangunan Desa

Selain itu kata Asep selaku Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kegiatan Musyawarah ini juga bertujuan untuk memotret Berbagai Potensi yang ada di wilayah Desa, khususnya dalam pengolahan sampah atau TPS3R yang merupakan inovasi Desa Cangkuang wetan yang saat ini masih di perlukan progres dan dukungan semua masyarakat.

“Pada Dasarnya , untuk kemajuan suatu Desa tidak terlepas partisipasi masyarakat serta pada penggalian potensi-potensi yang ada di wilayah desa Cangkuang wetan ini,” ujarnya.

Hari ini kita kumpul bersama dalam kegiatan rutinan yaitu Musrenbangdes, tentunya untuk rencana kegiatan tahun yang akan datang karena kegiatan seperti ini betul-betul harus selaras dengan perencanaan, baik visi misi Kabupaten Bandung, Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk dengan Pemerintahan desa.

Hari ini merupakan kegiatan dalam menguatkan, bahwa di tahun 2025 ini tentu banyak program yang akan kita laksanakan berdasarkan usulan-usulan dari masyarkat, ” Kalaupun belum semua tertampung tapi nanti kalau ada yang belum masuk usulan nanti masih bisa diusulkan dan kita akan tetapkan di Musrembang Kecamatan, katanya.

Lebih lanjut dikatakan Kades Asep, di tahun 2025 ini banyak program Prioritas yang penting yang akan kita laksanakan, di mana yang paling menonjol salah satunya kita lebih memfokuskan kepada lingkungan untuk tingkat desa karena lingkungan ini akan berdampak pada kesehatan, pendidikan juga yang lainya.

” Kami Desa Cangkuang Wetan terus berupaya menjalankan program inovasi dalam pengolahan sampah TPS3R yang mana program kami ini tentunya warga masyarakat sudah mengetahui,” ujar asep

Dalam kesempatannya, Kades Asep meminta maaf kepada warga sekitar, bila selama ini dari pengolahan sampai ini belum sempurna karena masih ada asap dan lainnya ini merupakan dalam proses penyempurnaan dan pada bulan kemarin ada proses transisi mesin.

Kami mohon dukungan masyarakat terhadap program yang kami lakukan karena kalau di desa Cangkuang ini tidak ada tempat pengolahan sampah masyarakat akan kesulitan dan sampah ini akan jadi masalah. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai tempat sampah sendiri dan kedepannya tinggal lebih meningkatkan lagi

” Jadi kami mohon dukungannya terkait pengolahan sampah terpadu ini, karena salah satunya dengan mengolah sampah ini bisa bermanfaat, bisa menjadi BBM dan gas sehingga tinggal kita kembangkan banyak nilai plusnya bisa menghasilkan pupuk organik, maggot, kompos dan lain-lain. Utuk itu tentunya harus didukung bersama supaya bisa berjalan maksimal,” ujar kades.

Kegiatan Musdes yang berlangsung ini dihadiri selain Kepala Desa Asep Kusmiadi S.P.di,, juga dihadiri oleh Perwakilan Camat Dayeuh Kolot Kasih pem Asep Wahyu, Pendamping Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas, perangkat desa dan semua elemen masyarakat desa seperti, puskesos, tokoh masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, tokoh Pendidikan, ketua RW, ketua MUI Desa, ketua Karang Taruna, Gapoktan juga ketua BUMDES.

Yans.

Pembukaan Lahan di Payakumbuh Tuai Kontroversi Izin Lingkungan

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.com — Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, ramai diperbincangkan karena pembukaan lahan di Jalan Diponegoro diduga tanpa izin lingkungan. Padahal, Dinas PUPR telah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan alasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dinas LH membantah adanya izin lingkungan untuk pembukaan lahan di tanah uruk, meski pemilik proyek klaim telah mengajukan izin lewat My Kopay. Dinas PUPR menyatakan PBG telah diterbitkan berdasarkan KKPR dan persetujuan lingkungan (SPPL) dari OSS RBA.

Sementara itu, Pj. walikota Payakumbuh, Suprayitno, menyatakan semua prosedur telah terpenuhi sesuai peraturan perundangan walau tak ada izin lingkungan dari dinas Lingkungan Hidup (LH) kota Payakumbuh.

Orang LH nya siapa mas? tanya Pj kepada wartawan.

Terpisah, Kabid Tata Ruang PUPR, Eka, menjelaskan kepada wartawan via Whatsapp, PBG diterbitkan karena sudah sesuai dengan KKPR dan persetujuan lingkungan.

Yang jadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, apakah galian tanah uruk tersebut berada di kawasan hutan lindung?
Mengapa Dinas LH dan Dinas PUPR memiliki pernyataan yang berbeda…?
Apakah prosedur izin lingkungan telah dipenuhi secara lengkap….?

( MAHWEL)

Sengketa Tanah Pasar Patrol Desa Jelegong Menanti Solusi Keadilan

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung,- Sengketa tanah Pasar Patrol di Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, terus berlanjut dan memasuki babak baru. Konflik ini melibatkan klaim antara Deden Hidayat, yang sebelumnya menjual tanah tersebut kepada Yosep Setiawan, dengan ahli waris sah Nyi Emur, yaitu Diki Permana.

Diki Permana, ahli waris dari keluarga besar Nyi Emur, menunjuk U. Supriatna S.E.,S.H.,M.H., sebagai kuasa hukum. U. Supriatna, atau yang akrab disapa Kang Ucha, memiliki rekam jejak panjang dalam mengelola kasus ini sejak awal. Berbekal dokumen seperti leter C, SKD (Surat Keterangan Desa), dan nota kesepahaman antara Deden Hidayat dan paguyuban Pasar Patrol, tim kuasa hukum ahli waris kini melanjutkan langkah hukum dengan alat bukti baru.

Pada 13 Desember 2024, Kang Ucha bersama penasihat hukum Gemantara, Nana Rusmana, SH, bertemu langsung dengan Kepala Desa Jelegong, H. Ahmad Sobari, S.Sy., dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan, pihak Desa Jelegong mengonfirmasi bahwa Akta Jual Beli (AJB) antara Deden Hidayat dan Yosep Setiawan telah diblokir di Kantor BPN Kabupaten Bandung. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penerbitan sertifikat tanah (SHM) hingga sengketa ini selesai. Salinan dokumen pemblokiran juga diserahkan kepada pihak ahli waris Nyi Emur.

Dalam pertemuan tersebut, pihak ahli waris Nyi Emur menyatakan bahwa AJB yang dimiliki oleh paguyuban Pasar Patrol diduga cacat hukum. Menurut mereka, proses penerbitan AJB tidak memenuhi prosedur yang semestinya, termasuk mekanisme penting yang seharusnya melibatkan Pemerintah Desa Jelegong. “Banyak tahapan yang dilewatkan, salah satunya adalah tidak adanya keterlibatan pihak desa dalam proses transaksi tanah tersebut,” ungkap Kang Ucha.

Tanggal 6 Januari 2025, tim kuasa hukum ahli waris Nyi Emur menghadiri undangan resmi dari Pemerintah Desa Jelegong, sesuai surat nomor 140/035/Des-2021/XII/2024, untuk melakukan gelar data. Gelar data ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jelegong, H. Ahmad Sobari,S.Sy.didampingi staf desa Dian Farid, S.H.

Dalam gelar data tersebut, Dian Farid memaparkan bahwa sebagian dokumen terkait tanah Pasar Patrol berasal dari arsip turun-temurun pejabat desa sebelumnya. Namun, peta persil yang digunakan desa merupakan salinan dari warga bernama Abah Alo yang diserahkan pada tahun 2015.

Di sisi lain, Kang Ucha dan Nana Rusmana menegaskan bahwa bukti yang dimiliki pihak ahli waris lebih lengkap, termasuk keputusan Pengadilan Bale Bandung, putusan Mahkamah Agung, peta asli, leter C, IPEDA, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Mereka juga mencurigai adanya manipulasi terhadap peta dan data yang digunakan oleh pihak desa.

“Kami memiliki bukti yang kuat dan jelas. Namun, kami menduga ada data yang dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” ujar Kang Ucha tegas.

Gelar data tersebut menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Desa Jelegong, diwakili oleh H. Ahmad Sobari,S.Sy,.(Kepala Desa Jelegong) dan Dian Farid, S.H.,(staf desa), perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), serta kuasa ahli waris Nyi Emur, U. Supriatna S.E.,S.H.,M.H., dan Nana Rusmana, S.H.

Di akhir pertemuan, Kepala Desa Jelegong, H. Ahmad Sobari, menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat mengedepankan musyawarah dan menjaga silaturahmi. “Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, penuh kekeluargaan, dan menghasilkan solusi terbaik untuk semua pihak. Kita harus menjaga kondusivitas wilayah,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, perbedaan data antara pihak ahli waris Nyi Emur dan Pemerintah Desa Jelegong, termasuk perbedaan pada peta persil, masih dalam proses sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Semua pihak berharap agar kejelasan segera ditemukan dan sengketa ini dapat diselesaikan secara adil.

Dien Yoyo/TR

POLRES LAHAT, KAWAL DAN MENGAMANKAN AKSI UNJUK RASA DARI FORUM HONORER KAB. LAHAT

Lahat Sumsel.Yutelnews.com
Humas polres Lahat, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Halaman Kantor Pemkab Lahat dan Kantor DPRD Kab. Lahat berlangsung aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Honorer Kab. Lahat Sumsel.

Pengaman Aksi Unjuk Rasa di pimpin oleh Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga SH.SIK.MH, yang di wakili kabag Ops Kompol Idhas Haris SE. MM, didampingi kasat samapta AKP Hipni SH, kasat lantas AKP Agus Gunawan SH.MH, dan kapolsek kota AKP Edy Surisnyo, personel gabungan polres lahat, Kodim 0405 Lahat, sat Pol PP dan Dishub.

Adapun tuntutan dalam aksi damai dari Forum Honorer Kab. Lahat Sumsel yaitu sbb :
1. Pemerintah daerah segera mengangkat kami menjadi ASN PPPK;
2. Mendesak secepatnya Pemerintah daerah mengajukan formasi disetiap instansi ke pemerintah pusat agar di akomodir dan cepat terealisasi pengangkatan kami sebagai ASN PPPK;
3. Mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengusut tuntas para honorer siluman yang tidak honor lagi dan tidak memenuhi syarat dinyatakan lulus;
4. Menagih janji pemerintah pusat yang selama ini angin segar kepada para honorer yang ada di Indonesia akan diangkat ASN dan PPPK semua;
5. Menunda seleksi Honorer PPPK tahap 2 sebelum Pemerintah menyelesaikan Honorer PPPK tahap 1(satu);
6. Meminta kepada Kab. Lahat terkait transpansi mekanisme pengangkatan honorer PPPK dan lainnya.

Aksi Unjuk Rasa dari Forum Honorer Kab. Lahat Sumsel tersebut dikoordinatori oleh Sdr. Muhammad Nizar selaku Koordinator lapangan dan Sdr. Fauzi Anwar selaku Ketua Forum dan Penanggung Jawab Aksi dengan estimasi massa kurang lebih 400 (empat ratus) orang yang berasal dari kelompok masyarakat dengan membawa alat peraga berupa Mobil pengeras suara dan spanduk.

Pada pukul 09.45 WIB. Peserta aksi diterima oleh Sekretaris DPRD Kab. Lahat Sdr. Saprani, S.E., M.M. selanjutnya Pukul 09.55 WIB. Bertempat di Ruang Aula DPRD KAB. Lahat perwakilan 11 orang masa Forum Honorer Kab. Lahat Sumsel Sdr. Fauzi Anwar DKK diterima oleh Sdr. Makmun anggota DPRD Komisi 1 Fraksi PDIP menyampaikan :

Tanggapan pihak DPRD dan Pemda Kab. Lahat Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Lahat Sdr. Makmun
– Aspirasi teman – teman sudah kami terima terkait permasalahan Honorer di Kab. Lahat
– Kami berterima kasih hal yang telah disampaikan akan kami tanggapi terkait tenaga honorer siluman dan farmasi teknis penerimaan CPNS diKab. Lahat
– Kabupaten Lahat termasuk Kabupaten yang menerima terbanyak pengakatan tenaga Honorer dengan Usulan Kab. Lahat 6.000 orang dan telah ditetapke Kemenpan farmasi untuk Kab. Lahat 3866 orang;
– Jumlah formasi Kab. Lahat ditetapkan Untuk perhitungan kebutuhan dimasing-masing institusi karna berdasarkan dari keputusan kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia untuk Kab. Lahat dengan rincian untuk guru 407 orang, tenaga kesehatan 1.329 orang dan Tenaga Teknis 2.130 orang;
– Untuk masalah penempatan di mana farmasi yang mereka lamar untuk PPPK tidak punya hak untuk Pindah termasuk pindah Farmasi dan Untuk PNS tidak dimungkinkan pindah ke instansi lain dengan pengajuan sendiri.

1Kepada BKPSDM Lahat harus mendiskualifikasi peserta yang terbukti siluman lolos tes PPPK tidak sesuai aturan.
2.DPRD Kab. Lahat bersama dengan OPD terkait akan menyampaikan keinginan forum honorer Kab. Lahat baik R2 dan R3 ke Kementerian PAN – RB di bulan Maret, berjumlah 3 orang perwakilan.
3.Meminta BKPSDM dan Kabag Organisasi Sekretariat Daerah untuk memvalidasi dan menampung aspirasi Forum Honorer Kab.

Selanjutnya pukul 12.40 WIB aksi selesai selanjutnya massa aksi membubarkan diri. Situasi dalam keadaan aman kondusif.

Kasubsi Penmas Humas Polres Lahat Aiptu Lispono SH. ( Abdul / Asmuni )

Kendala Proses Pembayaran Pajak: Penolakan Surat Keterangan Leasing oleh Bank BRI Kota Kulon

Garut – Yutelnews.com
Senin 14/01/2025 Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban tahunan yang harus dipenuhi pemilik kendaraan. Dokumen seperti KTP, STNK, dan BPKB asli beserta salinannya menjadi syarat utama. Namun, bagi kendaraan yang masih dalam status leasing, pemilik kendaraan biasanya tidak memegang BPKB asli dan memerlukan surat keterangan pengganti dari pihak leasing.

Permasalahan ini mencuat di Kota Kulon, Garut, tepatnya di Jl. Raya Ciledug No.169, ketika seorang warga mendapati kendala saat mengajukan surat keterangan leasing di Bank BRI. Bank tersebut menolak menerbitkan surat sebelum debitur melunasi tunggakan sebesar Rp2.100.000. Permintaan kebijaksanaan dari debitur yang didampingi seorang jurnalis tidak membuahkan hasil. Kepala cabang bank bahkan disebut bersikap keras dengan membentak dan mengusir mereka.

Menurut Kompol Andriyanto dari Subdit Regident Ditlantas Polda Jabar, surat keterangan leasing seharusnya dapat diterbitkan untuk membantu pemilik kendaraan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penolakan ini memicu kekecewaan warga, mengingat dokumen tersebut adalah kunci untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya kebijakan yang lebih humanis dan fleksibel dari lembaga keuangan terhadap hak masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Siti Sarah)

Anggota koramil 0607-10 Nagrak melaksanakan pengecekan dan pendampingan poktan tani mukti

YUTELNEWS.com//

Nagrak,- Anggota koramil 0607-10 Nagrak serda Edy Sukoyo melaksanakan pengecekan dan pendampingan Olah lahan poktan Tani mukti di kp. Pasir Angin Rt 02/09 Desa munjul, kecamatan Nagrak, selasa, (14/1/2024).

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari anggota kelompok tani Mukti yang merasa terbantu dengan kehadiran Babinsa. Salah satu anggota kelompok tani, Mukti menyatakan, “Pendampingan ini sangat bermanfaat. Kami mendapatkan banyak informasi baru yang bisa diterapkan langsung di lahan kami.”

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan produktivitas pertanian di Desa munjul dapat meningkat dan berkontribusi dalam pencapaian swasembada pangan di wilayah tersebut.

(Reporter : Mirna)

BP Batam dan Korem 033 Wira Pratama Gelar Rapat Koordinasi, Kesiapan Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

YUTELNEWS.com – BP Batam menggelar rapat koordinasi bersama Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama, Senin (13/1/2025).

Berlangsung di Ruang Rapat Marketing Centre, rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City.

Adapun beberapa poin penting dalam pembahasan tersebut antara lain berkaitan dengan penyiapan infrastruktur dasar Kawasan Tanjung Banon serta pengerjaan pembangunan rumah baru untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City tahap kedua.

Di samping itu, BP Batam bersama Korem 033 Wira Pratama juga membahas rencana kerjasama program ketahanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang turut melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG).

“Pada prinsipnya, BP Batam bersama Korem 033 siap bersinergi dalam rangka mendukung upaya percepatan Rempang Eco-City yang merupakan proyek strategis nasional,” ujar Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad.

Sudirman mengungkapkan bahwa BP Batam sepanjang tahun 2025 akan menambah pembangunan rumah baru untuk warga terdampak sebanyak 178 unit.

Selain itu, lanjutnya, BP Batam juga akan membangun Kantor Camat, Kantor Lurah dan Koramil serta pembangunan gedung sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Langkah ini sekaligus bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang telah dan akan menempati rumah baru di Kawasan Tanjung Banon.

“Pembangunan akan terus berlangsung secara bertahap. Ini merupakan komitmen kami dalam menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat Asisten Perencanaan Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan; Kepala Zeni Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan; Kodim 0316 Batam; dan perwakilan PT MEG. (Red)

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait

 

Bupati HM Dadang Supriatna Tak Segan Ancam Copot Kepala OPD, Ini Penyebabnya

BANDUNG, YUTELNEWS.COM — Bupati Bandung HM Dadang Supriatna memberikan peringatan keras kepada pejabat di Pemkab Bandung yang tidak mencapai target kinerja.

Ia menegaskan akan mencopot atau merotasi jabatan pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik. Peringatan itu disampaikan dalam ekspos kinerja 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

“Akhir tahun banyak target yang tidak tercapai. Ini sebagai catatan, untuk nanti rotasi, mutasi dan promosi,” ujar Kang DS. Kang DS yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu meminta para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk dapat bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja beberapa OPD yang belum mencapai target.

Selain itu, Bupati menyebut masih banyak pejabat maupun ASN yang bekerja setengah hati dan tidak menunjukkan dedikasi serta loyalitas. Alhasil, banyak target kinerja yang tidak tercapai.

“Jangan dikira saya tidak memperhatikan para kepala dinas dan ASN. Saya memperhatikan. Mau dikatagorikan kinerja sangat baik gimana, ini banyak yang tidak maksimal,” tegas Bupati Bedas.

Ia mengaku telah memiliki catatan, OPD mana saja yang kinerjanya belum maksimal dan mana OPD yang sudah bekerja baik. Sehingga, ia mengaku tidak akan ragu memberikan reward and punishment.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa evaluasi kinerja ini dilakukan secara berkala dan transparan. Penilaian tidak hanya berdasarkan capaian target, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti inovasi, kreativitas, dedikasi dan loyalitas.

“Kinerja yang baik harus diimbangi dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pemerintahan,” tambahnya.

Sebaliknya, Kang DS juga memberikan apresiasi kepada pejabat yang telah menunjukkan kinerja baik dan loyalitas tinggi. Ia berjanji akan memberikan apresiasi dan kesempatan pengembangan karir bagi para pejabat berprestasi tersebut.

“Sebaliknya, seandainya ada yang berprestasi dan kinerjanya bagus, saya akan kasih reward,” ujar Kang DS. Bupati berharap langkah tegas ini dapat memacu kinerja seluruh jajaran Pemkab Bandung agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.

Ia menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung. “Saya sudah tidak percaya janji dan kata-kata. Buktikan saja dengan kinerja yang baik.

Saya akan lihat sesuai tidak antara perkataan dan action yang dilakukan,” tegas Kang DS yang kembali terpilih menjadi Bupati Bandung periode kedua. (**)

(Yans)

Menggunakan Dana CSR, Mako Polsek Arjasari Mulai Dibangun

Bandung – Yutelnews.com || Polresta Bandung melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Arjasari di Perumahan Kota Baru Arjasari RT 04/RW 13 Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Senin (13/01/2025).

Kapolda Jabar Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus didampingi Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna, Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr Kusworo Wibowo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung serta para pihak lainnya hadir langsung pada pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Arjasari tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Arjasari ini berdasarkan aspirasi yang dibangun dari masyarakat.

“Pembangunan Mako Polsek Arjasari ini, sebelumnya kami sudah menerima PSU (Prasarana Sarana Utilitas) dari salah satu pengembangan. Berdasarkan kebutuhan, memang di Kecamatan Arjasari ini dibutuhkan kantor polsek baru,” kata Dadang dalam keterangannya.

Maka dari dari itu, Bupati Bandung melakukan komunikasi secara langsung dengan Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr Kusworo Wibowo dan Kapolda Jabar Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus.

“Alhamdulillah, hari ini Pak Kapolda Jabar hadir langsung. Hari ini juga kita serahkan aset ini (aset Pemkab Bandung) kurang lebih 1000 m2 untuk Kantor Polsek Arjasari. Maka nanti sertifikatnya akan beralih ke atas nama Polri,” ujar Bupati Bedas ini.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Mako Polsek Arjasari itu tidak menggunakan APBD.

“Pembangunannya menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility)
dan partisipasi dari para pengusaha lainnya. Insya Allah saya akan mengawal dan mengawasi langsung untuk pelaksanaan pembangunannya,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini berharap pembangunan Mako Polsek Arjasari ini, dalam proses pembangunan selama tiga sampai empat bulan sudah bisa diisi dan berfungsi atau digunakan untuk pelayanan Polri kepada masyarakat.

Dikatakannya, luas lahan aset Pemkab Bandung yang diserahkan ke Polri untuk pembangunan Mako Polsek Arjasari itu seluas kurang lebih 1000 meter persegi. Karena lahannya ada bagian yang miring, sehingga nantinya dilakukan pengerjaan pengurukan dan lain sebagainya. Pembangunan atau konstruksinya disesuai dengan kontur tanah di lokasi pembangunan.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr Kusworo Wibowo mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari Senin (13/01/2025) ini diprakarsai Bupati Bandung Dadang Supriatna dan dihadiri Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Arjasari.

“Di mana sebelumnya, Kecamatan Arjasari melebur di Polsek Pameungpeuk. Jadi Polsek Pameungpeuk itu membawahi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pameungpeuk dan Arjasari,” kata Kombes Pol Kusworo.

“Hari ini kita mulai melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Arjasari. Pak Bupati menyampaikan untuk target sebelum Lebaran kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan ini bisa terealisir pembangunan Polsek Arjasari dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Arjasari,” imbuhnya.

Kusworo mengatakan setelah nanti selesai pembangunannya, kemudian diisi personelnya, setelah itu diajukan ke Biro Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) berkaitan dengan struktur Polsek Arjasari.

“Ini polsek ke-27 insya Allah rencananya. Sementara Kabupaten Bandung punya 31 kecamatan, satu kecamatan punya Polres Cimahi. Kita punya 31 kecamatan, sudah ada 26 kecamatan dan masih ada 4 kecamatan yang melebur di polsek yang lain. Nah sekarang sudah ada, tinggal 3 kecamatan lainnya. Insya Allah Pak Bupati menyanggupinya, insya Allah untuk 2025/2026 semuanya bisa selesai,” jelas Kusworo.

Kapolresta Bandung menegaskan bahwa pembangunan Mako Polsek Arjasari ini, bertujuan masyarakat tidak harus jauh-jauh melapor ke Polsek Pameungpeuk.

“Tapi bisa dilayani untuk layanan kepolisiannya di Polsek Arjasari itu sendiri. Baik itu laporan kehilangan, laporan tindak pidana maupun laporan-laporan yang memerlukan tindakan kepolisian lainnya,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan Mako Polsek Arjasari itu, masyarakat sejak dua tahun lalu ingin adanya Polsek Arjasari.

“Seperti apa yang disampaikan Pak Bupati Bandung, Kecamatan Arjasari ini yang padat penduduknya, kemudian daerah berkembang,” ujarnya.**

Yans.

Hadiri Munas Persaja Tahun 2024, Kajati Sulsel Siap Dukung Asta Cita Presiden RI

SULSEL, YUTELNWES.COM — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim didampingi Ketua Persaja Daerah Sulsel Jabal Nur, Plt Asbin Andi Sundari dan Aspidum Rizal Syah Nyaman menghadiri Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Munas Persaja) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (13/01/2025).

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Teuku Rahman, mengikuti Munas Persaja Tahun 2024 secara daring lewat zoom meeting di Aula Lantai 2 Kejati Sulsel.

Turut mendampingi Wakajati Sulsel, Asisten Intelijen Ardiansyah, Asisten Perdata dan Tata Usaha Feri Tas, Asisten Pidana Militer M Asri Arief, Asisten Pengawasan Ewang Jasa Rahadian, para koordinator dan jaksa fungsional pada Kejati Sulsel.

Tahun ini Munas Persaja mengusung tema “PERSAJA Mendukung Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern”.

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin sebagai Pelindung Persaja hadir langsung membuka Munas Persaja tahun 2024. Munas kali ini membahas laporan pertanggung jawaban PP Persaja periode 2022/2024 dan pemilihan Ketua Umum PP Persaja periode 2025/2027.

ST Burhanuddin mengatakan,” Pemilihan Tema Munas Persaja sangat berkaitan dengan Rencana Strategis Kejaksaan dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

“Dukungan organisasi Persaja terhadap transformasi Kejaksaan dapat diwujudkan dengan menghadirkan sumber daya jaksa yang berintegritas. Serta menjadi organisasi yang mewadahi aspirasi seluruh anggotanya,” kata Burhanuddin.

Jaksa Agung mengapresiasi Ketua Umum Persaja 2022/2024 Amir Yanto dan tim yang mendukung program Kejaksaan RI sebagai Aparat Penegak Hukum terpercaya.

“Terima kasih kepada Bapak Amir Yanto dan jajaran, Kami berharap kepengurusan yang mendatang bisa meningkatkan yang belum tercapai. Saya juga berharap siapapun kandidat pimpinan Persaja berikutnya berkomitmen memajukan organisasi dan punya manajemen yang baik,” tutup Jaksa Agung.

(Abu Algifari)

Ketua DPRD Wirman Putra Bersama Pj Wako Payakumbuh Serta Forkopimda Monitoring Launching Makan Bergizi Gratis

PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno monitoring launching program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Payakumbuh, Senin (13/01/2025).

Sekolah pertama yang dikunjungi Pj. Wako Payakumbuh bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni SD Negeri 26 Payakumbuh. Suprayitno berbincang langsung dengan siswa terkait MBG yang baru saja dilaunching tersebut.

“Alhamdulillah di hari pertama pelaksanaan program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan dengan baik. Menu makannya tadi kami cicipi enak dan disukai anak-anak kita,” kata Pj. Wako Payakumbuh Suprayitno.

Hadir Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, Dandim 0306/50 Kota Letkol Inf. Ucok Namara, Kapolres Payakumbuh AKBP Ricky Ricardo, Kajari Payakumbuh Slamet Haryanto, Sekda Payakumbuh Rida Ananda, Pj. Ketua TP-PKK Elfriza Zaharman, Kepala BPOM di Payakumbuh Iswadi, dan sejumlah OPD terkait.

Suprayitno berharap dan terus mendorong menu makanan yang saat ini disukai anak-anak dapat konsisten sehingga dapat dinikmati oleh seluruh anak.

“Pada proses pembuatan dan sebelum didistribusikan makanan tersebut sudah melalui pemeriksaan BPOM sehingga tidak ada makanan yang tidak berkualitas baik dari segi rasa maupun pemenuhan gizinya,” ungkapnya.

Hal tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa makanan yang diberikan harus bergizi meskipun tidak dengan porsi yang banyak.

Pemberian makan bergizi gratis, sambungnya dimaksimalkan untuk tidak mengganggu proses pembelajaran dan ditargetkan dapat dinikmati anak saat waktu istirahat.

“Dari yang kami pantau hari ini, makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Terlebih tadi kami masih mendapati anak-anak kita yang belum sempat makan ataupun sarapan,” ujarnya.

Pada saat ini di Kota Payakumbuh dilaksankan program MBG di salah satu titik yang mengkoordinir delapan sekolah yakni SD Negeri 02, SD Negeri 26, SD Negeri 55, SD Negeri 44, SD Negeri 59, SD Negeri 14, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 6.

Hari ini hanya dilaksanakan di satu lokasi, di Payakumbuh terdapat 15 lokasi dengan jumlah sekolah bervariasi, masing-masing untuk 3000 hingga 3.500 siswa.

Salah satu siswa SD Negeri 26 Kota Payakumbuh menikmati makanan bergizi yang disediakan oleh program Makanan Sehat Gratis.

(Mamad)

H Asep Kusmiadi S.I.P Kepala Desa Cangkuangwetan Ucapkan Selamat Hari Jadi Desa Nasional, Momen Tumbuhnya Semangat Membangun Desa Untuk Lebih Maju.

Bandung ll Yutelnews.Com
H Asep Kusmiadi S.I.P Kepala Desa Cangkuangwetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mengucapkan selamat atas peringatan Hari Desa Nasional yang perdana yang jatuh pada 15 Januari 2025 yang akan digelar tahun ini, Hari Desa 2025 mengusung tagline ‘Bangun Desa Bangun Indonesia’
Sebagaimana diketahui, desa berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai NKRI.

” Hari Desa ini tentunya akan memperkuat peran desa dan dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah,” Ungkap kades Asep, kepada awak media melalui sambungan celulernya,

Berdasarkan diundangkannya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara komprehensif mengenai peran dan kedudukan desa pada tanggal 15 Januari 2014. Hal ini menjadi momentum yang memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”, ujarnya.

Menurutnya, kehadiran desa sangat penting untuk mewujudkan kemajuan masyarakat di desa khususnya desa Cangkuangwetan ini. Desa memiliki berbagai peran penting seperti pada aspek ekonomi, sosial, hingga budaya,” tambahnya.

diakhir wawancara melalui sambungan telepon kades H Asep Kusmiadi berharap, bahwa semangat untuk membangun desa bisa terjaga. Sehingga desa bisa lebih maju dan tentunya bisa mensejahterakan warganya.

” Saya sebagai Kepala Desa Cangkuangwetan bersama seluruh perangkat Desa, mengucapkan Selamat Hari Jadi Desa yang perdana pada tahun 2025,” pungkasnya.


Yans.

Destinasi Ikonik Sumatera Barat, Flyover Kelok 9 di Kabupaten 50Kota

KABUPATEN 50KOTA, YUTELNEWS.COM —Flyover Kelok 9 karya infrastruktur yang mengesankan di Sumatera Barat, Indonesia.

Jalan layang ini menghubungkan Sumatera Barat dan Riau, terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, dikelilingi perbukitan menarik yang menarik wisatawan.

Dengan struktur berliku, flyover ini menawarkan pemandangan unik termasuk lanskap perbukitan, lembah dalam, dan sungai jernih.

Di malam hari, flyover ini menakjubkan dengan lampu-lampu menciptakan pemandangan indah dan pola berliku yang dramatis.

Dikelilingi oleh Flyover, Taman Nasional Harau, terkenal dengan tebing kapurnya yang menjulang tinggi, menjadikannya tempat yang bagus untuk menikmati keindahan alam dan infrastrukturnya.

Kelok 9 atau Kelok Sembilan adalah jalan berkelok yang berada sekitar 30 km timur Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, menuju Riau. Jalan ini sepanjang 300 meter terletak di Jorong ulu air, Kecamatan Harau.

Flyover ini menghubungkan Lintas Tengah Sumatra dan Pantai Timur Sumatra. Jalan tersebut selebar 5 meter dengan tikungan tajam dan terletak di antara dua bukit dan dua kawasan cagar alam, yaitu Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Harau.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan jembatan gantung sepanjang 10 kilometer, melintasi dua bukit, pada bulan Oktober 2013 untuk memperlancar arus lalu lintas.

Selain sebagai jalur transportasi penting, flyover ini menarik wisatawan yang menghentikan perjalanan untuk beristirahat dan menikmati pemandangan. Beberapa warung lokal menawarkan makanan khas Sumatera Barat, menambah pengalaman berkunjung.

Keindahan Flyover Kelok 9 melambangkan harmoni antara inovasi manusia dan alam, menjadikannya destinasi ikonik di Sumatera Barat.

(Mamad)

Kantor Camat Pangkalan Kotobaru Terbengkalai, Ketua Komisi II DPRD Sarankan Dialihkan Fungsi

LIMAPULUH KOTA, YUTELNEWS.COM —Kantor Camat Pangkalan Kotobaru di Limapuluh Kota, Sumatera Barat, terlihat tak terawat.

Bangunan tersebut yang mulai dibangun untuk Kantor Camat Pangkalan Kotobaru di daerah Anam Koto Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru, ditumbuhi rumput tinggi yang menutupi separuh bangunan. Bendera merah putih pun tidak dikibarkan.

Menurut warga setempat, kantor tersebut tidak berfungsi dan telah lama terbengkalai.

Ketua Komisi II DPRD Limapuluh Kota, H. Chandra, S.H., menyatakan, bahwa bangunan tersebut telah diserahkan ke Pemkab Limapuluh Kota.

Ia menyarankan agar bangunan tersebut dialihkan menjadi Posko atau Sekretariat Bersama Panitia Potang Balimau. Menurutnya, bangunan tersebut sayang jika tidak dimanfaatkan. “Jika diserahkan ke masyarakat, tentu masyarakat bisa memanfaatkannya,” ujar H. Chandra.

( MAHWEL )

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.