You Tell News

Persoalan perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT) terhadap sekitar 214 unit rumah di Perumahan Puskopkar, Batu Aji, dipicu belum diselesaikannya kewajiban pembayaran UWT tahap awal oleh pihak pengembang, Puskopkar.

Kondisi tersebut membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam belum dapat memproses pembayaran UWT tahap kedua atau perpanjangan atas rumah-rumah yang berada di luar batas Penetapan Lokasi (PL) Induk.

Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Harlas Buana, mengatakan, berdasarkan data penerimaan negara, rumah-rumah tersebut belum melakukan pembayaran UWT alokasi awal selama 30 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dari data penerimaan negara, dan karena berada di luar PL Induk, rumah-rumah tersebut belum membayar UWT alokasi 30 tahun pertama,” kata Harlas di Batam Centre, Jumat (1/5).

Lebih lanjut, disebutkan, berdasarkan Perwako tentang Rencana Detail Tata Ruang, kawasan itu memiliki peruntukan sebagai zona komersial, bukan perumahan.

Namun demikian, Harlas menegaskan, BP Batam tetap mengedepankan pendekatan solutif atas persoalan tersebut dan sesuai ketentuan.

“Kami memahami keresahan masyarakat, dan kami upayakan skema terbaik,” ujar Harlas.

Ia menegaskan bahwa proses ini dalam tahap koordinasi lintas pihak, sehingga memerlukan waktu untuk memastikan seluruh aspek hukum, tata ruang, dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, BP Batam akan mengundang para pihak terkait dan warga agar persoalan dapat teratasi secara tepat dan terukur. /Sumber Rempangpos.com

YUTELNEWS.com— Harapan yang pernah tumbuh di jantung Keude Geudong kini perlahan memudar, berganti dengan pemandangan bangunan kosong yang berdiri tanpa kepastian. Proyek pembangunan ruko yang digagas oleh perusahaan milik daerah itu justru menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Hampir lima tahun berlalu, namun tak ada tanda-tanda penyelesaian—yang tersisa hanyalah kesunyian dan kerugian.

Bangunan-bangunan itu kini tampak kusam, tak terurus, dan menimbulkan kesan menyeramkan. Di siang hari terlihat mati, di malam hari menjadi gelap dan sunyi. Warga setempat bahkan mulai menyebut kawasan itu sebagai “kota hantu”—simbol kegagalan sebuah proyek yang dulunya dijanjikan membawa kemajuan ekonomi.

Yang paling terpukul adalah para pedagang kecil. Mereka yang dulu menggantungkan hidup dari ramainya aktivitas pasar kini kehilangan sumber penghasilan. Sejak proyek dimulai dan kawasan dirombak, perlahan roda ekonomi masyarakat terhenti.

“Kami bukan hanya kehilangan tempat berdagang, tapi juga kehilangan harapan,” ungkap seorang warga dengan mata berkaca-kaca.

Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk advokat muda Riki Iswandi Bersama rekannya Chaidir Anhar Ia mereka, menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

“Ini bukan sekadar proyek mangkrak. Ada dampak besar terhadap ekonomi rakyat kecil. Kita patut mempertanyakan bagaimana prosesnya, mulai dari perizinan hingga pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

“Kita ingin kejelasan dan tanggung jawab. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kondisi seperti ini. Jika ada unsur yang melanggar hukum, maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Masyarakat kini hanya bisa menunggu—menunggu keadilan, menunggu perhatian, dan menunggu perubahan. Di tengah bangunan yang membisu, tersimpan suara-suara kecil yang selama ini terabaikan.

Keude Geudong hari ini bukan lagi tentang geliat ekonomi, melainkan tentang kehilangan. Kehilangan mata pencaharian, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan janji yang tak pernah ditepati./ Tim

YUTELNEWS.com /Bayangkan sebuah pusat ekonomi rakyat yang dulu hidup, ramai, dan penuh harapan—kini berubah menjadi deretan bangunan kosong yang dingin dan menyisakan luka.

Di Kecamatan Samudera, tepatnya di Keude Geudong, pembangunan ruko oleh perusahaan milik daerah, PT Bina Usaha Aceh Utara, justru menjadi simbol kegagalan yang menyakitkan. Proyek yang digadang-gadang mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat itu kini terbengkalai selama kurang lebih lima tahun. Bangunan yang seharusnya menjadi pusat aktivitas perdagangan, kini berdiri kaku—kusam, tak terawat, dan menyerupai “rumah hantu” di tengah keramaian yang telah lama hilang.

Lebih memilukan lagi, keberadaan proyek tersebut justru mematikan denyut ekonomi masyarakat kecil. Para pedagang yang sebelumnya menggantungkan hidup di kawasan Keude Geudong terpaksa kehilangan tempat dan pelanggan. Sebagian dari mereka gulung tikar, sebagian lainnya bertahan dengan kondisi serba kekurangan, dan tak sedikit yang akhirnya menyerah pada keadaan.

Advokat muda, Riki Iswandi, mengungkapkan kegeramannya terhadap kondisi ini. Ia menilai pengelolaan proyek tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan dan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat kecil.

“Ini bukan sekadar bangunan mangkrak. Ini adalah simbol penderitaan masyarakat yang hak ekonominya dirampas secara perlahan. Bagaimana mungkin proyek pemerintah yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru menjadi penyebab matinya usaha mereka?” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, pemerintah daerah dan pihak terkait harus segera bertanggung jawab. Ketidakjelasan arah pembangunan, lemahnya pengawasan, serta dugaan perencanaan yang tidak matang menjadi faktor utama terbengkalainya proyek tersebut.

Hari demi hari berlalu, namun tak ada tanda-tanda kehidupan kembali di bangunan itu. Cat yang mulai mengelupas, halaman yang ditumbuhi semak, serta suasana sunyi menjadi saksi bisu dari harapan masyarakat yang perlahan memudar.

Kini, masyarakat hanya bisa bertanya—untuk apa sebenarnya ruko itu dibangun? Siapa yang diuntungkan? Dan sampai kapan mereka harus menunggu keadilan?

Di tengah diamnya bangunan-bangunan itu, tersimpan jeritan yang tak terdengar—jeritan para pedagang kecil yang kehilangan segalanya./ Tim