You Tell News

Konferensi Pers Lintas Ormas dan Media, Karimunjawa Sebaiknya Dijadikan “Eco Tourism” Berwawasan Lingkungan

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com| Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) Jawa Tengah Senin, (6/11/2023) di Eat and Meet Bandengan Jepara, pukul 09.00 Wib – selesai melaksanakan kegiatan press conference bersama lintas organisasi dan media.

Nampak hadir Aditya Seko M didampingi oleh Tri Hutomo Sekretaris DPW Kawali Jawa Tengah, Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa (LINGKAR) Bambang Zakariya akrab disapa Bang Jack, Daniel Frits Maurits, Priyo Hardono Ketua DPD PEKAT-IB Jepara, Kawali DPD Kudus, Dafiq dari “Balong Wani”, LSM KPMP Markas Cabang Kudus, Arifin Ketua Ormas GRIB Jaya Jepara, M. Rofik Sunarto Fornel, Setyo Budi Lindu Aji, perwakilan SaveKarimunjawa, Brodin Fahrudin, Luqi Hermawanti (Chakra Naga), Niki, Sita dari PHRI Jepara dan Hadi Priyanto sejarawan dan budayawan Jepara.

Dalam acara ini Tri Hutomo dari Kawali yang sejak awal konsisten memperjuangkan Karimunjawa bebas dari tambak udang ilegal. Tetap tegas menuntut penutupan tambak ilegal oleh instansi yang berwenang.

“Karena banyak masyarakat yang terdampak seperti nelayan pinggiran ataupun nelayan laut dalam, petani rumput laut dan pelaku usaha pariwisata,” ujar Tri.

“Sementara untuk tambak ikan bandeng di Donorojo sudah sesuai peruntukannya,” ucapnya.

Sedangkan mengenai perijinan tambak udang di Karimunjawa. Tri Hutomo menjelaskan sebelum adanya UU CIPTA KERJA ada 21 perijinan, setelah adanya UU CIPTA KERJA hanya 6 perijinan untuk budidaya tambak.

“Kenapa ilegal, karena tidak ada perijinan komplit mulai perijinan dasar dan perijinan berusaha,” jelas Tri Hutomo.

Kemudian baik Priyo Hardono dan Dafiq, keduanya sepakat kalau tambak udang di Karimunjawa harus ditutup, karena sudah mencemari dan merusak lingkungan hidup.

Luqi Hermawanti dari Chakra Naga berpesan mari lestarikan Karimunjawa dan kita jadikan pariwisata lingkungan kesinambungan untuk generasi berikutnya, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Eco Tourism pariwisata yang berwawasan lingkungan sebagai basis di Karimunjawa,” pesan Luqi.

Sementara, Hadi Priyanto berpesan bahwa jangan terburu-buru mengapresiasi langkah penindakan oleh tim GAKKUM KLHK RI.

“Karena masih banyak persoalan yang mesti diselesaikan seperti penetapan status tersangka Daniel Frits Maurits yang dikenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan perkaranya tidak jelas. “Mohon dikawal dan koordinasi dengan APH proses penanganan Daniel Frits Maurits,” pesan Romo Hadi sapaan akrab Hadi Priyanto.

“Adanya sanksi dan persoalan hukum sudah jelas di UU Cipta Kerja atau UU Lingkungan Hidup. Namun baru penindakan pemotongan pipa inlet oleh Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Jenderal (Ditjen) KLHK. Jadi jangan terlampau berlebihan, kita masih menunggu tambak udang ilegal di Karimunjawa berakhir. Nanti tambak udang kalau ditutup siapa yang merehabilitasi. Jadi mari kita menjaga spirit masih banyak persoalan di Karimunjawa. Masih banyak tugas pembangunan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Romo Hadi.

Tri Hutomo menambahkan kalau pemerintah menuangkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Dan zona-zona itu diatur dalam Perda RTRW 2023-2043 Kabupaten Jepara.

(Singgih Purwanto)

DPD LSM GRPPH RI Kesal dengan Kejari Rohil Terkait Pengaduan Dugaan Korupsi di RSUD Protomo Bagansiapi-Api

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com | Beberapa hari yang lalu pada 03 November 2023, DPD LSM GRPPH – RI mendatangi Kejari Rohil di Batu 6 mengajukan surat konfirmasi mengenai progres pengaduan dugaan korupsi di RSUD Dr. Rm Pratomo Bagansiapiapi, yang sudah dilaporkan pada 03 Oktober 2023, di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melalaui Kasi Pidsus.

Namun laporan itu sampai saat ini belum ada kabar dari Kasi Pidsus mengenai progres dalam perkara dugaan tipikor tersebut.

Dalam perkara ini Bambang menduga Bahwa Pihak RSUD Dr. RM Pratomo Bagansiapiapi menyelewengkan hasil pendapatan rumah sakit yaitu biaya jasa sarana (JS) dan biaya jasa pelayanan (JP) tidak sesuai dengan Perbub berdasarkan LHP perwakilan BPK propinsi Riau tahun 2022.

”Biayanya melebihi dari aturan yang ada sehingga menimbulkan kerugian materi dari masyarakat yang berobat di rumah sakit tersebut.” Ujar Ketua DPD LSM GRPPH – RI Rohil Bambang kepada media ini Senin November 2023.

Seharusnya kata Bambang, Pihak RSUD Dr. RM. Pratomo melakukan sesuai amanah aturan yang ada meringankan beban masyarakat yang miskin berobat tetapi faktanya menambah beban masyarakat sehingga merugikan, baik materi maupun perasaan masyarakat.

”Di duga kuat permasalahan tersebut pihak RSUD dari tahun 2015 sampai Sekarang masih melakukan pungli dari jasa sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP),” ungkapnya.

Agar terkuak dugaan pungli tersebut Bambang juga dengan tegas meminta Penyidik Kasi Pidsus mengembangkan perkara dugaan Tipikor ini untuk mengusut sampai tuntas, sehingga siapa siapa saja yang menerima aliran dana hasil pendapatan jasa sarana dan jasa pelayanan tersebut.

Selain itu Bambang juga menduga ada pihak RSUD menempatkan sebagian uangnya di deposito di BANK sebesar 3000.000.000 milyar tanpa ada perjanjian kerjasama. akibatnya menimbulkan dugaan penimbunan dana untuk korupsi berjamaah bersama dengan kolega – koleganya.

”Karena tidak di benarkan dalam peraturan perundang undangan tindak pidana korupsi Selanjutnya, Kami DPD LSM GRPPH-RI meminta kepada Bapak/Ibu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, untuk dapat memproses secepatnya dan membalas surat konfirmasi yang kami buat selambat lambatnya 7 hari setelah surat ini sampai,” Ungkap Bambang lagi.

Bambang menuturkan bahwa pihaknya sangat berharap kepada Kasi Pidsus proses pengaduan yang sudah di laporkan pihaknya di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, tanpa memandang siapapun.

”kita tegaskan lagi kepada Kasi Pidsus proses secara hukum perkara ini jangan mau di tekan dari pihak manapun jaga komitmen Kepala Kejaksaan Agung RI dalam pemberantasan perkara tindak pidana korupsi,” Pungkasnya.

Sementara itu Kasi Pidus Kejari Rokan Hilir, di konfirmasi media ini melalui WhatsApp progres pengaduan dugaan korupsi di RSUD Dr.Rm Pratomo Bagansiapiapi yang dilakukan oleh DPD LSM GRPPH – RI Rokan Hilir, belum ada jawaban atau ceklis 2.

(Panca)

Dihadang Mobil Angkot, Aksi Perampokan mobil Ambulan Gagal Satu Pelaku di Amankan Polisi Sukabumi

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com | Aparat Kepolisian dari Polsek Cibadak Polres Sukabumi Polda Jabar mengamankan seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan seorang laki-laki HH (42 tahun) di Jalan Raya Segog Pintu Kampung Segog Rt 003/002 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Senin (06/11/23).

“Baru saja saya dan anggota mengamankan seorang pelaku pencurian yang dihadang masyarakat,” Ungkap Kapolsek Cibadak Kompol Ridwan Ishak kepada tim Liputan Humas.

Menurut Ridwan, para pelaku yang berjumlah 3 orang menggunakan kendaraan roda empat jenis Xenia warna putih datang dari arah Bogor. Pada saat ditempat kejadian perkara para pelaku menepikan kendaraan lalu kemudian seorang pelaku membuka kaca mobilnya dan menarik tas korban, seorang pegawai desa Desa Balekembang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang sedang menambah angin ban kendaraan ambulance yang dikendarainya.

“Besar kemungkinan korban sudah dibuntuti oleh para pelaku, ” Kata Ridwan,

“Pada saat kejadian antara korban dan pelaku sempat terjadi tarik menarik tas yang berisi uang, para pelaku berhasil membawa tas juga sempat melarikan diri, ” Sambungnya.

Kemudian, lanjut Ridwan, upaya pelaku untuk melarikan diri digagalkan oleh sopir angkutan kota yang menghadang kendaraan pelaku.

“Pada saat itu para pelaku diteriakin masa dan satu pelaku berhasil diamankan sedangkan dua pelaku lagi melarikan diri,” Ujar Ridwan

Dalam peristiwa tersebut polisi juga mengamankan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku serta barang lainnya milik pelaku.

Ditempat terpisah Kapolres Sukabumi Akbp Maruly Pardede menyatakan, ia telah memerintahkan Kapolsek Cibadak untuk mengembangkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi siang tadi.

 (Idam)

Sinergitas Babinsa Posramil Bukit Tusam, Bersama Polsek Bukit Tusam, Laksanakan Patroli Keamananan Desa

TNI - POLRI|oleh

YUTELNews.com | Kutacane – Babinsa Posramil Bukit Tusam beserta Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli kedesa binaan di kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (06/11/23).

Sinergitas antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas, guna memberikan rasa aman dan nyaman sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif di masyarakat desa binaannya.

Ini untuk menjaga agar wilayah selalu aman dan kondusif terutama di wilayah binaan khususnya di titik-titik tertentu yang di anggap rawan, Patroli bersama sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta situasi yang aman damai di Desa Binaan Serma Sahat Marusah mengatakan kegiatan patroli bersama TNI Polri ini bertujuan untuk menumbuhkan Sinergitas dan kerjasama antara personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam memberi rasa Aman di masyarakat.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Kadiv Administrasi Pimpin Apel Pagi, Ingatkan Kedisplinan dan Akurasi dalam Bekerja

DAERAH|oleh

YUTELNews.com | BANDA ACEH – Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga disiplin dan akurasi dalam pelaksanaan tugas, jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (6/11/2023).

Dihadapan seluruh peserta apel, Kadiv Administrasi Sri Yusfini Yusuf menyampaikan, pentingnya membuat laporan pertanggung jawaban yang disiplin dan akurat. Ia menjelaskan bahwa laporan-laporan tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan transparansi di lingkungan Kemenkumham Aceh.

“Laporan pertanggung jawaban yang disiplin dan akurat adalah cerminan profesionalisme kita dalam menjalani tugas sehari-hari, tidak ada yang susah kalau kita mau,” kata Sri Yusfini.

Selain itu, Sri Yusfini Yusuf juga memberikan pengingatan tegas mengenai alasan mengapa pekerjaan tidak boleh ditunda.

“Menunda pekerjaan hanya akan menumpuk masalah dan menghambat produktivitas. Kita harus menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan,” tegasnya.

Apel pagi ini juga menjadi momen untuk memperkuat solidaritas di antara pegawai Kemenkumham Aceh. Bagi Yusfini, ini merupakan bentuk dukungan satu sama lain dalam menjalani tugas yang tidak selalu mudah.

“Kehadiran apel pagi ini juga menegaskan komitmen kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Yusfini.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Aksi Bela Palestina: Semua Capres Diundang, Hanya Anies Baswedan yang Datang

NEWS|oleh

YUTELNews.com | Jakarta – Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal calon presiden (bacapres) yang hadir di Aksi Bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 5 November 2023. Sementara itu, dua calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak terlihat hadir dalam aksi tersebut.

Wakil Ketua Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Muhammad Zaitun Rasmin, mengatakan pihaknya sudah secara khusus mengundang para calon presiden dan para calon wakil presiden untuk menghadiri acara itu. Zaitun mengatakan aksi bela Palestina terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Seluruh bangsa Indonesia diundang, seluruh partai politik diundang. Bahkan selain undangan umum, diundang khusus bacapres dan bacawapres yang ada,” kata Zaitun Rasmin sesaat sebelum memberikan Anies kesempatan berorasi.

Namun demikian, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berhalangan hadir. Zaitun tidak mengungkapkan mengapa kedua bacapres lainnya tidak bisa datang ke aksi tersebut. Meskipun begitu, Zaitun memberi himbauan kepada peserta aksi untuk tidak berprasangka buruk kepada Ganjar dan Prabowo.

Zaitun Rasmin kemudian menyampaikan kepada massa aksi harus menunjukkan akhlak yang baik dalam menyikapi hal tersebut. “Kita harus berprasangka baik, betul?” kata Zaitun kepada massa aksi. Peserta demonstrasi pun menjawab, “Betul!”

Senada dengan hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengatakan, seluruh elemen atas nama pribadi maupun kelompok sejatinya diundang untuk menghadiri aksi tersebut, termasuk ketiga pasangan capres dan cawapres.

Dan jika Anies Baswedan yang bisa datang, Cholil menegaskan, kehadiran salah satu capres ini adalah atas nama pribadi. Sebab, pihak penyelenggara telah bersepakat dalam rapat sebelum aksi untuk tidak membawa kepentingan politik dalam aksi yang menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina.

“Ya dalam rapat, kami memutuskan untuk mengundang seluruh elemen atas nama pribadi maupun semua kelompok. Hanya saja kami tidak mau ada satu, membawa kepentingan politik. Maka yang hadir atas nama pribadinya,” kata Kiai Cholil.

Meski demikian, representatif Ganjar Pranowo bisa diwakilkan dengan kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sementara Prabowo terwakilkan dengan kehadiran Fadli Zon. Puan pun juga sempat memberikan orasinya dengan mengutuk kekejaman Israel atas rakyat Palestina. Sementara, menurut Fadli Zon, Prabowo tidak bisa hadir karena ada kegiatan di tempat lain.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh terlihat hadir dalam Aksi Bela Palestina yang dihadiri lebih dua juta orang dari berbagai elemen, termasuk sejumlah tokoh dan pejabat negara, di antaranya: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ketua DPR Puan Maharani, Anggota Komite Eksekutif Interparliamentary Union (IPU) Fadli Zon, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan capres Anies Baswedan.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Peningkatan Jalan Napar – Kaniang Bukik, Tokoh Koto Nan Gadang Apresiasi Anggota DPR-RI Muhammad Iqbal

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Tokoh Masyarakat Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, Buya Al Hadi Hamid memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil Ketua Komis V DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal SE, M.Com atas upayanya mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023.

Atas Rekomendasi Muhamad Iqbal ke Kementrian PU-PR c/q BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) Sumatera Barat hingga Jalan Prof.DR. Hamka (Napar-Kaniang Bukik) bisa diperbaiki hingga sekarang sudah mulus.

Jalan Prof. DR. Hamka merupakan 1(satu) dari 3 (tiga) ruas Jalan dikota Payakumbuh melalui Inpres No.3 tahun 2023 tersebut.

Peningkatan Jalan Napar - Kaniang Bukik, Tokoh Koto Nan Gadang Apresiasi Anggota DPR-RI Muhammad Iqbal

2. Jalan Rasit Taher

3. Jalan Agus Salim di kota Payakumbuh

Buya Alhadi Hamid dalam keterangannya mengatakan,

“Terima Kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal yang telah mengimplementasikan peningkatan Jalan Prof.DR.Hamka melalui Inpres dan Tak lupa Apresiasi secara khusus kepada Pemko Payakumbuh yang telah dengan gigih menyiapkan dukungan dan dokumen DID (Dana Insentif Daerah) hingga Jalan Inpres tersebut bisa terlaksana” ujarnya, Senin 6 November 2023.

Pada kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Muhammad Iqbal SE.M.Com, Chairil Chan S.Ag (Adek) yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai PPP No.Urut 5 untuk Dapil Sumbar V mengatakan,

“Benar, ada peluang untuk membawa APBN melalui Inpres No.3 tahun 2023, sehingga Pak Iqbal (Muhamad Iqbal) menginstruksikan kepada Saya (Tenaga Ahli) untuk menyiapkan usulan sejak Maret 2023, Alhamdulillah Kota Payakumbuh berhasil menyiapkan dukungan dan dokumen DID, sehingga bisa dilaksanakan perbaikannya dan sekarang sudah selesai” papar Adek mewakili Muhammad Iqbal kepada media ini.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas jalan Daearah dan Surat Direktur Jendral Bina Marga nomor PR0204-Db/310 tanggal 15 Maret 2023 perihal : Penginputan Data Usulan Penanganan Jalan Dan Jembatan Daerah Melalui Rencana.

Instruksi Presiden Jalan Daerah ke Dalam Sistem Aplikasi SiTIA, bersama ini disampaikan pernyataan dukungan terhadap usulan untuk kegiatan tersebut diatas dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Propinsi Sumatera Barat.

(Mahwel)

 

Pj. Bupati Jepara Serahkan Beasiswa kepada Ratusan Santri dan Panti Asuhan

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara menyalurkan hasil program peduli sosial (PPS) kepada sejumlah santri dan panti asuhan se-Kabupaten Jepara.

Bantuan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jepara Akhsan Muhyiddin dan Ketua Baznas Kabupaten Jepara Ir. Sholih di Aula OPD Bersama, Senin, (6/11/2023) siang.

Beasiswa yang diserahkan bersumber dari anggaran Baznas Jepara dari program Pekan Peduli Sosial (PPS). Total ada 200 santri penerima beasiswa dengan besaran Rp 500ribu per orang. Bantuan diserahkan dalam tiga tahap, tahap pertama ini untuk wilayah eks-Kawedanan Jepara, sedangkan eks-Kawedanan Pecangaan dan eks-Kawedanan Bangsri akan diserahkan minggu depan.

“Semoga bantuan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Edy Supriyanta mengatakan bahwa selama ini Baznas turut berperan aktif dalam membantu program pemerintah daerah khususnya di bidang sosial kemasyarakatan. Untuk program PPS ini, Pj. Bupati mengapresiasi para peserta didik mulai PAUD hingga mahasiswa yang telah berkontribusi mulai 24 hingga 30 Juli 2023 lalu.

Pj. Bupati menyampaikan arahan kepada seluruh perangkat daerah terkait penambahan besaran zakat bagi para ASN. Saat ini seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jepara menyerahkan 2,5% gajinya kepada Baznas. Edy berharap tak hanya gaji pokok namun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga diinfaqkan kepada Baznas sebesar 2,5%.

“Semoga di tahun depan lebih banyak lagi zakat yang dikumpulkan dan masyarakat yang terbantu. Dengan bergotongroyong kita bisa melalui hal yang sulit menjadi mudah,” kata Edy.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jepara ini berharap agar bantuan ini dapat digunakan sebaik mungkin. Dalam kesempatan ini dua panti asuhan menerima bantuan masing-masing Rp100 juta.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Jepara Sholih menjelaskan jika PPS ke-14 tahun 2023 ini berhasil mengumpulkan donasi Rp1.041.000.000. Dimana pemanfatannya 50 persen dikembalikan ke sekolah untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi dan kegiatan lainnya.

“Sementara sisanya dikelola oleh Baznas salah satunya untuk beasiswa sekolah dan kegiatan kemanusiaan,” jelasnya.

Sumber: Diskominfo Jepara.

(Taufiqurrahman)

Bupati Nias Buka Secara Resmi Sosialisasi Blud Pada UPTD Puskesmas Se-kabupaten Nias Tahun 2023

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Melalui sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Nias berupaya mewujudkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Nias, bertempat di Ruang Training Center RSUD. dr. M. Thomsen Nias.06 November 2023.

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah sebagai upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia di puskesmas. Maka untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maka dipandang perlu untuk mengelola puskesmas secara entepreneur bukan secara birokratik yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias, Lister Boy Lase, S. Kep., NS melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para stakeholder dan peserta dalam hal administrasi pengelolaan keuangan secara BLUD  sehingga puskesmas lebih mandiri dan berkembang dalam hal pengelolaan keuangannya.

Selanjutnya, Direktur PT. Syncore Indonesia Niza Wibyana Tito, mengatakan bahwa penerapan BLUD sangat penting karena implementasi pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara langsung sehingga di butuhkan penanganan yang cepat dan akuntatif.

“Sosialisasi penerapan BLUD lebih khusus dilakukan pada setiap puskesmas karena sistem pelayanan puskesmas lebih Promotif dan Preventif. Saya berharap melalui penerapan BLUD pada puskesmas dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nias” ujarnya.

Dalam arahannya, Bupati Nias Yaatulo Gulo, S.E., S.H , M.Si menyampaikan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah dan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Nias mengharapkan puskesmas se-Kabupaten Nias untuk memenuhi persyaratan penerapan BLUD yang meliputi Persyaratan Substantif, Teknis, dan Administratif.

Ia mengatakan bahwa persyaratan administratif terpenuhi, apabila Puskesmas membuat dan menyampaikan dokumen pernyataan kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Keuangan atau Prognosis/Proyeksi Keuangan dan Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk diaudit oleh Pemeriksa Eksternal Pemerintah.

“Puskesmas perlu dikaji terlebih dahulu dan harus didukung skala pengelolaan keuangann yang memadai sehingga  layak menjadi BLUD” tegas Bupati Nias.

Untuk itu, Bupati Nias menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias siap mendukung penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini dan akan terus berupaya memberikan penguatan dalam pembinaan BLUD serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Nias sebagai bentuk dukungan pengelolaan BLUD pada Puskesmas se-Kabupaten Nias.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Nias berharap melalui kegiatan ini Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Nias lebih termotivasi dalam mempersiapkan puskesmas menjadi BLUD dan segera menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dan kepada Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias agar melaksanakan persiapan dan pendampingan Puskesmas menjadi BLUD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Nias, Wakil Bupati Nias, Asisten Sekda Kabupaten Nias, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Kabag Lingkup Setda Kabupaten Nias, Direktur UPTD RSUD. Dr. M. Thomsen Nias, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Nias, Para Narasumber ( Niza Wibyana Tito, Direktur PT. Syncore Indonesia), Kasubbag Tata Usaha UPTD Puskesmas se-Kabupaten Nias.

(Yunurius zandroto)

Umar Minta Bupati Rohil Ganti Kepala Dinas PUTR

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com | Umar (65) yang merupakan orang Bagansiapi-Api meminta Bupati Rokan Hili (Rohil) Afrizal Sintong mengganti Kepala dinas (PUTR) Asnar.

Pasalnya, menurut Umar Asnar kurang layak menjadi kepala dinas (PITR) Rokan Hilir, lantaran diduga jarang di kantor pada selesai jam kantor yang sudah di tentukan Kemendagri.

”Menurut informasi yang saya dapatkan dilapangan kepala dinas PUTR nya selesai isi absen pagi dia pun keluar dan tidak masuk lagi,” ujarnya kepada media ini Senin 06 November 2023.

Bahkan kata Umar, dirinya juga sudah berkali-kali mau mencoba bertemu Asnar di kantor PUTR, namun tidak pernah bertemu.

Umar juga mengungkapkan, harusnya sebagai kepala dinas, setiap jam kantor harus di kantor, bukan datang pagi pulangnya juga pagi.

”kepala dinas itu tugasnya juga pelayan masyarakat khususnya untuk kontraktor kalau seandainya kontraktor ada keperluan yang bersifat darurat sama siapa lagi mereka berurusan,” katanya.

Untuk itu lanjut Umar, seperti Bupati carilah seorang kepala dinas itu yang betul betul bisa melakukan pelayanan sesuai tupoksinya.

” Jadi Bupati juga harus tau kalau memilih kepala dinas itu pilihlah yang bisa melayani siapa saja selagi itu baik,” Pungkasnya.

(Panca)

Jelang HUT Brimob Ke-78 tahun 2023 Kompi 2 Batalyon B Pelopor Aramiyah Salurkan Bansos

TNI - POLRI|oleh

YUTELNews.com | Langsa – Jelang HUT Brimob Ke-78 Sat-Brimobda Aceh Kompi 2 Batalyon B Pelopor menyalurkan Bansos di Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dan Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Pemko Langsa, Senin (06 November 2023).

AKP Muhammad Rizaldi Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor kembali Melaksanakan Door to door kerumah Para Warga yang membutuhkan uluran tangan serta menyalurkan Bantuan Berupa *Sembako* Dari Personi Kompi 2 Batalyon B Pelopor.

Jelang HUT Ke-78 nya yang beberapa Hari Lagi tepatnya 14 November 2023, Brimob menyambut hari kelahiran dengan beragam macam Kegiatan Sosial Seperti Donor Darah, Bhakti sosial dan Penyaluran Bansos,” jelas Muhammad Rizaldi.

Adapun beragam kegiatan sosial tersebut semata-mata untuk bentuk syukur Korps Brimob Polri ikut andil di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran Brimob Yang nyata dalam berkehidupan bermasyarakat menuju Polri yang presisi.

“Saat Penyaluran Bansos masyarakat Gampong Aramiyah dan Birem Puntong mengucapkan terima kasih dan memberikan Apresiasi serta menyambut antusias dengan Kehadiran Anggota Brimob yang meringankan sedikit beban masyarakat yang membutuhkan,” demikian ujar masyarakat setempat.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Wakapolda Aceh Hadiri Acara Gala Dinner PKA Ke-8

TNI - POLRI|oleh

YUTELNews.com | Banda Aceh – Wakapolda Aceh Brigjen Pol Armia Fahmi S.H, M.H, menghadiri acara gala dinner Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-8 di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh, Minggu malam, 5 November 2023.

Tampak dalam rangkaian kegiatan PKA tersebut, Wakapolda Aceh terlihat duduk semeja dengan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Dalam acara gala dinner tersebut juga diwarnai dengan atraksi seni dan penyerahan cinderamata.

Wakapolda Aceh mengikuti gala dinner di pendopo Gubernur. Kegiatan tersebut bagian dari acara Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-8.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

3 UPT Kanwil Kemenkumham Aceh Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

NEWS|oleh

YUTELNews.com | BANDA ACEH – 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh raih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Senin (6/11/2023).

Adapun UPT tersebut meliputi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon serta Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi dan para Kepala Divisi di Aula Kantor Wilayah dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Kantor Wilayah bersamaan dengan peluncuran PP Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna L. Laoly dalam sambutan menyampaikan bahwa tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Yasonna juga menjelaskan Stranas BHAM merupakan panduan-panduan yang rill dan lebih detail bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM.

‘’Terkini, Saya bersama Dirjen HAM dan tim internal sedang menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM terkait dengan mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah BHAM,” tutur Yasonna.

Pada acara yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) ini, Menkopolhukam Mahfud MD turut hadir secara langsung untuk mengukuhkan Gugus Tugas Nasional (GTN BHAM). Proses pengukuhan dilakukan dengan penyematan pin secara simbolis oleh Menkopolhukam kepada MenkumHAM selaku ketua GTN BHAM, para pejabat tinggi negara, dan perwakilan APINDO, KADIN, serta HIPMI yang terlibat dalam GTN BHAM.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Polri Gelar Pelatihan Olah Strategi Operasi Mantap Brata

TNI - POLRI|oleh

YUTELNews.com | Jakarta – Polri menggelar pelatihan olah strategi dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 pada hari ini, Senin (6/11/2023).

Pelatihan ini diikuti oleh seluruh satgas, Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, total ada sekitar seribu lebih anggota yang mengikuti pelatihan ini.

“Hari ini Mabes Polri melaksanakan latihan olah strategi di dua gedung. Yang pertama yaitu di Gedung Utama Ruang Pusdalsis sebagai lokasi pengendali operasi, yang dipimpin oleh Asops Kapolri sebagai Dir Latihan bersama dengan perangkat latihan. Kemudian di gedung Presisi lantai 7 yang diikuti oleh seluruh satgas, ada 9 satgas di Operasi Mantap Brata tingkat pusat, dan di daerah diikuti 34 Kasatgas atau Kapolda serta 528 Kapolres yang bergabung secara zoom,” kata Ramadhan di Mabes Polri.

Ramadhan menjelaskan, pelatihan ini dilakukan guna memantapkan kemampuan semua level, dari level strategi, manajerial dan level taktikal. Untuk level strategi itu adalah pimpinan, level manajerial kalau ditingkat pusat ada Kasatgas, dan taktikal adalah Kasubsatgas dan pelaksana lainnya.

“Jadi semua mengakomodir, mengkolaborasi latihan dari level strategi, manajerial dan taktikal” ujarnya.

Ramadhan pun menjelaskan, perbedaan pelaksanaan Operasi Mantap Brata pada tahun ini dengan lima tahun lalu yakni pada tahun ini ada latihan olah strategi yang mengolaborasikan semua level, Dengan hal tersebut, kata Ramadhan, bisa meningkatkan kemampuan semua level yang nantinya bisa mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Mantap Brata.

Pada tingkat pengendalian, lanjut Ramadhan, setiap Kasatgas diminta harus memahami apa tugasnya, Sehingga bisa secara manajerial melaksanakan apa yang dilakukan, menganalisa apa yang dikerjakan dan menjabarkan pelaksanaan tugas.

“Sedangkan level manajerialnya menerima perintah kemudian bisa menjabarkan dan membagi di subsatgas masing-masing. Kemudian para pelaksana Subsatgas menerima pelaksanaan tugas, menerima perintah melaksanakan tugas dan melaporkan ke pimpinan, Tentu semua ini demi terwujudnya Pemilu aman, tertib, damai dan lancar,” tandasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Masyarakat Akabiluru Kecewa, Bupati 50 Kota Diduga Gagal Siapkan Dukungan dan Dokumen DID Jalan Inpres

HUKUM|oleh

YUTELNESWS.com | Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Safarudin Dt. Bandaro diduga “Tidak Serius” dalam menyiapkan dukungan dan dokumen DID (Dana Insentif Daerah) hingga pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektifitas jalan daerah khususnya di Kecamatan Akabiluru gagal terlaksana.

Jalan sepanjang 14.4 Km tersebut berhulu dari Simpang Batu Ampa/Simpang PLTA yang membentang hingga bermuara di Nagari Suayan.

Jalan tersebut hanyalah salah satu dari 27 ruas jalan se-Kabupaten Limapuluh kota yang gagal disiapkan dukungan dan dokumennya, dengan alasan dana tidak tersedia.

Padahal 27 jalan tersebut sudah diusulkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat yang berada dibawah Kementerian PU-PR melalui Rekomendasi Wakil Ketua Komisi V DPR-RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Iqbal SE, M.Com, namun karena kelengkapan persyaratan tidak bisa dipenuhi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sampai deadline tanggal 9 Agustus 2023, maka gagallah masyarakat Akabiluru mendapatkan jalan yang mulus.

Sebelumnya Surat No: 03/E/A-461/05/2023, Perihal : Permohonan Penanganan Jalan daerah melalui Program instruksi Presiden ( Inpres ) Jalan Daerah Tahun 2023 Prioritas juga sudah diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Muhammad Iqbal SE, M.Com dengan Tujuan Surat kepada Menteri PU-PR, Basoeki Hadimulyono sejak tanggal 05 Mei 2023.

Devid, Warga Nagari Batu Ampa Kecamatan Akabiluru sangat menyesalkan atas gagalnya peningkatan jalan didaerahnya,

“Sangat Kecewa, seharusnya Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota “Basigogeh” (di Follow-up dengan sungguh-sungguh) dalam memanfaatkan peluang dari Inpres No. 3 tahun 2023 tersebut” ungkapnya, (Senin 6 November 2023) via WA.

“Peningkatan Jalan Simpang Batuampa-Suayan sangat kami butuhkan, karena jalan tersebut merupakan urat nadi bagi masyarakat di kecamatan Akabiluru” tukuknya.

Selanjutnya Devit menambahkan,”Saya bersama pemerintahan Nagari Batu Ampa turut serta menyiapkan dukungan dan dokumen DID, namun Pemerintah Kabupaten c/q Pak Bupati tidak serius dalam mengurus dukungan dan dokumen yang disyaratkan DID” sesalnya.

Senada dengan Anak Nagari nya, Asra Arafat Wali Nagari Batuampa juga menyesalkan gagalnya Peningkatan Jalan Simpang Batu Ampa – Suwayan,

“Mohon Maaf Kepada Masyarakat atas gagalnya Peningkatan Jalan tersebut, kami bersama Wali Nagari Sungai Balantiak, Wali Nagari Sariak Laweh, Wali Nagari Koto tangah Batuampa sudah berusaha maksimal, namun tetap gagal,” sedihnya.

Sesuai Inpres No.3 tahun 2023 merupakan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24.

Dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas jalan Daearah dan Surat DirekturJendral Bina Marga nomor PR0204-Db/310 tanggal 15 Maret 2023 perihal: Penginputan Data Usulan Penanganan Jalan Dan Jembatan Daerah Melalui Rencana.

Instruksi Presiden Jalan Daerah ke Dalam Sistem Aplikasi SiTIA, bersama ini disampaikan pernyataan dukungan terhadap usulan untuk kegiatan tersebut diatas dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Propinsi Sumatera Barat.

Instruksi No.5 dalam Inpres No.3 tahun 2023, khusus kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk :

a. Menyediakan dukungan Program dan Anggaran dalam rangka Menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektifitas jalan daerah;

b. Menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan percepatan peningkatan percepatan konektifitas jalan daerah;

c. Menyediakan dukungan lahan siap bangun dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektifitas Jalan daerah.

(Mahwel)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.