Jepara, yutelnews.com – Pembangunan Gardu Induk (GI) milik PT PLN (Persero) di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, menuai sorotan dari masyarakat setempat. Proyek tersebut diduga berdiri di atas tanah bengkok atau bondo desa yang berstatus sebagai kawasan tanaman pangan.
Sejumlah warga mempertanyakan proses alih fungsi lahan tersebut. Mereka menilai perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian menjadi lokasi instalasi listrik bertegangan tinggi tidak dilakukan secara terbuka. Kondisi ini memunculkan keraguan terkait legalitas dan prosedur perizinan yang ditempuh dalam proyek tersebut.
Selain persoalan status lahan, penolakan warga juga dipicu oleh lokasi pembangunan yang dinilai berada terlalu dekat dengan permukiman padat penduduk. Seorang warga yang ditemui di lokasi menyatakan sejak awal masyarakat telah menyampaikan keberatan atas proyek tersebut.
Menurutnya, keberadaan gardu induk di tengah lingkungan tempat tinggal warga menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan. Instalasi listrik bertegangan tinggi dianggap memiliki potensi risiko yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Tanah bengkok sendiri merupakan aset desa yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah desa dan umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, status sebagai kawasan tanaman pangan semestinya memberikan perlindungan terhadap alih fungsi menjadi penggunaan non-pertanian.
Masyarakat berharap pemerintah daerah Kabupaten Jepara bersama instansi terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai proses perizinan proyek tersebut. Warga juga meminta adanya kajian menyeluruh terkait dampak lingkungan serta aspek keselamatan sebelum pembangunan dilakukan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk dari PT PLN (Persero) maupun pemerintah setempat, mengenai status lahan dan proses perizinan pembangunan gardu induk tersebut.
M. Efendi
