YUTELNEWS.com Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung menjemput bola. Pelaku usaha dan tokoh masyarakat dikumpulkan dalam forum “Mendengar Lebih Dekat, Bergerak Bersama Menuju 2026” di Balairungsari Lantai 3 BP Batam, Kamis (2/4) sore.
Dalam forum itu, BP Batam membaca langsung denyut persoalan di lapangan, mulai dari investasi, perizinan, hingga tekanan global yang kian terasa.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pertemuan ini menjadi ruang terbuka untuk menyerap suara pelaku industri sekaligus memetakan arah ekonomi Batam ke depan.
Sejumlah isu strategis mengemuka. Mulai dari iklim investasi, penyederhanaan perizinan, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga dinamika sosial dan politik yang ikut memengaruhi stabilitas daerah.
Amsakar mengungkapkan, pembahasan juga menyentuh kemungkinan kenaikan BBM, penguatan Batam sebagai kawasan logistik, hingga persoalan mendasar seperti kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka.
”Semua kita perbincangkan. Pelaku usaha mengapresiasi yang sudah kita lakukan, tapi juga menyampaikan hal-hal yang menjadi atensi,” kata dia.
Ia menegaskan, persoalan utama yang mengemuka adalah perizinan, kualitas SDM, serta kondisi global yang belum stabil akibat konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah.
”Termasuk juga soal BBM dan gas,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini menjadi upaya menyatukan perspektif antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin ada konstruksi pemikiran bersama. Masukan dari pelaku usaha penting agar kebijakan menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Amsakar optimistis, dengan dukungan Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat, Batam memiliki modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju 2026.
Ia juga memastikan forum serupa akan digelar secara berkala sebagai ruang membaca persoalan riil di lapangan.
“Dari sini kita tahu hambatan yang terjadi. Itu jadi dasar merumuskan kebijakan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuy Sirait, mengungkapkan forum ini juga mengerucut pada kendala teknis, terutama soal perizinan.
”Perizinan sekarang mulai lancar, tapi masih ada yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menyebut masih ada sekitar sepuluh perizinan yang belum rampung dan sedang dalam proses penyelesaian.
Terkait RKKPL dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebagian besar telah diselesaikan dalam waktu sekitar 29 hari. Namun, untuk izin yang berdampak lingkungan, proses tetap dilakukan hati-hati dan membutuhkan koordinasi lanjutan.
”Makanya masih butuh waktu untuk koordinasi,” kata Ariastuy.
Tokoh masyarakat Kepri, Asman Abnur, menilai capaian Batam saat ini tidak lepas dari sinergi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
“Kolaborasi kepemimpinan berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Batam di tengah tekanan global,” ujarnya.
Ia juga menyoroti regulasi pusat seperti PP Nomor 25, 28, 4, dan 47 Tahun 2025 yang dinilai mampu memangkas birokrasi dan menyederhanakan perizinan.
“Dampaknya jelas, proses perizinan lebih sederhana dan mengurangi keraguan investor,” tambahnya.
Forum ini turut dihadiri sejumlah pelaku usaha dan tokoh industri seperti Kris Wiluan, Abidin Hasibuan, Harry Feri Manik, Peter Vincent, dan Saptana Tri Prasetiawan.
Mereka sepakat mendukung langkah BP Batam dalam menghadapi tekanan global, sekaligus optimistis penyatuan kepemimpinan BP Batam dan Pemko mampu mempercepat penyelesaian persoalan perizinan serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.(*)
