Medan – yutelnews.com ||
Dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat anti korupsi (dpp gemak) melayangkan somasi terbuka dan kecaman keras terhadap jajaran Kecamatan Medan Kota, menyusul dugaan adanya pembiaran pelanggaran yang dinilai berlangsung secara sistematis di wilayah tersebut.
Sorotan utama diarahkan pada wilayah kelurahan teladan barat dan kelurahan sudirejo I, yang diduga tidak menunjukkan adanya langkah konkret penanganan meski persoalan telah menjadi perhatian publik.
Koordinasi diduga hanya formalitas,dpp gemak menyinggung surat satpol pp kota medan nomor: 700.1.2.4/4220 tertanggal 13 Mei 2026 yang menyebut adanya rencana koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan.
Namun, berdasarkan temuan lapangan, gemak menilai:
Tidak ada bukti tindak lanjut resmi dari pihak kecamatan medan kota
tidak ditemukan surat koordinasi aktif dari kelurahan terkait
tidak terlihat adanya penindakan atau pengawasan nyata di lokasi
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa proses koordinasi hanya berhenti pada dokumen administratif tanpa implementasi di lapangan.
Dugaan pembiaran terstruktur, dpp gemak menilai kondisi tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai kelalaian biasa, melainkan mengarah pada dugaan:
Pembiaran terstruktur di tingkat kewilayahan
Lemahnya fungsi pengawasan aparatur pemerintahan
Potensi pembiaran yang berulang tanpa tindakan korektif
“Jika aparat hanya berhenti pada administrasi tanpa tindakan, maka fungsi pengawasan kehilangan makna,” tegas perwakilan sekjen dpp gemak Rizal hsb.
Ultimatum 5 Hari Kerja
Sebagai bentuk tekanan publik, dpp gemak memberikan batas waktu 5 (lima) hari kerja kepada pihak kecamatan medan kota, termasuk kelurahan teladan barat dan sudirejo I untuk:
memberikan klarifikasi terbuka kepada publik
Menunjukkan bukti konkret tindakan yang telah dilakukan
Melakukan langkah penertiban dan penanganan di lapangan
Ancaman Langkah Lanjutan
Apabila tidak ada respons dalam batas waktu tersebut, dpp gemak menyatakan siap melakukan langkah lanjutan, di antaranya:
Aksi unjuk rasa terbuka di Medan Kota
Mendorong rapat dengar pendapat (rdp) di dprd kota medan
Melaporkan kasus ini ke ombudsman ri, inspektorat, serta aparat penegak hukum
Pernyataan tegas
dpp gemak menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah wilayah.
“jabatan publik bukan ruang diam. Ketika ada dugaan pelanggaran dibiarkan, maka itu mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Komitmen pengawalan
gemak menyatakan akan terus mengawal kasus ini secara terbuka dan meminta agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang sudah menjadi sorotan publik.
(Redaksi Rizal Hsb)
