4 Anggota TNI Hadapi Tuntutan Penyiram Air Keras Andrie Yunus

Sidang Penting Kasus Penyiraman Air Keras: Empat Anggota BAIS TNI Hadapi Tuntutan

Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, Juni 2026, menjadi saksi penting dalam kelanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi terdakwa dalam perkara ini dijadwalkan mendengarkan pembacaan tuntutan dari Oditur Militer. Agenda ini menandai salah satu tahapan paling krusial dalam proses hukum yang telah berlangsung sejak April 2026, menarik perhatian publik secara luas.

Proses persidangan yang telah dilalui mencakup serangkaian pemeriksaan mendalam. Delapan orang saksi telah dihadirkan untuk memberikan keterangan, ditambah dengan keterangan dari sejumlah ahli di bidangnya. Bukti-bukti fisik, hasil visum et repertum, uji toksikologi, serta kesaksian dari dokter yang merawat korban di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) juga telah dipaparkan di hadapan majelis hakim.

Peran Oditur Militer dalam Tahap Tuntutan

Tahap tuntutan adalah momen di mana Oditur Militer, yang berperan sebagai jaksa penuntut dalam lingkungan peradilan militer, akan menyampaikan penilaian komprehensif terhadap seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Oditur akan menguraikan analisisnya terhadap bukti-bukti yang ada dan merumuskan tuntutan pidana yang diharapkan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa oleh majelis hakim. Tuntutan ini akan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan akhir.

Kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena melibatkan seorang aktivis hak asasi manusia yang aktif menyuarakan isu-isu publik melalui KontraS, tetapi juga karena dugaan motif di baliknya. Muncul spekulasi bahwa penyerangan ini berkaitan dengan polemik pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Agenda Persidangan Menuju Putusan

Persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menyelesaikan seluruh agenda pembuktian. Ketua Majelis Hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian, menetapkan jadwal pembacaan tuntutan setelah majelis hakim meninjau keterangan saksi ahli hukum pidana yang diajukan oleh tim penasihat hukum para terdakwa.

Baik Oditur Militer maupun tim penasihat hukum terdakwa telah menyatakan tidak memiliki saksi tambahan untuk dihadirkan. “Besok tuntutan sudah siap, karena waktunya semakin mepet. Jadi sesuai dengan rencana kita, besok tuntutan,” ujar Fredy di ruang Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Selasa, Juni 2026.

Hakim Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Chk (K) Dr Endah Wulandari, juga mengonfirmasi bahwa sidang pembacaan tuntutan akan menjadi agenda pertama pada Rabu pagi. “Besok pagi rencana (sidang) tuntutan (kasus air keras) dulu baru putusan (Kacab Bank BUMN),” jelasnya pada Selasa malam.

Setelah pembacaan tuntutan, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi yang akan disampaikan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya pada Kamis, Juni 2026. Pleidoi ini merupakan tanggapan resmi terhadap tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Empat Anggota BAIS TNI di Kursi Terdakwa

Dalam kasus ini, empat personel BAIS TNI didudukkan sebagai terdakwa. Mereka adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. Keempatnya didakwa terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di wilayah Jakarta Pusat.

Menurut dakwaan yang telah dibacakan Oditur Militer, peristiwa ini diduga dipicu oleh reaksi para terdakwa terhadap tindakan Andrie Yunus saat menghadiri dan mendatangi rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 16 Maret 2025. Oditur Militer, Letnan Kolonel Corps Hukum (Chk) TNI Muhammad Iswadi, menyatakan dalam persidangan bahwa para terdakwa merasa tindakan Andrie Yunus merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi TNI. “Para terdakwa menilai saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI,” ujar Oditur Militer. Pernyataan ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan motif yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Rangkaian Sidang Sejak April 2026

Perkara ini mulai disidangkan pada 29 April 2026 dengan agenda pembacaan dakwaan. Sejak saat itu, proses persidangan berjalan bertahap, menghadirkan berbagai pihak yang dianggap relevan dengan peristiwa tersebut.

Hingga memasuki tahap tuntutan, majelis hakim telah memeriksa total delapan orang saksi. Lima di antaranya berasal dari lingkungan BAIS TNI, sementara tiga lainnya adalah saksi sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Saksi dari unsur BAIS TNI yang telah memberikan keterangan antara lain Kolonel Inf Heri Heriyadi, Letkol Chk Alwi Hakim Nasution, Sertu Arif Firdaus, Serda M Arif Widayanto, dan Kapten Laut (K) Suyanto.

Selain saksi fakta, persidangan juga menghadirkan sejumlah ahli. Tim penasihat hukum terdakwa menghadirkan tiga ahli: Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, dan psikolog TNI Kolonel Arh Agus Syahruddin. Majelis hakim juga memeriksa ahli hukum pidana untuk mendalami aspek hukum yang terkait dengan perkara ini.

Barang Bukti dan Hasil Laboratorium Forensik Menguatkan Dakwaan

Pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer menjadi salah satu bagian krusial dalam persidangan. Barang bukti tersebut meliputi:
* Pakaian korban yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat paparan cairan kimia.
* Helm yang disebut meleleh setelah terkena cairan.
* Tumbler yang berisi cairan diduga pelaku.
* Dua unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi penyerangan.

Selain barang bukti fisik, Oditur juga mengajukan sejumlah dokumen penting sebagai bagian dari proses pembuktian. Dokumen tersebut mencakup hasil visum et repertum, yaitu laporan medis resmi yang dibuat dokter untuk kepentingan hukum, menjelaskan kondisi luka dan cedera yang dialami korban.

Persidangan juga memeriksa hasil pemeriksaan toksikologi dari Laboratorium Forensik Polri. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari zat kimia beracun dan dampaknya terhadap tubuh manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dipaparkan, cairan yang ditemukan dalam barang bukti teridentifikasi sebagai asam sulfat (H2SO4) dengan tingkat keasaman (pH) yang bervariasi. Asam sulfat dikenal sebagai bahan kimia korosif yang mampu menyebabkan kerusakan serius pada jaringan tubuh, termasuk kulit dan mata.

Kondisi Korban Masih dalam Perawatan Intensif

Persidangan tidak hanya mendengarkan keterangan saksi dan ahli, tetapi juga mendengarkan kesaksian dari dokter yang merawat Andrie Yunus. Dua dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), yaitu dr Parintosa dari bidang bedah plastik dan dr Faraby Martha, seorang spesialis mata, hadir untuk menjelaskan kondisi medis korban pasca-penyiraman air keras.

Informasi yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Andrie Yunus hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat luka yang dideritanya. Luka tersebut tidak hanya mengenai bagian tubuhnya, tetapi juga mata kanannya. Karena masih dalam proses pemulihan, Andrie Yunus belum dapat memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim selama persidangan berlangsung. Kondisi korban menjadi aspek penting dalam pembuktian, karena secara langsung menunjukkan dampak dari tindakan yang didakwakan kepada para terdakwa.

Dakwaan Berlapis Menjerat Empat Terdakwa

Dalam perkara ini, keempat terdakwa menghadapi dakwaan berlapis yang diajukan oleh Oditur Militer. Hal ini memberikan beberapa alternatif penilaian hukum terhadap perbuatan mereka, tergantung pada tingkat pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh hakim.

Dakwaan primer yang diajukan adalah Pasal 469 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan.

Sebagai dakwaan subsider atau alternatif, para terdakwa juga dijerat Pasal 468 ayat (1) KUHP. Apabila dakwaan utama tidak terbukti, dakwaan ini dapat menjadi pertimbangan.

Lebih lanjut, terdapat dakwaan yang lebih subsider, yaitu Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang juga dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai ketentuan turut serta melakukan tindak pidana. Sistem dakwaan berlapis ini memungkinkan hakim untuk menerapkan pasal yang paling sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.