YUTELNEWS.com | Buru – Pemerintah mengalokasikan sebanyak 500 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun 2026. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Bantuan tersebut akan disalurkan melalui usulan pemerintah daerah maupun aspirasi anggota DPR RI. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu agar dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak huni.
Hal itu disampaikan M. Ihsan Al-Bram saat menjelaskan sasaran dan tujuan pelaksanaan program bantuan perumahan tersebut, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa bantuan BSPS secara khusus ditujukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, terutama mereka yang berada pada kelompok desil 1 sampai desil 4.
“Tujuannya sama sebenarnya, untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam hal ini yang berada di desil 1 sampai desil 4 pengelompokan masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Dalam menentukan calon penerima bantuan, pemerintah menerapkan sejumlah kriteria penilaian terhadap kondisi rumah. Penilaian tersebut meliputi aspek keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang hunian, serta kesehatan lingkungan rumah.
Pada aspek keselamatan, kondisi fondasi, balok, kolom, dan rangka atap menjadi perhatian utama. Sementara dari sisi kecukupan ruang, luas hunian harus disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang menempatinya. Adapun aspek kesehatan mencakup ketersediaan pencahayaan alami, ventilasi udara, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.
Selain kondisi fisik rumah, calon penerima juga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan ketentuan program. Di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berkeluarga, hanya memiliki satu rumah, serta menguasai tanah secara sah dan tidak dalam sengketa.
Calon penerima juga harus berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada desil 1 hingga desil 4, belum pernah memperoleh bantuan perumahan serupa dalam lima tahun terakhir, serta bersedia mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan program.
Pemerintah daerah bersama anggota DPR RI diharapkan dapat mengawal proses pengusulan dan verifikasi penerima bantuan agar berjalan secara transparan, objektif, dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan usulan semata.
Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun dinas yang membidangi urusan perumahan di wilayah masing-masing untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengusulan dan persyaratan yang berlaku.
Melalui alokasi 500 unit bantuan bedah rumah tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Program BSPS juga diharapkan dapat terus berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, rumah yang layak bukan hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang sehat, aman, sejahtera, dan produktif.
Masyarakat Kabupaten Buru dan wilayah sekitarnya pun diharapkan dapat memperoleh manfaat dari program tersebut, sehingga bantuan yang disediakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Danni S.
