Penulis: Admin

YUTELNEWS.com — Tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) ke-Maduraan, yakni Madas Nusantara, Madas Sedarah, dan Madas Serumpun, mendeklarasikan pembentukan Bamus (Badan Musyawarah) Madura sebagai wadah bersama untuk mengawal investasi dan mendorong pembangunan di Pulau Madura.

Deklarasi tersebut disampaikan Ketua Umum Madas Nusantara, Jusuf Rizal, usai memimpin rapat koordinasi persiapan peluncuran Bamus Madura di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Ketua Umum Madas Sedarah, M. Taufik, serta Sekretaris Umum Madas Serumpun, Kadir, bersama jajaran pengurus dari ketiga ormas. Mereka menyatakan komitmen yang sama dalam mendorong terbentuknya Bamus Madura.

Menurut Jusuf Rizal, yang juga dikenal sebagai penggiat antikorupsi dan relawan Prabowo Subianto, penyatuan tiga ormas tersebut merupakan langkah strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi Madura.

“Ketiga ormas ini merupakan organisasi besar ke-Maduraan yang memiliki komitmen menjaga citra dan wibawa Madura. Jika ada oknum yang berperilaku negatif, tidak bisa digeneralisasi mewakili masyarakat atau ormas Madura,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Bamus Madura bukanlah gerakan perorangan, melainkan berbasis institusi keormasan, baik ormas ke-Maduraan maupun ormas umum yang berada di Madura.

Bamus Madura, lanjutnya, akan menjadi “rumah besar” yang berfungsi mewadahi, membina, mendidik, serta mengembangkan ormas agar dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Keanggotaannya bersifat representatif, yakni berasal dari masing-masing ormas, bukan individu, meski peran individu tetap dapat diakomodasi sebagai pembina, penasihat, maupun dewan pakar.

Selain berfokus di Pulau Madura, Bamus Madura juga akan membangun jaringan di berbagai daerah lain guna memperkuat sinergi antarormas ke-Maduraan dan organisasi umum. Prinsip yang dipegang adalah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

Sebagai penggagas, Jusuf Rizal yang juga menjabat Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur bersama perwakilan ormas lainnya, serta melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan ulama untuk mempersiapkan struktur kepengurusan.

“Kami perkirakan dalam waktu dekat kepengurusan Bamus Madura akan terbentuk. Pengukuhan rencananya dilakukan di Jakarta dan Madura. Selanjutnya akan dibentuk perwakilan di sejumlah wilayah, termasuk Arab Saudi, Malaysia, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya,” pungkasnya. /Red

YUTELNEWS.com– Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini disampaikan menyusul sorotan terhadap sejumlah penanganan perkara yang dinilai bermasalah.

Ketua GMKI Kepulauan Riau, Paulus Marbun, menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan pada satu kasus saja. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan hukum yang penanganannya dinilai tidak maksimal dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

“Kami menilai Kajari Batam gagal menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Banyak persoalan hukum yang tidak ditangani secara serius, dan ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Paulus.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI juga menyoroti penanganan perkara narkotika dalam jumlah besar yang tengah bergulir di Batam, Kepulauan Riau. Kasus dengan barang bukti mencapai 1,9 ton tersebut menjadi perhatian serius, karena dinilai sebagai salah satu perkara narkotika paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, pernyataan kontroversial Kajari Batam yang sempat menyinggung tokoh masyarakat serta Komisi III DPR RI dalam konteks dugaan intervensi terhadap proses penegakan hukum juga menuai polemik. Kajari Batam kemudian menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut.

Pada 5 Maret 2026, Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa Fandi Ramadhan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan putusan tersebut didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Dengan vonis tersebut, Fandi Ramadhan tidak dijatuhi hukuman mati sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Paulus Marbun juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat dominasi kekuasaan ataupun sarana untuk mencari keuntungan pribadi.

Sebagai bentuk keseriusan, GMKI mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kajari Batam. GMKI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan siap menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada langkah evaluasi nyata terhadap Kejaksaan Negeri Batam. (*)

YUTELNEWS.com / Ternyata namanya aja yang Bahagia, sejumlah pengunjung malah menyesal liburan di Pantai tersebut. “Pantai Bahagia” di Nongsa menyedihkan.

Hal ini terungkap saat tim media melakukan kunjungan ke lokasi (Minggu, 29/3/26) pagi hari hingga sore. Mulai dari pintu masuk dengan biaya 20rb per motor belum masuk anak-anak dan dewasa. Ironisnya ngutip uang tanpa Karcis masuk dan juga surat penugasan.

Salah satu pengunjung saat berenang mengatakan airnya gatal.

“Airnya gatal dan kotor, akhirnya tidak jadi berenang, mandi diminta Rp 5rb/ orang.., airnya pun asin agak bau, antrian banyak karena fasilitas terbatas dan serba mahal, ucap salah satu pengunjung.

Ia juga menambahkan bahwa kebersihan di lokasi tidak menyenangkan, sehingga para pengunjung merasa kecewa.

Diminta pihak pengelola, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenahi tempat tersebut agar wisatawan merasa nyaman dan terhibur. (*)

 

Medan | Yutelnews.com /Di tengah dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengadaan mobil dinas di lingkungan DPRD Kota Medan kembali muncul dalam daftar belanja daerah.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sekretariat DPRD Medan menganggarkan sekitar Rp3,1 miliar untuk pengadaan empat unit mobil dinas pada tahun anggaran 2026.

Pola Berulang, Bukan Sekali Jalan

Penelusuran Yutelnews menemukan bahwa pengadaan ini bukan yang pertama. Pada tahun sebelumnya (2025), anggaran serupa bahkan mencapai Rp4,7 miliar untuk jumlah unit yang sama.

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pengadaan tersebut benar-benar berbasis kebutuhan nyata, atau sekadar rutinitas anggaran yang terus berulang?

Legal, tapi Layak Dipertanyakan

Secara administratif, pengadaan tersebut tercatat resmi dan tidak melanggar aturan. Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa legalitas tidak otomatis mencerminkan prioritas.

Belanja daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengadaan berulang dalam waktu berdekatan dinilai patut diuji dari sisi urgensi dan relevansinya.

Kontras dengan Kondisi Rakyat

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tekanan daya beli masyarakat, serta tingginya kebutuhan dasar, kebijakan ini dinilai kontras.

Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan masyarakat diminta beradaptasi dengan kondisi ekonomi. Di sisi lain, belanja fasilitas pejabat tetap berjalan.

Sorotan pada Prioritas Anggaran

Pengamat menilai, pola seperti ini berpotensi menunjukkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan praktik di daerah. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat:

Menurunkan kepercayaan publik

Memicu persepsi pemborosan anggaran

Memperlebar kesenjangan antara kebijakan dan realitas

Desakan Transparansi dan Evaluasi

Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai mendorong:

Audit terbuka terhadap pengadaan

Penjelasan rinci terkait urgensi

Evaluasi menyeluruh terhadap belanja non-prioritas

Pengadaan mobil dinas di DPRD Medan kini bukan sekadar isu administratif, tetapi telah berkembang menjadi isu publik yang menyentuh aspek keadilan anggaran, sensitivitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Jika tidak dijelaskan secara transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran miliaran rupiah—melainkan kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Redaksi: Rizal Hasibuan

YUTELNEWS.com /Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa Hasiholan Samosir (54 tahun).

Kapten kelahiran Belawan itu sebelumnya dituntut pidana hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu-sabu seberat hampir 2 ton dengan kapal Sea Dragon asal Thailand yang dinakhodainya lalu ditangkap di perairan Karimun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasiholan Samosir oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” kata ketua majelis hakim PN Batam, Tiwik membacakan amar putusan, Senin (09/03/2026).

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatannya itu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menanggapi putusan hakim, penasihat hukum setelah berdiskusi dengan terdakwa kemudian menyatakan pikir-pikir dulu.

Pun jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir dulu atas putusan hakim.

Setelah mendengar jawaban pihak terdakwa dan JPU, ketua majelis hakim menutup persidangan perkara dengan berkas nomor 866/Pid.Sus/2025/PN Btm itu.

Dalam sidang ini, Tiwik didamping anggota majelis hakim Douglas R.P Napitupulu dan Randi Jastian Afandi.

Vonis Enam Kru Sea Dragon Kasus 2 Ton Sabu

Dengan berakhirnya persidangan ini, maka keenam kru Sea Dragon yang menjadi terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Batam dan telah divonis seluruhnya.

Kapten kapal Sea Dragon, Hasiholan Samosir divonis penjara seumur hidup.

Sementara Chief Officer kapal yakni Richard Halomoan Tambunan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.

Juru mudi kapal, Leo Chandra Samosir divonis 15 tahun penjara.

Sedangkan juru mesin kapal yakni Fandi Ramadhan, divonis paling rendah yakni 5 tahun penjara.

Kemudian ada juga dua warga negara Thailand yang menjadi terdakwa di kasus yang sama, Teerapong Lekpradub dan Weerapat Phongwan.

Dalam persidangan, Jumat (06/03), majelis hakim yang sama memvonis Teerapong 17 tahun penjara. Sedangkan Weerapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pihak terdakwa menolak putusan dan menyatakan banding.

Sementara satu kru dari Indonesia yakni Fandi Ramadhan divonis 5 tahun penjara dalam persidangan pada Kamis (05/03) kemarin.

Sebelumnya, keenam terdakwa sama-sama dituntut pidana hukuman mati oleh JPU.

Dalam kasus ini masih ada satu orang yang diduga pelaku utama namun belum ditangkap, yakni Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen.

Barang bukti sabu-sabu dalam perkara ini dengan berat netto 1.995.130 gram, atau hampir 2 ton.

Sumber BatamNow.com

YUTELNEWS.com|| Ketegangan pecah di SPBU 14.283.692 KM 5 Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Senin sore (02/03/2026).

Peristiwa tersebut bermula dari perbedaan keterangan harga solar subsidi yang disampaikan seorang sopir truk usai melakukan pengisian bahan bakar. Dalam transaksi pengisian sebanyak 66 liter solar subsidi, sopir awalnya menyebut harga Rp7.200 per liter. Namun setelah sempat meninggalkan lokasi dan kemudian dijemput kembali oleh pihak SPBU, sopir tersebut mengubah keterangannya menjadi Rp6.800 per liter.

Situasi mulai memanas ketika awak media yang berada di lokasi mencoba mengonfirmasi perbedaan harga tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi secara terbuka, sekuriti SPBU justru menunjukkan sikap emosional dan tidak kooperatif. Ia membantah tudingan harga Rp7.200 per liter dan bersikeras bahwa harga yang tertera dalam resi adalah Rp6.800 per liter sesuai ketentuan.

“Panggil sopirnya, siapa yang bilang 7.200. Ini resinya 6.800 per liter,” ujarnya dengan nada tinggi.

Ketegangan semakin meningkat ketika sekuriti tersebut memerintahkan salah satu petugas SPBU untuk menjemput kembali sopir yang telah pergi. Perdebatan pun berlangsung sengit di tengah lokasi pengisian bahan bakar, disaksikan oleh sejumlah pengendara lain. Insiden ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kepastian harga yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen serta transparansi pengelolaan BBM subsidi di lapangan.

Sopir truk yang bersangkutan akhirnya memberikan keterangan lanjutan. Ia menyebut bahwa dirinya mengisi 66 liter solar dengan harga Rp6.800 per liter dan membayar total Rp450 ribu. Ia juga mengaku dalam sehari bisa melakukan pengisian lebih dari satu kali. Pernyataan yang berubah tersebut semakin memperkeruh suasana, karena selisih harga Rp400 per liter untuk 66 liter bukanlah jumlah yang kecil jika terjadi secara berulang.

Sebagaimana diketahui, harga BBM subsidi jenis solar telah ditetapkan pemerintah melalui kebijakan energi nasional dan tidak diperbolehkan dijual di atas harga resmi. Pengaturan distribusi dan pengawasan BBM subsidi berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Setiap penyalur, termasuk SPBU, wajib mematuhi harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah agar subsidi tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

Secara hukum, ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, jika terbukti ada penjualan di atas harga resmi atau penyaluran tidak sesuai peruntukan, maka konsekuensi hukumnya tidak ringan.

Selain persoalan harga, sorotan juga mengarah pada jenis kendaraan yang berhak mengisi solar subsidi. Regulasi teknis dari pemerintah dan BPH Migas pada prinsipnya membatasi penyaluran solar subsidi untuk kendaraan tertentu yang telah ditetapkan kriterianya. Kendaraan industri, pertambangan, dan perkebunan skala besar pada dasarnya tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi, karena subsidi diperuntukkan bagi sektor transportasi dan usaha kecil yang memenuhi syarat.

Namun di lapangan, muncul perbedaan penafsiran. Humas SPBU 14.283.681 KM 55 Pangkalan Kerinci menyatakan bahwa kendaraan roda 10 ke atas tetap diperbolehkan mengisi solar subsidi sepanjang bukan kendaraan milik perusahaan industri atau perkebunan. Menurutnya, yang menjadi pembeda adalah peruntukan usaha, bukan semata jumlah sumbu atau roda kendaraan.

“Di izinkan mengisi di SPBU, walaupun mobil roda 10 asal bukan pengangkut hasil perkebunan dan industri,” jelas Anto kepada tim wartawan.

Sementara itu, Apul Sihombing, SH, MH, selaku humas SPBU 14.283.692 KM 5 di Pangkalan Kerinci memberikan penjelasan berbeda ketika tim wartawan dan beberapa orang warga menanyakan langsung prosedur pendistribusian BBM bersubsidi pada kendaraan roda 10 keatas pada Sabtu malam 28 Februari 2026.

“Kendaraan roda 10 ke atas masih dapat dilayani apabila dalam kondisi kosong muatan dan tidak sedang membawa hasil industri seperti batu bara atau komoditas perkebunan. Barcode nya 200 sampai 400 liter. Tapi kalau ada yang melihat mobil pengangkut batu bara mengisi laporkan saja ke Polres,” jelasnya.

Alasannya, ketika kendaraan dalam keadaan kosong, petugas SPBU tidak memiliki bukti bahwa kendaraan tersebut tengah melakukan aktivitas industri atau distribusi komoditas besar, sehingga sulit untuk menolak permintaan pengisian.

Pandangan tersebut tentu menimbulkan perbandingan dengan semangat regulasi yang menekankan ketepatan sasaran subsidi. Dalam perspektif hukum, parameter utama bukan hanya kondisi kendaraan saat itu, tetapi peruntukan dan kepemilikan kendaraan serta jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Jika kendaraan tersebut secara administratif terdaftar sebagai armada perusahaan pertambangan atau perkebunan, maka penggunaan solar subsidi berpotensi bertentangan dengan ketentuan meskipun sedang tidak membawa muatan.

Kondisi inilah yang memunculkan celah interpretasi di lapangan. Tanpa sistem verifikasi digital atau identifikasi kendaraan berbasis data terpadu, petugas SPBU kerap berada dalam posisi dilematis antara menjalankan aturan dan menghadapi tekanan konsumen. Di sisi lain, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak.

Insiden di SPBU KM 5 Pangkalan Kerinci Barat menjadi refleksi penting bagi pengelola SPBU dan aparat pengawas. Transparansi harga, kepatuhan terhadap regulasi distribusi, serta profesionalitas dalam menghadapi konfirmasi publik merupakan hal mendasar yang tidak bisa ditawar.

Ketegasan aturan mengenai kendaraan bersumbu banyak dan peruntukan usaha harus disosialisasikan secara jelas agar tidak terjadi multitafsir di lapangan, sehingga subsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.|| TIM