Penulis: Darman Natuna

Esiwa, Nias Utara, Yutelnews.com || Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias Utara supaya segera turun Juknis Pilkades. “Ucap Ketua Team Libas Nisut kepada awak media di Ruang kerjanya di Esiwa , Rabu 20/08/2025.

“Lanjut Bung Kharisman Gea kepada pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepada Desa di Kabupaten Nias Utara dikarenakan warga sudah jenuh menunggu juknis pelaksanaan Pilkades yang pernah di rencanakan tahun 2025.

“Dengan adanya pemilihan kepala desa di setiap desa di Kabupaten Nias Utara, maka pasti adanya perubahan kepemimpinan di setiap Desa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa,” Tegas Kharisman Gea

Menurutnya, sangat tidak setuju bila kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya 1 November 2023 hingga 31 Januari 2024 untuk diperpanjang untuk kembali menjadi memimpin desa atau di tugaskan Pj. Kepala Desa. Bila memungkinkan dibatalkan surat edaran perpanjang masa jabatan Kades tersebut.

“Supaya hal ini merupakan aspirasi kami selaku Pimpinan Organisasi Masyarakat Nias Utara, Saya
berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi tentang Pilkades sehingga dapat terlaksana di setiap Desa di Wilayah Kabupaten Nias Utara.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa (Kades). SE tersebut mengatur langkah lanjutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sejumlah rekomendasi terkait masa jabatan Kades yang berakhir antara 1 November 2023 hingga 31 Januari 2024.

Dalam Surat Edaran tersebuat yang ditandatangani pada 31 Juli 2025 itu, pemerintah pusat meminta kepala daerah segera menindaklanjuti pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kades maksimal selama dua tahun.

“Ujar Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Utara A’aroo Zalukhu kepada Yutelnews.com mengatakan bahwa desa yang berakhir masa jabatan kepala desa periode 27 Desember 2023 sebanyak 51 desa, namun kepala desa dari 12 desa di Nias Utara tidak menjalankan tugas dikarenakan 3 orang meninggal dunia, 2 orang tidak berdomisili di desa, 4 orang mengundurkan diri dan 3 orang diberhentikan sehingga hanya 39 kepala desa yang akan di kukuhkan untuk diperpanjang masa jabatannya.

Ucap Sekdis DPMD kabupaten Nias Utara Sukemi Harefa menyampaikan bahwa bila di aktifkan Kepala Desa yang Definitif dalam tahun 2025 ini anggaran belum Tersedia hanya anggaran tunjangan PJ Kades yang sudah ditetapkan.

Lanjut Sekdis di ruang kerjanya mengatakan dari mana Gaji Kades yang aktifkan kembali Pak Bupati Nias Utara Tahun 2025 namun sudah kita Surati Mendagri minta supaya di pertimbangkan.

Emanuely Ya’aman Gea

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Dugaan penyalahgunaan Dana BOS dan penggunaan kop surat resmi Dinas Pendidikan dalam dokumen pinjaman di SMPN 1 Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, menuai perhatian serius dari kalangan akademisi.

Seorang Akademisi yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM Cecep Darmawan menegaskan kasus ini tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung harus segera turun tangan.

“Ya, jadi kasus ini mestinya menjadi perhatian ya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kalau benar gitu kepala sekolah melakukan tindakan seperti tadi maka ini harus ada tindakan dari dinas. Setidak-tidaknya misalnya klarifikasi, benar nggak kejadian itu. Apalagi itu menyangkut soal anggaran negara, kedua soal kinerja,” ujar Cecep saat dimintai tanggapan pada wartawan , Minggu (23/8/2025).

Cecep mengingatkan, bila masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

“Sebab yang dirugikan nanti pelayanan publik ya, layanan pendidikan. Nah kalau dibiarkan artinya ini ada proses pengabeyan dinas, karena bukankah dinas juga punya pengawas di situ, punya aparat pengawas yang mestinya melakukan semacam tugas pengawasan yang memungkinkan kalau ada pelanggaran itu diproses dengan baik. Jangan dibiarkan,” Tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Cecep Darmawan menilai kasus yang melibatkan kepala sekolah SMPN 1 Pameungpeuk harus segera dituntaskan agar manajemen sekolah tidak terganggu.

“Oleh karena itu kasus yang menyangkut kepala sekolah SMP Negeri 1 Pameungpeuk ini harus segera diselesaikan. Kita khawatir nanti karena tidak berjalan dengan baik ya unsur manajemen kepala sekolah nanti pastikan sedikit banyak layanan kepada siswa akan terganggu, layanan terhadap masyarakat juga terganggu. Itu poinnya. Jadi sekali lagi, dinas pendidikan harus turun tangan, nggak boleh diam,” pungkasnya.

Yans.

Jakarta – yutelnews.com ||
Wajah dan tampilan organisasi wartawan counter Polri yang baru disuport pendiri terdiri dari para petinggi di Mabes Polri yang dibentuk dengan profesional dengan Jurnalis handal, adapun nama dan wajah baru bernama “Persatuan Wartawan Fast Repson Indonesia”

Dian Surahman selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Fast Respon Indonesia menyampaikan ” kita membentuk wajah baru organisasi Persatuan Wartawan Fast Respon Indonesia sesuai instruksi Para pendiri dan pembina serta penasehat yang terdiri dari para petinggi Mabes Polri

” Beliau meminta data base seluruh Media yang tergabung dengan Persatuan Wartawan Fast Repson Indonesia serta legalitas dan manajemen dari PW FRI (22/08)

Alhamdulillah semua telah kita tunjukkan dan beliau para pembina sangat puas atas laporan kita

Disampaikan bahwa yang tergabung pada PW FRI yang media dan jurnalis yang solid saja , jangan dipaksa , biarkan seleksi alam yang bekerja

Intinya Persatuan Wartawan Fast Respon Indonesia merupakan persatuan wartawan yang solid untuk menjaga Polri , dan sangat disuportz harapan beliau tetap semangat , solid untuk Polri dan tunjukkan profesionalisme, selebihnya selalu support setiap kegiatan PW FRI, dan Alhamdulillah seluruh anggota semua solid untuk menjaga maruah Polri ” ungkap Dian Surahman.|| AS

Yutelnews.com – Warga Sedanau dibuat bingung dengan janji perbaikan jalan rusak yang hingga kini tak kunjung terealisasi. Padahal, Bupati Natuna Cen Sui Lan sebelumnya sudah memastikan penggunaan anggaran darurat untuk memperbaiki jalan utama Sedanau.

Namun sampai saat ini, perbaikan belum dilakukan. Raja Agus dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) saat ditemui di salah satu warung kopi di Sedanau, Selasa (20/8/2025) sore, menyebut perbaikan jalan masih menunggu dimulainya pembangunan jalan lingkar Sedanau yang belum berjalan karena proses lelang proyek.

Pernyataan itu justru membuat warga heran, sebab penggunaan anggaran darurat seharusnya bisa segera dieksekusi tanpa menunggu proyek jalan lingkar. “Apa hubungannya anggaran darurat dengan proyek jalan lingkar yang masih menunggu hasil lelang?” ujar seorang warga dengan nada bingung.

Sebelumnya, Kabid Bina Marga Kabupaten Natuna sempat menyampaikan melalui telepon bahwa perbaikan akan dimulai 20 Agustus 2025. Namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda pengerjaan.

Kondisi jalan Sedanau semakin memprihatinkan. ED, warga setempat, mengungkapkan saat kendaraan Tosa bermuatan berat melintas, jalan terasa bergoyang dan rawan membahayakan pengguna jalan. Bahkan, warga mencatat sudah terjadi dua kali kecelakaan di lokasi tersebut meski belum menelan korban jiwa.

Fakta adanya kecelakaan ini seharusnya sudah cukup menjadi dasar penggunaan anggaran darurat. Hal itu sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan untuk keadaan darurat yang mengancam keselamatan masyarakat. Aturan tersebut diperjelas dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa BTT dapat langsung dicairkan paling lambat satu hari kerja setelah penetapan status darurat oleh kepala daerah.

Dengan demikian, warga menilai kondisi jalan Sedanau yang sudah memakan korban kecelakaan jelas masuk kategori darurat dan seharusnya segera ditangani tanpa menunggu proyek jalan lingkar.

Masyarakat Sedanau berharap pemerintah segera turun tangan dan tidak lagi menunda. “Harapan kami jangan sampai janji ini hanya sekadar wacana. Jalan rusak ini sudah sangat mendesak untuk diperbaiki, bukan hanya dibicarakan,” tutup seorang warga.

Red: Darmansyah