Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, S.IP., P.S.C. Ajak Nelayan Sedanau Bersatu Jaga Laut Natuna

YUTELNEWS.com
Sedanau, Bunguran Barat – Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, S.IP., P.S.C., dalam kunjungan kerja ke Posal Sedanau yang berada di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, pada Jumat (26/9/2025) pukul 15.20 WIB hingga selesai, menyempatkan diri bersilaturahmi dengan komunitas nelayan Sedanau.

Kedatangannya bersama jajaran Posal Sedanau dan didampingi tokoh masyarakat setempat, di antaranya Pak Nato, disambut antusias oleh para nelayan. Dalam pertemuan santai tersebut, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, S.IP., P.S.C., memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan pentingnya menjaga wilayah maritim Natuna yang juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya.

“Kita harus saling bekerjasama agar komunikasi tetap terjalin dengan baik. Di beberapa daerah luar Natuna ada praktik penangkapan ikan yang salah, itu tetap saya tindak tegas. Untuk nelayan Sedanau, saya berharap jangan sampai ada yang melakukan hal demikian. Mari kita jaga laut kita bersama agar ekosistem tetap terpelihara dan bisa dinikmati anak cucu kita ke depan,” tegasnya.

Dalam dialog, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi mereka. Dedek, salah seorang nelayan, menanyakan soal koordinat batas zona tangkap agar kapal asing tidak lagi masuk ke perairan Indonesia. Ia berharap kapal luar, seperti dari Vietnam, tidak lagi berkeliaran di laut Natuna.

Hal senada disampaikan Bahari, Ketua Nelayan Sedanau, yang meminta perhatian serius agar laut Natuna tetap bersih dan tidak ada pelanggaran zona tangkap.
“Nelayan kecil di Sedanau sangat terganggu dengan kehadiran kapal besar dari luar yang menggunakan alat tangkap modern dan melanggar batas zona. Kami hanya mengandalkan alat manual, sehingga hasil tangkapan jelas berkurang akibat praktik semacam itu,” ungkapnya.

Tokoh masyarakat Pak Nato juga menyuarakan kegelisahan yang sama. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi nelayan kecil di Sedanau agar tidak terganggu dengan kehadiran kapal besar dari luar.
“Sebagai nelayan kecil, kami hanya mengandalkan peralatan sederhana. Harapan kami, atas kerja sama semua pihak, laut kita bisa tetap terjaga dari praktik illegal fishing yang melanggar batas zona. Dengan begitu, keberlangsungan hidup nelayan kecil tetap terlindungi ke depan,” ujarnya penuh empati.

Sementara itu, Jamal, seorang nelayan bagan, menanggapi masukan Danlanal agar nelayan Sedanau bisa memiliki kapal besar seperti kapal luar. Menurutnya, hal itu sangat sulit diwujudkan oleh nelayan kecil.
“Sebagai nelayan bagan, jangankan membeli kapal besar, untuk membangun bagan saja kami harus berutang ke bank. Sedangkan kapal-kapal besar yang beroperasi di laut Natuna itu umumnya milik pengusaha yang punya modal dan perusahaan. Jadi tidak mungkin kami bisa menyaingi mereka,” ucapnya.

Adapun Raja Agus, yang juga tergabung dalam TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Sedanau, turut menyuarakan pendapatnya di sela-sela kunjungan tersebut. Ia berharap pemerintah bersama TNI AL dapat menghadirkan langkah nyata untuk menertibkan kapal-kapal luar yang kerap mencuri ikan di laut Natuna.
“Persoalan kapal asing ini sudah lama meresahkan nelayan Sedanau. Kami berharap ada solusi konkret agar laut kita kembali aman, sehingga nelayan kecil bisa bekerja dengan tenang,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, S. IP., P.S.C., menegaskan bahwa TNI AL akan terus hadir bersama nelayan dalam menjaga kedaulatan laut. Ia juga memahami keterbatasan nelayan kecil dalam memiliki armada besar.
“Kapal besar memang membutuhkan modal besar, dan itu bukan tanggung jawab pribadi nelayan kecil. Yang terpenting, nelayan tetap fokus menjaga aturan dan tidak terjebak pada praktik yang merugikan laut kita sendiri,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Danlanal Ranai juga menyampaikan harapannya agar ke depan nelayan Natuna bisa semakin kompak dan bersatu, bukan hanya menghadapi ancaman kapal asing, tetapi juga membangun solidaritas sesama anak bangsa.
“Mari kita sama-sama menjaga laut ini, dan saya berharap jangan saling memusuhi sesama nelayan dari daerah luar yang masih bagian dari NKRI. Kalau perlu, kita ajak mereka bekerjasama dengan nelayan lokal, saling mengisi dan berbagi pengalaman satu sama lain,” tutup Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, S.IP., P.S.C.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bagian dari program Danlanal untuk memperkuat pengawasan maritim serta membangun sinergi dengan masyarakat pesisir dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Red: Darmansyah Kabiro Natuna Yutelnews.com

Garut Kampung Kedua Pangdam III/Slw

Garut,JabarYUTELNEWS com|| Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah III/Siliwangi Ny. Riri Kosasih, melaksanakan kunjungan kerja ke Korem 062/Tarumanagara, Kabupaten Garut, Kamis (25/09/2025). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aster Kasdam III/Siliwangi serta Kapendam III/Siliwangi.

Dalam arahannya, Pangdam III/Siliwangi menyampaikan rasa syukur dapat kembali hadir di Garut yang disebutnya sebagai kampung kedua serta menegaskan pentingnya prajurit dan keluarga besar TNI untuk melaksanakan tugas pokok dengan penuh profesionalisme, tulus, dan ikhlas, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

“Setiap pekerjaan pasti ada hambatan, tetapi jika dilaksanakan dengan hati yang tulus dan diniatkan sebagai ibadah, maka Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan jalan kemudahan,” pesan Pangdam

Mayjen TNI Kosasih menekankan agar Sikap profesional dan religius harus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Prajurit harus mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Kodam III/Siliwangi.

“Keberhasilan seorang prajurit tidak lepas dari dukungan istri dan keluarga. Maka hargai dan sayangi istri kita, karena sesungguhnya laki-laki adalah pelindung bagi perempuan,” tegas Pangdam.

Waspadai praktik judi online dan pinjaman online ilegal dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan.

Pada kesempatan tersebut Pangdam menyampaikan filosofi nilai-nilai luhur Siliwangi seperti Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga nama baik diri, keluarga, dan satuan.

“Syukuri apa yang kita miliki, jalani tugas dengan semangat, dan pegang teguh amanah yang diberikan. Jabatan hanyalah sementara, tetapi pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan rakyat harus selalu menjadi yang utama,” pungkas Pangdam. (Pendam III/Siliwangi).

(Yans.)

200 Ribu Jiwa Warga Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Bandung

Bandung –YUTELNEWS com|| Di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjamin 200 ribu jiwa warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Kelompok masyarakat penerima manfaat program ini di antaranya sopir angkot, pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, kusir delman, pengayuh becak, pengurus RT dan RW, aparat desa, serta kader PKK hingga tingkat desa.

“Ini merupakan bentuk dukungan Pemkab Bandung terhadap program kerja Presiden Prabowo Subianto, selain juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS itu dalam sambutannya pada acara Penyerahan Petikan Keputusan Bupati Bandung tentang Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 serta Pengambilan Sumpah dan Janji ASN di Lingkungan Pemkab Bandung, di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kamis (25/9/2025) pagi.

Kang DS menjelaskan, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja formal maupun informal. Dalam hal ini, Pemkab Bandung telah melakukan langkah nyata, di antaranya dengan mendaftarkan ratusan ribu warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Selain itu, Pemkab Bandung juga meningkatkan insentif bagi perangkat kewilayahan, di antaranya Ketua RW yang kini menerima Rp900 ribu setiap tiga bulan dan Ketua RT menerima Rp750 ribu.

Upaya lainnya adalah dengan mendaftarkan 87 ribu petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan terhadap risiko kerja di sektor pertanian, serta memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku transportasi tradisional agar lebih tenang dalam bekerja.

“Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas perlindungan sosial, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera),” pungkas Kang DS.

(Yans.)

200 Ribu Jiwa Warga Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Bandung

  1. Bandung –YUTELNEWS com|| Di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjamin 200 ribu jiwa warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.
Kelompok masyarakat penerima manfaat program ini di antaranya sopir angkot, pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, kusir delman, pengayuh becak, pengurus RT dan RW, aparat desa, serta kader PKK hingga tingkat desa.
“Ini merupakan bentuk dukungan Pemkab Bandung terhadap program kerja Presiden Prabowo Subianto, selain juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS itu dalam sambutannya pada acara Penyerahan Petikan Keputusan Bupati Bandung tentang Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 serta Pengambilan Sumpah dan Janji ASN di Lingkungan Pemkab Bandung, di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kamis (25/9/2025) pagi.
Kang DS menjelaskan, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja formal maupun informal. Dalam hal ini, Pemkab Bandung telah melakukan langkah nyata, di antaranya dengan mendaftarkan ratusan ribu warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Selain itu, Pemkab Bandung juga meningkatkan insentif bagi perangkat kewilayahan, di antaranya Ketua RW yang kini menerima Rp900 ribu setiap tiga bulan dan Ketua RT menerima Rp750 ribu.
Upaya lainnya adalah dengan mendaftarkan 87 ribu petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan terhadap risiko kerja di sektor pertanian, serta memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku transportasi tradisional agar lebih tenang dalam bekerja.
“Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas perlindungan sosial, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera),” pungkas Kang DS.
(Yans.)

TB Kelenjar Derita Syamsuddin, ALPENA Ajak Warga Natuna Bergerak Bersama

NatunaYUTELNEWS.com
Sedanau, 25 September 2025 —
Aliansi Peduli Natuna (ALPENA) yang dipimpin oleh Rahayu Christinawati melakukan kunjungan sosial ke Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kamis (25/9). Kunjungan tersebut ditujukan untuk memberikan perhatian khusus kepada Syamsuddin, warga Kelurahan Sedanau, Jalan Pusara RT 03 RW 04, seorang pegawai honorer kantor Camat Bunguran Barat yang tengah berjuang melawan penyakit serius.

Syamsuddin didiagnosa menderita A18-2 Tuberculous Peripheral Lymphadenopathy atau yang lebih dikenal dengan TB Kelenjar, yaitu penyakit TBC yang menyerang kelenjar getah bening. Kondisi ini ditandai dengan pembengkakan pada leher, nyeri, serta melemahkan kondisi tubuh. Sejak tahun 2023, Syamsuddin telah menjalani operasi di RS Awal Bros Batam akibat pembengkakan pada leher bagian kanan.

Usai operasi tersebut, Syamsuddin sebenarnya diwajibkan menjalani kontrol lanjutan untuk memastikan pemulihan berjalan baik. Namun karena keterbatasan ekonomi serta faktor geografis yang sulit, kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan. Dari Sedanau menuju Batam melalui jalur laut membutuhkan waktu hingga dua hari perjalanan, sementara jalur udara yang hanya memakan waktu sekitar satu jam tidak mampu ia tempuh karena keterbatasan biaya.

Akibat kondisi ini, penyakit Syamsuddin kembali kambuh pada Agustus 2025 dengan pembengkakan di sisi kiri leher yang semakin membesar hingga September.

“Tujuan ALPENA adalah membantu proses tindak lanjut pengobatan Syamsuddin, mulai dari rujukan ke RSUD Natuna hingga kembali ke RS Awal Bros Batam untuk operasi dan selanjutnya menjalani kemoterapi dua kali dalam sebulan,” ungkap Rahayu.

Dalam kunjungan tersebut, Rahayu bersama tim juga menyampaikan perihal izin dinas Syamsuddin kepada pihak Kecamatan Bunguran Barat. Pertemuan dilaksanakan sekitar pukul 13.45 WIB dan diterima langsung oleh Sekcam Bunguran Barat, Said Sukrillah, S.Pd.I., didampingi Kasi PMD (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kecamatan Bunguran Barat, Hadi Suarsa.

Sekcam Said Sukrillah menegaskan bahwa pihak kecamatan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, khususnya melalui BKPSDM dan Dinas Kesehatan, agar mekanisme izin dinas serta proses rujukan medis Syamsuddin dapat berjalan sesuai aturan dan tidak terkendala waktu.

Keterangan serupa juga disampaikan dr. Ari, dokter Puskesmas Sedanau, saat bertemu Rahayu pada hari yang sama. Menurut dr. Ari, kondisi Syamsuddin sudah mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan operasi segera.

Berdasarkan koordinasi, Syamsuddin akan dirujuk terlebih dahulu ke RSUD Natuna untuk perawatan awal, sebelum kemudian diteruskan ke RS Awal Bros Batam hingga proses pengobatan tuntas.

Selain itu, ALPENA bersama pihak terkait di Sedanau berencana menggelar donasi dan penggalangan dana guna membantu biaya operasional pengobatan Syamsuddin. Kegiatan ini akan berlangsung dalam dua hari ke depan.

Dukungan pemerintah kecamatan Bunguran Barat sangat besar terhadap aksi sosial ALPENA ini. “Harapan kita bersama, semoga segala urusan dimudahkan, dan saudara kita Syamsuddin dapat segera sembuh,” ujar Rahayu.

Dengan suara bergetar, Syamsuddin menyampaikan ucapan terima kasih saat diwawancarai awak media Yutelnews.
“Terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah peduli. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Saya berharap bisa sembuh, agar bisa kembali bekerja dan mengabdi untuk masyarakat,” ungkap Syamsuddin.

Bagi masyarakat yang ingin membantu secara langsung, donasi dapat disalurkan melalui rekening pribadi Syamsuddin:
Bank BPD Kepri, Nomor Rekening: 152 21 00816, a.n. Syamsuddin.

Setiap uluran tangan, sekecil apa pun, akan sangat berarti untuk meringankan beban biaya pengobatan dan memberi harapan kesembuhan bagi beliau. Mari bersama kita wujudkan kepedulian nyata untuk sesama.

Red: Darmansyah Kabiro Natuna Yutelnews.com

Kang DS Sebut Data Kerentanan Pangan Untuk Memberikan Perhatian Kepada Masyarakat

BANDUNGYUTELNEWS com|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung gelar sosialisasi peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA/Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Hotel Grand Sunshine Kecamatan Soreang,pada Rabu (24/09/2025).

Sosialisasi ini diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama turut menyampaikan paparannya terkait sosialisasi peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Bupati Dadang mengatakan pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, lurah, maupun Puskesos di Kabupaten Bandung.

“Jangan sampai tidak tahu kondisi lapangan. Untuk itu dalam pelaksanaan sosialisasi peta ketahanan pangan ini, diharapkan setiap desa menyampaikan informasi mana kategori sangat rentan dan seterusnya. Dengan klasifikasi satu sampai enam, dan ini tidak keluar dari desil 1,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna usai menghadiri sosialisasi tersebut.

Kang DS menyebutkan desil satu ini sudah menggambarkan kategori miskin ekstrem itu di antaranya masyarakat yang masuk peta ketahanan dan kerentanan pangan.

“Peta ketahanan pangan ini penting untuk data base, yang masuk aplikasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Setelah diketahui dan datanya lengkap, lanjut Bupati Bedas, pemerintah kemudian menganggarkan untuk apa yang harus dilakukan dan kaji.

“Alhamdulillah, selama empat tahun terkahir ini, kita sudah membangun 29.327 rumah melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan masih menyisakan sekitar 10.000 unit lagi,” jelasnya.

Ia menegaskan data kerentanan pangan ini salah satu bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

“Akhir dari perjuangan itu, bagaimana supaya masyarakat itu tidak rentan pangan lagi. Kita berharap desil satu ini naik kelas, ini yang kita lakukan. Untuk itu, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Bupati Kang DS menyebutkan ada sebanyak 28 desa di Kabupaten Bandung yang masuk peta kerawanan pangan. Tetapi sebenarnya semua desa juga ada, masyarakat masuk kategori rawan.

Sementara itu, Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan bahwa kegiatan diseminasi hasil FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat kebijakan daerah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan jumlah peserta yang
hadir sebanyak 210 orang terdiri dari perangkat daerah, kecamatan dan desa.

“FSVA merupakan alat analisis berbasis data spasial dan indikator yang digunakan untuk memetakan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan di setiap wilayah hingga tingkat kecamatan dan desa,” kata Uka Suska.

Dijelaskan Uka Suska, dasar hukum penyusunan FSVA ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan, pasal 1 ayat (1): Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau.

Pasal 3: Menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mewujudkan
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 12 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap ketahanan pangan.

Pasal 17: Mendorong penggunaan data dan informasi ketahanan pangan dalam pengambilan kebijakan.

Peraturan Badan Pangan Nasional (PerBadan) No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan ini adalah pedoman paling spesifik yang mengatur bagaimana FSVA harus disusun, termasuk aspek-ketentuan umum, metodologi, pelaksanaan, penyebarluasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, pendanaan dan pelaporan.

Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Nasional.
Menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penguatan ketahanan pangan berbasis data dan peta wilayah rentan pangan.

Penyusunan FSVA didasarkan pada tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu pertama ketersediaan pangan, kedua akses terhadap pangan, dan ketiga pemanfaatan pangan.

Melalui pemetaan ini, kita dapat melihat secara objektif wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan pangan tinggi, sedang, maupun rendah, sehingga menjadi dasar untuk kebijakan intervensi secara tepat sasaran,” kata Uka Suska.

Pada tahun ini, ia telah melakukan beberapa tahapan kegiatan, antara lain pengumpulan data dari berbagai sumber (BPS, OPD terkait, dan data lapangan). Analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.

Pemetaan wilayah rentan rawan pangan menggunakan sistem informasi geospasial.

“Koordinasi dan validasi dengan dinas dan pihak terkait di lapangan.
Dan hari ini, diseminasi hasil FSVA kepada seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Dari hasil analisis FSVA Kabupaten Bandung tahun 2025, Uka Suska menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan dan desa yang termasuk dalam kategori rentan
terhadap kerawanan pangan, terutama karena faktor geografis, aksesibilitas, dan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, lanjutnya, ada pula tren positif di beberapa wilayah yang menunjukkan peningkatan ketahanan pangan, sebagai hasil dari intervensi program yang dilakukan
secara berkelanjutan.

“Kami berharap hasil FSVA ini dapat menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan daerah, perencanaan program lintas sektor, serta penentuan lokasi prioritas intervensi, baik dalam skala daerah maupun melalui dukungan provinsi dan pusat,” katanya

Pada kesempatan ini juga Uka Suska turut melaporkan peran Dispakan dalam mendukung program prioritas nasional. Pertama, dalam rangka mendukung ekosistem percepatan program MBG (Makan Bergizi Gratis), sesuai dengan Tusi.

Dispakan melakukan pengawasan keamanan pangan bahan baku yang digunakan SPPG (Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi) melalui
pengujian keamanan pangan rapid test.

Pengawasan penerapan sanitasi higienis di gudang pangan segar SPPG. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan segar. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan protein ikan di 361 SPPG dengan total kebutuhan 81.225 kg/hari, produksi saat ini baru 28.960 kg/hari.

“Kami mohon arahan Bapak Bupati
untuk menambah 418 kelompok wira usaha baru sektor perikanan dengan anggaran Rp 6,27 miliar,” harapnya.

Uka Suska mengatakan, Dispakan telah mengintervensi keluarga risiko stunting di 28 desa lokus stunting sebagai
bagian dari program konvergensi penanggulangan stunting.

Dispakan, katanya, “Kami siap merekomendasikan kerjasama Koperasi Desa Merah Putih dengan Bulog dalam penyediaan bahan pangan strategis.

Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, koordinasi dengan Dinas Sosial sudah dilaksanakan untuk intervensi masyarakat pada desil 1 dan 2.

“Dispakan juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mendukung masyarakat terdampak inflasi seperti ojek, becak, kusir delman, dan sopir angkot,” pungkasnya.**

 

Yans.

Ngopi Santai, Kadis Damkar Bocorkan Rencana Pembangunan Pos Pemadam di Sedanau

YUTELNEWS.com – Sedanau, Natuna
Suasana santai di sebuah warung kopi di Sedanau pada Rabu (24/9/2025) sekitar pukul 14.30 WIB mendadak berubah menjadi ruang diskusi ringan seputar penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Natuna, Syawal, yang kebetulan hadir, berbincang langsung dengan masyarakat terkait langkah-langkah pasca musibah kebakaran pada 12 September 2025 lalu.

Syawal yang didampingi Raja Agus, anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Bupati Natuna Cen Sui Lan, mengungkapkan rencana strategis pembangunan fasilitas pemadam kebakaran khususnya di kawasan pasar Sedanau.

Ia menegaskan, Damkar Natuna dalam waktu dekat akan merealisasikan pemasangan sejumlah titik hidran di pusat pasar, mengingat lokasi tersebut sangat rawan terhadap potensi kebakaran. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan pembangunan pos sektor pemadam kebakaran di Sedanau, lengkap dengan sarana pendukung serta personel yang siap siaga.

“Harapan kita, dengan adanya pos sektor lengkap dengan fasilitas pemadam, Sedanau bisa lebih aman dan cepat tertangani jika terjadi musibah kebakaran,” ujar Syawal.

Apresiasi pun datang dari warga. Sabai, salah seorang masyarakat yang hadir, menyampaikan dukungan penuh atas rencana tersebut.

“Kami masyarakat tentu sangat mendukung kalau rencana pos Damkar ini jadi. Musibah kemarin membuat kami sadar betapa pentingnya ada tim pemadam yang dekat dan siap siaga. Semoga cepat terealisasi,” ucapnya.

Syawal menambahkan, program ini tidak hanya sebatas pembangunan fasilitas. Ke depan, Damkar Natuna juga akan menggelar simulasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran bagi masyarakat serta pelaku usaha di kawasan pasar Sedanau. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi kebakaran.

Rencana tersebut disambut positif oleh warga lainnya yang hadir di warung kopi, karena dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan di kawasan padat aktivitas ekonomi seperti pasar Sedanau.

(Red: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com)

Dua Raperda, Bukti Komitmen Pemkab Bandung Bangun Ekonomi Inklusif

BANDUNGYUTELNEWS com|| Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tentang penyampaian nota pengantar Bupati Bandung terhadap usulan pembentukan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2025, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/09/2025).

Dalam sambutannya, Ali Syakieb menyampaikan dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja, dan Raperda tentang penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui BPR Kerta Raharia.

“Raperda pertama yang kami usulkan bertujuan untuk memperkuat permodalan BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah. Dengan dukungan modal yang lebih kokoh, kami berharap BPR dapat memperluas layanan perbankan, meningkatkan akses kredit bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara lebih kompetitif dan profesional,” ujar Ali Syakieb.

Sementara, pada Raperda Penyertaan Modal Non-Permanen dalam bentuk pinjaman dana bergulir melalui BPR Kerta Raharja, ditujukan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang mudah dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

“Skema ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada rentenir atau bank emok, serta menciptakan lapangan kerja baru,” kata Wakil Bupati Bandung.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan bahwa kedua Raperda ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bandung dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi usia rapat paripurna mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan analisis oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), baik dari sisi kajian Investasi, Naskah Akademik, Draf Raperda, sehingga layak untuk dibahas lebih sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk selanjutnya setelah rapat paripurna tadi pembahasan akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran.

“Kami pimpinan DPRD mengapresiasi program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini. Namun tentunya kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyertaan modal maupun dana bergulir ke BPR Kertaraharja dan Lembaga Keuangan Bank,” tutur Renie.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penambahan modal ini dapat memperkuat operasional BPR, mendukung inklusi keuangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu dapat meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.

Pada pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung itu, turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung beserta para Anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Sekda Kabupaten Bandung, para kepala Dinas/Kepala Badan, para camat dan pihak lainnya.**

Yans.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tegaskan Kewajiban Penyelesaian Utang PT Cahaya Frozen kepada PT BDS

JAKARTAYUTELNEWS com|| Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Bandung Daya Sentosa (BDS) terhadap PT Cahaya Frozen Raya, pada sidang putusan Senin (22/9/2025).

Putusan ini menjadi penegasan hukum yang kuat atas adanya hubungan utang piutang antara kedua perusahaan.

Dalam sidang dengan nomor perkara 245/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim telah meninjau seluruh fakta dan bukti yang diajukan oleh pemohon. Hasilnya, pengadilan menyatakan bahwa PT Cahaya Frozen Raya berada dalam kondisi PKPU Sementara selama 45 hari.

Putusan ini juga menunjuk Bapak Faisal, S.H., M.H., seorang Hakim Pengawas yang kompeten, untuk mengawasi seluruh proses PKPU.

Kuasa hukum PT BDS Rahmat Setiabudi, S.H, M.H, menyampaikan rasa syukurnya atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut.

“Kami sangat menghargai keputusan majelis hakim yang telah melihat permasalahan ini secara jernih dan adil,” ujar Rahmat dalam keterangan resminya,pada Selasa (23/09/2025).

Menurutnya, putusan ini bukan sekadar kemenangan, melainkan juga bukti bahwa sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi pihak yang memiliki piutang sah.

“Ini menegaskan bahwa ada kewajiban utang yang harus diselesaikan oleh PT Cahaya Frozen Raya kepada PT BDS,” ungkap Rahmat.

Rahmat menyatakan proses hukum ini diambil oleh PT BDS setelah serangkaian upaya persuasif dan penagihan yang tidak membuahkan hasil.

“Kami telah berulang kali mencoba berkomunikasi dan mencari jalan keluar, tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa PT BDS berharap proses PKPU ini dapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan menghindari proses kepailitan yang lebih kompleks.

“Melalui proses PKPU ini, kami berharap PT Cahaya Frozen Raya menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya,” tambah Rahmat.

PT BDS Jamin Pembayaran pada Vendor dan Pemasok

Terkait putusan tersebut, PT BDS juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh vendor dan pemasoknya. Manajemen menegaskan seluruh kewajiban akan dipenuhi.

“Kami memahami kekhawatiran yang mungkin timbul. Namun, kami ingin memastikan bahwa PT BDS menjamin seluruh pembayaran akan tetap dipenuhi,” tegas Rahmat.

Ia menjelaskan, proses PKPU ini adalah langkah strategis untuk mengamankan piutang besar yang menjadi hak PT BDS. Dana yang berhasil dipulihkan dari proses ini akan digunakan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan likuiditas tetap terjaga.

“Kami berjanji bahwa dana yang kami tagih akan sangat membantu kami dalam memenuhi kewajiban kepada Anda, para mitra kami yang setia,” tambahnya.

PT BDS secara khusus mengimbau para vendor dan pemasoknya untuk bersabar dan tetap tenang. Perusahaan berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan akan terus memberikan informasi terkini.

“Mari kita hadapi proses ini bersama-sama dengan optimisme. Kami yakin, dengan putusan ini, kami berada di jalur yang benar untuk mengamankan keuangan perusahaan dan memastikan kelangsungan kerja sama kita di masa depan,” tutup Rahmat. (**)

 

Yans.

Gemakan Sholawat Nabi,Raih Berkah Maulid Bersama Gus Nurul Ibad di Tropodo

SIDOARJOYutelnews.com //Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Bani H. M. Khozin akan menggelar Gebyar Sholawat yang penuh makna dan keberkahan. Acara ini akan berlangsung pada Sabtu, 20 September 2025 pukul 19.00 WIB hingga selesai, bertempat di halaman rumah H. M. Khozin, Tropodo 1 RT 16 RW 02, Tropodo Waru, Sidoarjo.

Kegiatan ini akan menghadirkan Gus Nurul Ibad, pengasuh Pondok Pesantren Tsamrotu Huda Mojokerto, yang akan memimpin lantunan sholawat serta menyampaikan tausiyah penuh hikmah. Kehadiran beliau diharapkan dapat mempertebal iman, meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, serta memberikan pencerahan bagi jamaah yang hadir.

Selain menjadi momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antarwarga, menghidupkan syiar Islam, dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Keluarga besar Bani H. M. Khozin mengundang seluruh jamaah dan masyarakat sekitar untuk hadir bersama-sama menggemakan sholawat, demi meraih berkah dan meneladani akhlak mulia Baginda Nabi Muhammad SAW.
Basri

Anak Perbatasan dari SMKN 1 Bunguran Barat Natuna Kembali Berangkat Magang Luar Daerah, Dukungan Pemerintah Sangat Dinantikan

YUTELNEWS.com
Natuna – SMKN 1 Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna kembali memberangkatkan tiga siswa untuk mengikuti program magang luar daerah. Sebelumnya, beberapa siswa juga telah lebih dulu diberangkatkan pada bulan lalu. Program ini menjadi bagian dari upaya sekolah mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi dunia kerja sekaligus membuktikan bahwa anak-anak dari daerah perbatasan juga mampu bersaing di tingkat nasional.

Salah satu siswa berinisial AD mengungkapkan semangatnya meskipun harus menempuh perjalanan jauh dari pelosok Natuna. Dalam wawancaranya bersama awak yutelnews.com, ia menuturkan:

“Demi menuntut ilmu, kami harus siap menghadapi tantangan apa pun. Kami ingin menambah wawasan agar bisa berdaya saing dengan anak-anak di kota besar. Kami berasal dari pelosok Natuna, tapi kami juga ingin membanggakan daerah kami, bahkan Indonesia,” ujarnya penuh semangat.

Kepala SMKN 1 Bunguran Barat, Kasyifal Ghammi Thaib, menegaskan bahwa kegiatan magang bukanlah sekadar program tambahan, melainkan kewajiban yang harus dijalani seluruh siswa SMK.

 “Magang ini adalah kewajiban bagi seluruh siswa SMK, termasuk di sekolah kami. Dengan mengikuti magang, mereka bisa merasakan langsung dunia kerja sesuai jurusan masing-masing. Kami ingin membuktikan bahwa dari wilayah terluar sekalipun, anak-anak Natuna mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional,” tegasnya.

Lebih jauh, pihak sekolah juga berharap adanya dukungan serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan, agar program PKL luar kota ini mendapat perhatian lebih. Bantuan personil PKL dinilai sangat penting untuk segera dikeluarkan, sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa, terutama di daerah 3T seperti Natuna yang notabennya sangat minim keberadaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Dengan adanya program magang ini, diharapkan para siswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja nyata, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa percaya diri, membangun daya saing, serta membawa nama baik daerah hingga ke kancah nasional.

Red: Darmansyah
Kabiro Natuna Yutelnews.com

Setelah Bulan Lalu, Tiga Siswa SMKN 1 Bunguran Barat Kembali Diberangkatkan Magang

YUTELNEWS.com
Sedanau, 20 September 2025 – SMKN 1 Kecamatan Bunguran Barat kembali melepas tiga orang siswa untuk mengikuti program magang ke luar daerah, tepatnya di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, pada bulan lalu, beberapa siswa juga telah lebih dulu diberangkatkan untuk kegiatan serupa.

Ketiga siswa yang berangkat kali ini yakni Flora (Jurusan OTKP), Adit (Jurusan DKV), dan Rasya (Jurusan APHPI). Keberangkatan mereka didampingi oleh guru pendidik, Pak Ifqal, di bawah arahan Kepala Sekolah Kasyifal Ghammi Thaib, S.Com.

Para siswa diberangkatkan melalui KM Bukit Raya dari Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna menuju Pelabuhan Kijang, Tanjungpinang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Batam.

Program magang ke luar daerah ini menjadi langkah nyata SMKN 1 Bunguran Barat untuk membekali siswa-siswinya dengan pengalaman kerja yang lebih luas. Harapannya, para siswa tidak hanya siap bersaing di tingkat lokal, tetapi juga mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu siswa berinisial AD mengungkapkan semangatnya meskipun harus menempuh perjalanan jauh dari daerah perbatasan. Dalam wawancaranya bersama awak yutelnews.com, ia menyampaikan:

> “Demi menuntut ilmu, kami harus siap menghadapi tantangan apa pun. Kami ingin menambah wawasan agar bisa berdaya saing dengan anak-anak di kota besar. Kami berasal dari pelosok Natuna, tapi kami juga ingin membanggakan daerah kami, bahkan Indonesia,” ujarnya.

Kepala Sekolah, Kasyifal Ghammi Thaib, menegaskan bahwa magang bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan program wajib sekolah yang juga menjadi salah satu syarat penting kelulusan.

> “Magang ini adalah kewajiban bagi seluruh siswa SMK, termasuk di sekolah kami. Dengan mengikuti magang, mereka bisa merasakan langsung dunia kerja sesuai jurusan masing-masing. Kami ingin membuktikan bahwa dari wilayah terluar sekalipun, anak-anak Natuna mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional,” tegasnya.

Dengan semangat tersebut, SMKN 1 Bunguran Barat berharap program magang ini menjadi bekal berharga bagi para siswa untuk menggapai masa depan cerah, sekaligus membawa nama baik Natuna dan Indonesia di kancah yang lebih luas.

Red: Darmansyah Kabiro Natuna Yutelnews.com

Gedung Astaka Sedanau Ambruk, Usia 17 Tahun Dinilai Terlalu Singkat

YUTELNEWS.com
Sedanau, Natuna – Warga Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dikejutkan dengan robohnya Gedung Astaka pada Rabu, 17 September 2025. Bangunan yang berdiri sejak tahun 2007 itu ambruk bersamaan dengan curah hujan lebat yang mengguyur wilayah Sedanau.

Awak media Yutelnews mengonfirmasi peristiwa tersebut kepada pihak Kecamatan Bunguran Barat. Melalui sambungan telepon, pihak kecamatan berinisial DJ membenarkan bahwa gedung Astaka telah roboh. “Benar, Gedung Astaka roboh dua hari lalu ketika hujan deras melanda Sedanau,” ungkapnya.

Meski tidak ada korban jiwa karena bangunan dalam kondisi kosong, runtuhnya gedung Astaka tetap menimbulkan pertanyaan besar. Secara teknis, gedung publik dengan konstruksi sesuai standar seharusnya mampu bertahan 25 hingga 50 tahun. Fakta bahwa bangunan tersebut hanya berusia 17 tahun tetapi sudah roboh menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian pengerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun lemahnya pengawasan pembangunan.

Menurut hasil pengamatan awak media Yutelnews, peristiwa ini mengindikasikan adanya persoalan pada mutu konstruksi dan proses pengawasan proyek di masa lalu. Kondisi tersebut sejalan dengan sejumlah kasus infrastruktur di daerah yang cepat rusak karena tidak dibangun sesuai standar teknis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Natuna belum memberikan pernyataan resmi terkait runtuhnya Gedung Astaka di Kelurahan Sedanau. Namun, robohnya bangunan yang baru berusia 17 tahun ini jelas menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah. Transparansi dan evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan penyebab runtuhnya gedung tersebut, sekaligus mencegah hal serupa terulang.

Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada investigasi, tetapi juga menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperbaiki mutu pembangunan. Dengan demikian, setiap proyek infrastruktur di Natuna benar-benar kokoh, sesuai standar, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

Reporter: Darmansyah
Kabiro Natuna Yutelnews.com

Pernyataan Kadieli Gea Desa Meafu Waktu Kehadirannya Pada Rapat di Dinas PMD Kabupaten Nias Utara.

YUTELNEWS.com ||                              Meafu Nias Utara, 18/09/2025
Awak media Yutelnewe.com Kepulauan Nias Kharisman Gea menjumpai Kadieli Gea alias Ama Peni Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur, memberi Pernyataan kedatangannya pada rapat Dinas PMD Kabupaten Nias Utara tentang TK Harazaki di Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, Hari Senin 15/09/2025.

“Ucap Kadieli Gea alias Ama Peni bahwa kedatangan saya pada rapat tersebut diatas bahwa sebagai Pers menjalankan tugas jurnalistik dari Kaperwil Kepulauan Nias Media Indonesia Monitoring.com untuk melihat langsung perkembangan informasi tentang Anggaran TK Harazaki Tahun 2924 s/d 2025 TK Harazaki di Desa Meafu yang di laksanakan di Dinas PMD Kabupaten Nias Utara,” Tegasnya.

“Ujarnya Kadieli Gea menanggapi dalam Pemberitaan Media On Line MEDIAPOLISI.INF oleh saudara Eduard Lahagu bahwa”Terlihat jelas wajah alias Ama Peni mantan Kepala Desa Meafu saat berada di dalam ruangan rapat yang dilaksanakan, tanpa Identitas dan Kapasitas yang bersangkutan.

“Lanjut Kadieli Gea, aneh Kok wartawan nanya identitas dan Kapasitas Jurnalistik sesama wartawan serta tugas -tugas jurnalistik, harap di duga menghina sesama Jurnalistik, dengan ini di mohon kepada Pimpinan Dewan Pers Pusat untuk menertibkan/ mencabut surat Tugas dan KTA bernama Edward Lahagu dari MEDIAPOLISI.INFO serta memberitakan anggaran Paud TK Harazaki Desa Meafu tercatat di TA.2024 Rp.39.600.000 (Dalam Rilisannya) pada hal sesuai dengan juknispad APBD Desa Meafu TA. 2024 Rp.14.400.000 telah diberikakan kepada Pengelola TK Harazaki Desa Meafu dan sudah terealisasi, sama di TA.2025 jumlah Rp.14.400.000 belum di bayarkan berakhir kegiatan TK Harazaki Desa Meafu 31/12/2024 diduga memberikan informasi yang tidak benar kepada Publik, tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan.

(Kharisman Gea)

Tingkatkan Kualitas SDM Profesional, Bupati Bandung Lepas Peserta Retret ASN Gelombang Pertama

BandungYUTELNEWS.com|| Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung bakal mengikuti Retreat Transformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi terhadap Arah Kebijakan menuju Bandung Lebih Bedas.

Retret gelombang pertama kali ini yang diikuti puluhan perserta, dibuka dan dilepas Bupati Bandung Dadang Supriatna di Rumah Dinas Bupati, Kamis 18 September 2025.

Retret digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Pusdikajen Ditajenad) TNI AD. Retret gelombang pertama digelar di Pusdikajen, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat selama tiga hari empat malam.

Peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP)  Eselon II B dan Eselon III A Admisnistrator antara lain para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian (Kabag) dan para camat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, retret ASN ini penting dalam rangka peningkatan kapasitas ASN. Seperti yang sering ia sampaikan, bahwa untuk mempersiapkan visi Indonesia Emas 20245 ada 5 hal yang harus dipersiapkan.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Kedua, memperbaiki big data; ketiga, research and development; keempat, organisasi yang kuat; dan kelima, pengelolaan keuangan yang baik.

Bupati Bandung menyatakan, kelima hal yang sering sampaikan itu bukan sekada slogan. Menurutnya dibutuhkan kekompakan dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Bandung.

“Juga untuk update pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kapasitas, maka  pada hari ini dimulai retret untuk para ASN gelombang pertama yang pesertanya terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Admisnistrator. Kita adakan secara bertahap sampai nanti semua ASN Pemkab Bandung akan mengikuti retret ini,” kata bupati seusai memberikan arahan kepada peserta.

Bupati Dadang Supriatna lebih lanjut menjelaskan maksud retret ASN ini. Pertama, dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, sinergitas dan integritas serta meningkatkan inovasi dan kekompakan kerja sama.

“Karena dari retret ini nanti akan melahirkan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan agar bagaimana mensinkronisasi seluruh OPD dalam upaya mencapai visi misi Kabupaten Bandung yang dibutuhkan adanya kolaborasi,” jelas Bupati Kang DS.

Dengan demikian, visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (Bedas), maju dan berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045 dan 57 rencana aksi akan tercapai.

“Nanti di retret saya akan tes semuanya apakah sudah paham dengan visi misi termasuk rencana aksi ini,” ujarnya.

Termasuk untuk mensukseskan program pemerintah pusat terutama yang 3 program prioritas Presiden Prabowo untuk sinkronisasi di daerah. Karena itu kata Kang DS, Pemkab Bandung tengah fokus bagaimana memberikan pelatihan secara khusus, sehingga ASN betul betul profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Saya berharap seluruh peserta retret dapat berperan aktif menumbuhkan sinergi dan harmoninasi. Bukan hanya di dalam lingkungan kerja masing-masing, tapi juga antar organisasi, saling melengkapi dan menguatkan serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, efektif dan akuntabel serta komitmen dalam memajukan Kabupaten Bandung,” ucap Kang DS.(*)

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.