Yutelnews.com
Sedanau, Natuna – Sabtu 2 Agustus 2025 Warga Kecamatan Bunguran Barat, khususnya di Kelurahan Sedanau, terus mempertanyakan nasib Pelabuhan Ro-Ro yang hingga kini belum beroperasi secara reguler, meskipun proyek tersebut telah rampung secara fisik dan sempat dilakukan uji coba sandar oleh kapal KMP Bahtera Nusantara 01 pada akhir tahun 2024 lalu.
Pelabuhan yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini digadang-gadang akan menjadi pintu masuk transportasi logistik dan penumpang antar pulau yang lebih efisien. Namun kenyataan di lapangan justru berbeda. Hingga Agustus 2025, pelabuhan tersebut belum digunakan sebagaimana mestinya, dan aktivitas sandar kapal Ro-Ro belum berjalan secara berkala.
> “Roro memang pernah masuk pada bulan September 2024, itu pun hanya sebatas tahap uji coba. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan aktif kembali. Fasilitas sudah ada, tapi kapal tak pernah datang lagi,” ungkap salah seorang warga Sedanau kepada awak media.
Menurut informasi, pelabuhan tersebut sebenarnya telah difungsikan untuk kapal perintis seperti KM Sabuk Nusantara, namun fungsi utama sebagai pelabuhan sandar kapal Ro-Ro belum terwujud. Bahkan infrastruktur tambahan seperti terminal ruang tunggu penumpang dan tapak landasan kapal Ro-Ro telah dibangun, namun belum dimanfaatkan.
Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi dan kekecewaan masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda menyayangkan lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta tidak jelasnya status pengalihan aset yang menjadi penghambat pengoperasian pelabuhan.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kepri, Marzuki SH, juga sempat menyampaikan kritik keras terhadap proyek ini. Ia menyebut bahwa pembangunan pelabuhan tersebut berpotensi masuk dalam kategori “gagal fungsi”, karena menyerap anggaran besar namun tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
> “Kita tidak ingin pelabuhan ini hanya jadi pajangan. Harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan pelabuhan benar-benar beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya dalam sebuah pernyataan pers beberapa waktu lalu.
Di tengah kelesuan operasional tersebut, masyarakat Sedanau semakin aktif membicarakan dan mempertanyakan kejelasan pelabuhan Ro-Ro. Mereka mendesak pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab atas pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
> “Infrastruktur pelabuhan dibangun dari hasil pajak rakyat, maka seharusnya hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan biarkan mangkrak tanpa kejelasan. Kami butuh kejujuran dan kepastian, bukan janji,” ujar warga lainnya yang ditemui di lokasi pelabuhan.
Masyarakat berharap agar pemerintah tidak terus-menerus mengulur waktu dan segera memberikan jawaban resmi terkait status operasional pelabuhan Ro-Ro tersebut. Harapan publik ini menjadi bentuk kontrol sosial agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan tidak menjadi simbol proyek yang gagal fungsi.
Hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau maupun dari Pemerintah Kabupaten Natuna terkait tindak lanjut operasional Pelabuhan Ro-Ro Sedanau.
Reporter: Darmansyah
