Penulis: Darman Natuna

Yutelnews.com Alo’oa, Kec.Tuhemberua, Anggota DPRD Nias Utara Junianto Zega Dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyaksikan Pertandingan Bola Volly Putra Se-Kec. Sawo, Tuhemberua, Sitolu Ori yang diselenggarakan oleh PHBG Jemaat BNKP Alo’oa Resort 30 dalam rangka memperingati misi reformasi tahun 2025 yang digelar di Lapangan Bola Voli Desa Alo’oa Kec. Tuhemberua, Hari Minggu, 13 Juli 2025.

Bupati Nias Utara menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pertandingan Bola Volly yang selenggarakan oleh Panitia PHBG Jemaat BNKP Alo’oa Resort 30 dan berharap kegiatan ini bisa dijadikan sebagai kegiatan tahunan sehingga dapat menumbuhkan semangat olahraga ditengah-tengah masyarakat.

“Ujar Bupati supaya panitia dan seluruh masyarakat yang hadir agar dapat menciptakan suasana yang kondusif sehingga terhindar dari masalah-masalah karna kegiatan ini sangat mengundang perhatian dan antusias masyarakat untuk datang menyaksikan, seraya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta yang akan bertanding kedepan.

Anggota DPRD Junianto Zega menyampaikan bahwa kegiatan Turnamen Volly ini suatu cara untuk menjalin kekompakkan dan persahabatan Generasi Muda yang tidak kenal menjadi kenal pada kegiatan ini, harap juga kepada Panitia bersifat netral dan jangan ada yang dirugikan .

Turut hadir pada acara ini Anggota DPRD Nias Utara Junianto Zega, Camat Tuhemberua, Pendeta Jemaat BNKP Alo’oa, Panitia dan seluruh masyarakat yang datang pada acara tersebut di atas.

(K.Gea)

Yutelnews.com
Sedanau, Natuna – Kepulauan Riau
Masyarakat Sedanau kembali mengeluhkan gangguan listrik yang terjadi hampir setiap minggu, setiap bulan, bahkan terus berulang dari tahun ke tahun. Harapan besar disampaikan agar pihak PLN, khususnya dari pusat atau regional, memberikan perhatian lebih serius terhadap permasalahan teknis yang dialami mesin pembangkit listrik di wilayah ini.

Kondisi terbaru terjadi pada Sabtu, 12 Juli 2025, di mana mesin Komatsu kembali mengalami gangguan teknis, menyebabkan defisit daya hingga 120 kW. Akibatnya, terjadi pemadaman bergilir di sejumlah titik trafo, sebagaimana disampaikan melalui grup WhatsApp resmi PLN. Dalam keterangan tersebut, pihak PLN menyatakan bahwa jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kapasitas dan kemampuan beban mesin yang tersedia.

Seorang warga yang ditemui awak media Sabtu 12 juli 2025 pada pukul 15.30 WIB—yang enggan disebutkan namanya—mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola gangguan yang seolah menjadi rutinitas. Ia menduga, akar masalahnya bukan hanya dari kondisi mesin, tetapi juga pada kurangnya pengawasan, kontrol prosedural, serta perawatan rutin yang tidak maksimal.

Lebih lanjut, warga tersebut menyatakan bahwa jika diberi kepercayaan untuk menangani langsung sebagai pimpinan operasional PLTD di Sedanau, ia bahkan siap tanpa menerima gaji. Keyakinannya didasarkan pada pengalamannya selama 15 tahun bekerja dalam pengelolaan dan perawatan mesin, yang ia yakini dapat diterapkan untuk memperbaiki situasi di lapangan.

“Masalahnya bukan semata-mata pada mesinnya, tapi pada lemahnya sistem pengawasan, kontrol, dan pemahaman teknis dari operator yang bertugas. Ini hal dasar yang seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.

Keluhan serupa juga datang dari masyarakat lainnya yang merasa aktivitas sehari-hari terganggu karena pemadaman listrik yang terus berulang. Meski demikian, warga tetap berharap PLN sebagai BUMN yang membawa slogan “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik” benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah terpencil seperti Sedanau, Natuna.

Masyarakat berharap agar pihak terkait, khususnya Tim Ahli PLN dari pusat atau wilayah, dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan pembinaan teknis kepada petugas lokal. Harapannya, masalah berulang ini tidak menjadi hal yang terus menerus membebani masyarakat, dan pelayanan listrik ke depan bisa lebih stabil, aman, dan handal.

(Red:Darmansyah)

Yutelnews.com
Sedanau, Natuna – 11 Juli 2025 Awak media kembali menerima laporan dari warga Kelurahan Sedanau, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, terkait krisis gangguan listrik yang hingga kini belum kunjung terselesaikan. Berdasarkan pantauan dan suara masyarakat, lebih dari 59 persen keluarga di daerah tersebut menyatakan keresahannya akibat kondisi mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang terus-menerus mengalami kerusakan.

Gangguan terbaru bahkan terjadi hari ini, 11 Juli 2025, sebagaimana diinformasikan melalui grup WhatsApp resmi PLN Sedanau. Dalam keterangan tersebut, mesin Komatsu kembali mengalami gangguan teknis dan tidak bisa beroperasi, menyebabkan sistem mengalami defisit daya sebesar 120 kW. Akibatnya, pihak PLTD menetapkan pemadaman bergilir pada sejumlah trafo, khususnya saat beban puncak, dan menyesuaikan jadwal kembali setelah beban puncak berakhir. Pihak PLN juga menyampaikan bahwa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kapasitas beban mesin yang tersisa.

Kondisi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Masyarakat menegaskan bahwa gangguan serupa terus berulang — baik setiap minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Mesin yang digunakan disebut telah berumur tua dan tidak lagi layak untuk menopang kebutuhan listrik masyarakat Sedanau yang semakin berkembang.

“Kami sudah sangat resah. Pemadaman bergilir sudah seperti rutinitas. Setiap bulan selalu saja terjadi. Mesin sudah tua, tidak layak. Kami minta diganti, bukan tambal sulam lagi,” tegas salah satu warga kepada wartawan.

Melalui rilis ini, masyarakat meminta perhatian penuh dari PLN ULP Sedanau, PLN Wilayah Kepri, Pemerintah Daerah Natuna, Kementerian ESDM, hingga Kementerian BUMN, untuk segera mengganti mesin pembangkit yang sudah usang atau menyediakan sistem alternatif yang lebih handal.

Tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa krisis listrik ini telah mengganggu berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas UMKM, pendidikan anak-anak, hingga kenyamanan di malam hari. Menurut mereka, PLN harus hadir sebagai penyedia layanan publik yang tanggap dan peduli akan kondisi masyarakat daerah terluar seperti Sedanau.

“Kami tidak ingin terus menunggu rusak lagi dan rusak lagi. Ini sudah terlalu sering. Kalau dibiarkan, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tapi juga bisa berbahaya bagi alat-alat elektronik warga. Harapan kami hanya satu: ganti mesin sekarang sebelum krisis ini membesar,” tambah tokoh masyarakat lainnya.

Redaksi:Darmansyah

Cikidang – Yutelnews.com ,Pemerintah Desa (Pemdes) Tamansari, Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, telah merealisasikan Dana Desa (DD) tahap 2 dari Pemerintah Pusat Tahun 2025.Kamis, (10/7/2025).

Pembangunan peningkatan jalan desa menggunakan Shansheet Jalan Setapak yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kampung Lembur Singkur, Rt 08 RW 03 Desa Tamansari dengan ukuran atau dimensi  500 Meter Bersumber Anggaran Dana Desa Tahap Dua Tahun 2025 Sebesar Rp 83.100.000,

kades Tamansari Arya Sapei,mengatakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, Pemerintah Desa Tamansari, Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, tingkatkan kualitas kontruksi jalan desa dengan Shansheet di Kampung Lembur Singkur, untuk Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Tamansari,”Ucapnya.

Jalan desa yang baik dapat meningkatkan konektivitas, dan menghubungkan dengan pusat-pusat perekonomian melalui aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas masyarkat antar desa.

Dengan Di Perbaikinya Jalan Setapak ini Memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan tempat kerja di luar desa. Selain itu, dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk-produk dari desa ke pasar-pasar atau lainnya,”Pungkasnya.

Reporter : Mirna

YutelNews.com | Jepara – Sejumlah pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat siang (11/7/2025). Aksi ini sebagai bentuk protes atas larangan berjualan di area kantin depan HWI Mart, minimarket milik PT Hwaseung Indonesia (HWI) Jepara.

Kamituwo Desa Gemulung, Achmad Arifin, didampingi oleh perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bangkit Santoso, yakni Anas, Sodik, Budi, dan Ayu, menyampaikan kekecewaannya kepada awak media atas sikap manajemen HWI yang tidak lagi mengizinkan pedagang berjualan di area tersebut.

Aksi Unjuk Rasa Pedagang UMKM

Aksi yang digelar di pos pintu 3 belakang pabrik HWI Jepara ini diikuti oleh tiga perwakilan pengelola pedagang UMKM yang tergabung dalam KSM Bangkit Santoso, yang menaungi 50 pedagang dan 22 pengurus. Mereka menyampaikan penolakan atas kebijakan pelarangan berjualan yang mulai diberlakukan sejak Senin (7/7/2025).

“Sudah empat bulan kami diizinkan berjualan di depan HWI Mart, tetapi tiba-tiba dilarang. Padahal, peralatan dagang kami bawa sendiri dan jenis barang yang dijual berbeda dari yang dijual HWI Mart,” ujar Achmad Arifin.

Ia menjelaskan bahwa produk yang dijual oleh pedagang UMKM merupakan hasil produksi warga Desa Gemulung sendiri. Namun, HWI Mart justru memilih menampung produk dari luar daerah, bukan dari UMKM lokal.

Desakan Kepada Pemerintah Daerah

Achmad Arifin menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan agar pasar modern dan minimarket menyediakan ruang bagi produk-produk UMKM lokal. Kebijakan itu tertuang dalam beberapa peraturan, di antaranya:

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Permenkop UKM No. 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM,

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku UMKM.

“Pemerintah sudah jelas mengatur kewajiban pemberdayaan UMKM. Kami hanya minta keadilan agar HWI Jepara memberi ruang bagi usaha kecil lokal,” tegasnya.

Dukungan Buruh dan Sorotan kepada Pemkab Jepara

Menurutnya, para buruh dan karyawan di HWI justru mendukung kehadiran para pedagang UMKM karena menyediakan makanan dan kebutuhan harian dengan harga terjangkau dan pilihan yang lebih variatif.

Achmad Arifin juga menyebutkan bahwa para pedagang diusir dengan alasan tidak memiliki kontrak kerja, tidak memberikan royalti, dan dianggap mengurangi omzet HWI Mart.

“Kami bukan ingin merugikan siapa pun. Justru kehadiran kami bisa menjadi mitra usaha, menciptakan lapangan kerja informal, dan memberdayakan ekonomi warga desa,” tuturnya.

Ia menyoroti peran pemerintah desa yang selama ini berupaya mengakomodasi kebutuhan warganya agar dapat bekerja dan mencari penghidupan dari keberadaan pabrik HWI.

“Sayangnya, Dinas UMKM Jepara selama ini hanya memberikan pelatihan tanpa solusi pemasaran. Kami minta perhatian dari DiskopUKMnakertran dan Bupati Jepara agar menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya FA Agung pengamat kebijakan publik yang ikut hadir di pos pintu 3 belakang pabrik HWI Jepara memberikan saran kepada Achmad Arifin dan peserta unjuk rasa untuk audiensi atau dengar pendapat dulu dengan Pemkab Jepara agar bisa diberikan jalan keluar tentang persoalan pedagang UMKM di HWI Jepara.

“Mari kita bersama-sama menjaga iklim ramah investasi di Jepara,” pesan FA Agung.

Eko Mulyantoro