Setdako Rida Ananda Laporkan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Laporan ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda yang diadakan pada, Selasa (31/03/2026).

Amanat Konstitusi Sekda menyoroti bahwa penyampaian LKPJ adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD.

Isi Dokumen LKPJ mencakup kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, serta tanggapan terhadap rekomendasi DPRD sebelumnya, Ini untuk akuntabilitas publik dan evaluasi kinerja.

Pendapatan dan Belanja Target daerah Rp762,79 miliar tercapai Rp782,43 miliar (102,57%). Belanja daerah terealisasi Rp765,45 miliar dari target Rp851,009 miliar (89,95%).

Pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan, 24 urusan wajib diimplementasikan dengan alokasi Rp625,91 miliar dan realisasi Rp570,78 miliar (91,19%). Urusan pilihan mendapat alokasi Rp33,16 miliar dengan realisasi Rp29,17 miliar (87,97%).

Harapan untuk DPRD, Setdako Rida Ananda berharap DPRD dapat membahas LKPJ dengan baik untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan ,” harapannya.

Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta layanan publik, berharap rekomendasi dari DPRD dapat digunakan untuk perbaikan kinerja ke depan.

(MD)

Mendagri Tito Karnavian: Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Tangerang – YUTELNEW.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program tersebut sangat mulia lantaran bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kalangan kurang mampu.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Peluncuran Program BSPS secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bersama Kementerian PKP – BP Tapera – Pemkab Tangerang – BRI – PNM – SMF di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026).

“Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah [menyukseskan program tiga juta rumah],” ujar Mendagri.

Secara khusus, Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Ia menyebut, program tiga juta rumah merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Program ini telah banyak direalisasikan di daerah seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan program di bidang perumahan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyat. Selain dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hunian layak, program itu juga menghasilkan multiplier effect bagi ekosistem perekonomian, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan kepala daerah yakni apabila mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Hal itu, kata dia, dapat dilakukan salah satunya dengan mendukung program tiga juta rumah. Terlebih, sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh rakyat.

Di lain sisi, Mendagri juga menegaskan komitmennya dalam mendukung suksesnya program tiga juta rumah di daerah. Bersama Menteri PKP, Mendagri menyebut bakal terus mengawal realisasi program tersebut sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Program perumahan [ini perlu] ditangkap [kepala daerah] … supaya apa? Supaya ikut berhasil juga kepala daerahnya. Kolaborasi kita bersama, selain akan menyelesaikan masalah juga memberi kontribusi untuk Indonesia dan ini ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.

Turut hadir pada acara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Jakarta – YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Salah satu capaian strategis yang disampaikan yakni keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum tersebut menjadi momentum dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.

Di samping itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri turut melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya,” ujarnya.

Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan tersebut antara lain seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.

Kemendagri juga mendukung program strategis lain seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik dan kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kemendagri juga turut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj Reni Rahayu Fauzi SH, Sinergi Forkopinda Kunci Stabilitas dan Tekankan Integritas Pilkades PAW 2026.

Bandung — YUTELNEWS.com// Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan sinergi lintas lembaga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, pada Senin (30/03/2026).

Rapat strategis tersebut turut dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi awal untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades PAW berjalan sesuai regulasi sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

Dalam pernyataannya, Renie menekankan bahwa Pilkades PAW bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan desa yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan.

“Pilkades Antar Waktu ini harus kita kawal bersama sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. Prosesnya harus bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang bagi konflik maupun kepentingan sempit yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif Forkopimda dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, guna memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah tetap terjaga.

Menurut Renie, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara menjadi faktor krusial dalam memitigasi potensi kerawanan, termasuk konflik horizontal yang kerap muncul dalam dinamika pemilihan di tingkat desa.

“Kehadiran Forkopimda bukan hanya simbol koordinasi, tetapi bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin proses demokrasi berjalan aman dan tertib. Ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap hasil yang akan ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap hasil Pilkades PAW 2026 mampu melahirkan kepala desa yang tidak hanya memiliki legitimasi kuat, tetapi juga berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Yang kita cari bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi sosok yang amanah, mampu menjadi penggerak pembangunan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah awal dalam menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

 

Yans.

Visi dan Misi Acep Koswara Siap Untuk Majukan Desa Cangkuang Kulon Yang Lebih Baik dan Sejahtera.

Bandung – YUTELNEWS.com// Bersama Visi dan Misi Acep Koswara, calon PAW Kades Cangkuang Kulon, kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung menyampaikan visi dan misinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam acara halal bihalal dan koordinasi tahapan program PSU Fasos Fasum Wilayah Taman Cibaduyut Indah, pada Minggu (29/03/2026)

Dalam acara tersebut, Acep Koswara menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga ingin Menjadikan desa Cangkuang Kulon sebagai desa yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis, dengan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia,” ujar Acep Koswara sebagai visinya.

Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Cangkuang Kulon, Acep Koswara menyatakan siap mengambil alih kepemimpinan desa dengan visi dan misi yang jelas dan terarah.

“Saya berjanji meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pembangunan yang efektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Acep Koswara saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Kordinasi tahapan program PSU/Fasos Fasum Wilayah Taman Cibaduyut Indah yang dihadiri Bupati Bandung.

Acep Koswara akan fokus pada peningkatan infrastruktur desa, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup warga. “Kami akan meningkatkan kualitas jalan desa, sehingga warga dapat dengan mudah mengakses pasar, sekolah, dan fasilitas lainnya,” katanya.

Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas kami. “Kami akan meningkatkan kualitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan program-program kesehatan masyarakat, sehingga warga dapat hidup sehat dan sejahtera,” tuturnya.

Acep Koswara juga berjanji meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kami akan membantu warga meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka,” ujarnya.

“Kami siap mendengar aspirasi warga dan menjalankan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” katanya. Acep Koswara juga berjanji meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga warga dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran desa.

Dengan komitmen dan pengalaman yang kuat, Acep Koswara siap mewujudkan Cangkuang Kulon yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. “Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan mewujudkan desa yang lebih baik,” katanya.

Acep Koswara juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. “Kami akan melibatkan warga dalam setiap tahap pembangunan, sehingga program-program yang kami laksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dengan visi dan misi yang jelas, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga, Acep Koswara yakin dapat memimpin Cangkuang Kulon menuju masa depan yang lebih cerah

Calon PAW Kades Cangkuang Kulon, Acep Koswara memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi:
“Menjadikan Cangkuang Kulon sebagai desa yang maju, sejahtera, dan harmonis, dengan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup warga.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan meningkatkan fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan program-program kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan melibatkan warga dalam setiap tahap pembangunan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga warga dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran desa.

Dengan visi dan misi yang jelas, saya siap memimpin Cangkuang Kulon menuju masa depan yang lebih Maju dan cerah***

 

Yans.

Kanit Satpol PP Kecamatan Dayeuhkolot Ana Sumarna S.Sos.M.AP, Hadiri Pendatanganan Kampqnye Pilkades PAW Desa Cangkuang Kulon.

Bandung, – YUTELNEWS.com// Kanit Satpol PP Kecamatan Dayeuhkolot Ana Sumarna menghadiri acara pendatanganan kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pengisian Jabatan Kosong (PAW) Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang digelar di lokasi kantor Bumdes Cangkuangkulon, pada senin 30/03/2026.malam.

Kehadiran petugas Satpol PP bertujuan untuk memastikan jalannya acara berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim juga melakukan sosialisasi terkait larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum serta pentingnya menjaga suasana kondusif selama masa kampanye.

Dalam kesempatan tersebut, Kanit Satpol PP Ana Sumarna S.Sos.M.AP menyampaikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan panitia penyelenggara dan elemen masyarakat untuk memastikan Pilkades PAW berjalan demokratis dan bebas dari gangguan. Selain itu, juga diimbau kepada semua peserta kampanye untuk tetap menjaga sikap saling menghormati dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.

Acara pendatanganan kampanye dihadiri oleh Pj Kades Cangkuang Kulon, Sekdes, Kasipem Kecamatan, Kanit Satpol PP, BPD, Babinsa, calon kepala desa beserta tim kampanye, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

 

Yans.

Bupati Bandung Kang DS Monitoring Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, Serta Pererat Silaturahmi Pascalebaran

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS melakukan monitoring ke Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Minggu (29/03/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi pasca perayaan Idulfitri 1447 Hijriah bersama jajaran pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kang DS didampingi Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P serta tokoh masyarakat Tri Rahmanto. Dalam kunjungan ini dilakukan usai Bupati menghadiri program PSU di Perumahan Cibaduyut Indah (TCI), Desa Cangkuangkulon.

Camat Dayeuhkolot, Drs Asep Suryadi M.K.P, menyambut hangat kehadiran Bupati Bandung beserta rombongan. Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya sebatas monitoring, tetapi juga menjadi ajang memperkuat sinergi dan kebersamaan.

“Dalam kesempatan ini, Bupati Bandung Kang DS mengingatkan agar pelayanan publik terus ditingkatkan, termasuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, momen ini juga menjadi ajang silaturahmi yang sangat penting, terlebih masih dalam suasana Idulfitri,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Kecamatan Dayeuhkolot untuk terus menjaga keharmonisan dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sebagai keluarga besar Kecamatan Dayeuhkolot, kita harus terus menjaga hubungan yang erat dan harmonis. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan,” tambahnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Tri Rahmanto turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai, silaturahmi menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita bisa semakin kompak dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah ini,” katanya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain saling bermaafan, para peserta juga berbincang santai sambil menikmati sajian khas pascalebaran.

Diharapkan, melalui momentum silaturahmi ini, semangat kebersamaan dan persatuan semakin kuat, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot ke depannya.

 

Yans

 

Yans.

Pemdes Padamukti Bersama Warga Kompak Normalisasi Sungai, Cegah Ancaman Banjir

Bandung — YUTELNEWS.com// Pemerintah Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, memilih tidak menunggu bencana datang. Di tengah meningkatnya intensitas hujan, desa ini justru bergerak lebih awal: menormalkan Sungai Cisunggalah bersama warga sebagai langkah mitigasi berbasis komunitas yang terukur dan berkelanjutan.

Langkah ini bukan tanpa konteks. Normalisasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas kunjungan Bupati Bandung Dadang Supriatna ke lokasi banjir di Desa Panyadap (Solokanjeruk) dan Desa Bojong (Majalaya), setelah tanggul Sungai Cisunggalah jebol diterjang hujan deras beberapa waktu lalu.

Dipimpin langsung Kepala Desa Padamukti, Unang Rubaman, puluhan warga bersama unsur Linmas turun ke sungai selama sepekan terakhir.

Mereka menyisir aliran air, mengangkat endapan lumpur, membersihkan sampah rumah tangga, serta menyingkirkan material alami seperti ranting yang berpotensi menyumbat arus.

Bagi Pemdes Padamukti, ini bukan sekadar kerja bakti rutin. Ini adalah strategi mitigasi.

“Kami tidak ingin menunggu banjir datang baru bergerak. Normalisasi sungai ini bagian dari kesiapsiagaan. Aliran air harus tetap lancar agar risiko banjir bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegas Unang, Minggu (29/3/2026).

Ia menyebut, keterlibatan warga menjadi faktor kunci. Selama proses normalisasi, sedikitnya 20 hingga 24 warga terlibat aktif setiap harinya, mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Namun, Unang juga menggarisbawahi persoalan yang lebih mendasar: perilaku.

“Faktor teknis seperti sedimentasi bisa ditangani. Tapi kalau kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak berubah, potensi banjir akan selalu ada. Ini yang terus kami edukasi,” ujarnya.

Realitas di lapangan menunjukkan, penyumbatan aliran sungai akibat sampah dan sedimentasi masih menjadi pemicu utama luapan air saat hujan deras.

Karena itu, pendekatan yang diambil Padamukti tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial—mengubah pola pikir masyarakat terhadap sungai sebagai sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan.

Di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem, model mitigasi berbasis partisipasi seperti ini mulai dilirik sebagai solusi efektif di tingkat lokal.

Selain menekan risiko bencana, gotong royong warga juga memperkuat kohesi sosial—modal penting dalam menghadapi krisis.

Pemerintah desa berharap, normalisasi Sungai Cisunggalah yang dilakukan secara berkala dapat menjadi contoh praktik baik penanganan lingkungan di daerah rawan banjir, sekaligus memastikan wilayah Padamukti tetap aman dan layak huni di tengah ketidakpastian musim.**

 

 

Yans.

Pilkades PAW Kabupaten Bandung Siap Digelar, Kang DS Tekankan Keadilan dan Keterbukaan

Bandung — YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna memimpin Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (Pilkades PAW), pada Senin (30/03/2026) di Rumah Dinas Bupati, Soreang. Rapat tersebut dihadiri para kepala OPD, Kapolresta Bandung, dan jajaran Forkopimda.

Ia mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades PAW berjalan optimal, aman, dan tertib. Dari total 13 desa yang direncanakan melaksanakan Pilkades PAW, saat ini terdapat 9 desa yang dinyatakan siap.

“Dari 13 desa, yang bisa melaksanakan baru 9 desa. Saya tekankan kepada panitia agar bertindak adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik bakal calon maupun calon yang akan mengikuti kontestasi,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa komando pengamanan berada di bawah Kapolresta Bandung guna memastikan seluruh tahapan berjalan kondusif.

Selain itu, Kang DS meminta agar informasi terkait Pilkades PAW disosialisasikan secara luas kepada masyarakat desa, bisa melalui dari papan pengumuman hingga informasi ke tingkat RW dan RT.

“Informasi harus disebarluaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui siapa saja calon pemimpin mereka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Dalam arahannya, Kang DS juga mengingatkan para bakal calon kepala desa agar dapat melanjutkan visi dan misi kepemimpinan sebelumnya, mengingat Pilkades PAW bukanlah pemilihan reguler, melainkan untuk melanjutkan masa jabatan yang belum selesai.

“Siapapun yang menjadi calon harus memahami dan meneruskan amanah kepala desa sebelumnya, termasuk program yang belum terselesaikan,” imbuhnya.

Untuk menjaga kondusivitas pasca pemilihan, ia juga meminta para camat memfasilitasi kesepakatan bersama para bakal calon agar siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.

“Ini penting untuk meminimalisasi potensi konflik setelah pemilihan,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Aldi Subartono menyatakan kesiapan pihaknya bersama Forkopimda untuk mengawal pelaksanaan Pilkades PAW agar berjalan aman dan terkendali.

“Kami siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pilkades PAW. Semua akan direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara transparan, sehingga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung berharap seluruh tahapan Pilkades PAW dapat berjalan lancar, demokratis, serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Yans.

Ketua DPRD Wirman Putra Tekankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun sesuai kebutuhan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pada, Senin (30/03/2026).

Wirman Putra mengapresiasi Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting dalam pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” ucap Wirman Putra.

Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat, dengan isu strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Masalah ekonomi juga diperhatikan, termasuk keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya keterampilan tenaga kerja.

Isu lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan pelayanan publik, juga menjadi perhatian dalam perencanaan.

Seluruh aspirasi masyarakat dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang akan menjadi masukan untuk RKPD.

Tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif sangat relevan namun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Wirman berharap RKPD 2027 realistis, terukur, dan sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” harap Wirman Putra.

(MD)

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra Lakukan Kegiatan Salat Idul Fitri di Masjid Baitussalam 

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama ratusan jamaah di Masjid Baitussalam.

Kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan syukur di hari raya pada, Sabtu (21/03/2026).

Wirman menyampaikan rasa syukur karena masih diberi kesehatan untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan mengucapkan Selamat Hari Raya kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan takbiran serta lanjutkan salat Idul Fitri dan khutbah yang mengajarkan tentang keimanan, persatuan, dan kepedulian sosial.

Wirman menekankan pentingnya Idul Fitri sebagai momen untuk kembali kepada fitrah dan memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas iman,” ujar Wirman Putra.

Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kekeluargaan dan kerjasama dalam pembangunan Kota Payakumbuh,” ucapnya.

DPRD berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan berharap dukungan dari semua pihak,” Kata Wirman Putra.

Usai salat, Wirman menjalin silaturahmi dengan jamaah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

Ia berharap suasana damai dan harmonis dapat dijaga sehari-hari bukan hanya saat hari raya.

(MD)

Masalah Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Batam

KEPULAUAN BATAM, YUTELNEWS.COM —Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 mengalami masalah di Batam, terutama bagi beberapa siswa yang belum menerima bantuan pada, Senin (30/03/2026)

Program PIP dicairkan bagi sebagian siswa, tetapi ada penerima yang belum mendapatkan dana untuk kedua kalinya.

Pencairan pertama lancar namun, untuk kedua ada penerima yang telah memenuhi syarat sejak Januari 2026 tetapi belum melihat dana masuk.

Orang tua penerima mengeluhkan kurangnya informasi dari pihak sekolah tentang keterlambatan ini dan hanya disarankan untuk menunggu.

Data siswa seharusnya sudah lengkap memunculkan pertanyaan tentang penyebab keterlambatan apakah dari pengelompokan data oleh pemerintah atau komunikasi dari sekolah.

Harapan orang tua kepada pemerintah dapat meningkatkan sistem informasi pencairan dana dalam memberikan penjelasan secara transparan tentang jadwal dan persyaratan pencairan.

Dengan adanya sistem yang lebih baik dan transparan penerima dana tidak perlu terus memeriksa rekening, dapat dipahami kapan bantuan PIP akan dicairkan.

(Saeni)

Fitnah Narkoba Guncang KNPI Sukabumi, Siap Seret Penyebar ke Meja Hijau

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa tuduhan terkait dugaan aliran dana peredaran narkoba yang menyeret nama pengurusnya adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi dan klarifikasi secara menyeluruh terhadap isu yang beredar di tengah masyarakat. Dari hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan adanya bukti yang mengarah pada keterlibatan pengurus KNPI dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Setelah kami lakukan penelusuran secara internal, tidak ada fakta maupun bukti yang mendukung tudingan tersebut. Informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Sebagai langkah lanjutan, DPD KNPI juga telah meminta klarifikasi langsung dari Ketua PK KNPI Kecamatan Cibadak, Mochamad Silmi. Dalam keterangannya, yang bersangkutan membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

DPD KNPI Kabupaten Sukabumi menilai, beredarnya informasi tersebut berpotensi merugikan individu sekaligus mencoreng nama baik organisasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Lebih lanjut, KNPI menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut.

“Kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyebaran informasi ini terus dilakukan. Ini penting untuk menjaga marwah organisasi,” tegas Yandra.

KNPI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Selama ini, organisasi kepemudaan tersebut aktif melakukan sosialisasi serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Kami tetap konsisten berada di garis depan dalam upaya pemberantasan narkoba. Apabila ada kader yang terbukti melanggar, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Mochamad Silmi menyatakan akan mengambil langkah hukum guna memulihkan nama baiknya.

“Saya membantah tuduhan tersebut dan akan menempuh jalur hukum demi menjaga nama baik saya dan organisasi,” ujarnya.

DPD KNPI Kabupaten Sukabumi kembali mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Detik-Detik Bersejarah, Listrik Cibodas Siap Mengalir ke Rumah Warga

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Masyarakat Kedusunan Cibodas, Desa Pawenang, kini berada di ambang sejarah baru. Penantian panjang untuk hadirnya aliran listrik akhirnya hampir terwujud. Seluruh tahapan utama telah dilalui, dan kini hanya tinggal menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Kementerian ESDM sebagai langkah terakhir sebelum listrik resmi dinyalakan. Minggu ( 29/3/2026 )

Kepala Desa Pawenang, Hilman Nulhakim, memastikan bahwa proses pengeboran telah selesai dan seluruh kesiapan infrastruktur telah dipersiapkan dengan matang.

“Alhamdulillah, semua tahapan sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita tinggal menunggu survei dari Kementerian ESDM untuk penerbitan SLO. Ini menjadi tahap penentu sebelum listrik bisa dinyalakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah SLO resmi diterbitkan, proses akan langsung bergerak cepat. Gardu listrik akan mulai dioperasikan, dilanjutkan dengan pemecahan beban kelistrikan untuk menjaga kestabilan, hingga akhirnya penyambungan listrik ke rumah-rumah warga dilakukan secara bertahap.
Bagi warga Cibodas, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan. Ini adalah titik balik kehidupan.

Listrik akan membuka peluang baru dalam berbagai aspek mulai dari peningkatan ekonomi, kemudahan belajar bagi anak-anak, hingga mendukung aktivitas masyarakat di malam hari.

Selama ini, keterbatasan listrik menjadi tantangan tersendiri. Namun kini, harapan itu semakin nyata. Antusiasme warga pun kian terasa, menanti momen ketika cahaya pertama menyala di rumah mereka.

Pemerintah Desa Pawenang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersabar dan terus mendukung proses yang sedang berjalan agar semua tahapan dapat berjalan lancar hingga selesai.

“Ini adalah perjuangan bersama. Mohon doa dan dukungan masyarakat. InsyaAllah, dalam waktu dekat Cibodas akan segera terang,” tambah Hilman Nulhakim.

Kini, hanya tinggal selangkah lagi menuju terang. Saat SLO resmi terbit, Kedusunan Cibodas akan memasuki babak barudari gelap menuju cahaya, dari keterbatasan menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Transparansi Dana Desa Sukarame 2025 Disorot! Ratusan Juta Menggantung, Dipertanyakan

Bandung – YUTELNEWS.com// Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Sukarame Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, kian menguat. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan lemahnya transparansi, bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan anggaran.

Data yang dihimpun menunjukkan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa 2025 mencapai Rp1.240.048.000. Namun hingga kini, realisasi yang tercatat baru Rp913.547.800.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp326 juta lebih yang belum terurai secara terbuka kepada publik—angka yang tidak kecil untuk ukuran anggaran desa.

Minimnya penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Informasi terkait kegiatan, pelaksanaan program, hingga rincian penggunaan dana dinilai tidak disampaikan secara transparan.

“Kami melihat ada yang tidak beres. Anggarannya besar, tapi informasi ke masyarakat sangat minim. Ini yang membuat kami curiga,” ungkap warga berinisial SK.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran desa.

Namun dalam praktiknya, warga mengaku kesulitan memperoleh data secara detail terkait realisasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tersebut.

Kondisi ini menimbulkan kesan adanya “ruang gelap” dalam tata kelola anggaran desa, situasi yang rawan disalahgunakan jika tidak segera dibuka secara transparan.

Tak hanya soal realisasi anggaran, masyarakat juga menyoroti tidak jelasnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2025.

Padahal, RKP Desa merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran.

“Kami sebagai warga tidak pernah diajak tahu atau dilibatkan. Tiba-tiba anggaran sudah berjalan, tapi kami tidak tahu programnya apa saja,” tambah SK.

Minimnya sosialisasi ini memperkuat dugaan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara partisipatif.

Potensi Pelanggaran dan Desakan Audit , Sejumlah pihak menilai kondisi ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Jika tidak ada klarifikasi terbuka dalam waktu dekat, masyarakat membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah lebih serius, mulai dari pelaporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk
Kasus ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Tanpa transparansi, setiap kebijakan berpotensi dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan menjadi satu-satunya jalan untuk meredam kecurigaan dan menjaga integritas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sukarame terkait selisih anggaran maupun rincian penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Publik kini menunggu: klarifikasi atau konsekuensi.

DS / Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.