Dari Panggung Kecil ke Panggung Besar, Ini Perjalanan Wahyu Trinanda Puteri Menuju Grand Final Duta Pariwisata Riau 2026

Berita|oleh

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Langkah kaki itu berawal dari Batu Bersurat, Kabupaten Kampar. Lahir pada 1 Januari 2004, Wahyu Trinanda Puteri tumbuh di tengah akulturasi budaya Melayu yang kental. Kini, mahasiswi aktif Universitas Islam Riau angkatan 2022 jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan (Tari) itu berdiri di gerbang penting: Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Riau 2026, membawa nama Kabupaten Pelalawan di pundaknya.

Di balik senyum dan gemulai tarinya, Wahyu tumbuh bersama sang ayah setelah kepergian ibunda tercinta. Meskipun tanpa doa ibu di dunia, ia yakin punya doa ibu di langit yang selalu menyertai setiap langkahnya. Kekuatan itulah yang menuntun perjalanannya di dunia pageant.

Tahun 2022 menjadi titik awal ketika ia memberanikan diri mengikuti ajang “Z Face Zetizen Riau 2022” dan berhasil menembus TOP 50. Setahun berselang, ia kembali menantang diri di “Pemilihan Bujang Dara Pelalawan 2023”. Tak hanya lolos hingga TOP 5, Wahyu pulang dengan gelar “5th Place Dara Pelalawan 2023”.

Tahun ini, panggungnya lebih besar. Melalui jalur umum, Wahyu lolos seleksi wawancara dan resmi menyandang status finalis Duta Pariwisata Riau 2026 mewakili Kabupaten Pelalawan. Konsistensinya terbukti saat Launching & Minat Bakat Duta Pariwisata Riau 2026 lalu. Membawakan paket lengkap — syair, lagu Melayu, dan tarian — Wahyu sukses masuk dalam TOP 3 Penampilan Minat Bakat Terbaik.

“Alhamdulillah, ini amanah besar. Saya ingin orang tidak hanya kenal Riau dari istana atau Bono, tapi juga dari syair yang dilantunkan, lagu yang dinyanyikan, dan tarian yang dihidupkan anak mudanya,” ungkap Wahyu.

Dengan Grand Final yang akan digelar akhir Mei 2026 mendatang, Wahyu berharap bisa memberikan hasil terbaik untuk Pelalawan dan Riau. Ia juga menyampaikan harapan besarnya agar mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pariwisata setempat.

Bagi Wahyu, menjadi Duta Pariwisata bukan sekadar soal mahkota. “Ini tentang jadi cerita berjalan untuk tanah yang membesarkan kita. Dari kesederhanaan Batu Bersurat, dari ruang kelas UIR, saya ingin dunia melihat Pelalawan dan Riau lebih dalam,” tutupnya.|| AS

STOP Kriminalisasi! Kuasa Hukum Minta Dokter Silvi Dibebaskan dari Segala Tuntutan

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Kota Sukabumi ,Sidang perdana perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa dr. Silvi Apriani digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi, Senin (27/04/2026). Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Advokat Holpan Sundari, menyampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa hukum menilai surat dakwaan dalam perkara Nomor: 70/Pid.B/2026/PN.Skb bersifat obscuur libel, yakni tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

“Dakwaan ini tidak menguraikan peristiwa secara jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam mengkualifikasikan perkara dengan mencampuradukkan ranah perdata dan pidana,” ujar Holpan Sundari di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, perkara tersebut merupakan sengketa kerja sama bisnis yang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.

Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa terdakwa justru telah mengeluarkan dana sebesar Rp775.270.963,- kepada pelapor dan pihak terkait, sementara modal awal yang diterima hanya sebesar Rp500.000.000,-.

“Fakta ini menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) maupun penguasaan aset secara melawan hukum. Terdakwa justru mengalami kerugian,” jelasnya.

Lebih lanjut, dana tersebut disebut digunakan untuk kepentingan usaha bersama, antara lain untuk survei ke China, pembayaran uang muka kepada pemasok, sewa gudang, serta pengurusan perizinan usaha terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Atas dasar itu, dakwaan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dinilai tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Kuasa hukum juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban perjanjian merupakan ranah hukum perdata, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad buruk sejak awal.

Dalam eksepsinya, pihak pembela memohon kepada majelis hakim agar menyatakan surat dakwaan batal demi hukum serta menghentikan pemeriksaan perkara.

“Kami memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), karena perkara ini bukan tindak pidana,” pungkasnya.

Reporter: Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Wabup Ali Syakieb Soroti Kesiapan dan Antisipasi Perjalanan 5.500 Buruh ke Jakarta

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

KAB.BANDUNG – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forkopimda dan elemen serikat pekerja serta serikat buruh mematangkan kesiapan keberangkatan ribuan buruh ke kegiatan May Day Fiesta di Jakarta. Pertemuan tersebut digelar pada Rabu (29/4/2026) di Warung Kopi Pabinihan, Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran.

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb mengungkapkan bahwa sekitar 5.500 buruh dari Kabupaten Bandung akan berangkat menggunakan 100 bus. Dengan jumlah yang besar tersebut, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan koordinasi agar perjalanan serta pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan tertib.

“Dari Kabupaten Bandung akan ada sekitar 5.500 orang yang akan berangkat. Ini perlu persiapan matang, mulai dari teknis perjalanan hingga antisipasi berbagai kemungkinan di lapangan,” ujarnya.

Ali Syakieb juga mengingatkan bahwa kegiatan di Jakarta akan dihadiri ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh peserta diminta untuk menjaga ketertiban serta mengantisipasi potensi kendala selama perjalanan, seperti kemacetan maupun perbaikan jalan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dengan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, May Day Fiesta harus menjadi momentum positif yang membawa manfaat, bukan sebaliknya.

“Kita jaga bersama agar kegiatan ini tetap positif. Sesama serikat buruh harus saling mengawasi dan menjaga koordinasi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung akan mendukung kegiatan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan elemen buruh, diharapkan partisipasi dalam May Day Fiesta berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif.

Yans.

Kuasa Hukum Tegaskan PT BDS Kooperatif, Sebut Kasus Berawal dari Sengketa Perdata

Berita, DAERAH, HUKUM, NEWS|oleh

KAB BANDUNG – YUTELNEWS.com//Kuasa Hukum PT Bandung Daya Sentosa (BDS), Rahmat Setiabudi, SH MH, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pernyataan ini disampaikan menyikapi proses hukum yang melibatkan kliennya. Rahmat menegaskan kliennya memiliki komitmen penuh untuk mengikuti seluruh tahapan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

“Klien kami PT BDS sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami akan kooperatif dan hadir setiap kali dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bale Bandung,” ujar Rahmat Setiabudi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rahmat menambahkan bahwa pihaknya memastikan seluruh hak hukum kliennya akan tetap terlindungi selama proses berlangsung.

Selain itu, ia juga menyampaikan sangat menghormati kewenangan penyidik dalam menangani perkara ini. Namun Rahmat menilai ada beberapa informasi yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terutama bagi publik.

Rahmat menjelaskan bahwa inti permasalahan ini sebenarnya berawal dari sengketa keperdataan atas kerjasama bisnis antara PT BDS dengan PT Cahaya Frozen Raya (CFR), di mana pihak PT CFR telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

“Jadi perlu saya luruskan bahwa sejak awal perkara ini adalah sengketa keperdataan atau kerjasama bussiness to bussiness. Selain melakukan wanprestasi, PT CFR ini bahkan telah dinyatakan gagal bayar dalam perkara PKPU dan sekarang dalam status pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Rahmat.

“Maka berdasarkan doktrin ultimum remedium bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk memenangkan sengketa perdata,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Rahmat Setiabudi juga mengimbau agar tidak ada lagi pihak-pihak yang disudutkan atau diasumsikan terlibat dalam perkara ini hanya berdasarkan praduga-praduga yang seolah-olah benar dan tidak berdasar.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan urusan bisnis antar perusahaan atau bussiness to bussiness. (**)

Yans.

Kejari Sukabumi Disorot, Transparansi Penanganan Kasus Dipertanyakan

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Sorotan tajam terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi kembali mencuat. Sejumlah jurnalis menilai lembaga penegak hukum tersebut belum menunjukkan keterbukaan informasi yang memadai, khususnya dalam penanganan berbagai perkara selama lima bulan terakhir. Rabu ( 29/4/2026 )

Minimnya transparansi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak publik untuk mengetahui proses hukum yang sedang berjalan. Baik perkara tindak pidana khusus (pidsus) maupun tindak pidana umum (pidum), disebut tidak lagi disampaikan secara terbuka seperti sebelumnya.

Kritik tersebut mencuat dalam audiensi antara insan pers dengan pihak kejaksaan yang diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun). Dalam pertemuan itu, para jurnalis secara tegas menyampaikan kekecewaan atas sulitnya mengakses informasi resmi terkait perkembangan perkara.

Perwakilan jurnalis, Isep Panji, menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban institusi penegak hukum, bukan sekadar pilihan. Ia menekankan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui setiap tahapan proses hukum, mulai dari penetapan tersangka hingga perkembangan penuntutan di pengadilan.

“Selama ini informasi yang seharusnya terbuka justru sulit diakses. Ini bukan hanya menghambat kerja jurnalistik, tetapi juga menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat,” ujarnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, jurnalis mengaku kesulitan memperoleh data resmi, seperti jumlah perkara yang ditangani, progres penyidikan, hingga hasil putusan pengadilan. Kondisi ini dinilai berbeda dengan periode sebelumnya, ketika kejaksaan rutin menyampaikan rilis dan membuka akses informasi melalui media center.

Tidak berfungsinya media center menjadi salah satu sorotan utama. Fasilitas yang sebelumnya aktif sebagai sarana komunikasi publik kini dinilai tidak berjalan optimal. Akibatnya, arus informasi tersendat dan berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Para jurnalis menilai kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat akuntabilitas lembaga, terlebih sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan tindak pidana korupsi, tidak disampaikan secara jelas perkembangannya.

“Keterbukaan itu penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika informasi ditutup, wajar muncul asumsi negatif di masyarakat,” tegas Isep.

Selain itu, lemahnya publikasi juga dinilai menghambat fungsi kontrol sosial media terhadap kinerja aparat penegak hukum. Padahal, transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang bersih dan akuntabel.

Saat ini, Kejari Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Kajari Hanung. Para jurnalis berharap pimpinan segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya pada fungsi kehumasan di bawah Seksi Intelijen yang dinilai belum optimal.

Mereka mendesak agar kejaksaan segera mengaktifkan kembali media center, rutin menggelar konferensi pers, serta menyampaikan rilis perkembangan perkara secara berkala dan terbuka.

“Kami hanya meminta keterbukaan yang proporsional. Ini penting agar masyarakat tetap percaya bahwa proses hukum berjalan profesional dan tidak ditutup-tutupi,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kejaksaan melalui Kasi Datun menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pimpinan. Namun demikian, para jurnalis menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata untuk memperbaiki transparansi informasi di Kejari Sukabumi.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

‎Dana Umat BAZNAS Puluhan Miliar di Sukabumi Mengalir ke Mana? Sorotan Keras Praktisi Hukum atas Transparansi Anggaran.

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | ‎SUKABUMI ,Aliran dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi sepanjang Januari hingga Agustus 2025 memantik sorotan publik. Di tengah angka penghimpunan yang mencapai puluhan miliar rupiah, muncul kritik tajam terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat tersebut.
‎
‎Berdasarkan data yang dihimpun, total penerimaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) tercatat sebesar Rp 41.440.433.742,-. Komposisi terbesar berasal dari zakat fitrah sebesar Rp 25.148.255.791,- atau sekitar 60,5 persen. Disusul zakat maal perorangan sebesar Rp 12.732.790.609,- (31 persen), infak/sedekah tidak terikat sebesar Rp 3.346.556.955,- (8,5 persen), serta infak/sedekah terikat sebesar Rp 212.830.387,- (0,5 persen).
‎
‎Sementara itu, total dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi mencapai Rp 38.823.926.764,-. Dari jumlah tersebut, program kemanusiaan mendominasi dengan nilai Rp 32.606.904.767,- atau sekitar 75 persen dari total penyaluran.
‎
‎Adapun rincian program lainnya meliputi sektor kesehatan sebesar Rp 5.365.556.997,- (12 persen), dakwah dan advokasi sebesar Rp 4.720.225.400,- (11 persen), pendidikan sebesar Rp 473.865.000,- (1 persen), dan ekonomi sebesar Rp 377.600.000,- (1 persen).
‎
‎Namun, di balik angka-angka yang tampak impresif tersebut, muncul tanda tanya besar. Praktisi hukum, Arman Panji, S.H., secara terbuka menyoroti dugaan adanya permainan oknum dalam pengelolaan dan alokasi anggaran di tubuh BAZNAS Kabupaten Sukabumi.
‎
‎“Nilainya sangat fantastis. Ini bukan hanya soal menghimpun dana umat, tapi bagaimana dana itu dikelola secara transparan dan akuntabel. Kami menduga ada potensi penyimpangan yang harus diusut,” tegas Arman saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (29/4/2026).
‎
‎Tak hanya itu, Arman juga mengungkap bahwa selain dari penghimpunan ZIS, BAZNAS Kabupaten Sukabumi diketahui menerima dana hibah dari pemerintah pada tahun 2025 sebesar Rp 6,5 miliar. Menurutnya, tambahan dana tersebut semakin memperbesar urgensi pengawasan publik.
‎
‎“Dana hibah Rp 6,5 miliar ini juga harus dibuka secara terang. Jangan sampai ada ruang gelap dalam pengelolaan dana keagamaan yang seharusnya menjadi amanah umat,” tambahnya.
‎
‎Sorotan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai tata kelola lembaga pengelola zakat, khususnya dalam hal transparansi laporan keuangan, distribusi program, hingga mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
‎
Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, kepercayaan publik menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar.
‎
‎Sejumlah kalangan pun mulai mendorong agar dilakukan audit independen terhadap pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Sukabumi, guna memastikan tidak adanya penyimpangan serta menjamin bahwa seluruh dana benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pihak BAZNAS Kabupaten Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh praktisi hukum tersebut.
‎
‎Jika tidak segera dijawab dengan transparansi, persoalan ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Padahal, di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, keberadaan BAZNAS seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperkuat solidaritas dan keadilan sosial berbasis nilai-nilai keagamaan.
‎
‎Tim Red

Staf Khusus ATR/BTN Rezka Oktoberia Bersama Bupati H Zukri Misran Hadiri Pembukaan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KABUPATEN PELALAWAN, YUTELNEWS.COM —Kegiatan sosialisasi mengenai pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan dibuka oleh Bupati H. Zukri Misran pada, Selasa (28/04/2026).

Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan tanah ulayat.

Bupati Zukri menyampaikan,” Berikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pelaksanaan sosialisasi ini dan berharap peserta dari camat, kepala desa, dan pemangku adat dapat memahami cara pengadministrasian tanah ulayat,” ujarnya.

Bupati H Zukri Misran menekankan perlunya kepastian hukum untuk tanah ulayat agar dapat diwariskan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat,” ucap Bupati H Zukri Misran.

Selanjutnya Bupati H Zukri Misran mengajak pemangku adat untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang diskusi guna menyelesaikan masalah pertanahan dan mencari solusi bersama Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengakui keberadaan tanah ulayat tanpa niat melakukan pengambilalihan. Pendaftaran tanah ulayat merupakan hak, bukan kewajiban,” ujar Rezka Oktoberia.

Rezka juga mendorong pemangku adat untuk aktif bertanya dan menggali informasi mengenai pendaftaran tanah ulayat,” ulasnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mengakui dan melindungi tanah ulayat masyarakat adat di Pelalawan, membantu mereka memahami proses pendaftaran yang dapat menjaga hak atas tanah ulayat demi masa depan.

(AS)

Olahraga Bersama FORKOPIMDA dan Pemkab Bandung Semarakkan Hari K3 Sedunia 2026

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

KAB. BANDUNG – YUTRLNEWS.com// Dalam rangka memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sedunia Tahun 2026, jajaran TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar kegiatan olahraga bersama di Lapangan Upakarti, Soreang. pada Selasa (28/04/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur TNI-Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung, serta masyarakat umum. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi wujud nyata sinergi dan kebersamaan lintas sektor dalam membangun budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas terselenggaranya olahraga bersama pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Kondisi Kabupaten Bandung yang aman dan terkendali ini tentunya merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama Forkopimda, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan seluruh unsur terkait,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa KDS itu juga mengajak seluruh peserta untuk menikmati momentum kebersamaan ini dengan penuh semangat.

“Selamat berolahraga bersama Forkopimda Kabupaten Bandung. Nikmati, tetap happy, sehat, bugar, dan luar biasa,” tambahnya.

Kegiatan olahraga bersama ini berlangsung semarak dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Sejak pagi hari, ratusan peserta telah memadati area Lapangan Upakarti untuk mengikuti rangkaian kegiatan.

Berbagai aktivitas digelar untuk menyemarakkan acara, mulai dari senam bersama yang diikuti secara massal hingga kegiatan jalan santai dan jogging di sekitar area lapangan. Para peserta dari berbagai latar belakang tampak berbaur tanpa sekat.

Selain menjadi ajang menjaga kebugaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat silaturahmi antarinstansi dan masyarakat. Interaksi yang terjalin secara santai tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam berbagai program pembangunan ke depan.

Momentum ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan juga menjadi bentuk nyata soliditas antarlembaga sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menjadikan pola hidup sehat sebagai bagian dari budaya kerja yang aman dan produktif.

Peringatan Hari K3 Sedunia ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam setiap aktivitas. Dengan tubuh yang sehat dan lingkungan kerja yang aman, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat diharapkan dapat terus meningkat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin solid, serta mampu mendorong terciptanya Kabupaten Bandung yang kondusif dan lebih bedas.

Yans.

Pemko Payakumbuh Bersama Kalaksa BPBD Devitra Lakukan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat setelah Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana pada, Senin (27/04/2026).

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana, diikuti Sekretaris BPBD Hermanto, Kabid  PK Arman Riska, Kasi Syafrizal, Kabid RR Andenitral, Kasi Yuliman, Kabid KL HEPI, Kasi Yoserizal beserta staf lainnya.

Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Staf Ahli pemko, menekankan pentingnya kegiatan ini untuk masyarakat.

Staf Ahli pemko menjelaskan, bahwa bencana dapat terjadi kapan saja sehingga keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, dan relawan sangat penting di 5 Kecamatan serta Seluruh Kelurahan yang ada dikota Payakumbuh,” ujarnya.

Pelatihan ini dihadiri oleh 150 perwakilan yang akan dilengkapi dengan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD, Devitra, menyatakan bahwa masyarakat di area rawan bencana harus memiliki pengetahuan cukup melalui sosialisasi dan latihan,” kata Devitra.

Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan pohon tumbang.

Selanjutnya Devitra mengatakan, “Materi pelatihan mencakup berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang Islam dan kesiapsiagaan terhadap likuifaksi,” ungkap Devitra.

Peserta pelatihan berharap program serupa dapat diadakan hingga ke tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat.

Dengan demikian pelatihan mitigasi ini merupakan langkah penting dalam membekali masyarakat Payakumbuh agar lebih siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi,” ungkapnya .

Kalaksa BPBD Devitra menyampaikan, Kerja sama antara semua elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana,” ujar Devitra.

(MMD)

Apresiasi Capaian Pemkab Bandung, Tri Rahmanto: Ini Bukti Bukti Nyata Kepemimpinan Bupati KDS

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

KAB BANDUNG – YUTELNEWS.com// Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, dengan menempati peringkat ketiga terbaik secara nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.

Pencapaian luar biasa ini disambut antusias dan mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk dari Tri Rahmanto, Ketua Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot sekaligus tokoh masyarakat Dayeuhkolot.

Menurutnya, capaian ini adalah bukti nyata transformasi dan kemajuan signifikan yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan selama masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna.

“Kami sangat mengapresiasi prestasi dan capaian luar biasa yang diraih oleh Pemkab Bandung. Menjadi yang terbaik ketiga secara nasional adalah sebuah kehormatan besar dan bukti bahwa arah kebijakan serta kepemimpinan Bapak Bupati Dadang Supriatna sudah sangat tepat dan membawa perubahan positif,” ujar Tri Rahmanto kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Tri Rahmanto menilai bahwa salah satu faktor utama di balik capaian gemilang ini adalah membaiknya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh elemen pemerintahan.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna yang menerapkan disiplin, profesionalisme kepada para ASN dan karyawan Pemkab Bandung. Menurutnya, KDS menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan pelayanan publik hingga hasilnya dapat dirasakan serta diakui secara nasional.

“Kemajuan ini tidak lepas dari kepemimpinan KDS yang secara konsisten terus mendorong etos kerja dan peningkatan kinerja ASN Pemkab Bandung. Prestasi ini bukan hanya angka, ini membuktikan kerja nyata Bupati KDS yang dinilai baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi yang solid dari seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung.

“Prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dedikasi seluruh ASN dan karyawan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung. Ini adalah kebanggaan bersama. Saya ucapkan selamat,” ungkapnya.

Tri berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Semoga capaian ini semakin memacu semangat bagi jajaran Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, dan memuaskan masyarakat,” pungkas Tri Rahmanto.

Dengan raihan ini, Kabupaten Bandung membuktikan diri sebagai daerah yang mampu melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.(**)

Yans.

Apresiasi Capaian Pemkab Bandung, Tri Rahmanto: Ini Bukti Bukti Nyata Kepemimpinan Bupati KDS

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

KAB BANDUNG – YUTELNEWS.com// Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, dengan menempati peringkat ketiga terbaik secara nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.

Pencapaian luar biasa ini disambut antusias dan mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk dari Tri Rahmanto, Ketua Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot sekaligus tokoh masyarakat Dayeuhkolot.

Menurutnya, capaian ini adalah bukti nyata transformasi dan kemajuan signifikan yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan selama masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna.

“Kami sangat mengapresiasi prestasi dan capaian luar biasa yang diraih oleh Pemkab Bandung. Menjadi yang terbaik ketiga secara nasional adalah sebuah kehormatan besar dan bukti bahwa arah kebijakan serta kepemimpinan Bapak Bupati Dadang Supriatna sudah sangat tepat dan membawa perubahan positif,” ujar Tri Rahmanto kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Tri Rahmanto menilai bahwa salah satu faktor utama di balik capaian gemilang ini adalah membaiknya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh elemen pemerintahan.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna yang menerapkan disiplin, profesionalisme kepada para ASN dan karyawan Pemkab Bandung. Menurutnya, KDS menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan pelayanan publik hingga hasilnya dapat dirasakan serta diakui secara nasional.

“Kemajuan ini tidak lepas dari kepemimpinan KDS yang secara konsisten terus mendorong etos kerja dan peningkatan kinerja ASN Pemkab Bandung. Prestasi ini bukan hanya angka, ini membuktikan kerja nyata Bupati KDS yang dinilai baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi yang solid dari seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung.

“Prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dedikasi seluruh ASN dan karyawan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung. Ini adalah kebanggaan bersama. Saya ucapkan selamat,” ungkapnya.

Tri berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Semoga capaian ini semakin memacu semangat bagi jajaran Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, dan memuaskan masyarakat,” pungkas Tri Rahmanto.

Dengan raihan ini, Kabupaten Bandung membuktikan diri sebagai daerah yang mampu melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.(**)

Yans.

Implementasi MBG di Kabupaten Bandung Diakui, KDS Sabet Penghargaan pada Food Summit 2026

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna (KDS) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award pada ajang Food Summit 2026 yang digelar oleh CNBC, Senin (27/4/2026). Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam keterangannya, KDS menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program MBG di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara solid. Pemerintah daerah bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam dashboard pimpinan, sehingga seluruh data di lapangan dapat terpantau secara real-time.

“Kami bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memiliki kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan begitu, jika ada permasalahan di lapangan, dapat langsung ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dinas Kesehatan pun bisa berkoordinasi langsung dengan BGN, termasuk memastikan kelayakan para penjamah makanan,” ujar KDS.

Lebih lanjut, KDS mengungkapkan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bandung, potensi serapan anggaran program ini bahkan mencapai Rp5,4 triliun, dengan nilai perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun setelah dikurangi biaya operasional.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi seiring meningkatnya kebutuhan pangan.

“Kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Sementara kondisi peternakan di kami berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Artinya, perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, KDS menegaskan bahwa produksi beras Kabupaten Bandung yang mencapai 328.000 ton per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, pihaknya masih membutuhkan dukungan dari daerah lain.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Bandung menggencarkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) guna mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambahnya.

KDS juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk perlunya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tercipta keselarasan harga antara KDKMP dan pasar.

“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan ketersediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, program ini sekaligus menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.

“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya ***

Yans.

Upaya Penanganan Pasca Banjir, Kolaborasi Pentahelix Dayeuhkolot Sedot Genangan Air Di Depan Ria Busana.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Sebagai bagian dari rangkaian penanganan dampak bencana banjir yang melanda wilayahnya, kolaborasi Pentahelix Kecamatan Dayeuhkolot melakukan tindakan nyata dengan melakukan penyedotan genangan air yang masih menggenang di kawasan depan Ria Busana. pada senin 27/04/2026. Langkah ini diambil agar kawasan tersebut dapat segera berfungsi kembali dan terhindar dari risiko munculnya berbagai penyakit akibat genangan air yang mengendap.

Kegiatan ini melibatkan Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) dayeuhkolot yang tergabung dalam Pentahelix, serta warga masyarakat dan juga didukung oleh unsur media massa yang turut menyebarkan informasi penting kepada publik. Semua pihak bersatu padu memadukan sumber daya, tenaga, dan pikiran agar proses penanganan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Sejak pagi hari, peralatan penyedot air telah didatangkan dan dipasang di lokasi yang tergenang. Para anggota prima dan warga yang terlibat bekerja secara terkoordinasi, mengatur aliran air yang disedot agar dapat mengalir menuju saluran pembuangan yang telah disiapkan. Kegiatan ini menjadi prioritas karena kawasan depan Ria Busana merupakan daerah yang padat aktivitas, baik sebagai jalur lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki, serta lokasi pusat kegiatan usaha warga.

Ketua Pentahelix Dayeuhkolot Tri Rahmanto menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memulihkan kondisi wilayah pasca terjadinya banjir. “Kami menyadari bahwa genangan air yang tertinggal tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan. Melalui kerja sama lintas unsur ini, kami berusaha meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dan memulihkan kondisi wilayah secepatnya,” ujarnya.

Perwakilan dari unsur dunia usaha juga menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. “Kami berterima kasih atas perhatian dan upaya yang dilakukan ini. Kawasan yang bersih dan bebas genangan tentu akan membuat aktivitas usaha dan kehidupan warga kembali berjalan dengan lancar seperti sediakala,” ujarnya.

Warga yang melintas dan beraktivitas di lokasi menyambut baik langkah yang diambil tersebut. Mereka menyampaikan rasa syukur karena masalah yang mereka hadapi segera mendapatkan penanganan yang serius dan terkoordinasi.

Setelah proses penyedotan selesai, tim yang bertugas juga melakukan pembersihan sisa lumpur dan sampah yang terbawa air banjir agar kawasan tersebut kembali bersih dan layak digunakan. Para anggota prima bersama seluruh unsur yang tergabung dalam Pentahelix berkomitmen untuk terus memantau kondisi wilayah dan menangani berbagai masalah yang muncul pasca bencana hingga kondisi pulih sepenuhnya.

Yans.

Bedas Pisan! KDS Sabet Penghargaan Nasional, MBG Kabupaten Bandung Jadi Model Ketahanan Pangan

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, TEKNOLOGI|oleh

JAKARTA -YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna (KDS) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award pada ajang Food Summit 2026 yang digelar oleh CNBC, Senin (27/4/2026). Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam keterangannya, KDS menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program MBG di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara solid. Pemerintah daerah bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam dashboard pimpinan, sehingga seluruh data di lapangan dapat terpantau secara real-time.

“Kami bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memiliki kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan begitu, jika ada permasalahan di lapangan, dapat langsung ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dinas Kesehatan pun bisa berkoordinasi langsung dengan BGN, termasuk memastikan kelayakan para penjamah makanan,” ujar KDS.

Lebih lanjut, KDS mengungkapkan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bandung, potensi serapan anggaran program ini bahkan mencapai Rp5,4 triliun, dengan nilai perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun setelah dikurangi biaya operasional.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi seiring meningkatnya kebutuhan pangan.

“Kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Sementara kondisi peternakan di kami berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Artinya, perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, KDS menegaskan bahwa produksi beras Kabupaten Bandung yang mencapai 328.000 ton per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, pihaknya masih membutuhkan dukungan dari daerah lain.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Bandung menggencarkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) guna mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambahnya.

KDS juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk perlunya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tercipta keselarasan harga antara KDKMP dan pasar.

“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan ketersediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, program ini sekaligus menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.

“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya ***

Yans.

Lapas Kelas IIA Warungkiara Ikuti Rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Salurkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Warungkiara ,Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Warungkiara turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan nasional yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom bersama jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.Senin (27/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Pemasyarakatan dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, sejalan dengan semangat pengabdian dan pelayanan yang humanis.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Warungkiara melaksanakan aksi sosial dengan menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selain itu, bantuan berupa gerobak usaha juga diberikan kepada keluarga warga binaan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi dan kemandirian keluarga.

Kepala Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kurnia Panji Pamekas, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Pemasyarakatan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga warga binaan. Bantuan gerobak ini diharapkan dapat menjadi sarana usaha yang produktif sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat,” ujar Kurnia Panji Pamekas.

Lebih lanjut, Kurnia menegaskan bahwa Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lapas, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan melalui pemberdayaan keluarga.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima manfaat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membuka peluang usaha.

Dengan adanya kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Warungkiara berharap dapat terus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta memperkuat peran Pemasyarakatan sebagai institusi yang tidak hanya membina, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.