HUKUM

YUTELNEWS.com | Dumai-Riau,- Perjudian Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Dumai yang biasanya juga disebut sejenis Ketangkasan Tembak Ikan, kian marak di provinsi Riau. Lantas apa tindakan pihak kepolisian???

Ketua Umum Dpp Light Independent Bersatu-Indonesia (Team LIBAS) Elwin Ndruru, berharap Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal agar tidak tutup mata terhadap aktivitas para mafia Illegal yang dikota Dumai. Rabu, 29/5/2024

“Harapan kita kepada bapak Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, selaku orang nomor satu pada institusi polri daerah provinsi riau agar tidak membiarkan aktivitas mafia-mafia Illegal yang merupakan perbuatan tindak pidana melawan hukum. Seperti halnya kasus penyalahgunaan BBM Subsidi Illegal dikota Dumai, sebagaimana kita telah melaporkan dipolda Riau beberapa bulan yang lalu namun, hingga saat ini tidak ada hasil tindak lanjut dari pihak kepolisian khususnya Polda Riau, sehingga terkesan bahwa pihak Polda Riau melindungi,” pungkasnya.

Dibeberkan Elwin, selain gudang penampungan BBM Subsidi Illegal yang berada di wilayah hukum polres Dumai, sebagaimana ditemukannya puluhan gudang penyelundupan minyak BBM subsidi Illegal yang Terletak dijalan Sukarno Hatta Dumai, juga ditemukan beberapa tempat yang merupakan arena perjudian Illegal di kota Dumai.

Salah satunya tempat yang diduga arena perjudian yang berada di Jalan Tegalega, Kelurahan Dumai Kota. Kemudian, arena perjudian di Jalan Budi Kemuliaan, dan di Jalan Merdeka, tepatnya di belakang Hotel Wisata serta di Jalan Ombak.

Beberapa lokasi yang diduga arena perjudian tersebut diketahui pemiliknya atas nama Gabe.

“Sebagaimana diberitakan dibeberapa media online, bahwa Rio Gabe selaku bos besar area Judi Gelper Illegal dikota Dumai. Berdasarkan keterangan narasumber bahwa, gabe adalah orang yang mempunyai puluhan meja perjudian tembak ikan di pinggiran Dumai”

Beberapa lokasi area perjudian gelper Illegal tersebut yakni; Terminal barang Bukit Jin Kelurahan Bukit Timah, di kiri dan kanan Terminal Barang, ditemukan ada 3 tempat dengan jumlah meja 6 unit

2. Lokalisasi Pelacuran Ampang- Ampang Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, ada kafe ujung kiri dan kanan 4 unit mesin

3. Belakang Rumah Makan Serasi Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur ada 2 unit mesin

4. Di Pool mobil Transco seberang SPBU Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur ada 2 unit mesin

5. Di Rawa Pendek Kelurahan Bukit Kapur ada 2 unit mesin

6. Jalan Baru arah Jalan Lintas Dumai – Bukit Krikil ada 2 unit mesin

7. Di seberang PT. Komodo Kelurahan Bukit Kayu Kapur di sebuah ruko 2 pintu ada 2 unit mesin tembak ikan.

Berdasarkan informasi dari narasumber, bahwa dari beberapa tempat arena perjudian gelper Illegal dikota Dumai ditemukan sekitar 23 unit mesin tembak ikan.

Ditambahkan Elwin, sebelumnya pihak Dirreskrimsus Polda Riau telah melakukan penggrebekan disebuah tempat yang merupakan arena perjudian gelper Illegal dikota Dumai dan menangkap belasan pelaku sebulan yang lalu sesuai berita yang dikabarkan di media TV maupun beberapa media online. Namun, ada apa dengan beberapa lokasi tersebut? Atau memang ini menjadi tempat atensi mereka…?

“Kami atas nama Dpp Team LIBAS telah melaporkan Kapolres Dumai ke Propam Polda Riau dan saya selaku ketua umum Team Libas telah dimintai keterangan sebanyak tiga kali oleh penyidik Propam Polda Riau dan kami telah menyerahkan beberapa bukti otentik kepada penyidik Propam Polda Riau. Saat itu kita dikabarkan bahwa Paminal Polda Riau sudah turun ke Dumai untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut bahkan Kapolres Dumai telah dipanggil di Polda Riau namun, hingga sampai saat ini belum ada proses hukum yang dilakukan oleh Propam Polda Riau terhadap Kapolres Dumai ada apa”….?

Elwin menegaskan, pihaknya tidak berhenti mengungkap kasus tersebut hingga proses hukum benar-benar diterapkan tanpa diskriminasi, aparat kepolisian segera tangkap Gabe selaku bos mafia judi gelper Illegal dan beberapa mafia lainnya di kota Dumai, tegas Elwin, ketua umum Dpp Team LIBAS.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com |Penyerobotan lahan terjadi lagi di desa binanga dan desa runding oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Bulan 16 juni 2023 yang lalu, selasa/28/05/2023.

Masyarakat desa binanga,muspika,imuem mukim,BKSDA,pertanahan dan tata praja,( SEKDAKO) KOTA SUBULUSSALAM sama sama turun ke lokasi wilayah desa binanga yang berbatasan dengan lauser dan aceh selatan, yang dimana saat turun ke lokasi wilayah desa binanga yang luasan nya (137 ha) tersebut masih belum digarap oleh pihak manapun saat itu, seperti yang terlihat jelas dalam gambar.

Yang dimana pada saat itu kami langsung membuat tapal batas antara wilayah kecamatan runding dan desa binanga.jauh sebelumnya, kami juga pernah melakukan mediasi dengan SEKDAKO tgl 24 mei 2023 yang saat itu di pimpinan oleh asisten 1 (satu) yaitu H sairun kata mukim Binanga TAMRIN BARAT.

Kemudian pada tanggal 27 maret 2024, laporan dari BKSDA ke kami bahwa lahan masyarakat binanga tersebut sudah habis di tumbang dan di tanami oleh pihak lain, yang setahu kami orang luar dari medan.

Pada tanggal 2 mei 2024 kami turun lagi ke lokasi untuk memastikan apakah lahan itu sudah di kuasai oleh pihak luar,menurut pengakuan salah seorang pekerja disitu, yang punya lahan tersebut adalah oknum dari TNI. Pada tanggal 28 mei 2024 di adakan musyawarah di tingkat kecamatan, meminta keterangan pihak terkait yaitu kepala desa panglima sahman dan masyakat panglima sahman.

Untuk menjelaskan kenàpa beliau menjuàl lahan yang bukan di wilayah beliau, gecik pànglima sahmàn tidàk mampu menjawàb secara hukum admistrasi,karna jelas di dalam PERWAL tahun 2017 lahan tersebut masuk dalam wilayàh desa binanga dan desa runding.artinya suràt penguàsaan FISIK yang di pegang oleh pihak pembeli gugur secara hukum.dalam hal penyelesaian penyerobotan lahan desa tersebut,

Imuem mukim THAMRIN barat meminta supaya pihak pembeli yang di wakili oleh sdr SUKARDI, untuk tidak lagi menggarap lahan terdebut.dan srgala aktivitas di lahan desa binanga dan runding di berhentikan, alat alat berat yang ada di lokasi semuanya harus di keluarkan dari situ.dàn pernyataan masyarakat binanga dan runding, lahan mereka tidak untuk di jual belikan krpada siapapun, mengiingat harapan masyarakat untuk berkebun itu cuman satu satunya.tegas imuem mukim binanga.

(Jalaludin Barat)

YUTELNEWS.com | Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan akan menjerat penyelewengan solar subsidi, terutama bagi truk-truk dari perusahaan tambang. “Kami akan mendisiplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang,” ujarnya melalui keterangan resmi.

LSM LPKPK KOMNAS PUSAT & Team,menemukan adanya dugaan Penyelewengan solar subsidi Oleh Penambang Berinisial “A” di wilayah Gresik, WringinAnom. Dengan menggunakan DamTruck Fuso Berwarna Biru Berplat Kuning Nopol L 8297 UY, dengan sengaja Membeli BBM Bersubsidi dengan Nominal Pembelian mencapai 1,3juta lebih, lalu di OperTap di dalam Jirigen Jirigen Plastik dengan Jumlah yang cukup banyak menggunakan alat Bantu Selang. Di dalam Gudang Sidomukti sumberame kec.wringinanom , Juga di Temui Barang Bukti Berupa Jurigen yang cukup banyak di duga di gunakan untuk penyaluran dan penimbunan bbm bersubsidi jenis solar. Ungkap Deva Limbad. Rabu 22 Mei 2024.

Menurutnya Jirigen Jirigen Tersebut di bawa Ke dalam Tambang mengunakan kendaraan pickup berwarna Hitam pada jam Jam Tertentu. Lalu dari Jirigen tersebut di tuangkan ke dalam Eksavator yang berada di dalam tambang Yang akan segera beroperasi. Imbuh Deva Limbad

Saat pemilik perusahaan dikonfirmasi oleh awak media melalui via telepon kebetulan istri dari perusaahan tersebut mengatakan itu tidak kalau mobil pick ip itu ngambilnya di brong ditangki saya itu pun kalau ada lebih, saya ada bukti bayar nya bahwa saya itu solar industri, kalau bukan solar industri mesin perusahaan rusak semua, ungkap Dr. Anis. Rabu 22 Mei 2024

Saya tidak tau kalau masalah pengisian tersebut, nanti saya akan tanyakan ke supir saya karena memakainya solar industri, perintah saya ngambilnya itu di stok saya setiap pagi, nanti saya akan konfirmasi ke supir saya, tambah Dr. Anis.

Deva Limbad sebagai KABAG INTELIJEN&INVESTIGASI LP-KPK KOMNAS juga mengatakan Apabila terdapat penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, subsidi BBM diperuntukkan bagi usaha kecil dan tidak mengakomodir untuk industri-industri besar. Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok BBM melalui command center, koordinasi antara Pertamina dengan penegak hukum dan pemerintah daerah. Harapnya.

Ia menekankan untuk meningkatkan pengawasan dan langsung guna mencegah kelangkaan, antrean, hingga potensi penyalahgunaan. Pasal 55 UU RI Nomor 22 tentang Migas yang diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, untuk ancamannya minimal 3 tahun maksimal 10 tahun,” Imbuh Deva Limbad. Bersambung

(Kik)

YUTELNEWS.com | Pasuruan, Jawa Timur – Fenomena pergudangan rokok ilegal di daerah Pandaan, Pasuruan, semakin hari kian menjamur dan merajalela. Salah satu lokasi yang baru-baru ini ditemukan adalah sebuah gudang di kawasan jalan raya pandaan-Bangil Buejeng/Tanggul Beji, Kabupaten Pasuruan. Gudang ini diduga kuat memproduksi rokok ilegal dan dikelola oleh seorang bos asal Sidoarjo dan pengelola a.n Risky.

Tim Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia (KPORI) bersama media dan lembaga terkait telah melakukan investigasi dan menemukan bukti-bukti yang mengarah pada aktivitas produksi rokok ilegal di gudang tersebut. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan dan penindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah tersebut, termasuk Polsek dan Polres Bangil.

Menurut laporan dari KPORI, ada indikasi bahwa pihak APH di wilayah Beji dan Polda Jawa Timur (Jatim) terkesan tutup mata terhadap aktivitas ilegal ini. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum dalam praktik ilegal tersebut. Padahal, kegiatan produksi dan distribusi rokok ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan negara dari segi penerimaan cukai serta berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

KPORI menyoroti lemahnya tindakan APH dan mendesak satuan Satpol PP, Bea Cukai, dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Polda Jatim serta Mabes Polri untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani kasus ini. Selain itu, KPORI telah berkoordinasi dengan Presiden RI dan Kapolri untuk memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku produksi rokok ilegal dan aparat yang terlibat atau lalai dalam tugasnya.

Sebagai informasi, produksi dan distribusi rokok ilegal melanggar beberapa pasal pidana. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dan/atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

KPORI juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan aktivitas produksi rokok ilegal di lingkungan mereka. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, upaya pemberantasan rokok ilegal akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam situasi yang mendesak ini, aparat hukum diharapkan dapat segera merespons dengan tindakan yang tegas dan transparan. Penindakan terhadap rokok ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan upaya menjaga stabilitas ekonomi negara dari ancaman praktik ilegal yang merugikan.

Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak, termasuk APH, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. KPORI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak penegakan hukum yang adil dan tegas bagi para pelaku.

(cdr ytl)

YUTELNEWS.com | Langsa – Dalam upaya yang tak kenal lelah untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya, jajaran Koramil Kodim 0104/Aceh Timur yang berada di Pemko Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, mengambil langkah proaktif dengan memasang banner berisikan pesan anti-narkoba di berbagai titik strategis. Inisiatif ini merupakan bagian dari kampanye bertajuk “Usir Narkoba dari Gampong Kita,” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menggalang dukungan dalam memerangi ancaman narkoba yang merusak tatanan sosial dan kesehatan masyarakat, Minggu (26/05/2024).

Komandan Kodim 0104/Aceh Timur, Letkol Inf Tri Purwanto, S.I.P., menyatakan bahwa pemasangan banner ini bukan hanya simbolis, melainkan sebuah ajakan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi narkoba. “Narkoba adalah ancaman serius bagi generasi muda kita. Kampanye ini diharapkan dapat menyentuh hati masyarakat dan menggugah semangat kolektif untuk menjaga lingkungan kita dari pengaruh buruk narkoba,”ujarnya.

Banner-baner yang dipasang di wilayah Koramil jajaran, sekolah-sekolah, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya, menampilkan pesan-pesan kuat seperti “Gampong Kita Bebas Narkoba,” “Selamatkan Generasi Muda dari Bahaya Narkoba,” dan “Laporkan Pengedar Narkoba di Sekitar Anda.” Pesan-pesan ini disertai dengan ilustrasi yang menarik perhatian, bertujuan untuk memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dan diingat oleh semua kalangan, terutama para remaja.

Kegiatan ini juga melibatkan Polri, serta berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat setempat. Mereka bersama-sama membantu dalam proses pemasangan banner dan memberikan penyuluhan kepada warga tentang bahaya narkoba dan cara-cara mencegahnya. Selain itu, dilakukan pula pembagian brosur dan leaflet yang menginformasikan cara-cara melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba ke pihak berwenang.

“Sinergi antara TNI dan masyarakat sangat penting dalam perang melawan narkoba ini. Kami berharap dengan dukungan penuh dari masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba,” tambah Letkol Tri Purwanto.

Masyarakat menyambut baik inisiatif ini. Warga Gampong, Sulaiman, mengungkapkan, “Kami sangat mendukung langkah ini. Dengan adanya banner-banner ini, kami merasa lebih teringatkan akan bahaya narkoba dan pentingnya melindungi anak-anak kami dari pengaruh buruknya.”

Koramil jajaran Kodim 0104/Aceh Timur berkomitmen untuk terus mengawal kampanye ini dengan berbagai kegiatan lanjutan, termasuk patroli rutin, sosialisasi, dan kerjasama dengan aparat kepolisian serta lembaga terkait lainnya. Mereka juga membuka layanan aduan masyarakat selama 24 jam untuk menerima laporan terkait narkoba.

Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang kuat, diharapkan Gampong-Gampong di Aceh Timur dapat terbebas dari cengkeraman narkoba, menciptakan masa depan yang lebih cerah dan aman bagi generasi penerus.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Batam – Pelabuhan Tikus yang berada di Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Diminta Ditutup. Antisipasi adanya dugaan barang-barang Ilegal atau selundupan.

Berdasarkan pantauan oleh Tim Media pada kamis (24/5/2024) sekira jam 16.00 wib sore hari aktivitas bongkar muat terus beroperasi. Nama pelabuhan tersebut disebutkan oleh warga setempat sebagai pelabuhan Tj Uma.

Dari hasil investigasi tim media terlihat adanya kegiatan bongkar muat seperti Bawang, minyak, dan lain lain. Beberapa narasumber setempat mengatakan bahwa barang yang dikirim itu seperti kelapa.

“Ini pelabuhan Tj. Uma, pelabuhan ini sudah lama beroperasi. Pelabuhan antar pulau ke pulau kecil saja,” ucap salah satu warga setempat.

Masih di lokasi, Sumber lain membenarkan bahwa di lokasi tersebut ada dua tempat yang berdampingan.

“Ada dua pelabuhan, disebelah juga pelabuhan. Kelapa, sayur dan macam- macam jenis pengiriman,” ucap salah satu warga di lokasi.

Sejumlah minyak dalam jeregen warna kuning nampak sedang melakukan pengangkutan ke suatu pulau.

Saat ditanyakan, pemilik minyak di jeregen tersebut tidak sebutkan jenis minyak apa.

“Iya minyak bang,” ucapnya singkat. Diminta pihak Aparat Penegak Hukum jangan menutup mata terhadap kegiatan bongkar muat yang ada di wilayah Tj Uma, atau Batu Ampar.

Mikael Kaka, Ketua Warung Paralegal Indonesia menanggapi hal ini untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Harusnya pelabuhan itu tetap diawasi oleh pihak terkait, mengingat pelabuhan tersebut, keluar masuk barang dan orang, jadi saran kepada pemerintah, agar pelabuhan tersebut di legalkan, sehingga keluar masuk barang maupun orang dapat terpantau, dan kalau tidak pemerintah harus menutup total segala aktivitas yang berhubungan dengan, keluar masuk barang dan orang,” Tegas Mikael Kaka.

Sampai berita ini dipublikasiakan, tim media masih belum lakukan konfirmasi kepada dinas terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Aparat Penegak Hukum.

Part I, bersambung..

YUTELNEWS.com | Jakarta — Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Hendri Ch.Bangun diujung tanduk. Dewan Penasehat PWI Pusat memberikan dukungan atas keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang memberi peringatan keras terhadap Hendri Ch.Bangun dan merekomendasikan pemberhentian tiga orang pengurus PWI Pusat.

Adapun tiga orang pengurus PWI Pusat yang di sanksi DK PWI Pusat yang dipimpin Sasongko Tedjo, selain Hendri Ch.Bangun adalah Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah. Batas waktu melaksanakan rekomendasi DK PWI Pusat, 16 Mei 2024.

Atas sanksi DK PWI Pusat, Hendri Ch.Bangun bukan menjalankan hasil keputusan DK PWI Pusat, malah melawan. Tanggal 14 Mei 2024, menunjuk pengacara mensomasi kebijakan DK PWI Pusat, dengan meminta mencabut sanksi DK PWI Pusat, karena dianggap DK PWI Pusat disebut tidak memiliki kewenangan atas pemberian sanksi tersebut.

Pembangkangan atas keputusan DK PWI Pusat itu, membuat Dewan Penasehat PWI Pusat memberikan surat teguran kepada Pengurus Harian PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun Cs. Surat tersebut ditandatangani Ketua Dewan Penasehat, Ilham Bintang dan Sekretaris, Wina Armada.

Dalam surat bernomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 tersebut, disebutkan Dewan Penasehat sesuai konstitusi organisasi PWI, berhak memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, khususnya terhadap masalah yang dihadapi Hendri Ch. Bangun dan jajaran pengurus harian PWI Pusat saat ini.

Lebih lanjut, Dewan Penasehat menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam PD, PRT, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), hanya Dewan Kehormatan yang memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan tersebut. Ketentuan ini dirumuskan untuk mencegah adanya intervensi dari lembaga atau individu lain dalam keputusan organisasi.

Sebagai bagian dari nasihatnya, Dewan Penasehat meminta agar Pengurus Harian menghormati dan menaati keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan. Mereka menekankan, langkah-langkah perlawanan terhadap keputusan Dewan Kehormatan tidak sepatutnya dilakukan dan diharapkan tidak akan terulang di masa mendatang.

Kepengurusan PWI Pusat pun kian panas dan retak. Hendri Ch. Bangun bukannya menerima nasehat dari Dewan Penasehat. Malah melawan dengan mengirimkan Surat tanggal 25 Mei 2024 kepada Dewan Penasehat, yang intinya justru meminta Dewan Penasehat memberi nasehat kepada Dewan Kehormatan karena dinilai kebijakan Dewan Kehormatan, antara lain memberikan peringatan keras, menyuruh mengembalikan uang serta memberhentikan tiga orang pengurus dianggap melampaui batas kewenangan Dewan Kehormatan.

Secara terpisah Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal ketika diminta komentarnya atas surat Dewan Penasehat (DP) PWI Pusat dan jawaban surat Ketua Umum PWI Pusat, Hendri Ch.Bagun kepada Dewan Penasehat PWI Pusat mengatakan, itu telah menunjukkan, jika organisasi wartawan tertua itu sudah retak, memalukan serta tidak memberi contoh yang baik bagi organisasi pers lainnya.

Jika suara Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan PWI Pusat tidak lagi digubris oleh Ketum PWI Pusat Hendri Ch. Bangun, ini menunjukkan organisasi PWI memang dalam kondisi memprihatinkan. Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan satu suara Hendri Ch. Bangun diujung tanduk. Apalagi dirinya melawan dan bersikukuh menyatakan tidak bersalah dan tidak mengambil dana BUMN untuk pribadi.

“Karena masing-masing merasa benar atas keyakinannya, jika kondisi ini terus terjadi akan memberikan dampak yang tidak baik bagi industri pers dan wartawan. Sebaiknya PWI dibubarkan saja, jika memang Hendri Ch. Bangun ngotot merasa tidak melanggar apapun. Atau pilihan lain mengadakan KLB (Kongres Luar Biasa untuk meminta pertanggung jawaban dalam kasus dana BUMN yang membuat citra PWI hancur,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Jusuf Rizal juga mengatakan, kenapa wartawan Edison Siahaan dan LSM LIRA melaporkan kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan tersebut ke Mabes Polri, justru agar menemukan adanya proses, prosedur, peraturan administrasi organisasi, penguasaan uang tanpa hak, kebohongan maupun tindak kriminal lain yang dilanggar terkait bantuan dana BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang dikemas dalam bentuk sponsorship dengan Forum Humas BUMN. (Red)

YUTELNEWS.com | PASURUAN – Anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan Iptu Agus Yulianto, S.H., M.H. melaksanakan Operasi Miras guna cipta kondisi di wilayah hukum Polres Pasuruan, Jumat (24/05/2024) pukul 22.40 WIB s.d Sabtu (25/05/2024) pukul 00.45 WIB.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. melalui Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan mengatakan bahwa Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran Miras kali ini awalnya berasal dari pengembangan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sumbersuko ada warga yang tiap malam menjual botol minuman keras beralkohol dengan bebas kepada masyarakat, selanjutnya anggota Polres mendatangi lokasi tersebut akhirnya berhasil ditemukan penjual miras di rumah seorang pria berinisial “IB” warga Dusun Sumbersuko, Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

“Dari hasil Operasi Miras, telah didapati barang bukti berupa 460 (empat ratus enam puluh) botol arak jenis Gedang Glutuk dan 24 (dua puluh empat) botol arak jenis Ciu dengan total keseluruhan 484 (empat ratus delapan puluh empat) botol,” ungkap Kasatreskoba.

Dari keterangan pelaku, miras jenis arak gedang glutuk tersebut didapat dari Solo Jawa Tengah. Dan atas perbuatannya pelaku terjerat pasal 17 Perda Kabupaten Pasuruan No.10 tahun 2009, tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Pasuruan.

(Kik)

YUTELNEWS.com | PASURUAN – Unit Reskrim Polsek Pandaan yang dipimpin oleh Kapolsek Pandaan Kompol Bambang Sucahyono, S.H. berhasil mengungkap kasus penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin di kios Rokok di Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jum’at (24/05/2024), pukul 21.45 WIB.

Polsek Pandaan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang merupakan penjual minuman beralkohol tersebut, dia adalah seorang pria berinisial RH(65) warga Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Pandaan menjelaskan terkait kronologi kejadian bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang menjual bebas minuman keras beralkohol tanpa izin di wilayah Kecamatan Pandaan tepatnya di kios rokok pinggir Jalan Raya. Selanjutnya Kapolsek Pandaan bersama anggota unit Reskrim Polsek Pandaan melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendatangi kios rokok tersebut serta menggeledah dan ternyata ditemukan minuman beralkohol berbagai merk sejumlah 27 (dua puluh tujuh) botol.

“Dari hasil penyitaan barang bukti Minuman Beralkohol tersebut, berikut rincian merk yang dijual oleh pelaku, 9 (sembilan) botol Anggur Merah, 10 (sepuluh) botol kecil Arak Bali, 6 (enam) botol kecil Arak jowo, 1 (satu) botol Whisky, dan 1 (satu) botol Vodka,” terang Kompol Bambang.

“Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 17 Perda Kabupaten Pasuruan No. 10 tahun 2009, tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.

(Kik)

YUTELNEWS.com | PASURUAN – Unit Reskrim Polsek Purwodadi yang dipimpin oleh Kapolsek Purwodadi AKP Pujianto, S.Sos. berhasil mengungkap kasus penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin di sebuah rumah di Dusun Banjiran, Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jum’at (24/05/2024).

Dalam hal ini, Polsek Purwodadi berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang merupakan penjual minuman beralkohol tersebut, dia adalah seorang pria berinisial IS(29) warga Dusun Banjiran, Desa Banjiran Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Purwodadi menjelaskan terkait kronologi kejadian bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang menjual minuman keras beralkohol di wilayah Kecamatan Purwodadi. Selanjutnya Kapolsek Purwodadi bersama anggota unit Reskrim Polsek Purwodadi melakukan penyelidikan ke lokasi dan kemudian mendatangi rumah pelaku serta melakukan penggeledahan ternyata benar ditemukan beberapa botol minuman beralkohol merk “Bintang” dengan jumlah 9 (sembilan) botol kecil dan minuman beralkohol jenis arak sejumlah 10 (sepuluh) botol.

“Menurut keterangan dari pelaku, minuman beralkohol tersebut dijual hanya di wilayah kampungnya saja, selanjutnya pelaku dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Purwodadi untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut,” ungkap Kapolsek.

“Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 17 Perda Kabupaten Pasuruan No. 10 tahun 2009, tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

(Kik)