NASIONAL

YUTELNEWS.com | Natuna – Program nasional Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat mulai menjadi perhatian masyarakat Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Sejumlah warga, khususnya di Sedanau, mempertanyakan kapan koperasi tersebut mulai beroperasi, mengingat tim Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut diketahui telah terbentuk beberapa bulan lalu pada tahun 2025.

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, awak media Yutelnews melakukan konfirmasi kepada Ketua Koperasi Merah Putih Kecamatan Bunguran Barat, Muhammad Arya Febrian. Dalam keterangannya, Febrian menjelaskan bahwa hingga saat ini koperasi belum dapat beroperasi karena masih terkendala pemenuhan persyaratan fasilitas dan lokasi gerai.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan dari Kementerian Koperasi, fasilitas Gerai Koperasi Merah Putih diwajibkan dibangun di atas tanah darat dengan kriteria tertentu, di antaranya lokasi strategis, mudah dijangkau masyarakat, serta memiliki luas minimal 1.000 meter persegi.

“Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kondisi geografis Bunguran Barat, khususnya Sedanau, sangat berbeda. Wilayah ini merupakan daerah kepulauan kecil dengan mayoritas pemukiman masyarakat berada di atas laut, termasuk pusat aktivitas ekonomi,” jelas Febrian.

Ia menambahkan, tim Koperasi Merah Putih Kecamatan Bunguran Barat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sejak jauh hari. Pencarian dan survei lokasi tanah darat sudah dilakukan sejak tahun 2025, tidak lama setelah tim resmi terbentuk.

“Kami sudah berupaya sejak 2025 melakukan survei dan pemetaan lokasi yang memungkinkan. Beberapa titik tanah darat sudah kami tinjau, namun sebagian besar lokasinya jauh dari pemukiman warga dan tidak memenuhi kriteria strategis. Selain itu, lahan darat yang tersedia umumnya telah dimanfaatkan sebagai kebun masyarakat,” ungkapnya.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hampir tidak ada lahan darat di wilayah Sedanau yang memenuhi ketentuan aturan sekaligus berada dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi teknis pembangunan gerai koperasi dengan realitas geografis daerah kepulauan.

Di sisi lain, kondisi ini semakin relevan mengingat mayoritas masyarakat Sedanau menggantungkan sumber penghidupan utama dari sektor kelautan dan perikanan. Aktivitas ekonomi warga, mulai dari bongkar muat hasil laut, distribusi ikan, hingga transaksi transportasi hasil tangkapan, seluruhnya terpusat di kawasan pemukiman yang berada di atas laut. Justru di titik-titik inilah mobilitas masyarakat paling tinggi dan transaksi ekonomi berlangsung setiap hari.

Dengan karakteristik tersebut, pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di titik strategis pemukiman laut dinilai lebih efektif dan tepat sasaran. Selain mudah dijangkau nelayan dan pelaku usaha hasil laut, keberadaan gerai di pusat aktivitas masyarakat diyakini mampu mempercepat perputaran ekonomi, menekan biaya distribusi, serta meningkatkan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat pesisir.

Secara ekonomi wilayah, koperasi di daerah pesisir seperti Sedanau tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai instrumen penguatan rantai pasok nelayan—mulai dari penyediaan kebutuhan melaut, pembiayaan mikro, hingga pemasaran hasil tangkapan. Karena itu, kedekatan lokasi koperasi dengan pusat aktivitas nelayan menjadi faktor strategis yang menentukan efektivitas operasionalnya.

Sementara itu, dalam aturan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, pemerintah daerah juga diarahkan untuk melakukan pendataan aset tanah atau bangunan milik pemerintah desa, kabupaten, hingga provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk operasional koperasi, sepanjang memenuhi kriteria lokasi dan luasan serta melalui koordinasi lintas instansi.

Namun masyarakat menilai, tanpa adanya penyesuaian kebijakan, penerapan aturan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program di wilayah kepulauan kecil. Sejumlah tokoh masyarakat berharap adanya kebijakan afirmatif atau diskresi teknis, khususnya bagi daerah dengan keterbatasan lahan darat seperti Sedanau.

Harapan tersebut juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar program Koperasi Merah Putih sebagai agenda nasional dapat diimplementasikan secara kontekstual dan adil, tanpa mengabaikan kondisi riil wilayah pesisir dan kepulauan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Natuna.

(Red: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com)

NATUNA – YUTELNEWS.com ||
Mewakili Pemerintah Kabupaten Natuna, Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Boy Wijanarko menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Natuna yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026, menggaungkan tema “Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, serta dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan OPD, instansi vertikal, dan berbagai organisasi profesi jurnalis di Natuna.

Dalam sambutannya, Boy Wijanarko menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai penyaji informasi publik yang faktual dan berimbang, pelaksana kontrol sosial yang konstruktif, serta mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah di tengah dinamika era digital.

“Pers merupakan pilar demokrasi yang berkontribusi besar dalam menjaga transparansi, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Peringatan HPN 2026 di Natuna turut diwarnai prosesi adat penyerahan pulut kuning sebagai simbol penghormatan, rasa syukur, dan doa keselamatan. Sajian adat tersebut diserahkan langsung kepada Sekda Natuna oleh Ketua PWI Natuna Ravi, didampingi Ketua IWO-I Natuna Bahrul Lazi, dan disaksikan insan pers yang hadir. Momen tersebut menghadirkan suasana penuh makna sebagai wujud doa bersama serta komitmen kolaboratif antara pers dan pemerintah demi kemajuan Natuna.

Meski terdapat kekecewaan dari sebagian insan pers atas ketidakhadiran Bupati Natuna Cen Sui Lan yang berhalangan hadir karena agenda pemerintahan yang telah terjadwal sebelumnya, hal tersebut tidak mengurangi semangat peringatan HPN. Momentum ini justru menjadi penguat tekad insan pers untuk terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, transparan, objektif, dan bertanggung jawab, sejalan dengan tema HPN 2026 “Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.

Peringatan HPN 2026 di Natuna ditutup dengan diskusi ringan dan sesi foto bersama sebagai simbol eratnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam membangun Kabupaten Natuna sebagai wilayah perbatasan NKRI.

Red: Darmansyah
Kabiro Natuna | Yutelnews.com

YUTELNEWS.com – Pekanbaru || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), sejumlah lembaga pemerintah, serta berbagai pihak terkait lainnya berhasil mencatatkan capaian Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui kegiatan penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Pemerintah Provinsi Riau hadir sekaligus memberikan sambutan dalam agenda penyerahan piagam yang digelar di Hotel Tjokro Pekanbaru, Senin (26/1/2026).

Acara penyerahan piagam Rekor MURI itu dihadiri oleh Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh dr. Sri Handayani, jajaran pengurus PERDOSKI, tenaga medis, serta pemangku kepentingan terkait. Capaian tersebut dinilai sebagai bentuk kerja nyata dalam memperkuat edukasi kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari gerakan nasional dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS dan IMS serta pentingnya upaya pencegahan sejak dini. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi tersebut berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan diraihnya Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas IIA Pekanbaru melibatkan jajaran petugas dan warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti rangkaian penyuluhan kesehatan yang disampaikan oleh tenaga medis profesional. Materi yang diberikan meliputi pemahaman dasar mengenai HIV/AIDS dan IMS, cara penularan, langkah-langkah pencegahan, serta pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan PERDOSKI menggelar penyuluhan HIV/AIDS dan IMS hingga meraih pengakuan MURI. Ia menilai, pencapaian itu menunjukkan komitmen tenaga medis dalam membantu pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Upaya pencegahan HIV/AIDS dan IMS tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Syahrial dalam sambutannya.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru menyampaikan bahwa keikutsertaan Lapas dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah di bidang kesehatan sekaligus wujud komitmen Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada warga binaan.

“Kami sangat mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan IMS ini. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan kesehatan bagi warga binaan agar memiliki pemahaman yang benar dalam mencegah penyakit menular,” ujar Yuniarto.

Melalui sinergi antara PERDOSKI, lembaga pemerintah, dan berbagai pihak terkait, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas edukasi kesehatan, menekan risiko penularan penyakit menular, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kesehatan.

Keberhasilan meraih Rekor MURI menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya.

(Desi Kabiro)