NEWS

YUTELNEWS.com | Walaupun sempat adu fisik dan melapor, namun antara penjual Sofa dan Pembeli gelar Kesepakatan Restorative justice atau perdamaian antar kedua belah pihak. Sebelumnya bahwa mereka mengalami peristiwa yang tidak terduga hingga salah satu melapor kepada pihak berwajib.

Permasalahan percekcokan tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2025 Sekitar pukul 16.00 WIB di Kawasan Jodoh.

Peristiwa berawal adanya salah komunikasi atau kesalahpahaman antara penjual sofa dan pembeli yang dialami oleh sdr. David Manalu dan sdr. Andre.

Akhirnya kedua belah pihak sepakati dan diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan.

Terkait laporan yang di Polsek Batu Ampar maka kedua belah pihak bersepakat untuk mencabut laporan.

Sehingga Kedua belah pihak masing-masing berharap Semua berjalan baik dan menjalin silaturahmi dan kekeluargaan. /Red

YUTELNEWS.com | Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, SH., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Gunungsitoli atas Ranperda tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Gunungsitoli, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, S.T., M.Psi., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Enriko Ifolala Lase, S. Kom., Senin (07/07/2025)

“Ujar Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H., dalam Rapat Paripurna tersebut menyampaikan Penjelasan Wali Kota Gunungsitoli atas Ranperda tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 kepada DPRD, demi memenuhi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan kewajiban konstitusional kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Pedoman dalam Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, S.H., mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, atas dukungan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, para Asisten, Kepala OPD lingkup Pemko Gunungsitoli, dan hadirin lainnya.

(K.Gea)

Siaga02.Com – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur mengonfirmasi identitas satu dari dua jenazah korban tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya. Identifikasi dilakukan melalui metode primer dan sekunder di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Minggu (6/7/2025).

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., didampingi Ketua Tim DVI Polda Jatim AKBP dr. Adam, merilis hasil identifikasi tersebut dalam keterangan resmi pada senin tanggal 7/7/2025 diposko DVI.

“Saat ini kami pastikan, satu jenazah berhasil diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari dan rekam gigi. Hasil ini telah divalidasi dan dikonfirmasi oleh pihak keluarga,” ujar AKBP dr. Adam.

Jenazah yang teridentifikasi adalah I Kadek Oke, laki-laki berusia 51 tahun, warga Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Ia tercatat sebagai salah satu penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali.

Sebelumnya, dua jenazah ditemukan pada Minggu siang sekitar pukul 12.00 WIB. Satu jenazah ditemukan dalam kondisi terapung oleh KRI Tongkol di sektor 3, sekitar 6 mil laut dari lokasi tenggelamnya kapal. Sementara satu jenazah lainnya ditemukan oleh nelayan di wilayah perairan Muncar.

Menurut Kapolresta, identifikasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengambilan data primer hingga pemeriksaan ciri-ciri fisik dan properti korban.

“Pemeriksaan antemortem memperkuat hasil identifikasi. Jenazah yang telah terkonfirmasi akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman,” ujar Kombes Pol. Rama.

Hingga saat ini, proses pencarian dan identifikasi korban terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan sejumlah unsur terkait.

 

Didik H

YUTELNEWS.com | Sosok kontroversial Zakir Naik merencanakan safari dakwah di Indonesia pada beberapa kota besar, seperti Solo, Malang, Bandung dan Jakarta. Sepak terjang Zakir Naik yang mengaku ulama untuk kembali menyebarkan perpecahan Agama, mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Ormas kebangsaan lintas Agama,suku, budaya dan tradisi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) secara tegas menolak acara dakwah tersebut dengan berbagai pertimbangan prinsip kerukunan umat beragama dan Persatuan Indonesia. Melalui ketua umumnya Gus Wal, Zakir Naik dianggap sosok di balik paham pemberontakan paham Agama, dan merupakan Bapak Intoleransi dan Terorisme Internasional.

“Zakir Naik bukan ulama, dia hanya lihai bersilat lidah memutar balikkan pemahaman antar Agama. Beberapa negara sudah menolak kehadirannya, Malaysia sudah mencekalnya, bahkan di negaranya sendiri sudah dianggap musuh masyarakat dan DPO kasus Terorisme. Indonesia wajib menolak demi keutuhan bangsa dari dakwah provokasi berjubah agama” ungkap Gus Wal.

Kota Malang, Solo, Bandung dan Jakarta direncanakan menggelar acara dakwah Zakir Naik pada bulan Juli. Menurut Gus Wal acara tersebut berpotensi terjadi gesekan sosial antar kelompok.

“Kalau Zakir sudah banyak yang menolak tetapi masih nekat berdakwah, maka berpotensi menimbulkan aksi saling serang. Pihak keamanan, Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri semestinya mempertimbangkan perijinan acara yang berpotensi ricuh” imbuh Gus Wal.

Di sisi lain kekhawatiran tersebut semakin beralasan karena pihak penyelenggara tidak mempertimbangkan dampak sosial yang selalu muncul seusai dakwah berbahasa asing tersebut.

“Perlu diperhatikan massa yang datang kemungkinan masa bayaran. Dakwah bahasa asing tidak mudah dipahami namun banyak sekali yang hadir. Ceramah Zakir yang tidak sampai ke khalayak akan menimbulkan kesalahpahaman. Selalu terjadi aksi menyalahkan Agama lain usai mendengarkan ceramah Zakir” lanjut Gus Wal.

Gus Wal dan PNIB menghimbau Pemerintah bisa lebih selektif mengijinkan dakwah kontroversi masuk ke Indonesia.

Belum Safari Dakwah keberbagai kota di Indonesia saja, kehadiran Zakir Naik sudah menimbulkan tragedi kelam yang berbau sara, Intoleransi dan kriminal seperti yang terjadi di Cidahu Sukabumi dan cilodong depok, kehadiran Zakir Naik di Indonesia lebih banyak mudhorotnya atau negatifnya tinimbang maslahat kebaikanya, dan jelas hanya menyuburkan Intoleransi dan paham Khilafah Terorisme, papar Gus Wal.

“Kita tidak pernah kehabisan ulama tradisional yang paham karakter budaya dakwah di Indonesia. Tidak perlu impor pendakwah kalau hanya mengejar sensasi sosok. Pendakwah impor, paham penyusup perusak kerukunan antar umat beragama, khilafah dan Terorisme hingga doktrin sesat sudah waktunya dihentikan” tegas Gus Wal.

Dalam acara PNIB Istighotsah Ngaji Pancasila di Beji Depok Sabtu 05 Juli 2025 dan di Kawasan Wisma Asri Bekasi Gus Wal mengajak untuk memperkuat dan kolaborasikan “NASAB” Nasionalisme Kebangsaan, Toleransi dan Moderasi Beragama serta Adat Tradisi Budaya Nusantara untuk membendung Intoleransi, Khilafah Terorisme yang semakin subur dengan berbagai pola, tutup Gus Wal.

(Singgih)

SIAGA02.com  – Setelah adanya penemuan sesosok jasad di perairan Selat Bali, kembali ditemukan adanya jasad kedua di perairan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut diduga merupakan korban Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya.

Jadi tepat pada Minggu (6/7/2025) ditemukan dua jasad yang diduga merupakan korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dan Muncar.

Jasad pertama ditemukan sekitar pukul 10:30 WIB oleh KRI Pulau Fanildo dengan menggunakan alat citra sonar.
Sementara itu, pada pukul 16:00 WIB, di perairan Muncar, nelayan menemukan satu lagi jasad korban KMP Tunu Pratama Jaya.

Kanit Satpolairud Polresta Banyuwangi Pos Muncar Bripka Wayan Wedhana mengatakan jasad itu langsung dibawa ke Pelabuhan Ikan Muncar untuk dievakuasi.

“Tiba di Pelabuhan Ikan Muncar sekitar pukul 18:30 WIB. Kemudian dibawa ke Puskesmas Kedungrejo, untuk selanjutnya dilarikan ke RSUD Blambangan,” ujarnya.

Pihaknya juga masih melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para nelayan lokal guna melakukan percepatan pencarian terhadap korban lainnya.

“Masih kami koordinasikan lagi. Satu korban tambahan berhasil ditemukan,” paparnya.

Untuk saat ini, seluruh korban yang ditemukan tersebut masih dilakukan identifikasi di RSUD Blambangan.
Sebab, tidak ada tanda pengenal yang melekat pada jasad korban sehingga sulit dikenali,
perlu diketahui jika KMP Tunu Pratama Jaya mengalami kecelakaan laut pada Rabu malam (2/7/2025).

Kapal itu membawa 65 penumpang termasuk 12 kru. Selain itu juga memuat 22 unit kendaraan berbagai golongan.

 

Didik H

YUTELNEWS.com | Seorang Calon Pasien (SW) sangat kecewa dengan RS Budi Kemuliaan (RSBK) yang tidak melayani pengguna BPJS yang masih aktiv. Dinilai peraturan tersebut amburadur.  Minggu (6/7/2025).

Sekitar pukul 03.00 malam hari, SW mengalami penyakit dalam yang bisa dikatakan sangat parah. Karena merasa sakit berat, SW langsung ke RSBK tersebut untuk berobat. Namun sayangnya, pihak RS menolak calon pasien tersebut.

“Saya pengguna BPJS aktiv, saya ditolak untuk berobat disini kecuali jika Bayar. Akhirnya saya ke RSHB dan diterima disana,” ujar SW ke awak media. Ia mengatakan salah salah satu Dokter Eng (inisial) mengatakan kepada calon pasien jika berobat harus bayar.

Akhirnya Calon pasien tersebut ditangani oleh pihak RSHB tanpa ada kendala.

Tim media pun telah meminta tanggapan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG, MM. terkait persoalan tersebut, namun belum memberikan jawaban.

Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009):

Pasal 190 UU Kesehatan mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis atau pimpinan rumah sakit yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Sanksinya bisa berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Undang-Undang Rumah Sakit (UU No. 44 Tahun 2009):

Pasal 29 ayat (1) huruf f UU Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, terutama pada pasien yang tidak mampu.

Sanksi Lebih Berat:

Jika penolakan tersebut mengakibatkan kecacatan atau kematian, sanksinya bisa lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar atau bahkan Rp2 miliar, tergantung pada UU yang berlaku.

SW pun mengucapkan terimakasih kepada pihak RSHB karena telah melayani dan menangani dengan serius sehingga pulih seperti biasa.

“Saya apresiasi kepada Pihak RSHB, WaDirut bapak Wisnu yang telah rekomendasikan sehingga saya bisa berobat dan sehat kembali,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi kepada pihak RSBK, Dinas Kesehatan. /AL.

Bandung – YUTELNEWS.com

Masalah banjir kiriman yang kerap meresahkan warga Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, kini mulai teratasi.

Salah satu penyebab utama banjir selama ini adalah sampah kiriman yang terbawa aliran air dari wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, terutama saat hujan deras turun.

Wilayah terdampak seperti RW 17, RW 09 Pasigaran, hingga RW 13 Kampung Sukabirus sempat menjadi langganan luapan air yang bercampur sampah.

Namun, kini kondisinya jauh lebih baik berkat pembangunan langkah konkret Bupati Bandung Dadang Supriatna yang membangun Pintu Penahan Air di sekitar Jembatan Pasigaran Dayeuhkolot.

“Dulu tiap hujan besar, sampah-sampah dari aliran atas masuk semua ke lingkungan warga. Plastik, kayu, bahkan limbah rumah tangga ikut terbawa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tertahan, sampah enggak masuk lagi ke pemukiman,” ujar Nana (55), warga RW 17 Desa Citeureup.

Pembangunan pintu air berbahan besi ini merupakan hasil dari gerak cepat Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang menginstruksikan langsung kepada Dinas PUTR serta dibantu oleh Tri Rahmanto, tokoh masyarakat Lamajang Peuntas, untuk segera mencari solusi teknis di lapangan.

Warga Desa Citeureup bahkan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Dadang Supriatna dan Tri Rahmanto atas kepedulian nyata yang mereka lakukan. Langkah konkret yang dilakukan terbukti memberi dampak positif bagi keselamatan dan kenyamanan warga.

“Kami merasa punya pemimpin yang mau mendengar dan turun langsung. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Kang Tri. Semoga makin banyak wilayah yang terbantu seperti kami,” tutur Mimin, warga lainnya.

Tri Rahmanto yang juga pembina remaja masjid (Prima) bersama warga dan dukungan dari Bhabinkamtibmas Polsek Dayeuhkolot, kerap melakukan kontrol harian serta gotong royong di lokasi rawan banjir dan sumbatan sampah.

“Alhamdulillah, Pak Tri itu cepat merespons keluhan warga. Beliau langsung turun, bantu koordinasi dengan PRIMA , sampai informasi juga cepat sampai ke Pak Bupati,” ujar salah satu tokoh RW, Nana.

Di wilayah RW 13 Kampung Sukabirus, Komarudin (58) juga mengungkapkan hal serupa. Sebelumnya, air dari selokan mudah meluap karena banyak sumbatan sampah dan saluran yang dangkal.

Namun kini, kondisi tersebut berhasil diatasi setelah dilakukan normalisasi saluran TPT yang bermuara ke Sungai Cigede.

“Dulu air suka ngumpul di sini karena jalannya mampet. Sekarang sudah dibersihkan, dinormalisasi, alirannya lancar lagi. Terima kasih kepada Pak Tri yang sudah bantu koordinasi dengan pihak terkait,” ucap Komarudin.

Sampah Kiriman Harus Jadi Perhatian Bersama

Meski kondisi membaik, warga berharap agar masalah sampah kiriman tetap menjadi perhatian serius semua pihak. Menurut warga, penanganan di hulu sangat menentukan keberhasilan penanggulangan banjir di hilir.

“Masalahnya bukan cuma air hujan, tapi limbah rumah tangga dari atas yang terbawa. Kalau di atas enggak dikontrol, kami yang di bawah terus jadi korban,” ujar Komarudin. (**)



Yans.

YUTELNEWS.com | Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, SH, MH, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya kepada Ruslan Arif Soamole atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Buru periode 2025-2030. Pemilihan kembali Ruslan melalui aklamasi dalam Musyawarah Cabang PBB ke-VI di Namlea, mencerminkan kepercayaan besar kader dan struktur partai di Kabupaten Buru terhadap kepemimpinannya. Minggu, (6/7/2025).

Gugum menyatakan, “Selamat kepada Bapak Ruslan Arif Soamole atas amanah yang kembali diemban. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, PBB Kabupaten Buru semakin solid, progresif, dan gemilang dalam kontribusi politik dan pengabdian kepada masyarakat.” Ia menekankan pentingnya konsolidasi partai di tingkat daerah sebagai strategi PBB menghadapi tantangan politik mendatang.

Dukungan terhadap kepemimpinan Ruslan Arif Soamole juga datang dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD dari Gerindra yang turut menyampaikan ucapan selamat. Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Ruslan menjadi harapan baru bagi kemajuan PBB di Kabupaten Buru.

M. Masuku

YUTELNEWS.com | Dalam kunjungan Kerja di wilayah Jepara, Demak, dan Kudus, Gilang Dhielafararez, Anggota Komisi III DPR RI, menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum yang berintegritas dan independen. Sebagai perwakilan rakyat yang membidangi *Penegakan Hukum*, Gilang menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh ada intervensi atau “back up” dari pihak manapun yang dapat melemahkan proses penegakan hukum di ketiga wilayah tersebut.

Penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tanpa campur tangan kepentingan politik atau kelompok tertentu, ungkapnya. Kami menolak segala bentuk tekanan atau upaya memengaruhi proses hukum, termasuk praktik ‘back up’ yang dapat merusak prinsip keadilan, tegasnya kembali dalam pertemuan dengan masyarakat dan aparat penegak hukum setempat.

Anggota komisi III itu juga mendorong aparat hukum untuk bekerja secara profesional dan berpegang pada prinsip supremasi hukum, tanpa diskriminasi.

Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penegakan hukum di daerah ini. Kami mendukung langkah-langkah tegas terhadap pelanggaran hukum, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tambahnya.

Gilang juga berujar agar seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, dan pemuda, untuk bersama-sama menciptakan budaya taat hukum guna memperkuat stabilitas dan keadilan di wilayah tersebut.

Diharapkan dengan komitmen ini, penegakan hukum di Jepara, Demak, dan Kudus dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat, pungkasnya.

(Singgih)

YUTELNEWS.com | Bandung – Pemkab Bandung telah merekrut pelajar Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025-2026. Ratusan pelajar itu terbagi menjadi enam rombongan belajar (rombel) di mana satu rombel terdiri dari 25 pelajar. Mereka terdiri dari 75 siswa SMP (3 kelas), 75 siswa SMA (3 kelas).

Sementara untuk jenjang SD, pendekatan khusus kepada orang tua sedang dilakukan, mengingat anak usia dini perlu penyesuaian sebelum tinggal terpisah dari keluarga. Kegiatan pembelajaran direncanakan mulai Agustus 2025.

Bahkan karena Kabupaten Bandung dinilai memiliki sarana dan prasarana cukup lengkap untuk percontohan Sekolah Rakyat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial pun meminta lagi penambahan rombongan belajar.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan untuk sementara saat ini sudah ada 6 kelas di Wisma Atlet kawasan Stadion Si Jalak Harupat (SJH) Kecamatan Kutawaringin.

“Pemerintah pusat kemarin meminta lagi bahkan sampai 4 lokal. Maka kami sudah siapkan agar tempatnya di BLK Baleendah meski baru bisa menyediakan 3 lokal,” kata Bupati Bandung kepada wartawan, Sabtu (5/7/2025).

Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Pemkab Bandung juga sedang menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat yang permanen di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey di mana terdapat lahan milik Pemkab seluas 7,6 hektare.

Lokasi ini menurut bupati disiapkan untuk penerimaan calon pelajar Sekolah Rakyat mulai tahun 2026. Saat ini pembangunan sekolah di lokasi tersebut sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, dengan target selesai pada akhir tahun ajaran 2025.

“Untuk yang di Ciwidey kita harus perbaiki dulu tata ruangnya yang masih dalam tahap penyelesaian dengan Kementerian ATR/BPN masih dibahas. Sehingga mungkin pelaksanaan pembangunan bangunan sekolahnya bisa dimulai tahun 2026,” jelas Bupati Dadang Supriatna.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi lokasi Sekolah Rakyat (SR) di Wisma Atlet Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (29/05/2025).

Program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui pendekatan asrama dan penguatan karakter.

Sedikitnya 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia akan didirikan sebagai percontohan. Kabupaten Bandung menjadi salah satu dari 11 titik pelaksanaan program tahap awal di Jawa Barat.

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung pun disambut dengan antusias oleh warga. Sebanyak 50 siswa bersama 50 orang tua telah mengikuti kegiatan awal yang melibatkan total 150 peserta.

Gedung berkapasitas 184 orang dengan 44 kamar ini dipilih karena kondisi bangunannya sangat layak, baru, dan representatif untuk dijadikan asrama sekaligus ruang belajar bagi para siswa. Selain bangunan utama, terdapat pula gedung terpisah yang akan digunakan sebagai ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang guru, serta fasilitas pembelajaran pendukung lainnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Supardian menyatakan alasan di balik pemilihan lokasi Sekolah Rakyat untuk sementara.

“Kami menyiasati waktu yang sempit. Wisma Atlet SJH ini paling siap dan paling layak. Semua kebutuhan dasar pembelajaran bisa dipenuhi di sini,” terang Kepala Dinsos.

Keunggulan lokasi ini tidak hanya dari sisi infrastruktur. Wisma Atlet berada dalam kawasan olahraga yang dilengkapi dengan lapangan sepak bola, kolam renang, dan arena softball. Fasilitas ini akan dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pengembangan karakter dan kebugaran siswa Sekolah Rakyat.

Terkait potensi tumpang tindih penggunaan dengan kegiatan keolahragaan, Supardian memastikan hal tersebut telah diantisipasi. Wisma Atlet saat ini masih berstatus sebagai aset Kementerian PUPR, dan penggunaannya untuk Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu agenda olahraga yang ada.

“Kalau ada event olahraga besar, atlet bisa ditempatkan di lokasi lain yang sudah kami siapkan. Bahkan, siswa Sekolah Rakyat bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang berolahraga di kawasan ini, terutama saat akhir pekan,” ungkap Supardian.

Sementara untuk lokasi permanen Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Ciwidey, menurut Kadinsos lokasinya jauh dari kebisingan, cocok untuk sistem boarding school.

“Insya Allah gedung Sekolah Rakyat yang di Ciwidey nantinya akan menjadi tempat belajar yang kondusif untuk jenjang SD, SMP, dan SMA,” ucap Supardian.

Sekolah Rakyat di Desa Lebak Muncang nantinya dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, lengkap dengan berbagai fasilitas pendidikan dan pengasuhan yang sesuai standar. Untuk jenjang SD, pendekatan khusus kepada orang tua sedang dilakukan, mengingat anak usia dini perlu penyesuaian sebelum tinggal terpisah dari keluarga.

 

Yans

YUTELNEWS.com | Di tengah maraknya aktivitas kapal ikan asing (KIA) yang semakin merajalela di perairan Laut Natuna, ucapan apresiasi dan terima kasih dari Bupati Natuna kepada salah satu instansi penjaga laut justru memantik kekecewaan dan tanda tanya besar dari masyarakat nelayan.

Alih-alih menyoroti lemahnya pengawasan dan meningkatnya rasa takut nelayan lokal untuk melaut, sang bupati memilih memberikan pujian atas apa yang disebut sebagai “penjagaan laut”. Sayangnya, ucapan ini dinilai jauh dari kenyataan di lapangan. Kapal-kapal asing berukuran besar terus melanggar batas wilayah tangkap, sementara nelayan lokal merasa makin tersingkir dan tidak terlindungi.

“Keamanan yang mana yang dimaksud Pak Bupati? Kami justru takut melaut karena banyaknya kapal asing. Kalau laut benar-benar dijaga, kenapa kami yang orang Natuna malah kalah di kampung sendiri?” ungkap seorang nelayan berinisial JK, mewakili suara sejumlah nelayan yang menyampaikan keluhan mereka ke media melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 4 Juli 2025.

JK juga mempertanyakan apakah Bupati Natuna benar-benar tidak mengetahui kondisi di lapangan, mengingat berbagai keluhan nelayan sering kali viral di media sosial seperti Facebook dan TikTok. “Kalau beliau aktif mengikuti media, pasti tahu nelayan sering unggah video dan foto kapal KIA yang beroperasi di wilayah tangkap kami. Tapi kenapa tetap seolah tak tahu?” katanya heran.

Lebih jauh, JK berharap bupati tidak hanya mendengar laporan atas meja, tetapi juga turun langsung berdialog dengan nelayan-nelayan yang benar-benar berlayar ke perbatasan, yang tahu persis apa yang terjadi di laut.

Ucapan terima kasih dari kepala daerah ini justru dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan para nelayan. Saat para pejuang laut kecil berjuang untuk bertahan, sang pemimpin malah terlihat seperti menutup mata dan bertepuk tangan.

Ini bukan semata soal simbolik, tetapi menyangkut keberpihakan. Apakah pemimpin akan berdiri bersama rakyatnya yang kecil, atau justru larut dalam permainan pencitraan belaka?

Nelayan Natuna kini menunggu tindakan nyata. Bukan janji, bukan basa-basi, dan bukan pula apresiasi yang salah arah. Sebab jika laut sendiri sudah tidak lagi aman bagi nelayan, lalu kepada siapa mereka harus berharap? /Tim

YUTELNEWS.com | Kepala Sekolah SMPN 1 Dayeuhkolot, Ujang Juhana, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya atas aksi nyata yang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung dan Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Miftahul Jannah dalam kegiatan bakti sosial yang digelar,pada Sabtu (05/07/2025).

Kegiatan tersebut berupa perbaiki , pembersihan dan normalisasi saluran air (solokan) di sekitar lingkungan sekolah yang kerap menjadi penyebab banjir saat hujan deras, hingga menyebabkan ruang kelas tergenang dan aktivitas belajar mengajar terganggu.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Awing selaku Plt Ketua PWI Kabupaten Bandung bersama tim, serta kepada tokoh masyarakat Dayeuhkolot Bapak Tri Rahmanto selaku penasehat PRIMA, atas kepeduliannya terhadap lingkungan sekolah kami,” ujar Ujang di sela kegiatan.

Ia menyebut kolaborasi lintas elemen masyarakat seperti ini sangat berdampak positif, terlebih ketika menyentuh persoalan-persoalan krusial yang selama ini belum tertangani dengan baik. Salah satunya adalah saluran air yang tersumbat dan menyebabkan banjir musiman di ruang kelas.

“Dengan adanya kerja karya bakti ini, kami berharap saluran air di samping dan belakang sekolah kembali normal dan lancar, sehingga tidak lagi menimbulkan genangan yang merusak fasilitas sekolah dan mengganggu proses belajar mengajar,” tambahnya.

Kepsek Ujang Juhana juga berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilanjutkan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk turut serta menjaga dan merawat lingkungan, terutama di kawasan pendidikan.

“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah kedua bagi anak-anak. Ketika lingkungannya bersih dan aman,nyaman, maka semangat belajar mereka pun akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkasnya.

Yans.

YUTELNEWS.com| Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Miftahul Jannah, Lamajang Pentas, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dalam kegiatan karya bakti sosial (baksos) perbaiki dan normalisasi saluran air di belakang SMPN 1 Dayeuhkolot, pada Sabtu (05/07/2025).

Kegiatan baksos ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program unggulan Bandung Bedas yang diusung oleh Bupati Bandung H Dadang Supriatna dalam rangka menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan bebas banjir.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Asep Awing, serta Tri Rahmanto selaku penasehat PRIMA, sekaligus penasehat PWI Kabupaten Bandung serta Stafsus Bupati Bandung M Zezen Zainal.

Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh sekitar 30 orang anggota PRIMA dan anggota PWI Kabupaten Bandung serta tokoh dan masyarakat setempat.

Plt Ketua PWI Kabupaten Bandung H Asep Awing mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk sinergi antara insan pers dan generasi muda untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan.

“Kegiatan ini menjadi salah satu wujud peran aktif PWI dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kami ingin memberikan kontribusi nyata melalui kolaborasi seperti ini,” ujar Kang Awing, sapaan akrabnya.

Kegiatan baksos ini diharapkan menjadi awal dari rangkaian aksi kolaboratif berikutnya yang digagas PWI Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari komitmen untuk terus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Terlebih selama ini SMPN 1 Dayeuhkolot ini sering kebanjiran. Semoga langkah kecil yang kami lakukan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk keluarga besar SMPN 1 Dayeuhkolot,” tutur Kang Awing.

Sementara itu, Tri Rahmanto penasehat PRIMA menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PWI Kabupaten Bandung yang telah mendukung penuh kegiatan ini, khususnya kepada Plt Ketua PWI Kabupaten Bandung, H Awing, yang hadir langsung bersama anggotanya.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dan langkah nyata PWI Kabupaten Bandung di bawah pimpinan Kang Awing yang mau berkolaborasi dengan masyarakat untuk sedikit berkontribusi untuk lingkungan,” ujar Tri Rahmanto.

Tri optimistis kegiatan bakti sosial ini untuk memperbaiki sekaligus menormalisasi saluran air di belakang SMPN 1 Dayeuhkolot ini dapat menanggulangi genangan air yang biasa menggenangi SMPN 1 Dayeuhkolot.

“Harapannya, setelah kegiatan ini, genangan air yang biasa terjadi dapat berkurang bahkan tertanggulangi,” ungkap Tri Rahmanto.

“Ini adalah langkah kecil dengan dampak besar. Saya bangga bisa melihat sinergi dan kolaborasi antara remaja masjid dan insan pers yang bergerak bersama untuk kepentingan masyarakat luas,” tambah Tri yang juga seorang pengusaha sukses ini. (**)

Yans.