NEWS

Medan — YUTELNEWS.com
Pernyataan sejumlah pihak terkait dugaan praktik perjudian di wilayah Sumatera Utara, khususnya yang menyeret nama seorang pengusaha bernama Aseng Kayu, menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Ketua DPW Media Center LSM Pakar Sumatera Utara, Robin Silalahi, menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang jelas dan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan semata.

Menurut Robin, pihaknya mendukung penuh upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam memberantas praktik perjudian tanpa pandang bulu. Namun, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

“Kami mendukung kepolisian memberantas segala bentuk perjudian. Namun jangan sampai muncul kesan tebang pilih atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Nama Aseng Kayu terus disebut-sebut, sementara hingga saat ini belum ada bukti valid yang menunjukkan keterlibatannya dalam aktivitas perjudian di Sumatera Utara,” ujar Robin Silalahi, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus dapat dibuktikan secara sah, bukan sekadar opini atau asumsi yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

“Kalau hanya dugaan, semua orang bisa menduga. Tetapi dugaan harus dibuktikan. Jika tidak, maka hal tersebut berpotensi mencemarkan nama baik seseorang,” tegasnya.

Robin juga menyampaikan bahwa Aseng Kayu merupakan seorang pengusaha dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina DPP LSM Pakar Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan keberatan atas tudingan yang dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas.

“Aseng Kayu adalah pengusaha dan Dewan Pembina kami. Kami merasa keberatan jika beliau dituduh sebagai bandar judi tanpa bukti. Kami meminta pihak-pihak yang menuding untuk dapat membuktikan tuduhan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proses pembuktian sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, dan tidak seharusnya ada upaya menggiring opini publik atau mengintervensi proses hukum.

“Kepolisian bekerja secara profesional. Jika memang ada bukti kuat, tentu kepolisian akan bertindak sesuai hukum yang berlaku, termasuk melakukan pencekalan atau tindakan lainnya. Namun jika tidak ada bukti, maka jangan sampai ada opini yang justru merugikan seseorang,” pungkasnya.

DPW Media Center LSM Pakar Sumatera Utara berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak menyampaikan tuduhan tanpa dasar yang jelas, demi menjaga objektivitas, keadilan, serta kondusivitas di tengah masyarakat.

(TIM/ED)

Yutelnews.com / Kebijakan baru terkait pelayanan kartu pencari kerja resmi diberlakukan Pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK/1) atau Kartu Digital Angkatan Kerja (SIAPkerja-ID) yang efektif mulai 1 Maret 2026.

Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tidak lagi memproses penerbitan AK/1 bagi pemohon yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga di luar wilayah administrasi Batam.

Amsakar menjelaskan langkah ini merupakan bentuk penyesuaian kewenangan pelayanan daerah sekaligus upaya menertibkan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan publik yang tertib dan sesuai regulasi.

Menurutnya, penerbitan AK/1 sebagai bagian dari pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan harus dilakukan secara akurat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan pembatasan tersebut, data angkatan kerja di Batam diharapkan menjadi lebih valid dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan tenaga kerja daerah.

AK/1 sendiri merupakan dokumen ketenagakerjaan berbasis digital yang memuat identitas serta status pencari kerja. Penerbitannya dilakukan melalui sistem SIAPkerja maupun aplikasi layanan daerah sesuai aturan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Pemko Batam mengimbau masyarakat yang hendak mengurus dokumen tersebut agar memastikan data kependudukan telah sesuai dengan domisili administrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pendataan tenaga kerja di Kota Batam /*

Sumber tintamediakepri

SIMPANG GAUNG– YUTELNEWS.com || Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Dusun Pasar Lama, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (24/02/2026) sekitar pukul 05.30 WIB. Sedikitnya 15 unit rumah dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga saat sebagian masyarakat masih beristirahat. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merembet ke bangunan lain. Kondisi rumah yang mayoritas berbahan kayu serta jarak antarbangunan yang berdekatan mempercepat penyebaran api.

Warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara swadaya menggunakan peralatan seadanya sembari menunggu bantuan. Api akhirnya berhasil dikendalikan setelah sebagian besar bangunan terdampak.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, puluhan kepala keluarga terdampak dan terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat maupun tempat yang lebih aman. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Pemerintah kecamatan bersama aparat terkait turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan dan koordinasi penanganan darurat. Bantuan awal bagi warga terdampak sedang diupayakan.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

(Red: Darmansyah, Kabiro Natuna Yutelnews.com)

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna kembali menerima penghargaan bergengsi tingkat nasional dengan menerima Sertifikat Apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aria kepada Bupati Bandung di ajang Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025, di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Ged. B.J Habibie Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini berkomitmen penuh terhadap inovasi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah sebagaimana tercantum dalam visi misi Bandung Lebih Bedas dan dituangkan ke dalam 57 Rencana Aksi.

Hasilnya, IDSD Kabupaten Bandung 2025 mendapatkan skor 3,93 poin atau melampaui skor nasional yang sebesar 3,50 poin, dinilai dari 12 pilar Konsep IDSD. Bupati Kang DS dinilai BRIN telah berkomitmen dan berhasil dalam memperkuat daya saing dan inovasi daerah sehingga diganjar dengan penghargaan ini.

Bahkan skor ini naik dari skor tahun sebelumnya tahun 2024 yang sebesar 3,86 poin. Bupati Kang DS menyatakan, keberhasilan Kabupaten Bandung meraih skor IDSD 3,93 menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bandung dalam meningkatkan daya saing daerah sehingga menjadi daerah yang maju.

Kang DS menyatakan peringkat IDSD Kabupaten Bandung ini menjadi landasan data yang kuat untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data.

“Khususnya dalam mengoptimalkan 12 pilar IDSD yang masih memerlukan perhatian, demi terwujudnya misi Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas, maju berdaya saing dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas,” kata bupati seusai meerima penghargaan, Selasa (24/2/2026).

Sementara Wamendagri Bima Arya dalam arahannya mengatakan, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun ekosistem inovasi melalui risen, regulasi, kelembagaan, aktor inovasi dan sektor pendanaan.

“Dengan demikian inovasi yang dihasilkan fokus pada solusi. Inovasi yang menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan nyata,” papar Wamendagri.

Wamen menambahkan, inovasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah di mana ada manfaat jelas bagi para pengguna, seperti pemanfaatan yang lebih mudah, aman, efisien, atau nyaman.

“Inovasi juga harus terintegrasi secara mendasar. Bukan tempelan, tapi menyatu dalam sistem/layanan dan jadi cara kerja baru,” imbuh Bima Arya.

Lebih dari itu inovasi yang dihasilkan juga ada bukti manfaat di mana dampaknya bisa dibuktikan dengan data/contoh konkret, dan bukan klaim semata.(*)



Yans.

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menegaskan kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW).

Menanggapi aspirasi guru yang berkembang, Bupati Kang DS menjelaskan kebijakan penghasilan P3KPW saat ini merupakan bagian dari penyesuaian yang dilakukan secara terukur dan bertahap.

“Pemda memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan guru. Skema yang berjalan saat ini merupakan tahap penyesuaian berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan,” ujar Kang DS saat Tarawih Keliling di Masjid Besar Rancaekek, Senin (24/2/2026).

Untuk P3KPW yang telah memiliki sertifikasi dan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar kurang lebih Rp2 juta per bulan, Pemkab Bandung memberikan tambahan Rp500 ribu per bulan dari APBD selama 14 bulan, termasuk THR dan gaji ke-13. Sementara bagi P3KPW yang belum memiliki TPG, diberikan penghasilan Rp1 juta per bulan.

Kang DS menegaskan kebijakan tersebut bukanlah keputusan akhir, melainkan bagian dari tahapan yang akan terus dievaluasi.

“Evaluasi akan terus dilakukan. Kami ingin kebijakan ini tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan berkelanjutan sesuai perkembangan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan pembiayaan P3KPW saat ini bersumber dari APBD, mengingat regulasi penggajian P3KPW belum diatur secara eksplisit dalam UU ASN dan dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak dapat digunakan untuk menggaji P3KPW.

Selain itu, Kabupaten Bandung juga mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hampir Rp1 triliun, yang turut mempengaruhi ruang fiskal daerah.

Meski demikian, Kang DS memastikan bahwa komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas.

*Rekam Jejak Perjuangan untuk Guru*

Kang DS menuturkan keberpihakan terhadap guru bagi dirinya bukanlah hal yang baru. Sejak menjabat Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, ia telah mengusulkan pengangkatan guru honorer menjadi P3K.

“Saya sudah memperjuangkan pengangkatan guru honorer sejak 2017. Saat itu belum berhasil, tetapi perjuangan tidak berhenti,” kenangnya.

Saat menjabat Bupati periode pertama, Pemkab Bandung langsung memberikan insentif sebesar Rp350 ribu per bulan kepada guru honorer, selain insentif bagi guru ngaji.

Guru honorer juga memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak 2021.

Pada 2022, sekitar 9.000 pekerja dan guru honorer berhasil diangkat menjadi P3K, termasuk sekitar 7.500 guru honorer menjadi P3KPW.

Perjuangan tersebut berlanjut pada Desember 2025 dengan pelantikan 7.550 guru honorer menjadi P3K, termasuk di dalamnya 4.200 guru P3KPW.

“Insya Allah, saya akan terus berjuang agar status P3K semakin diperkuat dan P3K Paruh Waktu dapat meningkat statusnya secara bertahap sesuai regulasi,” ujarnya.

*DPRD Kawal Bersama*

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar menegaskan pihaknya bersama Pemkab Bandung memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.

“Kami memahami aspirasi para guru. Saat menerima audiensi perwakilan guru P3KPW, kami sudah menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal peningkatan kesejahteraan guru sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Cecep.

Ia menambahkan DPRD terbuka terhadap dialog dan akan mendorong peningkatan kesejahteraan guru apabila ruang fiskal daerah semakin membaik.

“Kami dari Komisi D selalu terbuka dan siap menerima audiensi dari teman-teman guru P3KPW. Prinsipnya, kita kawal bersama secara bertahap dan berkelanjutan,” tandasnya.(*)



Yans.

Yutelnews.com LABUHANBATU SELATAN – Upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Labuhanbatu Selatan terus menjadi perbincangan publik. Harapan warga untuk melihat para bandar besar diringkus justru berujung pada kekecewaan setelah serangkaian operasi kepolisian setempat dinilai tidak membuahkan hasil signifikan.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa personel Polsek Kota Pinang telah melakukan upaya penggerebekan di kediaman (rumah) Y alias Yahya. Namun, sangat disayangkan, operasi tersebut dilaporkan berakhir tanpa temuan barang bukti (BB) sedikit pun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Warga melaporkan bahwa aktivitas peredaran sabu yang di kendalikan Y alias yahya masih tetap eksis dan seolah tidak terpengaruh oleh upaya penindakan yang dilakukan sebelumnya.

“Makin meraja lela pun mereka bang, padahal Identitasnya jelas, lokasinya jelas, bahkan sudah viral. Mengapa saat digerebek hasilnya bisa nihil? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai efektivitas strategi penindakan nya bang,” ujar salah seorang warga yang terus memantau situasi di Asam Jawa.

Gagalnya penggerebekan di rumah y alias Yahya serta temuan yang hanya berupa alat isap (bong) di Kampung Baru II memperkuat dugaan adanya kebocoran informasi sebelum petugas tiba di lokasi. Para bandar besar seperti y alias Yahya dan m alias mamat dinilai sangat lincah dalam menghindari sergapan, sehingga memicu mosi tidak percaya terhadap kinerja Satres Narkoba Polres Labusel dan polsek kota pinang.

Melihat kebuntuan di tingkat Polres dan Polsek, perhatian kini tertuju sepenuhnya pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai keresahan warga terkait masih bebasnya y alias Yahya dkk beroperasi, pihak Polda Sumut memberikan respons tegas.

“Ok, monitor Bang. Saya teruskan ke tim yang turun ke lapangan,” tulis pernyataan resmi dari pihak Ditresnarkoba Polda Sumut sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Kehadiran tim dari Polda Sumut sangat dinantikan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan di Labusel. Masyarakat berharap tim lapangan yang diterjunkan memiliki strategi yang lebih matang untuk menangkap para target operasi yang selama ini dikenal sulit disentuh hukum.

“Kami butuh pembuktian nyata. Jika aparat di sini tidak sanggup, kami harap tim dari Polda Sumut bisa menyikat bersih para bandar ini tanpa sisa,” tegas warga lainnya.

Anshori Pohan

YUTELNEWS.com|Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN), wilayah Riau Adam Silaen ,beserta seluruh jajaran pengurus wilayah Riau dan kabupaten menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Kapolda Riau Irjen pol Herry Heryawan S.I.K M.H.

Sosok perwira tinggi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Riau tersebut merayakan hari kelahirannya dengan penuh rasa syukur. Dalam pesannya, Adam Silaen Beserta jajaran pengurus DPW FRN Riau mendoakan agar Irjen Pol. Herry Heryawan S.I.K M.H senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan, serta keberkahan yang melimpah.

“Semoga beliau selalu diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan setiap tugas mulia bagi bangsa dan negara, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT,” ujar Adam Silaen dalam keterangan resminya, Senin (23/02/2026).

Segenap keluarga besar PWFRN Wilayah Riau berharap, di usia yang ke-54 ini, Kapolda Riau terus menjadi inspirasi dalam penegakan hukum di wilayah Riau dan sukses dalam mengemban amanah demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.|As-Tim

YUTELNEWS.com | Komandan Lanud Raden Sadjad (Danlanud RSA) Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, S.E., M.M., M.Han., menerima buku berjudul Just Another Brick in the Wall karya Djoko Suyanto, Senin (23/2/2026).

Sebanyak 30 eksemplar buku diserahkan dalam kesempatan tersebut. Pada halaman awalnya tertulis pesan tangan dari Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto yang ditujukan kepada Danlanud RSA, disertai ucapan selamat membaca dan semoga berkenan.

Usai apel pagi di Hanggar Timur Lanud RSA Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, buku-buku itu kemudian diserahkan kepada para Pejabat dan Perwira Lanud RSA untuk dibaca sebagai referensi pengembangan wawasan kepemimpinan.

Menurut Danlanud, isi buku memuat refleksi kepemimpinan yang dianalogikan sebagai sepotong batu bata dalam susunan dinding kokoh. Setiap prajurit memiliki peran dalam memperkuat organisasi.

Selain diserahkan kepada Pejabat dan Perwira, sejumlah buku tersebut juga ditempatkan di Perpustakaan dan Heritage Lanud RSA agar dapat diakses personel sebagai referensi dan sumber inspirasi dalam meningkatkan kualitas pengabdian. (Bani)

YUTELNEWS.com | Batam, 23 Februari 2026 – Sebuah insiden terjadi di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Hajjah Bunda Halimah pada tanggal 20 Februari 2026. Korban kecelakaan motor tidak segera ditangani selama hampir 2 jam karena masalah proses pembayaran.

Korban mengalami kecelakaan setelah motornya ditabrak oleh pengendara lain yang melaju cepat di daerah Kabil, kemudian dibawa ke Puskesmas Kabil dan ditangani dengan baik. Karena korban menggigau dan terus menerus mengeluh sakit di kepalanya, pihak puskesmas mengalami kesulitan menjahitnya sehingga menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit agar dilakukan pemeriksaan CT Scan.

Setelah tiba di RS Hajjah Bunda Halimah, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa biaya penjahitan dan CT Scan termasuk dalam prosedur gawat darurat (P3K) terkait kecelakaan dan harus dibayar secara pribadi. Keluarga menyampaikan akan mengurus administrasi Jasa Raharja keesokan harinya, namun pihak rumah sakit meminta persetujuan tertulis karena Jasa Raharja hanya menanggung maksimal Rp1.000.000 untuk P3K.

Penabrak berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar, sehingga uang yang diminta tidak dapat disediakan. Keluarga korban juga tidak bersedia membayar secara pribadi, maka penanganan tertunda hampir 2 jam sementara korban terus menggigau dan mengeluh sakit.

Setelah ibu korban mengamuk dan mengungkapkan kemarahannya, pihak rumah sakit akhirnya menyetujui untuk melakukan penanganan tanpa uang jaminan. Namun keluarga korban tetap harus menandatangani surat persetujuan, Setelah penandatanganan, pihak rumah sakit melakukan penjahitan sebanyak 6 jahitan dikepala korban dan melakukan pemeriksaan CT Scan. Dan korban dinyatakan di rawat di RS.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media belum menerima klarifikasi dari Pihak RS dan Dinas Kesehatan Kota Batam.

Tim media Saeni

YUTELNEWS.com // Tingginya curah hujan hampir merata di wilayah Denpasar (Bali) sangat menghambat aktifitas masyarakat

Menurut salah seorang warga setempat,  cuaca yang terjadi hujan terus menerus tidak berhenti Lebih dari 24 jam tidak biasanya.

“Dimana Tahun-tahun sebelumnya musim hujan itu di wilayah Bali, terjadi antara bulan Oktober ke Januari,” tuturnya kepada awak media .

“Ya ..mas sebenarnya kalau cuaca di wilayah Bali sini sangat berpengaruh juga apa lagi kalau hujan seperti ini, pendapatan berkurang orang, pada malas keluar,” tambahnya.

“Semoga aja cuaca hujan ini cepat berhenti, Saya juga heran biasa nya di bulan februari cuaca cerah , mungkin ini perubahan cuaca tidak mungkin juga kita Paksa berhenti ini kuasa yg di atas juga Kita doakan saja, semoga aja hujan cepat berhenti dan aktifitas masyarakat kembali normal,” tutupnya.

YUTELNEWS.COM – Mosi tidak percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Labuhanbatu Selatan semakin meruncing. Terbaru, penggerebekan yang dilakukan oleh personel Polsek Kota Pinang di Kampung Baru II dinilai “melempem” karena berakhir tanpa hasil yang signifikan.

Dalam operasi tersebut, petugas hanya berhasil mengamankan sejumlah alat isap sabu (bong), sementara para bandar besar yang namanya sudah santer terdengar dan vural di tengah masyarakat justru luput dari penangkapan.

Kegagalan ini memicu desakan agar Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara segera “turun gunung” ke wilayah Labusel.

Warga menilai penggerebekan oleh Polsek Kota Pinang tersebut tidak menyentuh akar masalah. kini perhatian publik tertuju pada dua lokasi besar lainnya yang hingga kini masih “adem-ayem” tanpa tindakan. Padahal, data mengenai pengelola bisnis haram di lokasi itu sudah sangat terang benderang:

1. Kampung Baru II: Diduga dikelola oleh M alias Mamat dan I alias Ismunnung. Lokasi ini ironisnya berada di jantung kota dan tak jauh dari markas polisi, namun penggerebekan hanya menghasilkan temuan alat isap.

2. Mampang: Nama B alias Budi dilaporkan masih bebas menjalankan bisnisnya dari kediamannya, padahal vidio sudah viral

3. Asam Jawa & Padangri: Sosok Y alias Yahya disebut-sebut tetap eksis mengedarkan sabu tanpa rasa takut.

“Kalau cuma dapat alat isap (bong), itu bukan prestasi, itu kegagalan. Nama ada, lokasi ada, jadwal operasional warga tahu. Kenapa Polsek Kota Pinang cuma dapat sisa-sisa? Wajar muncul spekulasi di masyarakat bahwa informasi penggerebekan sudah bocor duluan,” ungkap seorang tokoh pemuda yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (21/02/2026).

Satres Narkoba Polres Labusel di bawah kepemimpinan AKP Sahat Lumbangaol dalam menindaklanjuti laporan warga yang sudah viral ini dianggap dinilai sebagai kegagalan institusi. Warga merasa spanduk “Anti Narkoba” di jalanan hanya menjadi pajangan tak bermakna selama para bandar besar masih menghirup udara segar.

Melihat kebuntuan di tingkat Polsek dan Polres, warga Labuhanbatu Selatan kini menaruh harapan terakhir pada pimpinan tertinggi kepolisian di Sumatera Utara.

“Kami minta Bapak Kapolda Sumut dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut segera turun ke Labusel. Jika Polsek Kota Pinang dan Polres Labusel tidak sanggup menangkap Mamat, Ismunnung, Budi, dan Yahya, maka biar tim dari Polda yang bertindak. Jangan biarkan hukum tumpul di Kota Pinang,” tegas warga lainnya dengan nada geram.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu pembuktian nyata dari janji pemberantasan narkoba. Keberanian para bandar yang tetap beroperasi secara terang-terangan meski telah diberitakan luas merupakan tantangan serius bagi wibawa Polri di mata publik. /AP