NEWS

Yutelnews.com//

MEDAN – Polemik pengelolaan parkir di pasar-pasar bawah naungan PUD Pasar Kota Medan kembali memanas. Kali ini, aroma tak sedap muncul ke permukaan terkait indikasi praktik percaloan dan upaya penguasaan lahan parkir oleh kelompok tertentu yang diduga mendapat “lampu hijau” dari orang dekat kekuasaan.

Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan, angkat bicara menanggapi situasi yang dinilai sudah mencederai prinsip profesionalitas birokrasi di Kota Medan ini.

Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan pihak berinisial R, yang diketahui menjabat sebagai sekretaris partai politik berwarna biru. Partai yang sama dengan Walikota Medan. R diduga bertindak sebagai utusan Walikota.

Ironisnya, pertemuan itu juga dihadiri SP, salah satu ketua Ormas Kt Kota Medan, serta KT selaku pemegang mandat sah pengelolaan parkir di Pasar Sukaramai. Berdasarkan pengakuan KT, sosok R mengarahkan dirinya untuk “berkoordinasi” dengan SP jika ingin mandat parkirnya aman.

“Ini aneh. Kenapa urusan pengelolaan parkir milik daerah harus lewat ketua ormas? SP tidak punya posisi formal di pemerintahan. Kenapa dia yang menentukan siapa yang boleh mengelola parkir,” ujar Pengurus salah satu Okp ini dengan nada kritis.

Situasi makin mencurigakan saat SP justru menawarkan “barter” lahan parkir kepada KT. Ia menawarkan lokasi di pasar lain dengan alasan lahan di Pasar Sukaramai sudah dialihkan ke pihak lain. Pola ini memperkuat dugaan adanya skema “calo izin” yang terorganisir untuk memonopoli titik-titik parkir strategis.

Tak hanya soal parkir, juga menyoroti kinerja Walikota Medan terkait proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang hingga kini tak kunjung usai. Jantung kota Medan itu kini justru terlihat seperti proyek abadi yang hanya menyisakan seng-seng penutup tanpa hasil nyata.

Pengurus Grib Dpc Kota Medan mempertanyakan apa sebenarnya “karya nyata” Walikota selama menjabat jika urusan ikon kota saja tidak kunjung tuntas.

“Lapangan Merdeka itu wajah Kota Medan, tapi sampai sekarang tidak jelas kapan selesainya. Apa kerja Walikota? Jangan hanya sibuk dengan seremonial atau bagi-bagi ‘kue’ parkir ke kelompok tertentu, tapi pembangunan strategis malah terbengkalai,” tegasnya.

Grib Dpc Kota Medan memperingatkan bahwa jika praktik percaloan parkir oleh ormas tertentu ini dibiarkan, maka akan muncul dua dampak besar: kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi konflik fisik di lapangan.

“Kalau pihak luar bisa mengatur distribusi parkir, ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah premanisme berbaju birokrasi. Kita minta ini ditelusuri. Jangan sampai publik beranggapan bahwa pengelolaan sektor publik di Medan sudah bergeser dari profesionalitas menuju kepentingan kelompok dan partai semata atau keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Medan maupun pihak-pihak terkait yang disebut dalam pertemuan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan adanya praktik “titip-menitip” lahan parkir tersebut,kami Pengurus Grib Dpc Kota Medan menduga ada main mata antara R diduga orang dekat Walikota dengan orang-orang tertentu.
( Team )

Medan – Yutelnews.com
15 April 2026 marak nya perjudian ikan – ikan seolah tak pernah tersentuh APH, diduga ruang lingkup Polres Pelabuhan Belawan tempat sarang nya mafia judi namun hingga kini tak juga terselesaikan .

Seperti juga judi ikan – ikan milik warga Tionghoa inisial (AB) Apin BK yang di kembang kan dan publikasi dari mulai sosial media hingga media online yang telah di isukan milik cici, Awi dan DS anak maen mafia judi ikan – ikan di medan utara dan Deli Serdang yang menurut informasi cici anak maen di daerah Medan Utara Awi dan DS menguasai Deli Serdang adalah anak maen dari (AB) salah satu mafis judi yang di bawah bendera GBM99.

Daerah kekuasaan cici ini mencakup medan dan mulai belawan hingga helvetia dan dan medan deli sedang kan Awi dan Dedi S daerah kekuasaan nya Deli Serdang sekitarnya anak maen ini di nilai lihai dalam hal mengelola judi ikan – ikan sampai APH pun tak mampu untuk menutup perjudian merek GBM 99 (AB) Apin BK diduga di belakang mafia ini adalah petinggi Mantan APH dan juga Mantan Jendral bintang satu dan juga mantan angota dewan (MS) hingga diduga APH tidak berdaya.

Seperti di jalan persatuan pasar Vl Helvetia Desa Suggal, Tanjung Mulia Medan Deli, titipapan kota baru Medan Deli pinggiran sungai Medan Marelan, jalan M basir pasar V Medan Marelan, Belawan pajak singkong Medan Belawan, pasar 2 Marelan dan Titipapan kota baru hingga pinggiran sungai.

Diduga Mafia (AB) ini memberikan upeti kepada APH (Kapolres Belawan) perbulan puluhan juta. seperti tutur warga titipapan yang sering nongkrong di salah satu warkop di pinggiran sungai yang tak mau menyebutkan namanya iya mengatakan.

” Wah pak kok heran sudah bertahun – tahun judi ikan – ikan ini beroprasi dari mulai dulu di Titipapan nah sekarang sudah pindah ke pinggiran sungai ini masih aja gk ada yang berani untuk nutup, y mungkin atau diduga cici ini ngasi upeti la pak, la buktinya asal ada isu mo di gerebek tutup tiga hari abis itu buka lagi, berarti kan ada orang dalam” Ujarnya.

“Kalau bisa tutup la pak, banyak ku tengok anak – anak lajang bahkan tukang becak pun maen di situ, kasihan kan anak binik, atau mamak nya yang nyekolah kan dia uang nya cuma buat maen judi kalau malam pun rame kali itu pak ” Lanjutnya.

Saat di kompirmasi terkait judi ikan ini kepada pihak APH Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Ependi Sik. M melalui Whats App masih bungkam tidak bisa memberikan keterangan.

Hingga berita ini ditayangkan Kapolrestabes Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H saat di kompirmasi oleh awak media melalui Whats App masih bungkam tidak bisa memberikan keterangan

(EMEN)

YUTELNEWS.com – Komandan Distrik Militer (Dandim) 0103/Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung progres pembangunan Gerai Merah Putih yang berlokasi di Desa Mee Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

Dalam peninjauan tersebut, pembangunan fasilitas ekonomi desa ini terlihat telah memasuki tahap akhir dengan progres yang hampir mencapai 100 persen.

Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian, pengawasan, serta dukungan penuh dari Kodim 0103/Aceh Utara agar pembangunan dapat segera diselesaikan dan difungsikan. Gerai Merah Putih diharapkan menjadi sarana yang mampu memberikan manfaat nyata serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Dandim turut didampingi oleh Business Assistant atau Pendamping Koperasi Desa, Riki Iswandi. Kehadiran pendamping koperasi dinilai sangat penting untuk memastikan manajemen, pengelolaan, dan operasional gerai dapat berjalan secara tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Dandim 0103/Aceh Utara juga menyampaikan apresiasi terhadap progres pembangunan yang berjalan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

“Alhamdulillah, pembangunan sudah hampir selesai. Kami berharap setelah rampung nanti, Gerai Merah Putih ini dapat segera dioperasionalkan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang maju serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Arh Jamal Dani Arifin.

penulis = Iswandi

Yutelnews.com//

Makassar– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan acara Pemberian Dana Bantuan Korban dan Sosialisasi Mewujudkan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Acara ini dilangsungkan di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel pada Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia; Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi beserta jajaran Wakil Ketua dan Sekjen LPSK; Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, YM Dr. Nirwana; Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi; para Asisten, serta jajaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sulawesi Selatan yang turut hadir secara daring.

Pemenuhan Hak Korban Melalui Restitusi dan Bantuan LPSK

Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual yang dilakukan hari ini merupakan yang pertama kali diadakan di Sulawesi Selatan.

“Ini menjadi sebuah penghormatan bagi kami, karena jaksa telah berupaya maksimal dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Di Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru, jaksa mengupayakan pemenuhan hak korban hingga ke tahap asset tracing (penelusuran aset). Karena tidak ditemukannya aset pelaku, maka langkah yang diambil adalah melalui pemberian dana bantuan korban dari LPSK,” kata Kajati Sulsel.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 1 angka 43UU nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP Restitusi adalah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material dan/atau imaterial yang diderita korban atau ahli waris.

Kajati Sulsel juga memaparkan inovasi kolaboratif antara Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi berupa Layanan Saksi Prima. Layanan ini menyediakan ruang khusus yang nyaman dan aman bagi para saksi di persidangan. Saat ini, hampir 100 persen pengadilan di wilayah Sulsel telah memiliki fasilitas tersebut guna mendorong kesediaan warga menjadi saksi tanpa merasa terbebani atau terintimidasi.

Apresiasi Langkah Kolaboratif Penegak Hukum

Anggota Komisi XIII DPR RI, Hj. Meity Rahmatia, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi yang terjalin. Ia menyoroti mekanisme restitusi melalui dana bantuan korban yang dikelola LPSK sebagai terobosan luar biasa.

“Saya memberikan apresiasi kepada LPSK yang untuk pertama kalinya menyalurkan bantuan kepada korban kekerasan seksual di Sulsel. Ini merupakan langkah kolaboratif yang sangat baik antara aparat penegak hukum, LPSK, dan kami DPR sebagai perwakilan masyarakat. Kami juga mengapresiasi Layanan Saksi Prima yang digagas Bapak Kajati Sulsel bersama Ibu Ketua PT Makassar dalam memberikan rasa aman kepada saksi di persidangan,” ujar Meity.

Penegasan Keberpihakan pada Saksi dan Korban

Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, turut memuji program Layanan Saksi Prima sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap saksi dan korban. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras Kejaksaan  dalam pemenuhan hak restitusi bagi Korban.

Menurut data yang disampaikan oleh Ketua LPSK, pembayaran restitusi oleh pelaku telah berhasil dieksekusi di beberapa wilayah, antara lain: Kejari Makassar 4 korban, Kejari Jeneponto 2 korban, Kejari Gowa 1 korban dan Kejari Maros 1 korban.

“Kami berharap capaian ini terus meningkat. Sebagai Ketua LPSK, kami juga menitipkan harapan agar ke depan upaya sita aset untuk menutupi kekurangan pembayaran restitusi dapat terus dimaksimalkan, tidak hanya pada kasus kekerasan seksual, tetapi juga pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” tambah Achmadi.

Pemberian Penghargaan dan Dana Bantuan

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja luar biasa aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Selatan, acara ditutup dengan sesi pemberian penghargaan dari LPSK, yang terdiri dari:

1. Penghargaan Layanan Saksi Prima: Diberikan kepada Kajati Sulsel dan Ketua PT Makassar atas inisiatif dan realisasi layanan persidangan yang berpihak pada keamanan dan kenyamanan saksi.

2. Penghargaan Upaya Asset Tracing: Diberikan kepada Kajati Sulsel, Kajari Barru, Kasi Pidum Kejari Barru, serta dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dedikasi mereka dalam menelusuri aset pelaku kekerasan seksual guna pembayaran restitusi.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan langsung Dana Bantuan Korban dari LPSK kepada 2 (dua) orang korban tindak pidana kekerasan seksual, masing-masing Rp69.310.000 untuk ATR dan Rp27.172.600 untuk korban W yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan dan memberikan rasa keadilan.
(abu algifari)

Yutelnews.com//

Pekanbaru -Polda Riau mengukuhkan 23 Duta Anti Narkoba sekaligus mendeklarasikan Kampung Tangguh Anti Narkoba dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, didampingi Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, Irwasda Polda Riau Kombes Pol Prabowo Santoso, serta para Pejabat Utama Polda Riau.

Turut hadir unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat, di antaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, Pangdam I/Bukit Barisan, Kajati Riau, Kepala BNN Provinsi Riau, Bea Cukai Riau, Kemenkumham Riau, Ketua LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Granat Riau Freddy Simanjuntak, Bupati Rokan Hilir Bistamam, serta tokoh agama dan masyarakat Desa Panipahan.

Kegiatan diawali dengan pemutaran video pembuka, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta pemutaran video pengungkapan kasus narkoba oleh jajaran Polda Riau.

Momen utama ditandai dengan pengukuhan Duta Anti Narkoba oleh Kapolda Riau melalui pemasangan selempang kepada para duta, yang terdiri dari 5 duta nasional dan 18 duta lokal.

Perwakilan duta nasional, Okan Cornelius, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai garda terdepan dalam melawan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan juga diwarnai penampilan seni budaya berupa pembacaan puisi oleh Sendy Alpagari serta teatrikal dari Riau Creative Hub (RCH).

Selain itu, dilakukan penandatanganan prasasti Kampung Tangguh Anti Narkoba oleh Kapolda Riau bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Riau dan perwakilan Desa Panipahan yang diwakili Bupati Rokan Hilir.

Dalam arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari langkah konkret membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba.

“Peristiwa di Panipahan beberapa waktu lalu harus kita maknai sebagai wake-up call bagi kita semua. Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi juga BNN, Bea Cukai, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kita tidak boleh hanya fokus pada penindakan, tetapi juga harus mendorong perubahan sosial,” tegas Kapolda.

Kapolda mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, Polda Riau telah mengungkap 3.287 kasus narkoba dengan 4.719 tersangka.

“Dari pengungkapan tersebut, kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 5,3 juta jiwa. Namun kita harus jujur, Indonesia saat ini tidak lagi hanya menjadi tempat transit, tetapi sudah menjadi pasar. Karena itu, penguatan di level masyarakat menjadi kunci,” ujarnya.

Kapolda juga menyoroti kondisi sosial di Panipahan yang memerlukan perhatian serius. Ia mengungkap banyak keluarga terdampak langsung oleh narkoba, terutama para istri nelayan yang mengadu karena suaminya terjerat kasus narkotika.

“Saya berterima kasih kepada ibu-ibu di Panipahan yang berani bersuara. Ini menunjukkan ada persoalan sosial yang harus kita jawab bersama. Jangan sampai generasi kita rusak karena narkoba,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, Kapolda menegaskan telah dilakukan evaluasi internal di Polsek Panipahan.

“Sebanyak 28 personel kami evaluasi dan 16 orang langsung diganti. Saya tidak ingin ada oknum yang bermain dengan pelaku narkoba. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Selain langkah penegakan hukum, Polda Riau juga mendorong pendekatan sosial dan ekonomi melalui pemberian bantuan mesin ketinting kepada masyarakat, sebagai upaya membuka alternatif mata pencaharian yang lebih produktif dan legal.

“Kita harus mengubah struktur ekonomi masyarakat. Ketika ekonomi bergerak dan UMKM tumbuh, maka ruang bagi narkoba akan semakin sempit,” tambahnya.

Kapolda juga menitipkan harapan kepada para Duta Anti Narkoba yang baru dikukuhkan agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

“Saya percaya kepada 23 duta yang hari ini dikukuhkan. Jadilah agen perubahan, suarakan bahaya narkoba, dan bangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat,” pesannya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemutaran video testimoni mantan pengguna narkoba, bincang santai bersama duta nasional, serta penampilan musik dari Riau Rhythm.

Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga membangun gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi menjadi kunci agar upaya pemberantasan narkoba berjalan efektif dan berkelanjutan, demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Riau yang bersih dari narkoba.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

(A.S)